Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kadin meluncurkan Global Engagement Office perkuat bisnis RI di dunia

    Kadin meluncurkan Global Engagement Office perkuat bisnis RI di dunia

    Kami akan bekerja agar Indonesia lebih dikenal di Prancis.

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan Global Engagement Office atau Kadin GEO di Paris, Prancis, sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi dunia usaha Indonesia di kancah global, khususnya dalam diplomasi ekonomi dan pengembangan kerja sama internasional.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan peluncuran Kadin GEO bertepatan dengan Bastille Day pada 14 Juli.

    “Kita membutuhkan navigator di Uni Eropa, dan di sinilah peran Prancis menjadi sangat penting untuk membantu kita membuka lebih banyak peluang, khususnya pasca penandatanganan awal IEU-CEPA yang kami lakukan kemarin di Brussels,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

    Kadin GEO nantinya akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega. Kantor Kadin GEO akan menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi, menghubungkan kepentingan pelaku usaha Indonesia dengan ekosistem bisnis internasional.

    Lebih lanjut, Anin juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam memperkenalkan Indonesia ke berbagai forum internasional, agar posisi Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia.

    “Kami ingin memiliki narasi yang konsisten dalam membawa nama Indonesia ke berbagai forum bilateral maupun multilateral. Ini penting karena kita aktif di ASEAN, APEC, OECD, BRICS, hingga COP dan G20,” ujar Anin pula.

    Lebih lanjut, CEO Danone Antoine de Saint Affrique menyambut positif kehadiran Kadin GEO, dan menyatakan keyakinannya terhadap potensi besar kerja sama Indonesia-Prancis.

    “Hari ini adalah simbol persahabatan besar antara dua negara besar. Kami di Danone telah lama menjadi bagian dari Indonesia melalui Aqua dan SGM. Dengan lebih dari 12.000 karyawan dan 24 pabrik, kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia,” ujar Antoine.

    Antoine menambahkan, kemitraan jangka panjang yang dilandasi kesamaan nilai dan visi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

    Hal senada juga disampaikan Director General Movement des Entreprises de France International (MEDEF) Philippe Gautier. Menurutnya, MEDEF yang mewakili lebih dari 200.000 perusahaan di berbagai sektor siap mendukung kemitraan strategis ini.

    “Kami akan bekerja agar Indonesia lebih dikenal di Prancis. Anda adalah negara strategis di Asia dan masih banyak langkah yang harus diambil agar potensi ekonomi Indonesia lebih dikenal di sini,” kata Gautier.

    Gautier juga menyoroti momentum positif hubungan bilateral dan peluang dalam kerangka IEU-CEPA.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat segera terealisasi, tidak hanya mewakili Prancis, tetapi juga Eropa,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady menyampaikan refleksi penting terkait arah baru Pemerintahan Indonesia.

    James menilai Presiden RI Prabowo Subianto membawa semangat revolusi modern dengan rencana pembangunan yang terstruktur.

    James juga mengapresiasi peran perusahaan Prancis seperti Danone yang telah lama menjadi pionir di Indonesia, serta mengajak lebih banyak investasi.

    “Kami berharap Prancis, dengan perannya yang besar, bisa lebih mendorong perusahaannya untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian Indonesia. Jika saat ini Indonesia adalah pasar terbesar keempat bagi Danone, siapa tahu bisa jadi ketiga atau kedua. Karena kalau tidak dijawab, kami anggap sangat menguntungkan,” kata James.

    Peluncuran Kadin GEO di Paris menegaskan komitmen Indonesia untuk lebih aktif membangun kemitraan global.

    Melalui kantor ini, Kadin akan terus memperluas jejaring dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lintas negara, membawa Indonesia menjadi pemain utama di lanskap ekonomi dunia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Malut terima bantuan dari Kementerian Transmigrasi senilai Rp35 M

    Malut terima bantuan dari Kementerian Transmigrasi senilai Rp35 M

    ANTARA – Kementerian Transmigrasi memberikan bantuan anggaran senilai Rp35 miliar bagi tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk peningkatan terhadap kapasitas di sektor ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.  Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi pada Selasa (15/7). (Harmoko Minggu/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesona Tambun Bungai 2025 panggung bagi UMKM Kalteng

    Pesona Tambun Bungai 2025 panggung bagi UMKM Kalteng

    ANTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar agenda tahunan Pesona Tambun Bungai 2025 di Kota Palangka Raya, Selasa (15/7). Kegiatan ini menjadi ajang promosi dan pemberdayaan sebanyak 30 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota, khususnya di sektor wastra, kriya, dan kuliner, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Redianto Tumon Sp/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (15/7). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR menegaskan pentingnya penguatan peran kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri digital berbasis budaya sehingga memampukan KEK Singhasari menarik investasi berskala besar untuk membuka lapangan kerja padat karya. (Achmad Saif Hajarani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan sebut tidak beri toleransi bagi pengecer pupuk nakal

    Mentan sebut tidak beri toleransi bagi pengecer pupuk nakal

    Kediri (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi bagi pengecer pupuk nakal yang menaikkan harga jual pupuk terutama bersubsidi.

    “Pengecer pupuk untuk tebu di seluruh Indonesia, juga untuk padi dan pangan untuk urusan subsidi, kalau coba menaikkan, izinnya kami cabut saat kami temukan,” katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Mentan mengungkapkan hal tersebut saat berdialog dengan petani tebu dalam kegiatan kunjungan kerja yang diikuti ribuan orang petani dari berbagai wilayah Indonesia tersebut.

    Dalam kesempatan itu, dia menerima aduan petani bahwa ada yang mengeluhkan harga jual pupuk yang ternyata di atas harga eceran tertinggi. Padahal, pupuk itu adalah pupuk subsidi yang sudah ada ketentuan HET-nya.

    Dia juga langsung berkoordinasi terkait masalah pupuk tersebut dan langsung dikoordinasikan untuk mencatat nama pengecer serta alamat yang bersangkutan.

    Ia mengatakan, keputusan untuk mencabut itu dilakukan tanpa ada peringatan. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga swasembada pangan.

    “Tidak ada peringatan, langsung kami cabut. Ini demi swasembada pangan. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” kata dia.

    Mentan juga menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan perintah untuk “menyelesaikan” para mafia, karena sering merugikan petani.

    “Ini perintah Presiden tidak bisa ditawar. Beliau berpesan untuk ‘menyelesaikan’ mafia, ‘menyelesaikan’ para koruptor, meningkatkan produksi. Itu pesannya,” kata dia.

    Selain masalah pupuk, Mentan juga menyebut terdapat beberapa masalah lain yang terungkap dalam dialog tersebut. Beberapa di antaranya adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi karena data untuk masuk data di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) juga sulit.

    Selain itu, ada informasi bahwa penerima pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Terdapat penerima yang tidak punya lahan, dan saat jadwal pengambilan pupuk diambil. Ironisnya, pupuk bersubsidi itu justru dijual ke petani lainnya.

    “Ada yang tidak terdaftar, ada yang dijual ke orang lain, kami perbaiki. Kami minta ke direksi menyelesaikan dua pekan paling lambat. Hal ini juga terjadi di petani seluruh Indonesia. Petani padi keluarganya 115 juta orang. Ini kalau petani tebu saya yakin bisa dua pekan selesai. Ini pokok permasalahannya sehingga produksi turun,” kata dia.

    Ia juga menjelaskan beberapa regulasi dari pemerintah untuk mendukung produksi pertanian di Indonesia, di antaranya adalah bunga KUR flat 6 persen per tahun, adanya subsidi bibit dari pemerintah. Untuk yang pertama diserahkan Rp200 miliar, kemudian juga menyiapkan Rp1,5 triliun agar harga pembelian di tingkat petani terjamin ke depan.

    “Kami upayakan ke depan secara permanen. Kemudian regulasi masalah pupuk kami perbaiki,” kata Mentan.

    Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dia menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Dan untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permintaan SUN menembus Rp109 triliun, pemerintah serap Rp32 triliun

    Permintaan SUN menembus Rp109 triliun, pemerintah serap Rp32 triliun

    Pemerintah menyerap dana senilai Rp32 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) yang mencatatkan penawaran masuk mencapai Rp109 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp32 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) yang mencatatkan penawaran masuk mencapai Rp109 triliun.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dikutip di Jakarta, Selasa, permintaan tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) dan FR0103 (pembukaan kembali) masing-masing sebesar Rp37,47 triliun dan Rp32,47 triliun.

    Untuk seri FR0104, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp5,95 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,15000 persen. Seri ini jatuh tempo pada 15 Juli 2030.

    Sementara seri FR0103 dimenangkan lebih besar dari seri FR0104, yakni sebesar Rp7,25 triliun, meski penawaran masuknya lebih rendah. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,56997 persen dan jatuh tempo pada 15 Juli 2035.

    Di samping kedua seri itu, pemerintah menyerap dana sebesar Rp4,8 triliun dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp12,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 6,88993 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp4,05 triliun dari penawaran masuk Rp9,96 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,99633 persen dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2045.

    Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan senilai Rp4,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,34 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,02000 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali) diraup dana sebesar Rp3,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,04997 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Sedangkan dari seri SPN, pemerintah hanya menyerap dana dari seri SPN12260702 (pembukaan kembali) sebesar Rp2 triliun. Penawaran masuk yang tercatat untuk seri ini sebesar Rp5,81 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,82000 persen dan jatuh tempo 2 Juli 2026.

    Sementara dari seri SPN03251015 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp1 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkop meningkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih

    Kemenkop meningkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih

    Para pengurus koperasi dibekali beragam keterampilan esensial, mulai dari manajerial, kewirausahaan, transformasi digital, hingga praktik koperasi modern.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menggelar pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih percontohan.

    Dalam Kickoff Pelatihan Capacity Building SDM dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Percontohan, di Bekasi, Selasa, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan pelatihan ini bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para pengurus koperasi, sehingga koperasi benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan.

    Ahmad menuturkan, dalam pelatihan itu, para pengurus koperasi dibekali beragam keterampilan esensial, mulai dari manajerial, kewirausahaan, transformasi digital, hingga praktik koperasi modern.

    “Namun, dibutuhkan kolaborasi multipihak antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan dunia usaha, serta antara koperasi itu sendiri dalam ekosistem usaha yang saling memperkuat dan menguatkan satu sama lain,” kata Ahmad dalam keterangan pers kementerian.

    Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari merinci bahwa pelatihan diikuti oleh 100 pengurus secara luring dari 19 kabupaten dan kota di empat provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

    Sementara itu, 888 pengurus lainnya mengikuti pelatihan secara daring.

    “Jumlah keseluruhan pengurus untuk 147 unit Kopdes Merah Putih percontohan yang telah ditetapkan adalah 1.025 orang,” kata Destry.

    Sebanyak 100 pengurus yang mengikuti pelatihan luring, juga akan menjalani uji kompetensi sertifikasi pada 17 Juli 2025 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Kementerian Ketenagakerjaan.

    Destry menyatakan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengurus koperasi di masa depan.

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Agung Nur Rohmad menambahkan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mendukung reformasi birokrasi, dengan tujuan menghadirkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan anggota.

    “Kami melihat ini sebagai suatu peluang yang sangat potensial dalam upaya peningkatan ekonomi yang secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pengurangan angka pengangguran,” kata Agung.

    Ia menjelaskan pelatihan ini mengadopsi pendekatan vokasi, meliputi materi tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK), pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta manajemen operasional bisnis koperasi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jatim genjot akselerasi peningkatan investasi

    Pemprov Jatim genjot akselerasi peningkatan investasi

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar “High Level Meeting” Forum Investasi. Pertemuan yang digagas bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur itu mengupayakan akselerasi peningkatan investasi demi tercipta lapangan kerja yang lebih luas di wilayah provinsi setempat. (Hanif Nasrullah/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia menyebut sebanyak 65,5 juta UMKM telah menyerap 119 juta tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Keberadaan UMKM ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik saat pembukaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Festival (KUKM Fest) 2025 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel, Selasa.

    Ia menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha dan berkontribusi 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “UMKM ini juga menyerap 119 juta lebih tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional,” katanya.

    Namun demikian, ia menyatakan tantangan utama UMKM ini masih berkisar pada produktivitas yang rendah, keterbatasan akses pembiayaan, digitalisasi yang belum merata, dan lemahnya jejaring pasar.

    Oleh karena itu, Kementerian UMKM telah merumuskan beberapa solusi prioritas diantaranya akses pembiayaan murah dan inklusif melalui program KUR yang di tahun ini ditargetkan 2,34 juta debitur dan menyalurkan pembiayaan Rp300 triliun untuk UMKM.

    Penguatan SDM dan produktivitas melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standarisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar.

    Selain itu untuk peningkatan akses pasar domestik dan ekspor, Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi, asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan aturan baru pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) oleh niaga elektronik (e-commerce) tak berdampak terhadap kenaikan harga barang.

    “Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga,” kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pedagang daring di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

    Terkait aturan baru pun, kata dia, perubahan terletak pada mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak.

    Bila sebelumnya pedagang perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, kini tugas tersebut dialihkan ke platform niaga elektronik.

    “Supaya lebih bisa untuk rekonsiliasi, untuk level of playing field (keadilan berusaha) antara yang di e-commerce dan non e-commerce jadi sama,” jelasnya.

    Dia berharap tidak ada simpang siur terkait potensi kenaikan harga akibat aturan baru.

    Kebijakan itu, menurut Bimo, telah disusun dengan sangat adil sesuai dengan yang selama ini telah terimplementasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

    Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.