Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen berkaitan dengan keanggotaan RI dalam kelompok ekonomi BRICS.

    Menurut Prasetyo, tarif barang impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga pada 21 negara lainnya.

    “Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Tim negosiasi tarif yang dipimpin oleh Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah berada di Washington, DC, AS untuk terus melanjutkan upaya negosiasi agar Pemerintah AS dapat meninjau ulang, bahkan memberi pengurangan tarif.

    Dalam informasi sebelumnya, Airlangga bertolak ke AS pada Selasa (8/7) dari Rio de Janeiro, Brazil, setelah mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS.

    Prasetyo berharap upaya tim negosiasi tarif dari Indonesia memberikan keuntungan bagi perdagangan kedua negara.

    “Kita betul-betul berharap Pemerintah Amerika Serikat dapat mempertimbangkan (pengurangan tarif),” katanya.

    Adapun Presiden AS Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono soroti soal kolaborasi pada “DKJ Awards 2025”

    Pramono soroti soal kolaborasi pada “DKJ Awards 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti soal kolaborasi dalam membangun kota Jakarta pada “Penyerahan Penghargaan Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2025”.

    Pramono menyebutkan, peran tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga sangat penting dalam membangun kota Jakarta.

    “Saya meyakini bahwa Jakarta tidak bisa sendirian membangun dirinya. Maka untuk itu, ‘Corporate Social Responsibility’ itu menjadi salah satu kunci untuk membangun Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono juga mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan yang selama ini turut membantu Jakarta.

    Tak hanya dalam bentuk pendanaan, Pramono mengatakan para CSR juga turut membantu melalui aktivitas dan hal-hal lainnya yang langsung memberikan manfaat untuk masyarakat Jakarta.

    Untuk itu, Pramono berharap perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya turun bekerja dan berpartisipasi dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global.

    “Karena sekarang ini, secara pelan-pelan kita ingin merubah wajah Jakarta menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman,” kata Pramono.

    “DKJ Awards 2025” merupakan rangkaian dari perayaan HUT DKI Jakarta Ke-498 yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan, BUMN/BUMD, yayasan dan komunitas yang telah menunjukkan kontribusi nyata melalui program CSR.

    Setelah melalui seleksi yang ketat dan proses penilaian yang panjang, para pemenang hari ini akan menjadi “benchmark” bagi inisiatif CSR lainnya untuk mendorong inspirasi dan kolaborasi yang lebih banyak dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya.

    “DKJ Awards 2025” merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta bagi para mitra dengan CSR yang berkomitmen dan berpartisipasi membangun kota Jakarta.

    Terdapat empat kategori yang dilombakan, yakni Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    Sementara tiga indikator penilaian “DKJ Awards 2025”, yakni “sustainability” (keberlanjutan program), “innovative & creative, serta impact&evaluation” (sejauhmana program CSR perusahaan mampu memberikan pengaruh/perubahan positif bagi masyarakat sekitar).

    Adapun deretan dewan juri dalam penilaian “DKJ Award 2025” terdiri dari berbagai latar belakang dan telah dibekali indikator penilaian ketat.

    Dewan juri berasal dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kepala dinas terkait, hingga sejumlah pakar dan tokoh nasional, antara lain pemengaruh (influencer) kesehatan David Wijaya, akademisi dan publik figur Soraya Haque, aktivis lingkungan Ramon Y. Tungka serta sosial entrepreneur (social entrepreneur) Helianti Hilman.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Jakarta (ANTARA) – Perkelahian antara dua penjaga parkir yang memiliki hubungan saudara di depan minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001, Ciracas, Jakarta Timur, yang mengakibatkan satu korban tewas terjadi karena tersinggung.

    “Korban merasa tak terima, tersinggung karena ditelepon juru sekretaris atau bendahara parkir atas inisal D yang sebelumnya ditelepon sama pelaku,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat konferensi pers di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

    Rohmad menyebutkan, kejadian bermula ketika pelaku mendapatkan jatah kerja menjadi tukang parkir di minimarket tersebut pada Rabu (9/7) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pengelola lahan parkir sudah membagi jam jaga di minimarket sekitar tiga jam sekali. Korban menjaga lahan parkir dari pukul 08.00-11.00 WIB dan pelaku bertugas dari pukul 16.00-22.00 WIB.

    Lalu, pukul 17.40 WIB korban datang dan nongkrong di minimarket tersebut. Pukul 20.00 WIB korban meminta waktu tambahan menjaga parkir kepada pelaku.

    Pelaku pun memberikan waktunya dari jam 21.30 WIB sampai 22.00 WIB untuk mengatur parkir di toko minimarket. Kemudian, korban meminta waktu parkir kembali kepada pelaku karena ada peraturan parkir baru bahwa parkir di toko tidak boleh sampai malam hari.

    Tak sampai di situ, korban kembali meminta waktu parkir menjaga parkiran. Pelaku tidak memberikan jam tambahan jaga karena sudah sesuai aturan yang berlaku.

    Pelaku langsung menghubungi bendahara yang kas parkiran berinisial D untuk menanyakan kebenaran soal peraturan baru.

    “Lalu dijawab tidak ada, kemudian D menelepon korban yang kemungkinan D menegur korban. Di situlah korban tidak terima kepada pelaku dengan berteriak ‘Lo ngadu ya?’ dan pelaku menjawab ‘iya’. Korban juga langsung memukul pelaku”,” katanya.

    Terjadi adu mulut hingga perkelahian fisik antara keduanya hingga salah satu rekan pelaku berinisial E sempat mencoba melerai. Setelah itu, pelaku pulang ke rumah, namun korban FF mengikuti sambil membawa batu bata.

    Merasa terancam, pelaku berlari ke lapak kebab terdekat dan mengambil pisau dapur tanpa izin. Korban lebih dulu memukul dan menendang hingga pelaku terjatuh, namun saat itu pelaku sudah menggenggam pisau.

    Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk korban di bagian ulu hati dan kepala sebelah kiri. Setelah menusuk, pelaku mengembalikan pisau ke tempat semula dan pergi meninggalkan lokasi.

    Sementara korban yang terluka parah sempat meminta tolong di lapak gorengan dan diantar warga ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun, nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang cukup dalam.

    “Pelaku bangun dan langsung menusukan pisau yang dipegang di tangan kanan pelaku ke perut korban sebanyak satu kali tusukan dan menusuk kembali kepala korban sebelah kiri korban,” katanya.

    Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria berinisial FF (36) di Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim) karena rebutan lahan parkir di minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001.

    Pelaku berinisial AN (24) merupakan adik sepupu korban. Atas perbuatannya, pelaku AN dijerat perkara pembunuhan terhadap orang dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman kurungan penjara kurang lebih selama 15 tahun.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR tegaskan penyadapan sepakat tak dibahas di revisi KUHAP

    Komisi III DPR tegaskan penyadapan sepakat tak dibahas di revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyadapan telah disepakati untuk tidak dibahas di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Menurut dia, hal tersebut sudah disepakati pada saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada Kamis (10/7).

    “Teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyadapan akan dibahas dengan undang-undang khusus, sehingga nanti prosesnya pun akan berjalan lebih panjang lagi. Menurut dia, pengaturan penyadapan pun bakal meminta uji publik dan berdasarkan partisipasi dari masyarakat.

    Selain itu, ia pun menyayangkan terkait adanya anggapan bahwa KUHAP yang baru merupakan undang-undang yang berbahaya. Dia pun meluruskan bahwa revisi KUHAP yang sedang berlangsung saat ini justru lebih progresif dan memperkuat keadilan.

    “Kalau mendapat ketidakadilan, datang ke kantor penegak hukum, bisa bawa advokat, hampir tidak ada guna kalau dengan KUHAP yang lama. Lah kok ini yang baru, yang sangat progresif begini ingin ditolak?” katanya.

    Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini tengah dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI, sebagai RUU prioritas 2025 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    Komisi III DPR RI telah selesai menempuh tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada Kamis (10/7). Saat ini, tahapan revisi sudah masuk ke di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi guna memproses sejumlah perubahan yang telah dibahas dalam tahap sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi narasumber utama dalam gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan komunitas mahasiswa RI Mantra Talks, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

    Gelar wicara yang mengambil tema “Dari Dunia ke Nusantara: Kontribusi Mahasiswa untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia” itu digelar di KBRI Kuala Lumpur.

    Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rasyad Zuhair selaku ketua acara dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono.

    Lebih dari 300 peserta hadir dalam gelar wicara itu terdiri atas Homestaff KBRI KL, Rombongan Presiden SBY seperti Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, Syarief Hasan, Chairul Tanjung, Andi Alifian Mallarangeng beserta Istri, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan DPRD RI.

    Selain itu hadir juga 70 orang murid dan guru Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, serta pengelola Sanggar Bimbingan, dan 155 orang mahasiswa Indonesia dari Xiamen University Malaysia, dan PPIM.

    Melalui kegiatan ini, SBY secara garis besar berharap melalui gelar wicara tersebut, generasi muda diaspora Indonesia dapat lebih memahami potensi diri dan peran mereka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.

    Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (batik biru tengah) beserta rombongan berfoto bersama dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono (jas hitam tengah) dan peserta gelar wicara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/HO-KBRI Kuala Lumpur)

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Brussels, Belgia, kemudian melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Paris, Prancis untuk menyaksikan kontingen Indonesia berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day 2025.

    “Agenda di Brussels adalah pertemuan ekonomi, kemudian lanjut beliau lawatan ke Prancis,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menghadiri Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli di Paris, Prancis, untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Mei lalu.

    Saat kunjungan resmi itu, Presiden Macron pun mengundang Indonesia untuk mengirimkan kontingennya ikut berparade dalam hari nasional bangsa Prancis itu.

    Menurut Prasetyo, keikutsertaan kontingen Indonesia dan kehadiran Presiden Prabowo dalam Bastille Day merupakan sebuah kehormatan bagi Negara.

    Kontingen Indonesia yang terdiri dari anggota TNI dan Polri untuk pertama kalinya tampil sebagai pasukan defile yang memeriahkan Bastille Day.

    “Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Juga merupakan (kunjungan) balasan dari kunjungan Presiden Macron beberapa waktu yang lalu ke Indonesia,” kata Prasetyo.

    Sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mendampingi Presiden dalam lawatan ke Prancis, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Prasetyo memperkirakan menteri lainnya juga akan hadir mengingat ada kerja sama bidang pariwisata, kebudayaan, hingga perhubungan yang akan dijalin dengan Pemeritah Prancis.

    Adapun agenda terakhir Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Planalto Brazilia, Brazil pada Rabu (9/7).

    Setelah memenuhi undangan jamuan makan siang kenegaraan di Istana Planalto, Presiden Prabowo dan rombongan bertolak dari Brazilia menuju Brussel, Belgia, pada hari yang sama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rutin turun ke lapangan dan memperhatikan sanggar-sanggar budaya Betawi yang belum pernah tersentuh program atau bantuan.

    Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari tradisional sebagai upaya memberikan dukungan kepada komunitas tari tradisional untuk melestarikan budaya Betawi.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan, dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta seharusnya komunitas tari dapat tampil lebih baik dan menjaga kelangsungan seni tradisional.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mulai mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari bagi komunitas tari tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah,” kata dia.

    Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI y melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mengevaluasi kegiatan dengan anggaran besar, namun manfaatnya belum dirasakan luas oleh masyarakat dan memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal,” kata Justin.

    Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan dukungan finansial dan fasilitas, memfasilitasi akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan serta menciptakan platform untuk promosi dan pemasaran karya mereka.

    Selain itu, penting bagi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meningkatkan kolaborasi antara sanggar, pelaku budaya, dan generasi muda dalam rangka bertukar pengetahuan dan inovasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam kasus akses ilegal data perusahaan ekspedisi, yaitu menawarkan sejumlah uang setiap data pesanan.

    “Tersangka G (DPO) menawarkan kepada Tersangka MFB Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD yang ada di sistem Ninja Xpress yang terjadi di daerah Cirebon, Bandung, dan Majalengka,” kata Wadirresiber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Kemudian, tersangka MFB meminta tersangka T untuk memberikan data pesanan paket COD Ninja Xpress yang akan dibayarkan Rp1.500 untuk setiap data pesanan paket COD.

    “Adapun tersangka T adalah pekerja harian lepas Ninja Xpress yang bertugas menyortir barang pesanan sesuai lokasi pengiriman yang tidak memiliki akses ke sistem operasional Ninja Xpress,” kata Fian.

    Namun T menggunakan akun (user) milik karyawan Ninja Xpress lain tanpa sepengetahuan pemilik akun mengakses ke sistem operasional.

    “Sehingga T bisa mengakses OpV2 dan melakukan pembukaan atau ‘unmasking’ pada data ‘customer’ tersebut berupa nama pemesan, jumlah pemesanan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor handphone pemesan dan biaya COD pesanan,” katanya.

    Kemudian T memberikan data pesanan paket COD dalam bentuk atau format excel yang sebelumnya diberikan oleh tersangka MFB.

    “Tersangka MFB selanjutnya melakukan kegiatan tersebut atas adanya permintaan/perintah dari tersangka G yang memberikan bayaran sebesar Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD,” kata Fian.

    Kasubdit III Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung menjelaskan, T dan MFB hanya menjual data paket pesanan kepada tersangka G (DPO).

    “Diduga kuat yang membuat dan mengirimkan paket palsu kepada pelanggan adalah Tersangka G (DPO),” katanya.

    Rafles menambahkan, paket palsu tersebut biasanya diisi dengan barang-barang seperti kain perca, koran ataupun barang lainnya yang bukan barang pesanan konsumen.

    Ia juga menyebutkan, dari kasus ini ada sekitar 10 ribu data yang berhasil diambil oleh para pelaku. “Jadi MFB totalnya mendapat bayaran Rp10 juta sedangkan T dapat Rp15 juta dari tersangka G,” kata Rafles.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika TNI dan prajurit Prancis kompak pamerkan Tari Pacu Jalur

    Ketika TNI dan prajurit Prancis kompak pamerkan Tari Pacu Jalur

    Jakarta (ANTARA) – Pemandangan unik terjadi di Champs-Élysées, Paris, ketika Kontingen Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tentara Prancis memainkan Tari Pacu Jalur, Jumat.

    Kegiatan itu dilakukan personel di sela-sela kegiatan latihan parade untuk persiapan perayaan Bastille Day pada 14 Juli mendatang.

    Untuk diketahui, Tari Pacu Jalur merupakan tarian khas Riau yang belakangan tengah mendunia. Tarian ini menyorot perhatian jagat media sosial setelah video seorang anak bernama Rayyan Arkhan Dikha sedang menari di atas kapal yang sedang melaju, viral di media sosial.

    Lebih lanjut, dari video yang diterima dari Satgas Patriot II selaku kontingen Indonesia di Jakarta, terlihat personel militer baik laki-laki dan perempuan kompak memamerkan Tari Pacu Jalur.

    Mereka tampak akrab menari bersama sambil diselingi tawa. Bahkan prajurit TNI AD sekaligus pegiat olahraga di media sosial, Letkol Inf Eka Wira Dharmawan juga terlihat turut menari bersama prajurit lainnya.

    Letkol Inf Eka Wira Dharmawan dan prajurit dari prancis memamerkan Tari Pacu Jalur disela sela latihan parade di Paris, Prancis, Jumat (11/7/2025) (ANTARA/Ho-Satgas Patriot II)

    Kegiatan ini berhasil mencairkan suasana antara prajurit TNI dan personel militer dari Prancis yang sedang disibukkan dengan latihan rutin. Suasana akrab antara prajurit pun tergambar dalam video tersebut.

    Komandan Kontingen Indonesia, Brigjen TNI Ferry Irawan mengatakan momen istimewa ini menjadi bukti nyata kekuatan budaya Indonesia mampu menyentuh hati dan dirasakan secara global.

    Ferry berharap melalui kekuatan budaya ini, hubungan bilateral dan diplomasi militer antara Indonesia dan Prancis akan terus terjalin dengan baik.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (6/7).

    Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa kontingen tersebut beranggotakan sekitar 500 personel, dan terdiri atas anggota TNI/Polri hingga akademi TNI/Polri.

    “Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa keberangkatan kontingen tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, dan menegaskan posisi Indonesia di tingkat internasional.

    “Mendapatkan tempat yang cukup terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan perkembangan teknologinya,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR jamin RUU Masyarakat Hukum Adat bakal jadi agenda prioritas

    Baleg DPR jamin RUU Masyarakat Hukum Adat bakal jadi agenda prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Syukri menjamin RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) akan menjadi agenda legislasi prioritas yang diperjuangkan untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” kata Iman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar penyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional.

    Dia menilai ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

    Untuk itu, dia memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama.

    Menurut dia, adat sebagai salah satu kelompok masyarakat perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi.

    Dia mengatakan saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir.

    Fragmentasi regulasi ini, kata dia, menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

    “Pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.