Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Wapres siap dukung santri Ponpes Pandanaran kuasai AI, blockchain

    Wapres siap dukung santri Ponpes Pandanaran kuasai AI, blockchain

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya mendukung santri-santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Pandanaran, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.

    Dalam acara silaturahmi di Ponpes Pandanaran, Selasa (8/7), Wapres menyebut jika memang dibutuhkan pengajar dari Jakarta akan dikirimkan untuk mengajarkan materi mengenai AI kepada santri-santri.

    “Pak Kiai, nanti kalau butuh guru atau trainer, nanti bisa kita kirim dari Jakarta ya,” kata Gibran ke pengurus Ponpes Pandanaran saat acara silaturahmi di Ponpes Pandanaran, Yogyakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu.

    Menurut Gibran, santri-santri merupakan bagian dari generasi muda yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain, karena pengetahuan atas keduanya diyakini menjadi kompetensi penting pada masa depan.

    “Kita ingin teman-teman semua bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik, menggunakan teknologi-teknologi terkini dengan baik. Jadi, anak-anak muda jangan sampai ketinggalan! Semua aspek kehidupan nanti menggunakan teknologi,” kata Gibran kepada para santri.

    Dalam acara silaturahmi itu, Gibran kemudian meneruskan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus ponpes dan seluruh santri.

    “Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo untuk seluruh santri, kiai, gus-gus, bu nyai, semua yang ada di sini,” ujar Wapres Gibran.

    Kedatangan Gibran ke Ponpes Pandanaran merupakan bagian dari kunjungan kerja Wapres RI di Yogyakarta, Selasa. Di Ponpes Pandanaran, acara silaturahmi itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana, dan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Dalam siaran resmi yang sama, Pimpinan Ponpes Pandanaran KH Mu’tashim Billah menyebut pondok pesantrennya dan Gibran punya kedekatan yang telah lama terjalin jauh sebelum putra sulung Presiden Ke-7 Joko Widodo itu menjadi wakil presiden.

    “Beliau sudah menjadi keluarga kita. Sebelum pencalonan datang ke sini, setelah menang, datang ke sini. Ini setelah pelantikan, datang ke sini,” kata KH Mu’tashim.

    Di Ponpes Pandanaran, Gibran bersilaturahmi dengan pengurus dan santri-santri, kemudian berziarah ke makan para pendiri dan leluhur Ponpes Pandanaran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati tiba di Beijing untuk hadiri forum internasional

    Megawati tiba di Beijing untuk hadiri forum internasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Beijing, China, Selasa malam waktu setempat untuk menghadiri agenda forum internasional.

    Ketibaan Megawati di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing disambut oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun. “Selamat datang di Beijing, Bu,” kata Dubes Djauhari, sebagaimana siaran pers diterima di Jakarta.

    “Maaf saya sedang sedikit flu,” balas Megawati yang menggunakan masker dan berbusana batik motif kawung berwarna merah.

    Selain itu, tokoh lainnya yang ikut menyambut Megawati antara lain mantan Dubes Indonesia untuk China Imron Cotan, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala, dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey.

    Kemudian, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah serta Wakil Direktur Jenderal Biro Asia Tenggara dan Asia Selatan pada Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Xu Min.

    Megawati tersenyum dan menyalami mereka satu per satu.

    Di ruang transit, Megawati berbincang akrab dengan Xu Min, Djauhari, dan Imron Cotan.

    Megawati mengenang terakhir kali dia ke Beijing, yakni sekitar awal Juli 2019. “Saya sudah lama tidak berkunjung ke Beijing,” tuturnya.

    Usai penerbangan panjang dari Jakarta, Megawati dan rombongan menuju Wisma Tamu Negara Diaoyutai yang terletak di sisi barat Beijing.

    Adapun Megawati diagendakan menghadiri dan berbicara pada forum Dialog Peradaban Global. Bersama sejumlah mantan pimpinan negara lainnya, Megawati akan menyampaikan pidato di acara tersebut. Dia dijadwalkan menjadi pembicara pertama.

    Selain Megawati, akan hadir juga Presiden keempat Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, mantan Perdana Menteri Nepal Jhala Nath Khanal, hingga mantan Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres nilai PNM Mekaar berhasil cetak UMKM baru, buka lapangan kerja

    Wapres nilai PNM Mekaar berhasil cetak UMKM baru, buka lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menilai Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar berhasil mencetak pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

    Menurut Gibran, keberadaan PNM Mekaar dan nasabah-nasabah mereka yang didominasi perempuan selaras dengan visi ketahanan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun Indonesia dari desa dan keluarga.

    “Saya lihat nasabah-nasabah yang ada di sini itu memperkerjakan tetangga-tetangganya. Saya kira itu luar biasa sekali,” puji Gibran kepada pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar saat acara silaturahmi dengan nasabah dan pendamping PNM Mekaar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa, sebagaimana disiarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden.

    Dalam acara silaturahmi itu, Gibran juga memuji PNM Mekaar karena berhasil menghimpun 16 juta nasabah, yang mayoritas punya tingkat risiko kredit macet yang rendah. Menurut Wapres, pencapaian itu juga menunjukkan perempuan dapat menjadi motor penggerak perekonomian dan penopang ketahanan ekonomi.

    “(Sebanyak) 16 juta nasabah membuka lapangan kerja. Kredit macetnya hampir tidak ada, rendah sekali. Jadi, ini ibu-ibu luar biasa sekali. Apresiasi sebesar-besarnya untuk PNM Mekaar,” kata Gibran.

    Di atas panggung, Gibran kemudian berbincang-bincang dengan sejumlah ibu-ibu pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar. Masing-masing dari mereka membawa produk unggulannya untuk diperlihatkan kepada Wapres.

    Widiarti, salah satu nasabah PNM Mekaar sejak 2015, juga tampil membawa produk rempeyeknya. Dia mengaku berkat modal dari PNM Mekaar, saat ini cemilan rempeyeknya dapat dikemas lebih menarik dan berhasil menembus pasar modern.

    Widiarti menambahkan saat ini jualannya itu juga lebih laris karena dipasarkan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, kemudian platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

    “Itu ya ibu-ibu pentingnya sosial media,” ujar Gibran mengomentari strategi Widiarti memasarkan usahanya.

    Gibran menilai media sosial merupakan sarana promosi usaha yang efektif dan terjangkau.

    “Sekali lagi, ibu-ibu ini (saya) titip gunakan media sosial sebaik-baiknya sebagai marketing untuk memasarkan produk-produknya ya. Biar bisa ekspor, biar bisa mendunia,” sambung Wapres.

    Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta PNM Mekaar dan para pendamping untuk membantu para pelaku UMKM meningkatkan nilai jual barang dagangan mereka, misalnya dengan pencantuman label halal dan label kedaluwarsa.

    “Pokoknya ibu-ibu ini tolong dikawal, diberikan penyuluhan yang baik, diberikan pelayanan yang baik, karena apapun itu, ibu-ibu yang ada di sini itu menyekolahkan anaknya, tetangganya direkrut. Itu kan luar biasa,” kata Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres nikmati kuliner pedagang kaki lima di Alun-alun Selatan Yogya

    Wapres nikmati kuliner pedagang kaki lima di Alun-alun Selatan Yogya

    “Senang, alhamdulillah. Pas jualan langsung diambil katanya untuk tamu. Belum tahu kalau tamunya itu Pak Wapres. Sisanya disuruh membagikan ke yang mau,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menikmati kuliner pedagang kaki lima saat mengunjungi kawasan Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Selasa malam.

    Ia tiba sekitar pukul 20.50 WIB bersama rombongan dan langsung menuju deretan lapak di sisi timur salah satu kawasan wisata di Kota Gudeg itu.

    Gibran yang mengenakan kemeja berwarna krem berjalan santai di tengah kerumunan sembari sesekali menyapa warga dan pedagang.

    Suasana makin semarak saat paduan suara mahasiswa (PSM) Universitas Atmajaya Yogyakarta menyambut wapres dengan membawakan sejumlah lagu.

    Warga tampak antusias mengabadikan momen itu dengan gawai masing-masing. Beberapa mengangkat ponsel untuk memotret atau merekam Wapres dari dekat. Tak sedikit pula yang mencoba berjabat tangan atau berswafoto.

    Lapak “Ronde Mania Alkid” menjadi salah satu yang dikunjungi wapres beserta rombongan.

    Penjual ronde, Yanti (45) mengaku semula sedang berjualan seperti biasa, namun tiba-tiba diminta menyediakan ronde untuk orang nomor 2 di Indonesia itu.

    Warga Kota Yogyakarta itu mengaku senang lantaran dagangannya diborong 130 porsi.

    “Senang, alhamdulillah. Pas jualan langsung diambil katanya untuk tamu. Belum tahu kalau tamunya itu Pak Wapres. Sisanya disuruh membagikan ke yang mau,” ujar Yanti yang juga sempat berbincang dan berfoto dengan Gibran.

    Selain ronde, sajian bakso juga dipesan secara mendadak untuk menjamu rombongan Wapres.

    Ratno (66), penjual bakso mengaku awalnya sedang berjualan biasa sebelum diajak bergabung ke lokasi.

    “Tadi lagi jalan langsung ditarik ke sini. Saya biasanya jualan di sekitar sini juga. Tapi belum tahu kalau buat acara Pak Wapres. (dipesan) seratus lebih,” ujar dia.

    Di sela kegiatan, tim dari rombongan Wapres juga membagikan paket buku tulis dan pensil kepada anak-anak yang tengah berada di sekitar lokasi.

    Naura (13), salah satu penerima bingkisan tersebut tidak menyangka bakal berjumpa dengan Wapres secara langsung.

    “Senang. Tidak menyangka bakal mendapat buku dari Wapres. Saya sedang berlibur di Yogyakarta,” ujar siswa SMP asal Pati, Jawa Tengah itu.

    Sebelumnya, pada Selasa (8/7) pagi, Wapres Gibran menghadiri Panen Raya Tebu dan Rembuk Tani di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisutjipto, Wotgaleh, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Sleman, DIY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU Kalsel tetapkan pemilih berkelanjutan 3.061.937 orang 

    KPU Kalsel tetapkan pemilih berkelanjutan 3.061.937 orang 

    Banjarmasin (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) menetapkan pemilih berkelanjutan sebanyak 3.061.937 orang berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) pada semester 1 tahun 2025 tingkat Provinsi Kalsel.

    “Jumlah ini bertambah hingga 20 ribu orang lebih jika dibandingkan DPT Pilkada 2024 yakni 3.041.499 orang,” kata Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa di Banjarmasin, Selasa.

    Kenaikan jumlah pemilih itu, kata Tenri, karena adanya pertumbuhan penduduk termasuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun.

    Kemudian ada juga faktor perpindahan domisili pemilih dari luar Kalsel termasuk pensiunan TNI-Polri.

    Tenri menjelaskan PDPB merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas data pemilih.

    PDPB dilaksanakan secara berkala untuk memastikan data pemilih selalu diperbarui, akurat dan sesuai kondisi terkini.

    “Jadi disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk data dari luar negeri,” jelasnya.

    Sementara anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono mengapresiasi KPU Kalsel dan kabupaten kota dalam penyampaian PDPB semester 1 tahun ini.

    “Data yang ditampilkan sesuai dengan data rekapitulasi manual diperoleh Bawaslu secara berjenjang,” ungkapnya.

    Pewarta: Firman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator NasDem dorong penambahan anggaran Kementerian BUMN

    Legislator NasDem dorong penambahan anggaran Kementerian BUMN

    “Padahal, Kementerian BUMN memiliki peran penting sebagai pemegang saham pengendali di BUMN yang sudah dialihkan ke Danantara, sekaligus sebagai regulator dan pengawas, termasuk untuk beberapa BUMN berbentuk Perum seperti Bulog dan Perumnas,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurut Asep, alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 dinilai tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi strategis Kementerian BUMN. Ia menilai besaran tersebut hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai dan keperluan operasional administratif.

    “Padahal, Kementerian BUMN memiliki peran penting sebagai pemegang saham pengendali di BUMN yang sudah dialihkan ke Danantara, sekaligus sebagai regulator dan pengawas, termasuk untuk beberapa BUMN berbentuk Perum seperti Bulog dan Perumnas,” ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Ia mengingatkan pentingnya penguatan fungsi regulator oleh Kementerian BUMN, seiring dengan rencana pengurangan jumlah BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia meminta agar kementerian menerbitkan regulasi yang mencegah anak usaha BUMN memasuki sektor-sektor yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha rakyat atau swasta.

    “Kementerian BUMN harus mempersiapkan regulasi yang kondusif agar ekosistem bisnis antara BUMN, UMKM, dan swasta tetap sehat. Jangan sampai BUMN justru mematikan pelaku usaha rakyat,” tegas politisi daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

    Dalam hal pengawasan, Asep juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran tambahan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal Kementerian BUMN, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

    Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang berencana melaporkan dugaan fraud di Kimia Farma ke Kejaksaan Agung. Dugaan penyelewengan tersebut disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 triliun.

    “Kementerian BUMN harus lebih sigap dan ketat dalam melakukan audit internal. Sekecil apapun potensi fraud, harus bisa dideteksi sejak awal. Untuk itu, penambahan anggaran mutlak diperlukan,” tutupnya.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar ingatkan RUU KUHAP lindungi HAM dalam penegakan hukum

    Pakar ingatkan RUU KUHAP lindungi HAM dalam penegakan hukum

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum pidana Hery Firmansyah mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disusun DPR RI dapat melindungi dan menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum di tanah air.

    “Bagaimana kemudian bisa membuat desain KUHAP yang melindungi, menghormati hak asasi manusia ini yang tentunya perlu untuk kita pertimbangkan,” kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi forum legislasi bertajuk “Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui Pembahasan RUU KUHAP” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI.

    Sebab, kata dia, KUHAP yang lama justru lebih banyak mengakomodasi hak dari pelaku tindak pidana, sedangkan hak daripada korban justru terbatas hanya pada satu pasal.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara itu pun menuturkan pasal dalam KUHAP lama yang hanya mengakomodasi hak korban, yakni menyangkut ganti kerugian.

    “Selebihnya itu tidak bicara tentang hak dari korban,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap DPR RI dapat mengawal aspek tersebut dalam pembahasan RUU KUHAP yang tengah bergulir di parlemen.

    Dia menekankan pula agar RUU KUHAP tidak hanya berbicara soal kecepatan dalam menangani sebuah perkara, melainkan keadilan bagi semua pihak.

    “Maka harapan kita dan teman-teman DPR bisa mengawal hal itu yang lebih bisa bicara tentang due process of law, tidak hanya bicara tentang penanganan perkara yang cepat saja (speedy trial), tapi fair trial,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia mendorong agar DPR bersama Pemerintah dapat mengintegrasikan dan mengakomodasi kepentingan hukum banyak pihak dalam penyusunan RUU KUHAP, termasuk mengedepankan aspek partisipasi publik yang bermakna (meaningful pariticipation).

    “Karena memang aturan hukumnya harus tegas dan jelas mengatur itu karena konsepsi pidana ini kan bicara lex certa, lex scripta dan kex stricta serta tidak boleh ditafsirkan lain, dia harus mengatur secara tegas,” katanya.

    Dia lantas melanjutkan, “Pada pelaksanaan yang paling mahal dalam penegakan hukum itu adalah mengimplementasikannya, termasuk asas utama dari equality before the law dulu; di mana hak-hak tersangka dan juga hak korban itu diakomodasi sama.”

    Komisi III DPR RI pada Selasa resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, setelah memulai rapat kerja bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun memimpin langsung Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, sebagai ketua Panja.

    Selain itu, pimpinan Komisi III DPR RI lainnya pun turut menjadi pimpinan Panja RUU KUHAP, yakni Dede Indea Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai NasDem, dan Rano Alfath dari Fraksi PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR dorong Polri tingkatkan patroli digital berantas grup menyimpang

    DPR dorong Polri tingkatkan patroli digital berantas grup menyimpang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Polri untuk meningkatkan patroli digital guna memberantas keberadaan grup-grup komunitas yang menyimpang di media sosial.

    Hal itu disampaikan Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyusul berhasil terbongkarnya komunitas gay di media sosial oleh Polda Lampung.

    Dia mengatakan bahwa grup semacam itu di media sosial sangat meresahkan karena bisa memengaruhi banyak kalangan, termasuk anak muda.

    “Saya lihat juga belakangan komunitasnya terus berkembang dan ini sangat bahaya. Sebelumnya ada komunitas sedarah, kini gay. Itu yang baru ketahuan di Facebook, belum di aplikasi dan media sosial lain seperti X, Telegram, dating app, dan lain-lain,” katanya.

    Maka dari itu, dirinya mendukung langkah tegas Polri dalam memberantas para pelaku penyimpangan seksual yang bergabung di media sosial serta meminta kepolisian untuk meningkatkan patroli digital.

    “Saya minta polisi betul-betul meningkatkan patroli digitalnya. Ini menakutkan, mengerikan, dan sangat membahayakan bagi anak-anak kita,” ujarnya.

    Sahroni selaku wakil ketua dari komisi DPR RI yang membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan itu juga mengingatkan bahwa fenomena serupa bukan kali ini saja terjadi. Terlebih, fenomena ini telah terbukti membawa dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

    “Kita lihat dari kasus sebelumnya, ketika aparat membongkar pesta penyimpangan seksual di kawasan Puncak, Bogor. Hasil pemeriksaan menunjukkan banyak dari peserta yang positif HIV dan sifilis. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal preferensi pribadi, tapi soal tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan publik,” ucapnya.

    Diketahui, pada Senin (7/7), Polda Lampung mengumumkan telah berhasil mengamankan tiga orang yang terdiri dari satu admin dan dua anggota grup Facebook gay Lampung yang telah meresahkan masyarakat.

    “Tiga orang yang kami amankan ini diduga melakukan tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pornografi melalui grup media sosial,” kata Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Dery Agung Wijaya.

    Dia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat Lampung yang merasa resah karena adanya sejumlah akun Facebook yang sehubungan dengan hal tersebut.

    “Grup gay tersebut seperti grup gay Lampung dan Bandar Lampung. Terkait hal tersebut kami melaksanakan penyelidikan dan melaksanakan patroli siber dan menemukan beberapa akun yang menganut dan mengandung unsur pornografi, dan menangkap admin dan anggota grup tersebut,” kata dia.

    Adapun jumlah pengikut dalam grup gay Lampung tersebut sebanyak 16.000 akun.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: RUU KUHAP harus rampung cepat sebab RUU lain menunggu

    DPR: RUU KUHAP harus rampung cepat sebab RUU lain menunggu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang bergulir di parlemen harus rampung dalam waktu cepat sebab terdapat RUU lainnya yang menunggu produk legislasi tersebut.

    Dia menjelaskan RUU KUHAP perlu dirampungkan segera agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana pun bisa segera dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah.

    “Jadi kami harapkan ini cepat, selain itu kenapa kami minta cepat? Ada dua Rancangan Undang-Undang juga yang menanti KUHAP ini, antara lain RUU Kepolisian dan juga RUU Perampasan aset. Jadi ada dua RUU yang menunggu itu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga mengatakan RUU KUHAP harus segera rampung sebab harus disinkronkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kami kan ingin KUHAP ini bisa cepat selesai karena kan KUHAP ini hukum acara yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kan hukum acara pidananya. Jadi kami harapkan ini cepat selesai karena harus disinkronkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lalu, yang sudah disahkan oleh DPR,” tuturnya.

    Dia pun menekankan muatan materi RUU KUHAP nantinya harus dapat mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini, salah satunya dengan memasukkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menegakkan hukum di tanah air.

    “Menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang, terkait dengan kasus-kasus hukum, sekarang kan ada restorative justice segala macam gitu kan. Nah, itu juga harus dimasukkan, jadi agar supaya aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga pengacara, dan para pencari hukum dapat mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya,” katanya.

    Dia memastikan pula jalannya pembahasan RUU KUHAP di parlemen akan berlangsung secara terbuka dengan mengakomodasi pandangan dan masukan dari berbagai kalangan sipil dalam penyusunan produk legislasi tersebut.

    “Sebelum diserahkan Komisi III kan mereka sudah membuka ruang luas-luasnya, dan minggu lalu sampai kemarin juga mengundang para pakar seluruhnya diundang ikatan-ikatan advokat, kepolisian, kehakiman, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), kemudian kejaksaan, seluruh stakeholders yang terkait dengan hukum itu semua diundang,” ujarnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Karena ini kan dasar daripada dasar hukum pidana yang akan mencakup seluruh undang-undang lex specialis lainnya di bidang hukum pidana karena ini dasarnya, pokoknya, di sini (RUU KUHAP).”

    Komisi III DPR RI pada Selasa resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, setelah memulai rapat kerja bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun memimpin langsung Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, sebagai ketua Panja.

    Selain itu, pimpinan Komisi III DPR RI lainnya pun turut menjadi pimpinan Panja RUU KUHAP, yakni Dede Indea Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai NasDem, dan Rano Alfath dari Fraksi PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia jalin kerja sama militer dengan Papua Nugini

    Indonesia jalin kerja sama militer dengan Papua Nugini

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI menjalin kerja sama bidang pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Papua Nugini.

    Kerja sama itu terjadi ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke Port Moresby, Papua Nugini bertemu Menteri Pertahanan Papua Nuguni H.E. Dr. Billy M. Joseph Senin (7/7).

    Dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima Antara di Jakarta, dijelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas beberapa kerja sama militer.

    “Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang bersifat non-pakta, berdasarkan kemitraan setara dan saling menghormati,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Tidak hanya itu, kata Frega, keduanya juga membahas upaya percepatan implementasi Defence Cooperation Agreement (DCA) yang telah disepakati melalui pembentukan kelompok kerja bersama (joint working group).

    Kerja sama itu, lanjut Frega, bisa berbentuk latihan militer bersama, pertukaran prajurit untuk kepentingan pendidikan hingga pertukaran teknologi militer.

    Dengan adanya kerja sama ini, Frega memastikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dapat terjalin dengan kuat.

    Dia juga berharap kerja sama ini dapat memperkuat kekuatan militer Indonesia dalam mempertahankan wilayah di kawasan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.