Author: Antaranews.com

  • Politik kemarin, satgas rehab bencana hingga aktualisasi Pancasila

    Politik kemarin, satgas rehab bencana hingga aktualisasi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (15/12) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo berencana bentuk satgas rehabilitasi untuk bencana di Sumatera hingga BPIP ungkap Indeks Aktualisasi Pancasila naik di tahun 2025.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo rencana bentuk satgas rehabilitasi untuk bencana di Sumatera

    Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang fokus utamanya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan jajaran anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, utusan khusus Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Prabowo menilai situasi pascabencana di Sumatera saat ini terkendali sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat terdampak bencana.

    “Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, dan kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan, atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” kata Presiden Prabowo kepada jajarannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. KPU dan KemenPPPA dorong partisipasi perempuan dalam politik

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kancah politik nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

    Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Gedung KPU, Jakarta, Senin.

    “Dalam kaitan ini, KPU ingin bersinergi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian PPPA untuk mendorong, pertama, tentu bagaimana partisipasi perempuan dalam politik ini semakin baik,” ujar Afifudin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Fraksi Golkar MPR: Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila sebagai perekat utama bangsa yang menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.

    “Kalau tidak ada Pancasila, saya yakin negara ini sudah pecah. Kita bisa hidup rukun sampai hari ini karena ada alat perekat bangsa, yaitu Pancasila,” kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Panglima kerahkan empat batalyon untuk pulihkan wilayah Sumatera

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya telah mengerahkan empat batalyon untuk bertugas memulihkan wilayah yang terkena bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    “Baru saja kita tambahkan empat batalion, yaitu tiga batalion Zeni dan satu Batalion Teritorial Pembangunan (BTP),” kata Agus saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. BPIP ungkap Indeks Aktualisasi Pancasila naik di tahun 2025

    Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) naik pada tahun 2025, yang mencerminkan bahwa internalisasi nilai Pancasila semakin menguat.

    Menurut dia, IAP pada tahun 2022 memiliki nilai 72,93 poin, sedangkan pada tahun 2025 ini meningkat signifikan dengan nilai 77,73 poin. Dari angka itu, dia menilai Pancasila saat ini semakin diterapkan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

    “Pengukuran ini penting agar pembinaan ideologi tidak berjalan tanpa arah. Kita ingin memastikan ada kemajuan yang terukur,” kata Yudian dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, kebakaran Pasar Kramat Jati hingga hasil lab MBG Jakbar

    DKI kemarin, kebakaran Pasar Kramat Jati hingga hasil lab MBG Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Senin (15/12), mulai dari kebakaran yang melanda Pasar Kramat Jati hingga hasil uji laboratorium sampel program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan di Jakarta Barat (Jakbar).

    Simak kembali rangkaian berita selengkapnya berikut ini:

    1. 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati hangus terbakar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 350 kios hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin pagi.

    “Ini total ada sekitar 350 kios terbakar,” kata Direktur utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Proses belajar mengajar di SDN 01 Kalibaru sudah berjalan normal

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan proses belajar mengajar di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sudah berjalan normal pada Senin (15/12).

    “Untuk proses belajar mengajar di SD tersebut sudah berlangsung, sejak hari ini sudah berangsur normal,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. DKI raih penghargaan badan publik terbaik nasional kedelapan kalinya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Badan Publik Terbaik Nasional Arkaya Wiwarta Prajanugraha 2025 dan Badan Publik Informatif untuk kedelapan kalinya dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat.

    “Tidak hanya di tingkat nasional, Provinsi DKI Jakarta juga mencatatkan nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa transparansi saat ini telah menjadi kebutuhan nyata bagi masyarakat,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    4. DPRD-Disdik cari solusi untuk mahasiswa tak terima KJMU tahap II

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu mahasiswa kurang mampu yang tak mendapat Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II.

    “Itikad baik dari Disdik untuk mencari kolaborator. Melalui Baznas, CSR perusahaan ataupun dari alumni, guna membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Wibi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Ini hasil uji lab sampel MBG yang diduga sebabkan keracunan di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Hasil uji laboratorium sampel Makan Bergizi Gratis (MBG) Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meruya Selatan, Jakarta Barat, yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan, ternyata bebas kontaminasi.

    Kepala SPPG Meruya Selatan Satria Jaya Putra mengatakan sampal MBG diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selasa, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Selasa, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Selasa, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Berdasarkan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, berikut 14 wilayah tersebut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

    9. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di halaman Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di KFC Zamrud pukul 09.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Cikarang Baru pukul 09.00-12.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di halaman kantor Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

    Beberapa dokumen persyaratan yang harus dibawa, yakni KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Syarat lainnya, yaitu tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat Anda.

    Sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu pembayaran PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar PKB secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler, dan berkas STNK baru nantinya dikirim ke alamat pemohon.

    Akan tetapi, aplikasi tersebut tidak dapat digunakan oleh pemilik kendaraan yang menunggak PKB selama lebih dari satu tahun. Mereka harus mendatangi kantor Samsat terdekat untuk melakukan pembayaran PKB.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes lapor Presiden 600 nakes segera diberangkatkan ke Sumatera

    Menkes lapor Presiden 600 nakes segera diberangkatkan ke Sumatera

    Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. 450 orang sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melapor kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 600 tenaga kesehatan (nakes), terdiri atas dokter, dokter spesialis, koas, dan perawat segera diberangkatkan ke daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dari jumlah itu, Menkes Budi Gunadi menyebut sebanyak 450 orang tenaga kesehatan siap diberangkatkan pada minggu ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. 450 orang sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag-off, atau nanti saya enggak tahu, kalau berkenan (para tenaga kesehatan, red.) diangkutnya pakai Hercules, Pak, di Halim,” kata Budi Gunadi kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Selasa.

    Budi Gunadi kemudian menjelaskan alasan mereka diberangkatkan ke Sumatera karena dokter dan tenaga kesehatan setempat banyak yang terdampak banjir bandang dan longsor. Alhasil, Kementerian Kesehatan mempersiapkan tenaga kesehatan dari luar daerah terdampak bencana, yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, koas untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi setidaknya selama 3 bulan.

    Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo, termasuk saat rapat koordinasi di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada 7 Desember 2025.

    Tenaga kesehatan yang dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan itu nantinya akan bekerja di rumah sakit, puskesmas, RS lapangan selama kurang lebih 2 minggu, kemudian mereka akan dirotasi. Budi Gunadi menjelaskan rotasi setiap 2 minggu dilakukan untuk mencegah para tenaga kesehatan mengalami kelelahan (fatigue).

    Dalam sela-sela paparan Menkes kepada Presiden, Presiden kemudian bertanya mengenai asal para tenaga kesehatan tersebut.

    “Sumbernya dari seluruh Indonesia, kami buka rekrutmen, Pak. Jadi, misalnya ada organisasi profesi, ada Fakultas Kedokteran UGM, ada Fakultas Kedokteran UI, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kami buka, Pak. Kami ada database relawan,” kata Menkes Budi Gunadi menjawab pertanyaan Presiden.

    “Kita buka (pendaftaran relawan, red.), yang datang ternyata bukan hanya dokter-dokter magang atau koas, Pak. Ada dokter umum, spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak,” sambung Menkes.

    Selepas mendengar laporan dari Menkes, Presiden Prabowo kemudian mengatakan: “Bagus ini, luar biasa. Terima kasih juga ke semua perguruan tinggi yang mengirimkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan sukarela. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ngirim. Terima kasih”.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menahan tarif PPN, menguatkan optimisme publik

    Menahan tarif PPN, menguatkan optimisme publik

    Jakarta (ANTARA) – Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis.

    Di balik angka-angka big data yang menunjukkan sentimen positif publik mencapai 60 persen, tersimpan pesan sosial dan ekonomi yang lebih dalam tentang relasi negara dengan warganya di tengah fase pemulihan yang belum sepenuhnya kokoh.

    Kebijakan ini bukan hanya soal pajak, melainkan soal kepekaan membaca denyut daya beli, psikologi publik, dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

    PPN adalah pajak konsumsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap perubahan tarifnya langsung terasa di meja makan, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan dasar.

    Karena sifatnya yang regresif, kenaikan PPN akan lebih cepat dan lebih keras menghantam kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

    Dalam konteks ini, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan PPN dapat dibaca sebagai pengakuan negara bahwa beban ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya pulih.

    Langkah ini menjawab kegelisahan publik yang sejak lama khawatir pemulihan makro tidak selalu sejalan dengan kondisi mikro di level keluarga.

    Apresiasi publik yang terekam dalam pemantauan big data tidak muncul tanpa alasan. Sentimen positif itu berkelindan dengan optimisme yang lebih luas terhadap arah kepemimpinan nasional.

    Riset GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 menunjukkan 89,3 persen publik optimistis terhadap masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan 71,8 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibanding periode sebelumnya.

    Optimisme ini penting karena ekonomi tidak hanya digerakkan oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh ekspektasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka, konsumsi dan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih berani.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lokasi gerai SIM Keliling di Jakarta pada Selasa

    Lokasi gerai SIM Keliling di Jakarta pada Selasa

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Selasa untuk memudahkan warga yang ingin memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara tersebut.

    Polda Metro Jaya melalui akun X resmi @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM Keliling itu dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lokasi berikut:

    Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

    Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

    Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

    Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

    Beberapa dokumen yang harus dibawa, antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama yang asli dan masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

    Gerai SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM tersebut telah habis, maka pemiliknya harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

    Terkait biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar sejumlah biaya tambahan lainnya, yakni biaya tes psikologi dan tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebagian besar Jakarta diguyur hujan ringan Selasa sore

    Sebagian besar Jakarta diguyur hujan ringan Selasa sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Selasa sore.

    Jakarta Barat diprediksi berawan pada pagi hingga siang, kemudian dilanda hujan ringan pada sore harinya. Lalu pada malam hari, wilayah ini diprediksi kembali berawan. Suhu di Jakarta Barat hari ini 28 derajat Celcius.

    Jakarta Selatan juga berawan pada pagi hingga siang nanti, lalu diguyur hujan ringan pada sore harinya. Kemudian pada malam hari, wilayah ini diprakirakan kembali berawan. Suhu rata-rata di Jakarta Selatan hari ini 28 derajat Celcius.

    Jakarta Pusat diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang, kemudian diguyur hujan ringan pada sore harinya. Lalu pada malam hari, wilayah ini kembali berawan. Suhu di Jakarta Pusat hari ini 29 derajat Celcius.

    Jakarta Timur juga cerah berawan pagi ini, lalu dilanda hujan ringan pada siang hingga sore. Malamnya, wilayah ini kembali berawan. Suhu di Jakarta Timur hari ini 28 derajat Celcius.

    Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada pagi hingga siang, kemudian berawan tebal pada sore hari, dan kembali cerah berawan pada malam hari. Suhu rata-rata di Jakarta Utara hari ini 28 derajat Celcius.

    Sementara itu, Kepulauan Seribu kemungkinan berawan tebal pagi ini, lalu cerah berawan pada siang hari, dan kembali berawan pada sore hingga malam nanti. Suhu rata-rata di Kepulauan Seribu hari ini 28 derajat Celcius.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP telusuri dugaan anggota terkait pembangunan gedung di Jakbar

    Satpol PP telusuri dugaan anggota terkait pembangunan gedung di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat (Jakbar) menelusuri dugaan oknum anggota yang terlibat dalam pembangunan gedung bermasalah di Jalan Jelambar Baru VIII, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan.

    Untuk itu, Kepala Satpol PP Jakarta Barat Herry Purnama mengatakan pihaknya melakukan pengecekan dan pemanggilan terhadap pemilik bangunan tersebut.

    “Sedang ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lapangan dan pemanggilan terhadap pemilik bangunan tersebut,” kata Herry di Jakarta, Senin (15/12).

    Jika terbukti benar ada anggota yang terlibat, kata dia, maka pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi tegas.

    “Besok (Selasa), sekitar pukul 11.00 WIB, kami undang pemilik bangunan untuk dimintai keterangannya (klarifikasi) terkait dengan pemberitaan ini, benar atau tidak ada anggota Satpol PP yang bermain di situ,” ujar Herry.

    Sebelumnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap bangunan di Jalan Jelambar Baru VIII, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, itu awalnya tertera untuk hunian tiga lantai, namun kini berdiri empat lantai.

    Warga setempat kemudian disebut-sebut menyampaikan kekhawatirannya lantaran bangunan tersebut tak kunjung ditindak tegas, padahal jelas terdapat potensi pelanggaran izin.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan entitas keuangan ilegal diblokir

    Ribuan entitas keuangan ilegal diblokir

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir ribuan entitas keuangan ilegal sepanjang Januari – November 2025, mencakup pinjaman online (pinjol) ilegal dan tawaran investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB nilai ambang batas parlemen 1 persen masuk akal

    PBB nilai ambang batas parlemen 1 persen masuk akal

    Kalau masih 4 persen maka harus ada 20 anggota DPR RI yang disiapkan, tapi kalau turunkan 1 persen maka kita cukup 5 anggota DPR RI. Bagi PBB itu target yang optimis dan sangat masuk akal untuk dikejar

    Mataram (ANTARA) – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra menilai wacana menurunkan ambang batas parlemen (parliamentary threshol) menjadi satu persen adalah target yang masuk akal untuk diraih partai berlambang bulan dan sabit itu pada Pemilu 2029.

    “Kalau masih 4 persen maka harus ada 20 anggota DPR RI yang disiapkan, tapi kalau turunkan 1 persen maka kita cukup 5 anggota DPR RI. Bagi PBB itu target yang optimis dan sangat masuk akal untuk dikejar,” ujarnya usai melantik jajaran pengurus DPW PBB NTB dan DPC PBB 10 kabupaten/kota di NTB di Mataram, Senin.

    Ia mengatakan apabila ambang batas parlemen (PT) tersebut bisa sampai 1 persen, maka target PBB untuk bisa meraih kursi di DPR RI sangat mungkin bisa dicapai.

    “Ada target kita lolos parlemen kita rencanakan dan itu target sangat mungkin. Sekarang PT 4 persen sudah dibatalkan dan saat ini DPR bersama pemerintah sedang merumuskan berapa persen PT yang bisa masuk ke DPR,” kata Gugum.

    Menurutnya, PBB pernah mengalami masa kejayaan di awal pendiriannya tahun 1999. Bahkan, selama berkiprah udah 26 tahun, PBB berada di belantika politik nasional.

    “Kami sedang berjuang semaksimal mungkin untuk membawa parpol Islam dan masyarakat untuk masuk di DPR RI,” katanya.

    Sementara terkait pengurus DPW dan DPC PBB NTB yang baru dilantik, Gugum berharap agar tersebut menjadi titik awal bagi PBB untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik dan berjaya lagi.

    “PBB sudah mencanangkan agenda transformasi sejak September 2025 dan NTB menjadi daerah yang pertama. Jadi bulan Desember yang melakukan pelantikan NTB sementara daerah lain menyusul.

    “NTB menjadi yang pertama menuntaskan susunan kepengurusan baik provinsi dan DPC 10 kabupaten kota. Ini menjadi titik awal bagi PBB untuk transformasi ke arah yang lebih baik lagi dan berjaya lagi. PBB sudah mencanangkan agenda transformasi sejak September 2025 dan NTB menjadi daerah yang pertama,” katanya.

    Sementara Ketua DPW PBB NTB, Nadirah menegaskan semangat kebangkitan PBB kembali digelorakan seperti yang pernah diraih di masa lalu.

    “Pelantikan bersama DPW PBB dan DPC Se-NTB hari ini adalah tonggak awal untuk mengembalikan kejayaan PBB,” ujarnya.

    Ia memasang target pada Pemilu 2029, PBB dapat mengutus wakil rakyat di DPR RI seperti saat mengantarkan Hamdan Zoelva duduk di DPR RI pada Pemilu 1999.

    “Insyaallah kita bertekad untuk mengirim DPR RI dari daerah pemilihan NTB,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.