Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan arah pembangunan ekonomi nasional kembali merujuk pada rancangan para pendiri bangsa dalam arsip perencanaan pembangunan 1947-1969.

    “Arsip itu menunjukkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai pilar produksi, distribusi, dan industri sebagaimana dirancang pendiri republik,” kata Ferry usai menghadiri Forum Diskusi Satu Data Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dokumen perencanaan nasional tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan koperasi desa, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai platform ekonomi rakyat yang dirancang untuk meningkatkan produksi, stabilisasi harga, dan akses layanan dasar.

    Ferry menyebut periode 1970–1990 pernah menjadi masa keemasan koperasi ketika berbagai unit usaha koperasi mengelola industri tekstil, batik, susu, hingga perbankan. Namun memasuki era liberalisasi, banyak koperasi melemah akibat kompetisi pasar bebas.

    “Ketika mekanisme pasar bebas masuk, peran negara dan koperasi diperkecil sehingga kita seperti disorientasi,” ungkapnya.

    Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengembalikan fungsi koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP di seluruh desa.

    Menurut Ferry, penguatan koperasi desa membutuhkan konsolidasi lintas sektor, termasuk integrasi data nasional, layanan dasar, logistik desa, dan penguatan rantai pasok.

    “Koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Jakarta, Gibran laporkan langsung hasil KTT G20 ke Prabowo

    Tiba di Jakarta, Gibran laporkan langsung hasil KTT G20 ke Prabowo

    mata uang digital tersebut dapat menciptakan peluang sekaligus risiko

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaporkan langsung hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, setibanya di Jakarta.

    ‎Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan dari akun resmi Instagramnya @sekretariat.kabinet, Selasa, mengatakan Wapres Gibran melaporkan hasil KTT G20 itu, setibanya di Jakarta (24/11).

    ‎”Setibanya di Jakarta, Wapres Gibran melaporkan hasil KTT G20 kepada Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan dan kerja sama internasional yang telah dibahas,” kata Seskab Teddy yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan Presiden dan Wapres, turut mendampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    ‎Adapun kehadiran Gibran dalam KTT G20 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pads 22-23 November 2025 untuk melaksanakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

    ‎Dalam KTT G20 tersebut, Wapres Gibran mengikuti sesi pleno dan pertemuan penting yang membahas isu strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi digital, dan kecerdasan artifisial.

    ‎Berdasarkan pernyataan Seskab, Gibran juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pemerataan akses teknologi serta kemitraan global yang berkeadilan.

    ‎Selain itu, Wapres Gibran juga menyampaikan salam hangat dari para pemimpin dunia kepada Presiden Prabowo yang ditemuinya selama KTT berlangsung, maupun pada pertemuan bilateral.

    ‎”Wapres Gibran juga menyampaikan salam hangat dari para pemimpin dunia kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan dan hubungan diplomatik yang erat,” kata Seskab.

    ‎Di KTT G20, Gibran menyampaikan pidato dalam tiga sesi. Pada sesi pertama yang membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang, Gibran berbicara mengenai inklusi keuangan yang dapat meminimalkan ketimpangan.

    ‎Wapres pun memperkenalkan sistem pembayaran digital QRIS karya anak bangsa yang telah mendorong partisipasi ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

    ‎Pada sesi tersebut, Wapres juga berbicara mengenai kripto dan token digital. Menurut Wapres, mata uang digital dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.

    ‎”Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang ekonomi intelijen,” katanya.

    ‎Pada sesi kedua, Gibran mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi lebih dari 3 ribu bencana setiap tahun.

    ‎Oleh karena itu, bagi Indonesia, ketahanan bukan hanya slogan, melainkan kenyataan dan keharusan yang harus dihadapi sehari-hari.

    ‎Gibran menyatakan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis, mengingat ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.

    ‎”Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” kata Wapres Gibran.

    ‎Pada sesi ketiga, Wapres berbicara soal kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) dan mineral kritis yang berperan penting menuju transisi energi dan industri berteknologi tinggi.

    ‎Tema tersebut, kata Gibran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha

    Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diterapkan secara bijaksana yang selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, dan kapasitas usaha tiap sektor.

    “Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa.

    Dalam konteks penetapan, kata dia perlu dipahami bahwa alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

    Besaran alfa harus ditetapkan secara proporsional, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor tenaga kerja, tetapi juga pada faktor produksi lainnya seperti investasi/modal, teknologi, dan total factor productivity (TFP) yang mencerminkan efisiensi, inovasi, serta peningkatan kapasitas produksi.

    Oleh karena itu pihaknya mengusulkan variabel alfa dalam penetapan UMP 2026 tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

    Selain itu, ia menyampaikan penghitungan besaran alfa di suatu wilayah idealnya mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama apabila rasio tersebut berada di atas atau di bawah rata-rata nasional.

    Pendekatan berbasis data ini kata dia akan menghasilkan kebijakan upah yang lebih objektif dan berkeadilan.

    Lebih lanjut, dunia usaha meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana dalam menetapkan nilai alfa pada regulasi yang akan segera diterbitkan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

    Darwoto menambahkan, penetapan nilai alfa yang proporsional akan menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, khususnya menciptakan stabilitas dan daya saing sektor industri, serta sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

    Selain itu, dunia usaha menegaskan pentingnya memasukkan indikator ekonomi dan produktivitas sebagai variabel utama dalam penentuan nilai alfa.

    Pendekatan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menekankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

    “Dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih obyektif, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Darwoto.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan, dunia usaha mendukung penggunaan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang telah diperkuat oleh putusan MK.

    Dalam kerangka kebijakan penciptaan lapangan kerja, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja.

    “Oleh karenanya, formula UMP 2026 dan nilai alfa yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri,” kata Shinta.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan tengah menyusun konsep pengupahan UMP 2026 yang besarannya tidak satu angka seperti tahun lalu, serta tidak diumumkan pada 21 November sebagaimana amanat PP 36/2021.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Kamis (20/11) menyampaikan, dalam menyusun konsep ini, pihaknya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan dalam penetapan UMP tahun depan, variabel penghitungan yang digunakan tetap sama, namun variabel alfa ditingkatkan

    Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini indeks alfa berada di kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

    “Variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja sekali lagi kata MK alfanya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment-nya? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR minta MASKI bantu selesaikan masalah 11 juta bidang tanah

    Menteri ATR minta MASKI bantu selesaikan masalah 11 juta bidang tanah

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) membantu dalam menyelesaikan masalah pada 11 juta bidang tanah.

    “PR (Pekerjaan rumah) besar kita masih ada 11 juta bidang KW-456, sertifikat tanah yang di belakangnya tidak ada peta kadastralnya, berarti ada 11 juta pemegang atau lebih yang harus kita tuntaskan,” kata dia dalam Musyawarah Nasional MASKI di Denpasar, Bali, Selasa.

    Menteri ATR/BPN meminta bantuan para kadaster baik swasta maupun anggota BPN untuk menyelesaikan ini, sebab tidak mungkin satu objek dimiliki oleh banyak subjek dan bukti fisik yang akan menjawabnya sesuai dengan tugas MASKI yang mengukur di lapangan.

    “Maka kita harus selesaikan masalah ini secara bersama-sama, kerja sama semua pihak,” ujarnya.

    “Untuk itu kata kuncinya adalah fisiknya, siapa yang memegang dokumen fisik sesungguhnya, kebenarannya ada disana, semua carut marut ini bermula dari informasi fisik yang tidak jelas, yang tidak komplit maka meledak lah kasus di mana-mana,” sambung Nusron Wahid.

    Selain meminta bantuan masalah KW-456 dan tumpang tindih yang kerap muncul, Menteri Nusron juga mengingatkan masih banyak kerja ke depan yang tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian.

    “Tahun depan ada sertifikasi tanah Agrinas 3,4 juta hektare yang sudah diambil alih pemerintah, ini juga butuh pengukuran, tim internal ATR/BPN tidak mungkin bisa sendiri karena jumlahnya terpisah di 17 provinsi, pasti melibatkan MASKI,” kata dia.

    Untuk memastikan para surveyor di lapangan bekerja dengan baik sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, dalam kesempatan ini ia mendorong agar seluruh anggota memiliki sertifikat manajemen risiko.

    Hal ini untuk menjamin kadaster independen bekerja penuh integritas, sebab segala hal pertanahan yang dikeluarkan ATR/BPN memiliki risiko hukum yang berat.

    “Sekali lagi kami minta tolong dibuat peraturan kalau perlu diwajibkan mempunyai sertifikat, kalau perlu sertifikat yang ditandatangani oleh malaikat, kadang-kadang kalau sertifikat ditandatangani manusia ini masih bisa diotak-atik,” ujar Menteri ATR/BPN.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menyoroti minimnya kekuatan legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibandingkan lembaga serupa di negara federasi, seperti Amerika Serikat.

    “Ke depan kita harus menjawab apakah kewenangan DPD akan tetap seperti itu atau diperkuat. Naskah usulan penguatan Pasal 22 D sudah dibahas dan banyak pihak mendorong agar struktur ketatanegaraan kembali pada semangat asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Tifatul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial”.

    Tifatul menyoroti pasal-pasal ekonomi dalam UUD NRI 1945 yaitu, Pasal 23 tentang keuangan negara, mencakup penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan undang-undang, serta pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara.

    Lalu, Pasal 33 tentang perekonomian nasional dengan dasar asas kekeluargaan, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kemudian, Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar (kesejahteraan sosial).

    Disebutkan Tifatul bahwa APBN 2026 yang mencapai Rp3.800 triliun harus menjadi instrumen untuk pemerataan, termasuk mendukung program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki multiplier effect bagi sektor UMKM, pangan, dan industri turunannya.

    Sementara itu, dalam paparanya, Wakil Rektor III Universitas Ibnu Sina Batam Sumardin menegaskan pentingnya sistem keuangan negara sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Ia menekankan bahwa pengelolaan APBN, perpajakan, pembiayaan negara, dan transfer ke daerah harus diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan.

    “Sistem keuangan negara harus mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu,” katanya.

    Sumardin menuturkan bahwa perlu sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, serta merespons perkembangan ekonomi digital.

    “Kita harus memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital dirasakan merata, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara jaringan maupun akses informasi,” tambahnya.

    Sementara itu, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Oksep Adhayanto mengatakan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap delapan provinsi berciri kepulauan yang hingga kini masih tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan.

    Ketimpangan tersebut bersumber dari keterbatasan kewenangan serta minimnya dukungan fiskal yang memadai bagi daerah kepulauan.

    “Provinsi kepulauan selalu berada di bawah rata-rata nasional dalam hal infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan. Padahal 40 persen pulau di Indonesia berada di wilayah kepulauan, semestinya kebijakan negara juga memberi keberpihakan pada karakter geografis ini,” ujarnya.

    Ia menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang daerah provinsi berciri kepulauan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan daerah tidak dapat mengelola potensi besar yang dimiliki, termasuk pendapatan dari sektor kelautan.

    Pada kesempatan sama, Dekan FISIPOL Universitas Riau Kepulauan Askarmin Harun mengkritisi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah.

    Menurutnya, sentralisasi kewenangan melalui opsi pajak serta kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan pendapatan asli daerah berkurang, sehingga pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal tidak merata.

    Askarmin menekankan pentingnya prinsip pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional.

    “Setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik di pusat maupun daerah, wajib mempertahankan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga arahan Prabowo tingkatkan kesejahteraan dan bina atlet nasional

    Tiga arahan Prabowo tingkatkan kesejahteraan dan bina atlet nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional, saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menpora menyampaikan Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

    “Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan.

    Selain beasiswa, Presiden Prabowo juga membuka ruang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

    “Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ungkap Erick.

    Presiden Prabowo juga memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade.

    Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.

    “Kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi tapi benar-benar semua ada targetnya untuk cabor-cabor yang mengirimkan atlet,” ucap Erick.

    Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet.

    Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

    “Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” jelasnya.

    Erick menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut. Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.

    “Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tutur Erick.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Bawaslu gandeng mahasiswa dalami penegakan hukum Pemilu

    Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya da

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng mahasiswa melalui kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu yang diikuti lebih dari 300 kampus dari seluruh Indonesia untuk mendorong mahasiswa memahami lebih dalam tentang hukum pemilu dan penegakannya.

    “Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana mahasiswa-mahasiswa muda berbicara tentang hukum Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Ini penting untuk membuat demokrasi kita semakin bermakna, demokrasi kita semakin banyak landasan hukumnya dan kritis terhadap hukum pemilu, khususnya revisi undang-undang pemilu ke depan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Bagja juga menilai panggung debat ini akan menjadi ruang penting generasi muda untuk menyampaikan kritik dan pandangannya soal Undang-Undang Pemilu. Ia mengungkapkan saat ini kompetisi debat sudah memasuki tahap semifinal dan menyisakan tim dari 24 perguruan tinggi.

    Bagja mengungkapkan penilaian dewan juri akan berfokus pada substansi, performa, dan sikap berdebat, seraya menekankan pentingnya sikap dewasa dan profesional dalam berdebat.

    “Kan kalau baperan misuh-misuh kan enggak pas juga ada dalam debat,” ujarnya.

    Bagja berharap kegiatan ini dapat membangkitkan rasa penasaran mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam soal sistem demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia.

    “Demokrasi yang dimaknai dengan pemilihan umum itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah ada landasan hukumnya? Landasan hukumnya bermasalah atau tidak? Kritis terhadap aturan Pemilu kita, Bagaimana aturan hukum pemilu itu dalam kenyataannya dan juga bagaimana yang seharusnya. Itu yang diharapkan dipelajari oleh mahasiswa,” ujarnya.

    Ia mengatakan kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu juga menjadi momentum bagi para penyelenggara Pemilu untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air.

    Bagja optimis kompetisi ini akan memberi dampak positif terhadap perkembangan hukum Pemilu di Indonesia.

    Hukum pemilu, kata Bagja, merupakan hukum yang masih muda, oleh karena itu kompetisi debat ini juga menjadi momentum untuk mendengar langsung pandangan civitas akademika terhadap hukum Pemilu.

    “Hukum pemilu ini merupakan hukum yang baru ya, terutama setelah adanya pengawas pemilu, barulah kita sekarang berdebat tentang (penegakannya), dulu mungkin pernah berdebat mengenai politik uang, tapi tidak sekencang pada saat ini, setelah pengawas pemilu ada,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan, PT Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2 yang memiliki modal inti Rp6 triliun pada 2026.

    “Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa,” ujar Bobby menegaskan, di Medan, Selasa.

    Hal itu, kata dia lagi, menyusul persetujuan pemegang saham sebanyak 33 kabupaten/kota se-Sumut secara bulat menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai.

    Tetapi berupa aset atau inbreng bila memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut di Medan, Senin (24/11).

    “Keputusan ini diambil sebagai langkah adaptif di tengah kondisi penyesuaian fiskal pemerintah daerah pada tahun depan,” kata Bobby.

    Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali menegaskan, inbreng ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu kas masing-masing daerah.

    Data Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah (BPD) memiliki total modal hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp4,4 triliun atau berstatus kategori KBMI 1.

    Bank Sumut berdiri pada 4 November 1961 memiliki tiga kantor cabang koordinator, 34 kantor cabang konvensional, dan enam kantor cabang syariah yang tersebar 155 kantor cabang pembantu (KCP) konvensional, 16 KCP syariah, 87 gerai payment point, serta 354 unit anjungan tunai mandiri (ATM).

    “Bank Sumut hari ini masih kategori KBMI 1, dan rencananya kategori itu akan hilang. Bila tidak naik kelas, otomatis Bank Sumut nanti akan menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” kata Bobby pula.

    Menurutnya, kebijakan ini akan membantu percepatan pemenuhan kebutuhan modal inti Bank Sumut tanpa membebani APBD di kabupaten/kota se-Sumut.

    Pemerintah Provinsi Sumut telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumut yang lebih dikenal Bank Sumut dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jumat (14/11).

    Adapun barang milik daerah yang diajukan sebagai penyertaan modal ke Bank Sumut, yakni tanah dan bangunan gedung Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut.

    Kemudian, tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut yang dahulunya bernama Medan Club, serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Jalan Gatot Subroto Medan.

    “Oleh karena itu ada kewajiban untuk kita menaikkan modal inti menjadi KBMI 2. Itu modalnya harus di atas Rp6 triliun,” kata Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa.

    Dikutip melalui unggahan Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa, kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian.

    “Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk meninjau capaian pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia,” tulis keterangan tersebut.

    Evaluasi terpadu ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas koperasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berfungsi optimal bagi masyarakat.

    Melalui KDKMP, pemerintah mendorong terbentuknya pusat distribusi kebutuhan pokok yang andal di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan layanan dasar.

    Presiden juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemerintah daerah adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

    Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang lebih stabil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Pemerintah perkuat koordinasi fokuskan distribusi MBG 3B di posyandu

    Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memfokuskan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) melalui jaringan posyandu di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelaksanaan MBG di lapangan berjalan dengan optimal.

    “Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” jelas Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ketiga kementerian ini dinilai memiliki peran penting karena titik distribusi MBG ditetapkan di posyandu, sebuah fasilitas layanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan kader kesehatan.

    Wihaji juga menegaskan pihaknya juga siap bersinergi dengan kementerian lain untuk pelaksanaan program dan peningkatan kinerja MBG di lapangan agar efektif dan tepat sasaran.

    “Selama itu ada hubungannya dengan kinerja, hubungannya dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, insya Allah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden,” imbuhnya.

    Guna memudahkan distribusi MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.

    Bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh.

    Wihaji menyampaikan bahwa para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.