Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Anggota DPR: Wacana revisi UU MK tak terkait putusan soal pemilu

    Anggota DPR: Wacana revisi UU MK tak terkait putusan soal pemilu

    “Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bukan karena adanya Putusan MK yang memisahkan sistem pemilu nasional dan pemilu lokal/daerah.

    Dia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut tidak memiliki korelasi dengan revisi UU MK, karena DPR merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan merevisi undang-undang.

    “Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK,” kata Nasir di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, upaya untuk memperbaiki UU tentang Mahkamah Konstitusi bukan hendak mengamputasi kewenangan MK. Pasalnya, kata dia, kewenangan MK sudah jelas diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

    “Tidak ada niat misalnya bagi DPR untuk mengamputasi atau mengerdilkan, atau menjadikan MK di bawah DPR. Kebetulan saja mungkin revisi UU MK itu berdekatan dengan putusan MK,” katanya.

    Namun, dia menilai bahwa sudah biasa jika sejumlah Anggota DPR atau sejumlah partai politik merespons dan memberikan komentar terhadap putusan MK tersebut. Menurut dia, hal itu memang sesuatu yang perlu dilakukan oleh partai politik.

    “Tentu saja banyak pihak yang pro dan kontra, dan itu hal yang lumrah di alam demokrasi,” katanya.

    Adapun dalam laman resmi DPR RI, RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Naskah akademik RUU tersebut disiapkan oleh DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III perjuangkan usulan tambahan anggaran Polri-Kejaksaan RI

    Komisi III perjuangkan usulan tambahan anggaran Polri-Kejaksaan RI

    “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63,7 triliun sehingga menjadi sebesar Rp173,4

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran bagi Polri dan Kejaksaan RI untuk tahun anggaran 2026.

    “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Polri sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63,7 triliun sehingga menjadi sebesar Rp173,4 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati dalam rapat kerja pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Lalu, Sari juga menyatakan bahwa Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan RI sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp8,9 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp18,5 triliun sehingga menjadi sebesar Rp27 triliun.

    Dua keputusan tersebut turut diikuti dengan pernyataan sepakat dari para anggota Komisi III DPR RI dan ditegaskan dengan ketok palu oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    Untuk selanjutnya, hasil rapat pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang telah disetujui akan disampaikan oleh Komisi III DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

    Pada Senin ini, Polri dan Kejaksaan RI mengikuti rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI.

    Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk pagu anggaran pada tahun anggaran 2026.

    Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menerangkan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173,4 triliun.

    Namun, pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan adalah sebesar Rp109,6 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.

    Wahyu memerinci anggaran tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun.

    Sementara itu, Kejaksaan RI mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp18,5 triliun.

    Plt. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan RI Narendra Jatna menerangkan bahwa pagu indikatif Kejaksaan untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp8,9 triliun.

    Jumlah tersebut, kata dia, menurun dari pagu alokasi anggaran tahun 2025.

    Dia mengatakan bahwa penurunan signifikan itu menjadi perhatian serius Kejaksaan RI mengingat peningkatan beban kerja di bidang penegakan hukum, kebutuhan operasional yang terus berkembang, dan target kinerja institusi semakin meningkat.

    Selain itu, berdasarkan analisis Kejaksaan, pagu Rp8,9 triliun belum memenuhi kebutuhan ril sebesar Rp27,4 triliun sebagaimana yang telah diusulkan. Sehingga, terdapat defisit Rp18,5 triliun atau sebesar 67,4 persen.

    Adapun tambahan anggaran Rp18,5 triliun itu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp16,68 triliun serta program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp1,84 triliun.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU usulkan tambahan anggaran RP986 miliar untuk tahun 2026

    KPU usulkan tambahan anggaran RP986 miliar untuk tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar guna mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja lembaga itu pada tahun anggaran 2026.

    “Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja KPU tahun 2026, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986.059.941.000,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Afifuddin dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

    Afif menjelaskan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan berangkat dari pagu indikatif KPU tahun anggaran 2026 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.768.839.731.000, sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 15 Mei 2025.

    Namun, dia menjelaskan anggaran sebesar Rp2,76 triliun itu dibagi menjadi dua jenis belanja operasional, yakni belanja operasional pegawai sebesar Rp1.608.789.176.000 dan belanja operasional kantor sebesar Rp1.160.050.555.000.

    Untuk itu, KPU mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar untuk menunjang sejumlah kegiatan prioritas lembaga tahun 2026.

    Afif menyebut setidaknya tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk dua kebutuhan, yakni kebutuhan gaji pegawai dan program.

    Pertama, kebutuhan sebesar Rp695.816.905.000 untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja tahun anggaran 2026 bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 2.808 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 3.486 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta kebutuhan diklat pelatihan dasar bagi CPNS 2025.

    Kedua, kebutuhan sebesar Rp290.243.036.000 untuk anggaran kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penyuluhan produk hukum; pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan marjinal, pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berkelanjutan, dan penyusunan peta indeks partisipasi pemilih.

    Rapat yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu itu membahas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari KPU dan Bawaslu tahun anggaran 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

    Selain Afif, rapat tersebut dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta para pimpinan Komisi II DPR RI, yakni Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dan para Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Bahtra Banong, Zulfikar Arse Sadikin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di BRICS, Prabowo tegaskan komitmen Indonesia dukung perdamaian dunia

    Di BRICS, Prabowo tegaskan komitmen Indonesia dukung perdamaian dunia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Prabowo menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7).

    “Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan ‘global south’ dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin.

    Dalam pertemuan bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu, Presiden Prabowo juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dalam pandangan Indonesia, BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara “global south” secara adil dan konsisten.

    “Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.

    “Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk ‘global south’ agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Tata.

    Menurutnya, konsolidasi negara-negara “global south” dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang.

    Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antaranggota BRICS untuk menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.

    “Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksel benahi tanggul jebol di Mushala Jati Padang imbas banjir

    Jaksel benahi tanggul jebol di Mushala Jati Padang imbas banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan membenahi tanggul jebol di Mushalla Sabili, Jati Padang, Pasar Minggu imbas banjir.

    “Saat ini pembendungan dulu, kalau sudah, nanti akan dibersihkan. Kemudian nanti baru perbaikan,” kata Staf Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kelurahan Jati Padang, Bagus Iman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Bagus mengatakan, saat ini petugas dan warga berupaya untuk menambal tanggul itu dengan pasir yang dibungkus karung.

    Kemudian, nantinya tanggul akan dibangun kembali jika air mulai surut.

    Diduga tanggul penahan air di RT 3/RW 6 Jati Padang itu tak kuat menahan derasnya banjir sehingga jebol.

    Tanggul jebol akibat banjir di mushala Sabili, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.

    Sementara, seorang warga bernama Ratna menjelaskan tanggul itu sudah ada sekitar tujuh tahun yang difungsikan sebagai penahan banjir.

    Namun akhirnya, tanggul itu jebol pada Minggu (6/7) sekitar pukul 17.30 WIB saat hujan masih deras

    “Kemarin jebolnya pas sore, jam 17.30 WIB. Iya pas mau maghrib, tapi belum banyak orang,” kata Ratna.

    Sesaat setelah jebol, warga yang berada di sekitar mushalla ikut panik hingga akhirnya menyelamatkan barangnya di rumah maupun musala.

    Akibat tanggul jebol itu, lumpur dari kali ikut meluber ke dalam mushalla serta pagar dan kaca musala ikut rusak.

    “Alhamdulillah, tak ada kejadian-kejadian tak enak. Paling itu kaca musala pecah, pagar ambruk itu aja,” ucapnya.

    Tampak di lokasi, Masjid Al Ridwan sudah terlihat bersih dan para pengungsi telah berangsur kembali ke rumah.

    Di sekitar kawasan tampak petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan dan warga membersihkan barang serta jalanan.

    Selain itu, ada juga petugas SDA Jakarta Selatan yang membersihkan lumpur di Mushalla Sabili.

    Sebanyak 23 kepala keluarga (KK) atau 75 jiwa mengungsi di Masjid Al Ridwan sebagai tempat penampungan sementara karena terdampak banjir di daerah itu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim masih upayakan bantuan untuk korban banjir di Kebon Pala

    Pemkot Jaktim masih upayakan bantuan untuk korban banjir di Kebon Pala

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) hingga saat ini masih mengupayakan bantuan untuk korban banjir di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

    “Ada sekitar empat RW di Kebon Pala yang terdampak. Alat-alat sebenarnya sudah mulai masuk untuk mengatasi banjir, kami upayakan,” kata Munjirin usai meninjau pengerukan di Kali Irigasi Bekasi Tengah, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Munjirin menyebut, pihaknya bersama Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur terus berupaya mengerahkan bantuan peralatan evakuasi seperti satu unit perahu kano (kecil), pelampung, tali, sembako dan lainnya.

    “Mungkin yang dikeluhkan warga karena memang pas kebetulan belum masuk semuanya, karena saking banyaknya posisi yang terkena banjir,” jelas Munjirin.

    Hingga Senin ini, banjir di sejumlah titik Kebon Pala, Jakarta Timur masih cukup tinggi, mencapai 60 cm.

    Munjirin menegaskan, pihaknya akan terus memaksimalkan penanganan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    “Kami akan maksimalkan hari ini maupun ke depan sesuai arahan Pak Gubernur,” tegas Munjirin.

    Banjir di Kebon Pala, kata Munjirin disebabkan limpasan Kali Sunter yang hingga kini belum surut sepenuhnya sehingga sejumlah titik masih tergenang dan belum bisa ditangani secara menyeluruh.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB sebanyak 91 rukun tetangga (RT) di Jakarta Barat, Timur, Pusat dan Selatan masih terendam banjir karena meluapnya sungai dan juga hujan intensitas tinggi.

    Banjir Jakarta terjadi sejak Minggu (6/7) dini hari dan hingga Senin pukul 10.00 WIB. Sejumlah wilayah di Jakarta Timur, Pusat, Barat dan Selatan masih banjir.

    Berikut 42 RT di Jakarta Timur yang masih terdampak banjir:

    – Kelurahan Bidara Cina

    Jumlah: 14 RT

    Ketinggian: 80 hingga 130 cm

    – Kelurahan Cipinang Muara

    Jumlah: 2 RT

    Ketinggian: 40 hingga 50 cm

    – Kelurahan Kampung Melayu

    Jumlah: 4 RT

    Ketinggian: 80 cm

    – Kelurahan Cawang

    Jumlah: 7 RT

    Ketinggian: 80 cm

    – Kelurahan Cipinang Melayu

    Jumlah: 15 RT

    Ketinggian: 150 cm

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga jemur uang basah dari kotak amal milik Mushalla Sabili

    Warga jemur uang basah dari kotak amal milik Mushalla Sabili

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga menjemur uang basah dari kotak amal milik Mushalla Sabili, Jati Padang, Jakarta Selatan akibat banjir di daerah itu pada Minggu (6/7).

    “Kotaknya di dalam yang dekat tanggul yang jebol. Untung tak di luar, kalo di luar Wassalam,” kata warga bernama Sumiati saat ditemui di lokasi banjir Jati Padang, Jakarta, Senin.

    Sumiati bersama tiga warga lainnya tengah mencuci sejumlah uang yang selamat untuk segera dijemur.

    Dia memastikan uang yang kotor terkena lumpur itu kembali bersih sehingga jika sudah kering masih bisa dipakai untuk transaksi.

    “Total uangnya sejuta lebih. Karena itu ada yang Rp50 ribuan, ada yang 5 ribuan. yang namanya orang amal kan,” ujarnya.

    Dia mengatakan banjir melanda wilayahnya sejak Minggu (6/7) sore pukul 16.30 WIB dan surut pada Senin dini hari pukul jam 02.30 WIB.

    “Surut 02.30 WIB pagi, airnya setinggi dada. Saya gak berani jalan. Airnya kencang banget,” ucapnya.

    Saat ini, Masjid Al Ridwan sudah terlihat bersih dan para pengungsi telah berangsur kembali ke rumah masing-masing.

    Di sekitar kawasan tampak petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan dan warga membersihkan barang serta jalanan.

    Selain itu, ada juga petugas SDA Jakarta Selatan yang membersihkan lumpur di Mushalla Sabili.

    Sebanyak 23 kepala keluarga (KK) atau 75 jiwa mengungsi di Masjid Al Ridwan sebagai tempat penampungan sementara karena terdampak banjir di daerah itu.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI hingga pukul 10.00 WIB, sebanyak 18 RT di Jakarta Selatan terendam banjir karena curah hujan tinggi dan luapan kali terdekat.

    Ketinggian air tertinggi berada di tiga RT Pela Mampang dengan ketinggian air mencapai 50-150 cm (luapan Kali Krukut).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI rampungkan 89 persen rekomendasi audit BPK RI

    DKI rampungkan 89 persen rekomendasi audit BPK RI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan sebanyak 89,21 persen rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

    “Berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024, dari 11.718 rekomendasi, sebanyak 10.454 atau 89,21 persen telah dinyatakan selesai atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Senin.

    Rano saat memberikan sambutan dan penguatan pada acara “Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI” menyampaikan, pada Semester I Tahun 2025 terdapat tambahan enam laporan hasil pemeriksaan sehingga total rekomendasi menjadi 11.950 dengan 1.496 yang masih dalam proses penyelesaian.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2025.

    Namun, sambung Rano, Pemprov DKI perlu memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas dan berkualitas.

    “Untuk itu, kami secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013, yang mengamanatkan penyelesaian tindak lanjut dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima,” katanya.

    Lalu, untuk memastikan ketuntasan dan akurasi tindak lanjut, kata Rano, Pemprov DKI Jakarta mengadakan sesi reviu, verifikasi dan konsiyering pada Juni 2025.

    Hasilnya, sebanyak 399 rekomendasi dibahas.

    “Rinciannya, 150 usulan status selesai atau tidak dapat ditindaklanjuti, serta 249 yang masih dalam progres penyelesaian,” kata Rano.

    Untuk itu, dia mendorong seluruh jajaran perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pemahaman bersama dan mendorong percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi.

    “Kita memiliki target 91 persen penyelesaian tindak lanjut di tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja para Kepala Perangkat Daerah,” ujar Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    Polkam usul anggaran naik jadi Rp728,8 M, Rp250 M untuk Command Center

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR RI agar rancangan anggaran untuk 2026 naik menjadi Rp728,8 miliar, yang Rp250 miliar di antaranya dibutuhkan untuk membangun command center.

    Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa Kemenkopolkam memperoleh pagu indikatif untuk anggaran tahun 2026 sebesar Rp126,5 miliar. Angka tersebut, menurut dia, belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kementerian Koordinator (Kemenko)

    “Saat ini belum terdapat untuk alokasi program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar Rp728,8 m, di antaranya untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Rinciannya, anggaran untuk koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp29 miliar.

    Koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan satuan bangsa Rp34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar Rp41,3 miliar, koordinasi komunikasi informasi dan komunikasi sebesar Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.

    Kemudian, kata dia, usulan anggaran itu diperlukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp250 miliar dibutuhkan untuk membangun Command Center Politik dan Keamanan.

    Menurut dia, command center diperlukan oleh Kemenkopolkam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time.

    Dia mengatakan bahwa tantangan negara saat ini semakin bersifat kompleks. Menurut dia, dunia cepat berubah secara simultan, diakibatkan eskalasi konflik, ancaman digital, gangguan ketertiban, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.

    “Command center akan menjadi mata dan otak Kemenkopolkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap pemalak sopir truk bersenjata tajam di Jaktim

    Polisi tangkap pemalak sopir truk bersenjata tajam di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap terduga pemalak sopir truk dengan menggunakan senjata tajam berinisial MH (34) di Jalan Bekasi Timur, Cakung, Jakarta Timur.

    “Kami sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku yang memalak sopir bus sambil membawa senjata tajam di Jalan Bekasi Timur Cakung,” kata Kapolsek Cakung Kompol Widodo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Peristiwa pemalakan terjadi pada Selasa (1/7) sekitar pukul 10.00 WIB.

    Tim gabungan dari Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Unit Reskrim Polsek Cakung langsung melakukan penyelidikan usai menerima laporan.

    Widodo menyebut, pencarian awal dilakukan di rumah pelaku di kawasan Penggilingan, Cakung. Namun, saat tiba di lokasi yang bersangkutan tidak berada di tempat.

    Tim gabungan langsung melanjutkan pencairan ke lokasi sekitar rumah pelaku hingga akhirnya MH tertangkap pada Sabtu (5/7) di sebuah warung dekat Jalan Raya Bekasi, Cakung.

    “Tim gabungan mendapati terduga pelaku yang sedang duduk di warung dekat Jalan Raya Bekasi Cakung, selanjutnya tim langsung mengamankan terduga pelaku pada Sabtu (5/7),” jelas Widodo.

    Selain itu, Widodo menjelaskan, saat diinterogasi di lokasi penangkapan, MH mengaku dirinya merupakan pelaku pemalakan terhadap sopir.

    “Setelah dilakukan interogasi, diakui oleh pelaku MH bahwa dirinya memang telah melakukan aksi pengancaman terhadap korban,” ucap Widodo.

    Peristiwa bermula saat sopir truk melaju pelan karena kondisi lalu lintas padat, lalu pelaku menghampiri kendaraan dan meminta uang.

    Namun, sopir truk tersebut tidak memberikan uang.

    Pelaku kembali mendatangi kendaraan korban sambil mengancam sopir truk dan membawa pisau cutter.

    “Pelaku datang kembali dengan membawa pisau cutter sambil berkata terhadap korban ‘kalau enggak ngasih tak cutter kamu’ itu sambil mengacungkan pisau cutter ke wajah korban,” jelas Widodo.

    Korban hanya bisa diam dan langsung meninggalkan lokasi tersebut saat lampu lalu lintas sudah hijau.

    Sebelumnya, viral di media sosial Instagram @kabar.jaktim video aksi pemalakan yang diduga dilakukan oleh seorang preman terhadap sopir truk di Cakung, Jakarta Timur.

    Video tersebut memperlihat seorang pria menghampiri sopir truk yang sedang melaju pelan lalu mengancam menggunakan senjata tajam (sajam).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.