Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Ada penutupan lalin di dekat Stasiun Bekasi mulai malam ini

    Ada penutupan lalin di dekat Stasiun Bekasi mulai malam ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta menutup arus lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api di Jalan Perjuangan KM 26+7/8 dekat Stasiun Bekasi mulai Senin malam karena ada perbaikan jalur yang sifatnya darurat.

    “Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan berkala untuk meningkatkan kualitas jalur rel serta menjamin keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan yang melintas di perlintasan tersebut,” ujar Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, penutupan arus lalin dimulai pukul 22.00-04.00 terhitung 7 Juli hingga 11 Juli 2025. Adapun pekerjaan jalur II, III, V dan VI wilayah Stasiun Bekasi akan dilakukan secara intensif pada malam hari guna meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas.

    “Tidak (ada potensi mengganggu perjalanan kereta api, yang potensi terganggu pengguna jalan umum,” kata dia.

    PT KAI Daop 1 Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas (lalin) selama pekerjaan berlangsung.

    “Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara yang melintasi Jalan Perjuangan agar dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan menggunakan jalur alternatif yang disiapkan,” ujar dia.

    PT KAI Daop 1 Jakarta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat pekerjaan ini dan menyampaikan terima kasih atas pengertian serta kerja sama dari seluruh pihak demi terciptanya perjalanan kereta api yang aman dan andal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo dicecar 85 pertanyaan soal kasus ijazah palsu Jokowi

    Roy Suryo dicecar 85 pertanyaan soal kasus ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Pakar telematika Roy Suryo mengaku dicecar sebanyak 85 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Saat dikonfirmasi mengenai apa saja pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya, Roy hanya menjawab seputar identitas saja.

    “Cuma seputar identitas saja yang saya jawab, yang lain karena nggak ada hubungannya nggak saya jawab. Makanya prosesnya singkat karena mereka enggak punya ‘legal standing tempus’ dan ‘locus’-nya,” katanya.

    Kemudian Roy menyebutkan dirinya bingung karena dipermasalahkan terkait beberapa pihak soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, karena para pelapor lainnya tidak memiliki “legal standing” untuk melaporkannya.

    “Jadi mereka, lima pihak itu tidak ada ‘legal standing’-nya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu kan aneh, pengacara kok malah lapor,” katanya.

    Kemudian saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran dirinya di pemeriksaan sebelumnya, Roy Suryo memang sepakat tidak hadir.

    “Karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir, karena undangan itu tidak jelas, tidak ada nama terlapornya, tidak ada ‘locus’ dan tidak ada ‘tempus’-nya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya,” katanya.

    Kepolisian telah memeriksa sebanyak 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Jokowi. “Sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan,” kata Ade Ary pada Kamis (3/7).

    Ade Ary menyebutkan, 49 saksi itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tersebut termasuk dari terlapor.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaktim gencarkan pengerukan kali untuk atasi banjir

    Jaktim gencarkan pengerukan kali untuk atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur menggencarkan pengerukan kali atau sungai untuk mengatasi banjir akibat hujan di wilayah tersebut.

    “Hari ini Kali Irigasi Bekasi Tengah, Cakung, Jakarta Timur. Sebenarnya sudah kerja dua kali, waktu itu di Cakung Barat. Alhamdulillah,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai meninjau pengerukan di Kali Irigasi Bekasi Tengah, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Pengerukan dilakukan untuk memperlancar aliran air guna meminimalisasi risiko banjir, terutama saat musim hujan.

    Pekerjaan ini merupakan bagian dari program normalisasi yang dikoordinasikan bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    “Dilanjutkan dengan Dinas SDA Jakarta. Mudah-mudahan bisa selesai semua dari ujung ke ujung sesuai yang ditargetkan dinas SDA,” katanya.

    Selain itu, Munjirin mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi secara teknis dengan Dinas SDA Jakarta untuk mencari solusi banjir.

    “Kalau kita lebih banyak berkoordinasi secara teknis dengan Dinas SDA. Tapi kami sudah kasih masukan penyebabnya a, b, c. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti Dinas SDA untuk dicarikan solusi,” ujar Munjirin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Dinas SDA Jakarta untuk memprioritaskan penanganan pengerukan kali di pinggir kota guna mengatasi banjir.

    “Saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan (kali) di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama,” kata Pramono.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bahwa hingga pukul 14.00 WIB sebagian besar wilayah banjir sudah surut atau terdata hanya tinggal dua Rukun Tetangga (RT).

    Dua RT itu berada di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dengan ketinggian air 30 centimeter (cm) dan satu RT di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 50 cm.

    Dari data BPBD DKI Jakarta, banjir sempat merendam 141 RT di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Banjir kali ini disebabkan hujan intensitas tinggi dan meluapnya sejumlah sungai.

    Bahkan banjir sempat merendam rumah warga dengan titik terdalam hingga tiga meter di Cawang, Jakarta Timur.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga pompa diaktifkan untuk atasi banjir di Penjaringan

    Tiga pompa diaktifkan untuk atasi banjir di Penjaringan

    Jakarta (ANTARA) –

    Satuan Pelaksana Suku Dinas Sumber Daya Air mengaktifkan tiga pompa permanen (stationer) untuk mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (6/7) malam.

    “Pompa air tersebut telah dihidupkan sejak semalam dan pada pagi ini air sudah mulai surut,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Penjaringan, Pendi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, untuk ruas jalan yang tergenang air rata-rata 15-30 centimeter (cm) di Jalan Kapuk Muara Raya, Jalan Teluk Gong Raya dan Jalan Kampung Gusti pada Minggu malam.

    Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Minggu (6/7) membuat sejumlah lokasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tergenang sejak malam hari. Seluruh jajaran terkait langsung bergerak cepat melakukan penanganan dan sejak dini hari sudah berangsur surut.

    “Untuk mengatasi genangan tersebut, kami mengaktifkan tiga pompa stasioner di wilayah Kapuk Muara dan satu di Kampung Gusti. Pompa air tersebut telah dihidupkan sejak semalam,” ujarnya.

    Genangan mulai terlihat sejak pukul 21.00 WIB malam. Kemudian, tim “Pasukan Biru” sebanyak 16 personel terdiri dari satgas dan petugas pompa langsung dikerahkan.

    “Alhamdulillah, pagi tadi ketinggian genangan pada sejumlah ruas jalan tersebut mulai surut, sehingga masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa,” kata dia.

    Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kapuk Muara Heriansyah mengatakan, sejak Minggu (6/7) malam pihaknya mengerahkan sekitar 30 personel untuk membantu penanganan genangan di sejumlah lokasi.

    “Petugas PPSU memastikan tidak ada sampah yang memicu sumbatan di saluran. Saat ini mereka masih tetap bertugas membantu memastikan genangan cepat surut,” katanya.

    Untuk wilayah yang terdampak genangan meliputi RW 01 dengan tujuh RT, RW 02 sebanyak dua RT dan di RW 05 mencapai sembilan RT. Ketinggian genangan hanya tinggal 10-30 cm.

    “Sejauh ini tidak ada warga mengungsi akibat genangan yang terjadi,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini alasan golf tak dikenakan pajak hiburan seperti padel

    Ini alasan golf tak dikenakan pajak hiburan seperti padel

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan olahraga golf tak dikenakan pajak hiburan seperti renang, tenis, bola voli, basket, bulutangkis dan padel.

    “Golf sudah dikenakan PPN. Sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11 persen,” kata Pramono di Jakarta Timur, Senin.

    Pramono menjelaskan olahraga renang, basket hingga padel dikenakan pajak bukan atas keinginan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan, pajak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya menerapkan peraturan yang ada.

    “Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu terkena pajak. Ada 21 termasuk tenis, renang, basket, bola voli dan padel,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, pajak hiburan yang diberlakukan untuk olahraga komersial dianggap wajar karena mayoritas pemainnya berasal dari kalangan yang mampu membayar sewa fasilitas.

    “Apalagi yang main padel kan rata-rata orang mampu. Untuk sewa lapangan aja berapa, mampu kan,” kata Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan fasilitas olahraga padel sebagai salah satu objek pajak daerah dengan tarif sebesar 10 persen.

    Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 atas perubahan kedua dari Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024.

    “Betul olahraga padel dikenakan PBJT Hiburan dan Kesenian dengan tarif 10 persen,” kata Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, Andri M. Rijal.

    Andri menjelaskan bahwa pajak dikenakan atas penyediaan jasa hiburan kepada konsumen, termasuk penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikomersialkan.

    “Baik melalui biaya masuk, sewa tempat, maupun bentuk pembayaran lainnya,” kata Andri.

    Padel masuk dalam kategori olahraga permainan yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan.

    Adapun fasilitas padel yang dituliskan dalam keputusan Bapenda yang diteken pada 20 Mei 2025 tersebut adalah lapangannya.

    “Ketentuan tersebut terbit karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan yang ada di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah,” kata Andri.

    Selain lapangan padel, ada 20 jenis fasilitas olahraga lain yang turut dikenakan pajak serupa, seperti lapangan futsal, tenis, bulutangkis hingga tempat kebugaran seperti yoga dan pilates.

    Andri pun mengatakan pajak PBJT PBJT untuk padel itu bukan karena olahraga yang sedang viral saat ini.

    Pihaknya pun akan terus memantau objek lain dari jasa hiburan yang layak dikenai pajak. “Nanti kalau ada objek lainnya yg memenuhi kategori-kategori jasa hiburan dan kesenian kami akan kenakan juga,” kata Andri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembahasan APBD Perubahan DKI diminta harus dipercepat

    Pembahasan APBD Perubahan DKI diminta harus dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta kepada semua komisi untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kita sengaja mulai di awal Juli agar gubernur memiliki cukup waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanye,” kata Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Khoirudin sempat memantau langsung jalannya rapat kerja seluruh komisi dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

    Menurut dia, pemantauan ke seluruh komisi untuk memastikan proses pembahasan berjalan efektif, sekaligus menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada para anggota dewan dan jajaran eksekutif.

    “Saya keliling semua komisi untuk memastikan rapat berjalan dengan baik, sekaligus menyampaikan pesan agar pembahasan APBD Perubahan ini dipercepat,” ujarnya.

    Khoirudin menegaskan bahwa percepatan pembahasan APBD Perubahan sangat penting agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Karena kata dia, ketika pembahasan ditunda atau berjalan lambat, dampaknya akan terasa ke eksekutif dan pada akhirnya ke pelayanan publik.

    “Kita ingin anggaran ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Jakarta,” ujarnya.

    Khoirudin memastikan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat mengalami peningkatan alokasi anggaran.

    Seperti halnya, JP Plus dan KJMU yang naik, begitu juga anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Termasuk sektor transportasi, baik untuk mobilitas warga ke luar masuk Jakarta maupun dalam kota.

    “Semua ini bagian dari komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik,” kata dia.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, APBD DKI Jakarta pada 2025 sebesar Rp91,34 triliun atau anggaran paling besar dalam sejarah DKI Jakarta .

    APBD itu disahkan DPRD DKI pada 28 November 2024 dengan komposisi, terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp81,7 triliun, dana pembiayaan Rp9,6 triliun (termasuk SILPA dan pinjaman), serta belanja daerah kurang lebih Rp82 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Jakarta, pukul 14.00 WIB sebagian besar telah surut

    Banjir Jakarta, pukul 14.00 WIB sebagian besar telah surut

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bahwa hingga pukul 14.00 WIB sebagian besar wilayah banjir, sudah surut atau terdata hanya tinggal dua rukun tetangga (RT).

    “Hingga pukul 14.00 WIB, kami mencatat saat ini banjir masih terjadi di dua RT,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dua RT itu berada pada satu RT Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dengan ketinggian air 30 sentimeter (cm) dan satu RT di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, ketinggian 50 cm.

    “Sementara untuk sisanya dipastikan telah surut,” katanya.

    Dari data yang banjir sempat merendam 141 RT di Jakarta Barat, Timur, Pusat, dan Selatan. Banjir kali ini disebabkan hujan intensitas tinggi dan meluapnya sejumlah sungai.

    Bahkan banjir sempat merendam rumah warga dengan titik terdalam hingga tiga meter.

    Ia menambahkan bahwa warga juga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan material yang terbawa arus banjir.

    “Untuk lokasi pengungsi kini hanya ada di Masjid Al Ridwan dan Mushalla Sabili Kelurahan Jati Padang, dengan jumlah 75 jiwa,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram ingin RDF Rorotan sempurna sebelum resmi beroperasi

    Pram ingin RDF Rorotan sempurna sebelum resmi beroperasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginginkan agar fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) Rorotan, Jakarta Utara, benar-benar sempurna sebelum resmi beroperasi.

    “Tapi intinya saya minta karena komisioningnya harus dilakukan dengan baik. Nggak boleh kesalahan yang dulu terulang kembali yakni feeder sampah adalah sampah lama. Makanya sampah yang digunakan harus maksimum dua hari,” kata Pramono di Jakarta Timur, Senin.

    Oleh karena itu, Pramono mengatakan dirinya bersama pihak terkait akan melakukan rapat untuk membahas terkait hal tersebut.

    Ia mengatakan, akan terus memantau dan memastikan bahwa RDF Rorotan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan komisioning dapat dilakukan dengan baik.

    Pramono pun belum menyebutkan kapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan benar-benar membuka RDF Rorotan.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim juga sudah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin RDF Rorotan sempurna sebelum diluncurkan.

    “Prosesnya harus sempurna. Nggak bisa abal-abal. Kita nggak bisa serta-merta hanya ingin melakukan sesuatu, tapi mengorbankan kesehatan masyarakat,” kata Chico.

    Chico mengatakan, sebisa mungkin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan RDF Rorotan sebelum akhir tahun.

    Target maksimal RDF Rorotan dibuka sekitar September tahun ini. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap ingin tempat tersebut sempurna sebelum benar-benar beroperasi.

    “Rorotan salah satunya adalah masih polusi, baunya masih keluar, masyarakat juga masih belum bisa menerima lingkungannya bau seperti itu. Dan kita juga sedang mencari pola bagaimana supaya betul-betul lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat supaya bisa beroperasi dengan baik,” kata Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebanyak 10 pompa air milik Pemprov DKI terbakar saat atasi banjir

    Sebanyak 10 pompa air milik Pemprov DKI terbakar saat atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 10 unit pompa air milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbakar akibat tingginya volume air yang harus ditangani, secara serentak pada Minggu malam (6/7).

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya perawatan agar alat tersebut dapat segera digunakan kembali.

    “Memang karena kejadian tadi malam, pompa kita 100 persen ‘full’ berjalan semua. Pagi ini beberapa (alat) mengalami perawatan. Kami upayakan sore ini sudah bisa berjalan semuanya,” kata Ika saat dijumpai di Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Kendati demikian, Ika memastikan warga tak perlu khawatir sebab sistem pengendalian banjir tetap terjaga berkat keberadaan pompa portabel dengan kapasitas setara.

    “Jangan khawatir. Walaupun ada kendala beberapa di pompa, pompa ‘mobile’ kami 100 persen masih aktif. Jadi, ter-backup karena pompa itu kapasitasnya yang sama dengan pompa stasioner,” kata Ika.

    Jakarta pada Minggu (6/7) malam, tiga jenis banjir terjadi secara bersamaan yakni karena curah hujan, kiriman dan rob.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan pada pukul 22.30 WIB, ketinggian air mulai naik.

    Pramono pun segera berkoordinasi dengan seluruh wali kota, Dinas SDA, beserta jajaran lainnya.

    Sebanyak 600 pompa langsung dikerahkan untuk menangani banjir tersebut.

    Namun Pramono mengatakan, 10 pompa milik Pemprov DKI Jakarta terbakar.

    “Karena jam 22.30 itu sebenarnya belum bisa dipompa, tapi kalau tidak dipompa, mohon maaf, semalam itu beberapa daerah yang strategis pasti akan tergenang,” kata Pramono.

    Untuk melindungi daerah strategis seperti Bundaran HI, Istana Negara dan lain sebagainya, akhirnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tetap memompa air secara perlahan.

    Pramono pun bersyukur, pukul 00.00 WIB banjir tersebut sudah tertangani dengan baik dan pada Senin pagi, seluruh kegiatan dan lalu lintas bisa berjalan lancar.

    Kendati demikian, Pramono juga mengaku telah membaca beberapa keluhan masyarakat soal banjir di Cawang.

    “Untuk masyarakat Cawang, saya sudah baca di IG (instagram). Ya, kami memohon maaf tidak bisa memuaskan semuanya,” kata Pramono.

    Akan tetapi secara keseluruhan, Pramono menilai Jakarta sudah melakukan penanganan banjir dengan cukup baik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Tugas besar KPU-Bawaslu pendidikan politik untuk pemilih

    Komisi II: Tugas besar KPU-Bawaslu pendidikan politik untuk pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pendidikan politik kepada masyarakat selaku pemilih dalam kontestasi pemilu di tanah air.

    “Salah satu tugas terbesar KPU dan Bawaslu itu adalah justru bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda,” kata Dede saat rapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dede memandang pendidikan politik dan pemahaman terkait hak-hak demokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih generasi muda pada pemilu mendatang.

    “Itu menjadi sangat urgen, sangat krusial. Konteksnya adalah jangan sampai pemilih pemula mendapatkan informasi hanya dari media sosial. Ini saya pikir hal yang perlu kita pikirkan saat ini,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Saya sepakat dengan pendapat kawan-kawan untuk penggunaan digitalisasi, termasuk media sosial dan juga informasi-informasi lain itu harus melibatkan stakeholders.”

    Adapun terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) KPU maupun Bawaslu tahun 2026 yang menjadi agenda utama rapat hari ini, Dede menilai besaran angka yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu kepada Komisi II DPR RI sudah dilakukan penyesuaian sebagaimana arahan kebijakan efisiensi pemerintah.

    “Rata-rata cukup besar efisiensinya. Hanya saya melihat bahwa pendalaman itu akan kami butuhkan karena 2026 ini belum ada kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam konteks kepemiluan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan kegiatan pendidikan politik untuk pemilih dalam bentuk sosialisasi.

    “Di program kami juga salah satu yang menjadi catatan penting program prioritas kami, yaitu pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan. Intinya sosialisasi,” kata Afif dalam rapat tersebut.

    Dia mengklaim KPU di tingkat kabupaten/kota telah melakukan sejumlah inovasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih pemula dan sosialisasi kepada masyarakat.

    “Misal banyak KPU kabupaten/kota yang datang ke sekolah menjadi pembina acara dan seterusnya. Ini bagian dari upaya pendidikan pemilih dan sosial, termasuk memanfaatkan kelompok-kelompok hobi yang ada, podcast, dan seterusnya,” tuturnya.

    Dia pun mendukung program sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus, dan tidak hanya digelar pada saat tahun pemilu.

    “Semua inovasi sedang dilaksanakan dengan semua keterbatasannya,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.