Author: Antaranews.com

  • Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya da

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng mahasiswa melalui kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu yang diikuti lebih dari 300 kampus dari seluruh Indonesia untuk mendorong mahasiswa memahami lebih dalam tentang hukum pemilu dan penegakannya.

    “Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa muda berbicara tentang hukum Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Ini penting untuk membuat demokrasi kita semakin bermakna, demokrasi kita semakin banyak landasan hukumnya dan kritis terhadap hukum pemilu, khususnya revisi undang-undang pemilu ke depan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Bagja juga menilai panggung debat ini akan menjadi ruang penting generasi muda untuk menyampaikan kritik dan pandangannya soal Undang-Undang Pemilu. Ia mengungkapkan saat ini kompetisi debat sudah memasuki tahap semifinal dan menyisakan tim dari 24 perguruan tinggi.

    Bagja mengungkapkan penilaian dewan juri akan berfokus pada substansi, performa, dan sikap berdebat, seraya menekankan pentingnya sikap dewasa dan profesional dalam berdebat.

    “Kan kalau baperan misuh-misuh kan enggak pas juga ada dalam debat,” ujarnya.

    Bagja berharap kegiatan ini dapat membangkitkan rasa penasaran mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam soal sistem demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia.

    “Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya dan juga bagaimana yang seharusnya. Itu yang diharapkan dipelajari oleh mahasiswa,” ujarnya.

    Ia mengatakan kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu juga menjadi momentum bagi para penyelenggara Pemilu untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.

    Bagja optimis kompetisi ini akan memberi dampak positif terhadap perkembangan hukum Pemilu di Indonesia.

    Hukum pemilu, kata Bagja, merupakan hukum yang masih muda, oleh karena itu kompetisi debat ini juga menjadi momentum untuk mendengar langsung pandangan civitas akademika terhadap hukum Pemilu.

    “Hukum pemilu ini merupakan hukum yang baru ya, terutama setelah adanya pengawas pemilu, barulah kita sekarang berdebat tentang (penegakannya), dulu mungkin pernah berdebat mengenai politik uang, tapi tidak sekencang pada saat ini, setelah pengawas pemilu ada,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan, PT Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2 yang memiliki modal inti Rp6 triliun pada 2026.

    “Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa,” ujar Bobby menegaskan, di Medan, Selasa.

    Hal itu, kata dia lagi, menyusul persetujuan pemegang saham sebanyak 33 kabupaten/kota se-Sumut secara bulat menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai.

    Tetapi berupa aset atau inbreng bila memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut di Medan, Senin (24/11).

    “Keputusan ini diambil sebagai langkah adaptif di tengah kondisi penyesuaian fiskal pemerintah daerah pada tahun depan,” kata Bobby.

    Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali menegaskan, inbreng ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu kas masing-masing daerah.

    Data Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah (BPD) memiliki total modal hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp4,4 triliun atau berstatus kategori KBMI 1.

    Bank Sumut berdiri pada 4 November 1961 memiliki tiga kantor cabang koordinator, 34 kantor cabang konvensional, dan enam kantor cabang syariah yang tersebar 155 kantor cabang pembantu (KCP) konvensional, 16 KCP syariah, 87 gerai payment point, serta 354 unit anjungan tunai mandiri (ATM).

    “Bank Sumut hari ini masih kategori KBMI 1, dan rencananya kategori itu akan hilang. Bila tidak naik kelas, otomatis Bank Sumut nanti akan menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” kata Bobby pula.

    Menurutnya, kebijakan ini akan membantu percepatan pemenuhan kebutuhan modal inti Bank Sumut tanpa membebani APBD di kabupaten/kota se-Sumut.

    Pemerintah Provinsi Sumut telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumut yang lebih dikenal Bank Sumut dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jumat (14/11).

    Adapun barang milik daerah yang diajukan sebagai penyertaan modal ke Bank Sumut, yakni tanah dan bangunan gedung Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut.

    Kemudian, tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut yang dahulunya bernama Medan Club, serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Jalan Gatot Subroto Medan.

    “Oleh karena itu ada kewajiban untuk kita menaikkan modal inti menjadi KBMI 2. Itu modalnya harus di atas Rp6 triliun,” kata Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa.

    Dikutip melalui unggahan Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa, kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian.

    “Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk meninjau capaian pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia,” tulis keterangan tersebut.

    Evaluasi terpadu ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas koperasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berfungsi optimal bagi masyarakat.

    Melalui KDKMP, pemerintah mendorong terbentuknya pusat distribusi kebutuhan pokok yang andal di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan layanan dasar.

    Presiden juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemerintah daerah adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

    Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang lebih stabil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memfokuskan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) melalui jaringan posyandu di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelaksanaan MBG di lapangan berjalan dengan optimal.

    “Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” jelas Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ketiga kementerian ini dinilai memiliki peran penting karena titik distribusi MBG ditetapkan di posyandu, sebuah fasilitas layanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan kader kesehatan.

    Wihaji juga menegaskan pihaknya juga siap bersinergi dengan kementerian lain untuk pelaksanaan program dan peningkatan kinerja MBG di lapangan agar efektif dan tepat sasaran.

    “Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden,” imbuhnya.

    Guna memudahkan distribusi MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.

    Bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh.

    Wihaji menyampaikan bahwa para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Papua ekspor 10 kontainer kayu olahan ke China

    Papua ekspor 10 kontainer kayu olahan ke China

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Papua melepas ekspor 10 kontainer kayu olahan dari Pelabuhan Jayapura menuju Shanghai,China, Selasa (25/11). Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan ekspor ini menunjukkan bahwa industri pengolahan kayu di Papua semakin berkembang dan mampu memenuhi permintaan pasar internasional. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker nilai regulasi perlindungan pekerja gig sangat diperlukan

    Menaker nilai regulasi perlindungan pekerja gig sangat diperlukan

    Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pentingnya regulasi bagi pekerja gig yang selama ini posisinya rentan, agar kesejahteraan dan pendapatan mereka terlindungi.

    “Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan gig economy telah menjadi kekuatan baru di pasar kerja Indonesia, dengan sekitar 4,4 juta pekerja di sektor transportasi, logistik, layanan kreatif, dan berbagai platform digital.

    Namun, ia juga mengakui pertumbuhan pesat tersebut juga disertai dengan berbagai bentuk kerentanan.

    Pekerja gig, kata Menaker, adalah jenis pekerjaan informal atau paruh waktu berbasis platform digital, memungkinkan perusahaan memanfaatkan tenaga kerja sementara atau freelancer dalam periode yang singkat.

    Jenis pekerjaan gig antara lain mitra pengemudi transportasi daring, penulis konten, desainer grafis, pengembang perangkat lunak dan kurir.

    Untuk itu, Menaker Yassierli sepakat untuk mengusulkan agar pekerja gig diajukan sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Regulasi yang diusulkan mencakup pemberian hak‐hak dasar yang setara dengan pekerja formal seperti jaminan sosial (kesehatan, pensiun, asuransi kecelakaan kerja), upah adil, serta perjanjian kerja yang transparan.

    Selain itu, Yassierli menambahkan pengaturan juga mencakup penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform secara adil, termasuk dalam hal tarif, kualitas layanan, dan kondisi kerja.

    “Platform digital juga diusulkan untuk memiliki tanggung jawab, seperti menyediakan asuransi kesehatan, pelatihan, transparansi pendapatan, dan sistem pembayaran tepat waktu,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Masih banyak desa belum teraliri listrik dan internet

    Menkop: Masih banyak desa belum teraliri listrik dan internet

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan masih banyak desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik, internet, maupun bahan bakar minyak (BBM) solar saat proses pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    “Kami menemukan banyak desa yang belum teraliri listrik dan ribuan desa yang belum terkoneksi internet,” kata Ferry dalam Forum Diskusi Satu Data Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan temuan tersebut muncul setelah Kemenkop menginventarisasi 33 ribu lokasi tanah untuk pembangunan fisik KDKMP dan memulai pembangunan 16 ribu unit yang menjadi tahap awal operasional koperasi desa tahun ini.

    Temuan ini, menurut dia, menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur dasar yang menghambat aktivitas ekonomi desa.

    Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) , dan PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan masalah tersebut.

    “Tadi kami langsung berdiskusi dengan Pak Dirut (Direktur Utama) PLN untuk menyiapkan pembangkit listrik mini di bawah 1 Megawatt sebagai solusi sementara bagi desa-desa yang belum teraliri listrik,” ucapnya.

    Selain listrik, Ferry mengatakan perlunya percepatan perluasan jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.

    Dia kemudian menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Telkom untuk memecahkan masalah desa-desa yang belum terkoneksi Internet.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu perkuat peran SMV untuk atasi fiskal daerah hingga perumahan

    Kemenkeu perkuat peran SMV untuk atasi fiskal daerah hingga perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menggelar forum diskusi yang melibatkan sejumlah perusahaan special mission vehicle (SMV) di bawah naungan kementerian tersebut untuk menemukan solusi atas fiskal daerah hingga pembiayaan perumahan.

    “SMV Business Forum adalah momentum penting untuk memastikan bahwa sinergi lintas SMV benar-benar menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Forum bertajuk “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” itu melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Dalam forum itu, sejumlah topik fiskal menjadi sorotan, seperti pembangunan daerah dan pembiayaan inklusif, khususnya mengenai optimalisasi peran SMV dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah.

    Selanjutnya, persoalan perumahan terjangkau dan pembangunan perkotaan, termasuk strategi percepatan penyediaan hunian layak dan kota berkelanjutan melalui inovasi pembiayaan dan kolaborasi berbasis mandat SMV.

    SMV Kemenkeu juga melakukan business matching yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan fiskal dan ekonomi daerah.

    Sesi tersebut membahas peluang pengembangan infrastruktur daerah, pembiayaan agroindustri, serta diskusi mengenai pembiayaan dan penyiapan proyek student housing untuk menunjang pengelolaan barang milik negara (BMN) pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).

    Kemenkeu pun mendorong kontribusi SMV selaku instrumen fiskal dengan mandat masing-masing, misalnya PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur.

    Kemudian, PT PII sebagai penyedia instrumen enabler berupa penjaminan sebagai ring fencing APBN, PT SMF sebagai penyedia likuiditas di ekosistem perumahan, dan LPEI sebagai katalisator ekspor melalui pembiayaan.

    Melalui SMV Business Forum, Kemenkeu berharap dapat memfasilitasi platform kerja sama untuk menyelaraskan arah pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, dan menghasilkan pipeline proyek yang benar-benar siap ditindaklanjuti.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMBC Indonesia nilai AI jadi fondasi masa depan industri keuangan

    SMBC Indonesia nilai AI jadi fondasi masa depan industri keuangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) memandang bahwa implementasi kecerdasan buatan (AI) tidak lagi sekadar menjadi tren melainkan juga fondasi masa depan bagi industri keuangan.

    Mengingat pentingnya perkembangan dan peran teknologi terkini, SMBC Indonesia membuka ruang dialog yang inklusif melalui “SMBC Indonesia Tech Connect”.

    Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan inovasi dari para pemangku kepentingan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

    “Sesi ini ke depannya akan jadi perhelatan regular dari SMBC Indonesia sebagai bagian dari visi kami untuk menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital,” kata Michellina.

    Teknologi seperti AI telah mengubah cara lembaga keuangan dalam menjalankan operasional, meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan menciptakan produk keuangan yang lebih terpersonalisasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dialog “SMBC Indonesia Tech Connect” yang berlangsung pada Senin (24/11) di Ice Palace, Lotte Shopping Avenue, Jakarta, turut merefleksikan komitmen perseroan dalam menyediakan layanan modern yang mendorong kemajuan sektor keuangan Indonesia.

    Menurut perseroan, “SMBC Indonesia Tech Connect” menegaskan peran SMBC Indonesia sebagai mitra perbankan terpercaya yang mendorong pemahaman teknologi dan inovasi digital di sektor keuangan.

    Perseroan berharap, ajang ini dapat membantu para pemangku kepentingan untuk beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi terhadap kemajuan industri keuangan Indonesia.

    Rangkaian kegiatan “SMBC Indonesia Tech Connect” meliputi tech sharing session yang menghadirkan pemaparan dari para ahli teknologi mengenai tren AI dan digital banking. Selain itu, panel discussion membahas tantangan dan peluang dalam adopsi teknologi di sektor keuangan.

    Head of Digital Banking SMBC Indonesia Irwan Tisnabudi menyampaikan, pihaknya percaya bahwa eksplorasi dan implementasi teknologi seperti AI dapat membantu mengakselerasi lembaga keuangan dalam menghadirkan solusi finansial yang adaptif dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan.

    Irwan turut menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk AI, yang harus selalu sejalan dengan prinsip keamanan, etika dan privasi, sekaligus memberikan nilai tambah nyata bagi nasabah.

    Beberapa contoh dari implementasi teknologi terkini dari Jenius antara lain liveness biometric dan device intelligence sebagai bagian dari know your customer (KYC), penggunaan chatbot dengan integrasi teknologi dan manusia untuk pengalaman yang lebih dekat dan cepat, serta marketing automation untuk memberikan pendekatan melalui pemasaran yang lebih relevan dan personal bagi pengguna Jenius.

    Sementara itu, Founder Kata.ai Irzan Raditya memandang bahwa AI telah membawa perubahan besar dalam operasional lembaga keuangan, mulai dari analisis data hingga personalisasi layanan.

    “Ekosistem teknologi Indonesia memiliki potensi besar, dengan perkembangan yang cepat, kesiapan regulasi, dan kolaborasi yang kian kuat antara pemain teknologi dan perbankan, saya optimis industri perbankan Indonesia bisa mencapai tingkat pemanfaatan AI yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan lokal,” kata Irzan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah seiring “profit taking” pelaku pasar

    IHSG ditutup melemah seiring “profit taking” pelaku pasar

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring pelaku pasar melakukan aksi profit taking (ambil untung) di pasar saham Indonesia.

    IHSG ditutup melemah 48,36 poin atau 0,56 persen ke posisi 8.521,89 Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,19 poin atau 0,72 persen ke posisi 857,16.

    “Bursa Asia bergerak mixed karena investor melakukan aksi ambil untung,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pernyataan beberapa pejabat The Fed menimbulkan optimisme, yang mana Presiden The Fed New York John Williams memberikan sinyal bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

    Seiring dengan itu, Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan pelemahan pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) baru-baru ini membuat pemangkasan suku bunga pada Desember 2025 menjadi masuk akal.

    Terkait perang dagang global, Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump melakukan panggilan telepon, yang menjadi diskusi pertama mereka sejak menyepakati kesepakatan dagang pada bulan lalu, menandakan membaiknya hubungan China dan AS.

    Dari dalam negeri, perlambatan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 menyoroti berlanjutnya hambatan di sisi permintaan, meskipun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp200 triliun pada awal September 2025.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.