Author: Antaranews.com

  • Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Brussels, Belgia, kemudian melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Paris, Prancis untuk menyaksikan kontingen Indonesia berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day 2025.

    “Agenda di Brussels adalah pertemuan ekonomi, kemudian lanjut beliau lawatan ke Prancis,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menghadiri Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli di Paris, Prancis, untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Mei lalu.

    Saat kunjungan resmi itu, Presiden Macron pun mengundang Indonesia untuk mengirimkan kontingennya ikut berparade dalam hari nasional bangsa Prancis itu.

    Menurut Prasetyo, keikutsertaan kontingen Indonesia dan kehadiran Presiden Prabowo dalam Bastille Day merupakan sebuah kehormatan bagi Negara.

    Kontingen Indonesia yang terdiri dari anggota TNI dan Polri untuk pertama kalinya tampil sebagai pasukan defile yang memeriahkan Bastille Day.

    “Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Juga merupakan (kunjungan) balasan dari kunjungan Presiden Macron beberapa waktu yang lalu ke Indonesia,” kata Prasetyo.

    Sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mendampingi Presiden dalam lawatan ke Prancis, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Prasetyo memperkirakan menteri lainnya juga akan hadir mengingat ada kerja sama bidang pariwisata, kebudayaan, hingga perhubungan yang akan dijalin dengan Pemeritah Prancis.

    Adapun agenda terakhir Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Planalto Brazilia, Brazil pada Rabu (9/7).

    Setelah memenuhi undangan jamuan makan siang kenegaraan di Istana Planalto, Presiden Prabowo dan rombongan bertolak dari Brazilia menuju Brussel, Belgia, pada hari yang sama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rutin turun ke lapangan dan memperhatikan sanggar-sanggar budaya Betawi yang belum pernah tersentuh program atau bantuan.

    Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari tradisional sebagai upaya memberikan dukungan kepada komunitas tari tradisional untuk melestarikan budaya Betawi.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan, dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta seharusnya komunitas tari dapat tampil lebih baik dan menjaga kelangsungan seni tradisional.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mulai mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari bagi komunitas tari tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah,” kata dia.

    Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI y melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mengevaluasi kegiatan dengan anggaran besar, namun manfaatnya belum dirasakan luas oleh masyarakat dan memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal,” kata Justin.

    Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan dukungan finansial dan fasilitas, memfasilitasi akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan serta menciptakan platform untuk promosi dan pemasaran karya mereka.

    Selain itu, penting bagi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meningkatkan kolaborasi antara sanggar, pelaku budaya, dan generasi muda dalam rangka bertukar pengetahuan dan inovasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam kasus akses ilegal data perusahaan ekspedisi, yaitu menawarkan sejumlah uang setiap data pesanan.

    “Tersangka G (DPO) menawarkan kepada Tersangka MFB Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD yang ada di sistem Ninja Xpress yang terjadi di daerah Cirebon, Bandung, dan Majalengka,” kata Wadirresiber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Kemudian, tersangka MFB meminta tersangka T untuk memberikan data pesanan paket COD Ninja Xpress yang akan dibayarkan Rp1.500 untuk setiap data pesanan paket COD.

    “Adapun tersangka T adalah pekerja harian lepas Ninja Xpress yang bertugas menyortir barang pesanan sesuai lokasi pengiriman yang tidak memiliki akses ke sistem operasional Ninja Xpress,” kata Fian.

    Namun T menggunakan akun (user) milik karyawan Ninja Xpress lain tanpa sepengetahuan pemilik akun mengakses ke sistem operasional.

    “Sehingga T bisa mengakses OpV2 dan melakukan pembukaan atau ‘unmasking’ pada data ‘customer’ tersebut berupa nama pemesan, jumlah pemesanan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor handphone pemesan dan biaya COD pesanan,” katanya.

    Kemudian T memberikan data pesanan paket COD dalam bentuk atau format excel yang sebelumnya diberikan oleh tersangka MFB.

    “Tersangka MFB selanjutnya melakukan kegiatan tersebut atas adanya permintaan/perintah dari tersangka G yang memberikan bayaran sebesar Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD,” kata Fian.

    Kasubdit III Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung menjelaskan, T dan MFB hanya menjual data paket pesanan kepada tersangka G (DPO).

    “Diduga kuat yang membuat dan mengirimkan paket palsu kepada pelanggan adalah Tersangka G (DPO),” katanya.

    Rafles menambahkan, paket palsu tersebut biasanya diisi dengan barang-barang seperti kain perca, koran ataupun barang lainnya yang bukan barang pesanan konsumen.

    Ia juga menyebutkan, dari kasus ini ada sekitar 10 ribu data yang berhasil diambil oleh para pelaku. “Jadi MFB totalnya mendapat bayaran Rp10 juta sedangkan T dapat Rp15 juta dari tersangka G,” kata Rafles.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika TNI dan prajurit Prancis kompak pamerkan Tari Pacu Jalur

    Ketika TNI dan prajurit Prancis kompak pamerkan Tari Pacu Jalur

    Jakarta (ANTARA) – Pemandangan unik terjadi di Champs-Élysées, Paris, ketika Kontingen Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tentara Prancis memainkan Tari Pacu Jalur, Jumat.

    Kegiatan itu dilakukan personel di sela-sela kegiatan latihan parade untuk persiapan perayaan Bastille Day pada 14 Juli mendatang.

    Untuk diketahui, Tari Pacu Jalur merupakan tarian khas Riau yang belakangan tengah mendunia. Tarian ini menyorot perhatian jagat media sosial setelah video seorang anak bernama Rayyan Arkhan Dikha sedang menari di atas kapal yang sedang melaju, viral di media sosial.

    Lebih lanjut, dari video yang diterima dari Satgas Patriot II selaku kontingen Indonesia di Jakarta, terlihat personel militer baik laki-laki dan perempuan kompak memamerkan Tari Pacu Jalur.

    Mereka tampak akrab menari bersama sambil diselingi tawa. Bahkan prajurit TNI AD sekaligus pegiat olahraga di media sosial, Letkol Inf Eka Wira Dharmawan juga terlihat turut menari bersama prajurit lainnya.

    Letkol Inf Eka Wira Dharmawan dan prajurit dari prancis memamerkan Tari Pacu Jalur disela sela latihan parade di Paris, Prancis, Jumat (11/7/2025) (ANTARA/Ho-Satgas Patriot II)

    Kegiatan ini berhasil mencairkan suasana antara prajurit TNI dan personel militer dari Prancis yang sedang disibukkan dengan latihan rutin. Suasana akrab antara prajurit pun tergambar dalam video tersebut.

    Komandan Kontingen Indonesia, Brigjen TNI Ferry Irawan mengatakan momen istimewa ini menjadi bukti nyata kekuatan budaya Indonesia mampu menyentuh hati dan dirasakan secara global.

    Ferry berharap melalui kekuatan budaya ini, hubungan bilateral dan diplomasi militer antara Indonesia dan Prancis akan terus terjalin dengan baik.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (6/7).

    Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa kontingen tersebut beranggotakan sekitar 500 personel, dan terdiri atas anggota TNI/Polri hingga akademi TNI/Polri.

    “Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa keberangkatan kontingen tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, dan menegaskan posisi Indonesia di tingkat internasional.

    “Mendapatkan tempat yang cukup terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan perkembangan teknologinya,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR jamin RUU Masyarakat Hukum Adat bakal jadi agenda prioritas

    Baleg DPR jamin RUU Masyarakat Hukum Adat bakal jadi agenda prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Syukri menjamin RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) akan menjadi agenda legislasi prioritas yang diperjuangkan untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” kata Iman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar penyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional.

    Dia menilai ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

    Untuk itu, dia memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama.

    Menurut dia, adat sebagai salah satu kelompok masyarakat perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi.

    Dia mengatakan saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir.

    Fragmentasi regulasi ini, kata dia, menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

    “Pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini alasan Pram banyak buka taman dan fasilitas olahraga di Jakarta

    Ini alasan Pram banyak buka taman dan fasilitas olahraga di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan alasannya banyak membuka taman hingga fasilitas olahraga di Jakarta.

    Sebab, menurut Pram, Jakarta memiliki “sifat” yang menyenangi suatu pertunjukan hingga kebudayaan.

    “Karena saya tahu salah satu kelebihannya Jakarta itu DNA-nya. Genetiknya itu sebenarnya senang dengan sesuatu yang bersifat terbuka, pertunjukan, berkesenian, berkemudayaan,” kata Pram di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bulan ini akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) penggabungan tiga taman di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Langsat dan Taman Ayodhya.

    Taman dengan luas 6,5 hektare itu akan difasilitasi jalur jalan kaki (jogging track) hingga fasilitas olahraga lainnya. Bahkan Pram meminta agar di sana disediakan amfiteater (bangunan terbuka yang dirancang untuk pertunjukan dan acara hiburan).

    “Makanya akan ada alternatif bagi saudara-saudara sekalian yang hobi olahraga, tidak semata-mata ke GBK, Velodrome atau JIS. Akan banyak ruang dan tempat untuk bisa berkesenian, berolahraga,” katanya.

    Pram menargetkan, penggabungan tiga taman itu dapat selesai dan diresmikan pada Desember 2025.

    Sebelumnya, Pram juga mengatakan bahwa ketiga taman tersebut akan menjadi taman utama ASEAN sebab lokasinya berada dekat dengan kantor pusat ASEAN.

    Dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN.

    “Tiga taman ini nanti kita hubungkan secara baik dan yang paling penting, akan saya pimpin sendiri untuk proses renovasi pembangunan. Tidak boleh setengah-setengah,” kata Pram.

    Pram menjelaskan, hal itu dilakukan karena fasilitas yang ada di taman-taman tersebut selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

    Dana renovasi ketiga taman itu akan diambil dari dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana untuk renovasi pun sudah tersedia sehingga dia mengharapkan pembangunan ketiga taman itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI bawa kasus lingkungan PT VDNI dan OSS ke Panja Komisi XII

    DPR RI bawa kasus lingkungan PT VDNI dan OSS ke Panja Komisi XII

    Kendari (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia membawa kasus pencemaran lingkungan di kawasan industri perusahaan PT Virtue Dragon Industry Nickel Industry (VDNI) serta Obsidian Stainless Steel (OSS) ke Panitia Kerja atau Panja Komisi XII bersama dengan kementerian.

    Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa Komisi XII DPR RI saat ini melakukan kunjungan ke Sulawesi Tenggara karena mendapatkan laporan terkait dengan isu lingkungan atas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merah yang didapatkan oleh PT VDNI dan PT OSS sejak tahun 2021 lalu.

    “Ini kami dalami dan kami mintai keterangan (kepada VDNI dan OSS),” kata Rocky Candra saat diskusi bersama PT VDNI dan PT OSS di Kendari.

    Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan laporan sekitar 5 ribu lebih masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas karena terkena penyakit ISPA.

    “Ini juga menjadi catatan tersendiri terhadap dampak lingkungan. Nah, ini juga berkenaan dengan Proper merah tadi,” jelas Rocky Candra.

    Ia mengungkapkan Komisi XII DPR RI akan meneruskan permasalahan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar menurunkan tim dan memeriksa seluruh kasus-kasus lingkungan di kawasan PT VDNI dan PT OSS di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

    “Supaya nanti Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa periksa semua ini,” ungkapnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra saat diwawancarai di kendari, Sulawesi Tenggara (11/7/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Rocky Candra menegaskan usai pertemuan dengan dua perusahaan tersebut, pihaknya akan kembali merapatkan kasus itu bersama dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup serta dengan Minerba.

    “Ya, kita akan bawa ke Panja,” tegas Rocky Candra.

    Sementara itu, Perwakilan PT OSS Mr. Wang melalui jubirnya menyampaikan bahwa perusahaannya akan kembali meninjau lagi regulasi terkait pertemuan tersebut.

    “Kita juga pasti dari perusahaan OSS bakal melakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, Soalnya kami juga tidak tau tentang informasi ini, akan mencari tahu dulu lebih dalam bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi, nanti pasti akan melaksanakan kalau sudah tahu,” tambahnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan tinjau Batalyon 838 yang akan jadi motor penggerak pembangunan

    Menhan tinjau Batalyon 838 yang akan jadi motor penggerak pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memeriksa kesiapan fasilitas Batalyon 838/Purwa Wijaya di Kabupaten Cilacap yang akan menjadi salah satu motor pembangunan dan pertahanan daerah.

    Hal tersebut dilakukan Sjafrie dengan cara mengunjungi Batalyon 838/Purwa Wijaya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa Sjafrie memeriksa pembangunan sarana dan prasarana markas. Tidak hanya fasilitas saja, Sjafrie juga memeriksa kondisi personel yang bertugas di sana.

    “Wilayah ini tengah bertransformasi menjadi pusat kekuatan teritorial yang strategis bagi pertahanan negara,” kata Sjafrie dalam kunjungannya seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Sjafrie menjelaskan, untuk menunjang tugas di bidang pertahanan dan pembangunan, batalyon ini akan dilengkapi dengan kompi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

    Mereka akan bertugas membantu masyarakat mendapatkan sumber pangan ataupun pencaharian yang layak demi terciptanya ketahanan pangan dan ekonomi di daerah.

    Sjafrie melanjutkan dirinya tidak memungkiri bahwa nantinya prajurit akan menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugas baru di bidang pembangunan dan ketahanan pangan.

    Karenanya, Sjafrie menekankan prajurit harus mengedepankan kerja sama dan kekompakan dalam menjalankan tugas mulia ini.

    “Kebersamaan, kekompakan, dan ketulusan dalam mengabdi kepada rakyat adalah kunci kekuatan pertahanan kita,” ucap Menhan Sjafrie.

    Sjafrie juga berharap dengan kehadirannya, para pasukan dapat lebih semangat menjalankan tugas besar yakni pertahanan teritorial dan memperkuat pembangunan.

    “TNI bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan bangsa,” tegas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Papua minta KPU tingkatkan partisipasi pemilih jelang PSU

    Gubernur Papua minta KPU tingkatkan partisipasi pemilih jelang PSU

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.

    “Saya harap KPU gencar melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait pelaksanaan PSU agar meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS,” katanya di Jayapura, Jumat (11/7).

    Menurut Agus, hal ini penting dilakukan agar masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Karena itu sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov.

    “Saya juga mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan selain itu juga pihaknya meminta debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming.

    “Di mana hal ini salah satu mengantisipasi terjadinya kerumunan serta langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di mana saja, termasuk dari rumah,”katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya sangat memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU.

    “Saya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU,” ujarnya lagi

    Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam

    Bandung (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam orasi ilmiah pada sidang terbuka dari penelitiannya untuk gelar doktor di Universitas Padjajaran Bandung, menyinggung bahwa media sosial tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik.

    Dalam penelitian berjudul “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024: Analisis Multidimensi atas Pengaruh Karakteristik Sosial, Rasionalitas Politik dan Dinamika Utilitas Maksimal dalam Pembentukan Preferensi Elektoral di Indonesia”, Iftitah mengatakan bahwa meski media sosial jadi kanal dominan dalam keseharian, namun bukan faktor utama dalam komunikasi politik, karena ujung yang menentukan preferensi politik adalah elektabilitas.

    “Dalam komunikasi politik, meskipun media sosial menjadi kanal dominan dalam kehidupan sehari-hari pemilih, pengaruhnya terhadap preferensi politik tidak sekuat yang diperkirakan,” kata Iftitah di Kampus Unpad Dago Bandung, Jumat.

    Hal ini, kata Iftitah, bisa disebabkan oleh kelebihan informasi, bias algoritma dan rendahnya kepercayaan terhadap isi konten dari media sosial. “Akibatnya membuat pemilih kembali mengandalkan jaringan sosial dan media konvensional untuk validasi,” ujarnya.

    Sebaliknya, lanjut dia, dalam konteks komunikasi politik, peran media masih ambivalen, karena televisi, radio, media seluler, sampai media tradisional, masih menjadi sumber utama informasi bagi pemilih, terutama di wilayah pedesaan.

    “Media ini efektif menjangkau segmen pemilih yang lebih konservatif dan kurang tersambung secara digital,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

    Ditemui selepas orasi ilmiah, Iftitah menegaskan pengaruh sosial media, khususnya terhadap elektabilitas, dari penelitiannya, ternyata bukan faktor satu-satunya dan bukan pula faktor yang dominan terhadap preferensi politik.

    “Sosial media tentu penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

    Meski demikian, dia menilai sosial media tidak bisa dinafikan menjadi salah satu akselerator yang mendorong preferensi politik masyarakat, terutama pada generasi Z dan generasi alfa ke depannya.

    “Program harus dikemas dalam konten-konten menarik agar bisa mengena di hati pemilih,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rasa bangganya atas raihan doktor dengan nilai baik oleh Iftitah yang ternyata juga merupakan rekannya semasa di Akademi Militer.

    Agus menilai disertasi yang disampaikan oleh Iftitah yaitu analisis terhadap Pemilihan Presiden 2024 dengan membahas perilaku pemilih yang dihadapkan pada realitas politik yang memadukan antara pilihan rasional dan emosional, antara hati dan pikiran, sangat relevan dan bisa memberi kontribusi penting.

    “Ini adalah dinamika dan tantangan dalam demokrasi dan politik Indonesia. Kita sebagai pencinta demokrasi tentu ingin melihat demokrasi kita semakin matang, dan kehidupan politik yang semakin produktif. Teori-teori yang didapatkan perlu diaplikasikan pada realitas lapangan dan semoga menjadi kontribusi baik secara teoritis untuk memperkaya literatur politik, maupun secara praktis,” kata Agus.

    Dalam penelitiannya, Iftitah menekankan bahwa “Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024”, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam.

    Penelitian ini mengonfirmasi bahwa eklektisisme perilaku memilih di Indonesia menjadi karakteristik utama dalam demokrasi pasca reformasi, termasuk di Pilpres 2024, yang merupakan respons terhadap dinamika politik yang sangat cair, ketidakpastian ekonomi, serta ketegangan antara modernisasi dan konservatisme kultural.

    Dalam situasi ini, pemilih Indonesia menunjukkan fleksibilitas berpikir politik yang tidak bisa dipetakan secara biner, antara ideologis atau transaksional, antara identitas atau rasionalitas, melainkan bergerak di antara keduanya, tergantung konteks, pengalaman sosial, dan narasi yang dominan saat kampanye.

    Dalam studi ini, dia menyimpulkan bahwa preferensi pemilih dalam Pilpres 2024 dibentuk oleh hibriditas kognitif dan sosial, di mana teori sosiologis, psiko-sosial, dan rational choice bukan bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

    “Temuan penelitian ini memberikan pesan penting kepada penelitian selanjutnya, agar pemahaman atas perilaku elektoral di Indonesia harus dibangun dari perspektif interdisipliner yang mengakui sifat eklektik, adaptif, dan situasional dari pemilih, terutama di tengah transformasi teknologi, fragmentasi media, dan pluralitas nilai dalam masyarakat demokratis yang sedang berkembang. Perilaku memilih bukanlah produk dari preferensi statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara konteks, kalkulasi, dan relasi sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.