Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Polda Kaltim lakukan pengawasan terhadap penginapan di wilayah IKN

    Polda Kaltim lakukan pengawasan terhadap penginapan di wilayah IKN

    “Langkah pengawasan bentuk pencegahan agar aktivitas prostitusi terjadi dan tidak mencoreng citra kawasan IKN,”

    Balikpapan (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pengawasan terhadap sejumlah penginapan di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim yang terindikasi digunakan untuk praktik prostitusi terselubung.

    “Langkah pengawasan bentuk pencegahan agar aktivitas prostitusi terjadi dan tidak mencoreng citra kawasan IKN,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto saat ditanya menyangkut kabar praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN di Balikpapan, Sabtu.

    “Beberapa waktu lalu kami juga dapatkan kabar, bahwa di beberapa penginapan di sekitar IKN ada kegiatan prostitusi,” tambahnya.

    Personel Polda Kaltim langsung menuju ke penginapan tersebut, dan benar ada beberapa kamar di penginapan tersebut terindikasi digunakan untuk praktik prostitusi.

    Pengawasan dilakukan adalah langkah pencegahan supaya praktik prostitusi tidak muncul, jelas dia, memang tidak ada penegakan hukum bagi perempuan pramunikmat dan laki-laki sebagai pengguna jasa pekerja seks komersial.(PSK) itu.

    “Karena saat dilakukan penggerebekan tidak ada yang tertangkap tangan sedang melakukan perzinahan,” katanya lagi.

    Kendati tidak dilakukan penindakan, pengawasan tetap dilakukan secara berkala guna memastikan kawasan di sekitar IKN terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial.

    Polda Kaltim melakukan pengawasan rutin supaya praktik prostitusi yang kemudian membuat citra negatif IKN dan sekitarnya untuk mencegah praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN.

    “Pengawasan tersebut dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemerintah daerah, termasuk TNI karena praktik prostitusi adalah penyakit sosial yang tentu saja bukan hanya polisi yang bisa menyelesaikannya,” ujar Yulianto.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hidayat Nur Wahid tegaskan pentingnya pematangan Sekolah Rakyat

    Hidayat Nur Wahid tegaskan pentingnya pematangan Sekolah Rakyat

    “Ini merupakan program yang sangat baik dan sangat penting sehingga perlu disiapkan dengan baik,”

    Padang (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian Sosial Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pematangan persiapan Sekolah Rakyat sebelum diluncurkan secara serentak pada 14 Juli 2025.

    “Ini merupakan program yang sangat baik dan sangat penting sehingga perlu disiapkan dengan baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

    Ketua MPR RI periode Ke-11 tersebut menekankan beberapa hal pentingnya yang perlu dimatangkan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diimplementasikan kepada anak didik. Baik itu terkait kurikulum, penerimaan siswa dan siswi hingga sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

    Berdasarkan laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Komisi VIII, semua persiapan dan pematangan Sekolah Rakyat telah dilakukan dengan melibatkan beragam lembaga terkait di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

    “Saya berharap program ini diseriusi dan kerja sama yang maksimal antara Kementerian Sosial dengan kepala daerah di daerah juga harus terus dijaga,” harap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Menurutnya, gagasan Sekolah Rakyat yang digaungkan kepala negara merupakan langkah positif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Tanah Air. Program ini diyakini dapat memutus rantai kemiskinan dengan membekali pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat sejak dini.

    “Kami sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan,” kata dia.

    Terpisah, Dinas Sosial Sumbar Syaifullah menyebutkan sebanyak tiga Sekolah Rakyat di provinsi itu akan beroperasi pada 14 Juli 2025. Ketiganya berada di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kota Padang, dan di Kabupaten Solok
    untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara, satu Sekolah Rakyat lainnya tingkat sekolah menengah atas (SMA) berada di Universitas Negeri Padang.

    “Tiga Sekolah Rakyat ini siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasukan Wingsuit Kopasgat, para kesatria senyap penguasa baru udara

    Pasukan Wingsuit Kopasgat, para kesatria senyap penguasa baru udara

    Melalui Wingsuit Kopasgat, semua pihak akhirnya memahami bahwa tidak perlu menggunakan mesin tempur untuk menjadi sang penguasa udara.

    Jakarta (ANTARA) – Pilot penerbang tempur umumnya kerap dianggap sebagai ujung tombak pertahanan di udara.

    Dengan F-16, Sukhoi, Hawk100/200 sebagai tunggangannya, mereka bak raja di langit siap melibas musuh yang masuk ke wilayah Indonesia.

    Kini, penerbang tempur bukan lagi raja di langit. Mereka bukan lah satu satunya yang bisa bermanuver ataupun meluncur bebas di udara.

    Adalah pasukan Wingsuit Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang jadi andalan baru TNI AU dalam melancarkan serangan udara.

    Mereka senyap, tidak se berisik mesin jet. Namun cepat dan tepat bak rudal yang meluncur ke target.

    Pasukan Wingsuit Kopasgat adalah kelompok penerjun beranggotakan 10 personel yang menggunakan jubah bersayap.

    Mereka terjun dari ketinggian 10.000 sampai 15.000 kaki dengan gaya meluncur. Jubah sayap yang mereka pakai membantu untuk meluncur dan bermanuver dengan cepat.

    Seperti berselancar di udara, mereka bisa meluncur dengan kemiringan tertentu hingga akhirnya mendarat di titik tertentu menggunakan parasut.

    Mereka dibentuk untuk menjalankan misi khusus seperti infiltrasi (masuk ke area musuh) secara senyap dan cepat. Setelah mendarat, mereka langsung menyusun strategi guna melangsungkan pertempuran di darat.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Kopasgat terima MURI hingga soal revisi KUHAP

    Politik kemarin, Kopasgat terima MURI hingga soal revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Jumat (11/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Kopasgat diakui MURI selaku pelopor pasukan wingsuit pertama Indonesia

    Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai satuan pertama yang memiliki pasukan penerjun wingsuit di Indonesia.

    “Dengan ini, MURI menyatakan dan meneguhkan bahwa Kopasgat TNI AU tercatat sebagai pencetak rekor Indonesia pasukan pertama yang memiliki regu terjun wingsuit di Indonesia,” kata Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri di Lapangan Tembak Djamsuri Kopasgat TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Kopasgat pastikan pasukan Wingsuit akan ikut serta di Angkasa Yudha

    Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Marsma TNI Deny Muis mengatakan pasukan Wingsuit Kopasgat akan diikutsertakan dalam latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha 2025.

    “Ya, dipastikan itu (Wingsuit Kopasgat) akan dimainkan,” kata Deny Muis saat ditemui di Lapangan Tembak Djamsuri TNI AU , Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketika TNI dan prajurit Prancis kompak pamerkan Tari Pacu Jalur

    Pemandangan unik terjadi di Champs-Élysées, Paris, ketika Kontingen Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tentara Prancis memainkan Tari Pacu Jalur, Jumat.

    Kegiatan itu dilakukan personel di sela-sela kegiatan latihan parade untuk persiapan perayaan Bastille Day pada 14 Juli mendatang.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen berkaitan dengan keanggotaan RI dalam kelompok ekonomi BRICS.

    Menurut Prasetyo, tarif barang impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga pada 21 negara lainnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi III DPR tegaskan penyadapan sepakat tak dibahas di revisi KUHAP

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyadapan telah disepakati untuk tidak dibahas di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Menurut dia, hal tersebut sudah disepakati pada saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada Kamis (10/7).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Penyelenggaraan haji ke depan diurus BP Haji, tunggu RUU Haji

    Istana: Penyelenggaraan haji ke depan diurus BP Haji, tunggu RUU Haji

    …Kita berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kita berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penyelenggaraan haji dan umrah ke depannya seluruhnya akan diurus oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji, dan seiring dengan itu pemerintah juga menunggu RUU Haji dibahas di DPR.

    Menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, Prasetyo menjelaskan pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan dari RUU Haji agar ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji.

    “Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan (Penyelenggara) Haji. Namun demikian, sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU Haji. Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM (daftar inventarisasi masalah) dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu,” kata Prasetyo.

    Prasetyo kemudian menyebut pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan perbaikan.

    “Kita berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kita berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya,” sambung Prasetyo.

    Dalam penyelenggaraan haji pada tahun 1446 H/2025, Kementerian Agama berkoordinasi dengan BP Haji, yang merupakan lembaga baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Umumnya, sebelum ada BP Haji, penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

    Ke depannya, penyelenggaraan haji, khususnya pada 1447 H/2026 kemungkinan akan diambil alih oleh BP Haji sebagaimana sinyal yang diberikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan BP Haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 17 Januari 2025 sempat menyebutkan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama.

    Seiring dengan peralihan itu, RUU Haji yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pun menjadi momentum untuk menetapkan BP Haji sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf pun pernah membuka peluang lembaga yang dia pimpin dapat bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    “Insya Allah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026. Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Kepala BP Haji saat acara diskusi membahas revisi UU Haji di Jakarta pada 19 Februari 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabel telanjang kena tumpukan baju sebabkan rumah terbakar di Tambora

    Kabel telanjang kena tumpukan baju sebabkan rumah terbakar di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Kebal telanjang yang mengenai tumpukan baju menyebabkan sebuah rumah terbakar di RW 02 RT 04 Pakojan, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat.

    “Kabel mengenai tumpukan baju,” ungkap Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya menerjunkan 10 personel dengan dua unit kendaraan pemadam untuk mengatasi kebakaran tersebut.

    Proses pemadaman, kata Syarif, juga dibantu oleh warga setempat. “Sudah padam oleh masyarakat, peluncuran unit dan sumber daya,” ujar Syarif.

    Hingga kini belum diketahui kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga dapat pelatihan mengemudi di Kantor Wali Kota Jaksel

    Warga dapat pelatihan mengemudi di Kantor Wali Kota Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 80 warga mendapat pelatihan mengemudi secara gratis di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bekal untuk mendapatkan keahlian terutama mencari pekerjaan.

    “Pelatihan ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Jakarta Selatan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sayid Ali di Jakarta, Jumat.

    Ali berharap para peserta pelatihan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya.

    “Ikuti setiap materi dengan penuh kesungguhan, disiplin dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi dunia kerja,” tuturnya.

    Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Selatan, Fidiyah Rochim menjelaskan, pelatihan mengemudi Angkatan I yang diikuti 80 peserta dari 10 kecamatan se-Jakarta Selatan ini dilakukan selama 12 hari.

    Fidi mengimbau untuk para peserta tersebut wajib mengikuti seluruh materi dan ujian praktik yang diberikan pelatih dengan baik sehingga nantinya dalam praktik akhir di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polri dapat menghasilkan yang terbaik.

    “Tentu harapan kami pelatihan mengemudi SIM A ini menjadi titik awal menuju kehidupan yang lebih baik, lebih mandiri dan lebih berdaya saing,” kata Fidi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih siap dibanding daerah lain dalam menjalankan program sekolah swasta gratis.

    “Yang jelas dibandingkan yang lain, Jakarta pasti lebih siap. Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut. Jika perpres tersebut sudah diresmikan, maka DKI Jakarta akan langsung merealisasikan program tersebut.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan bakal melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini.

    Sebanyak 40 sekolah swasta ditunjuk sebagai percontohan (piloting) program tersebut yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta dan mencakup seluruh jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, program ini menyasar wilayah atau kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

    Seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta peserta program ini akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sampai siswa menyelesaikan masa studinya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Legislator di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan fasilitas “daycare” atau Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan ‘daycare’ untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan adanya ‘daycare’ di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta ini, ketentuan tersebut harus segera dilaksanakan oleh otoritas pemangku di lima wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, program layanan “daycare” harus didukung karena dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Anggota Komisi A DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/5/2023) (ANTARA/Walda)

    William juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengajukan penganggaran di dalam Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2025 untuk membangun layanan penitipan anak di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran gubernur yang mewajibkan adanya tempat penitipan anak di lingkungan perkantoran di Pemprov DKI Jakarta.

    Ketentuan tersebut disertai dengan petunjuk teknis dan standar layanan penitipan anak yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    Pendaftaran peserta dibuka sesuai dengan periode penerimaan siswa baru, yakni pada Juni 2025, dengan persyaratan usia anak 2-6 tahun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi dalami keaslian pelat dinas mobil yang tabrakan di Jaktim

    Polisi dalami keaslian pelat dinas mobil yang tabrakan di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mendalami keaslian pelat dinas pada mobil yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat sekitar pukul 06.30 WIB.

    “Ya itu kita sedang telusuri soal mobil yang ada pelat dinasnya, itu plat dinas dari mana,” kata Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka Lantas) Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis di Jakarta, Jumat.

    Darwis menyebutkan, dugaan sementara pelat dinas tersebut ditempel oleh oknum yang tidak berwenang. Seringkali pihaknya menemukan kasus pemakaian pelat dinas yang sebenarnya bukan mobil dinas.

    “Tapi yang jelas kadang-kadang kita telusuri itu kemungkinan ada juga orang yang suka pakai, misalnya, itu bukan mobil dinas sebenarnya. Tapi kayaknya mungkin orang nempel saja,” katanya.

    Terkait pengemudi mobil tersebut, pihaknya belum dapat mengambil keterangan karena pengemudi masih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur.

    “Belum, belum bisa kami mintai keterangan. Tapi nanti akan kita lanjutkan untuk proses. Yang penting sekarang kita tampung dulu kerugian dari beberapa korban kendaraan lain,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa penanganan kasus akan tetap mengutamakan aspek kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. “Peristiwa laka itu kan lebih berat dibanding hanya soal pelat nomor,” katanya.

    Hingga kini, jumlah pasti kendaraan yang terdampak serta nilai kerugian masih dalam pendataan pihak Kepolisian.

    Sementara itu, saksi mata di lokasi, Misgad (51) mengatakan, insiden terjadi secara tiba-tiba saat seluruh kendaraan tengah berhenti menunggu lampu hijau menyala.

    “Posisi lagi berhenti, namanya kondisi lampu merah, tiba-tiba mobil dinas Fortuner melaju kencang. Akhirnya menabrak mobil lain di depannya,” kata Misgad di Jakarta Timur, Jumat.

    Misgad melihat dua orang pria di dalam kendaraan tersebut mengalami luka berat. “Yang satu kayaknya masih sadar, yang satu lagi belum sadar. Luka parah dua-duanya,” ujar Misgad.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.