Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Istana ungkap penyebab negosiasi IEU-CEPA berlangsung hampir 10 tahun

    Istana ungkap penyebab negosiasi IEU-CEPA berlangsung hampir 10 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan proses negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) berlangsung hampir 10 karena kompleksitas yang melibatkan kepentingan nasional kedua belah pihak.

    “Mungkin bukan persoalan kendala, tetapi memang ketika mendetailkan perjanjian kerja sama, bagaimanapun kan membawa kepentingan nasional masing-masing,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.

    Hasan menyampaikan bahwa perundingan dalam kesepakatan ekonomi komprehensif seperti CEPA, secara umum membutuhkan waktu yang panjang.

    Dalam konteks IEU-CEPA, kata dia, Uni Eropa memiliki kepentingan tersendiri sebagaimana halnya Indonesia.

    Menurut dia, proses perundingan yang alot juga dipengaruhi dinamika konstelasi global dan kebutuhan Indonesia untuk memperluas pasar serta menjalin kerja sama dan investasi baru.

    “Bernegosiasi itu cukup alot, termasuk juga konstelasi global. Kita kan perlu juga mencari pasar baru, kerja sama-kerja sama baru, investasi baru, di samping yang selama ini sudah ada,” kata Hasan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa rampung dibahas setelah kedua pihak bernegosiasi selama kurang lebih 10 tahun.

    Presiden Prabowo mengumumkan hasil perundingan CEPA Indonesia dan Uni Eropa itu saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden von der Leyen di markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Minggu (13/7).

    “Hari ini kami berhasil membuat terobosan, setelah berunding selama 10 tahun, kami merampungkan perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA), yang pada intinya merupakan perjanjian pasar bebas. Kami telah menyepakati banyak, banyak perjanjian, yang pada intinya kami akan saling mengakomodir kepentingan ekonomi satu sama lain, dan kami menemukan kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan satu sama lain,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan dalam perundingan antara Indonesia dan Uni Eropa, dua belah pihak saling bersepakat pada seluruh poin perjanjian.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi III DPR sebut RUU KUHAP masih bisa batal disahkan

    Ketua Komisi III DPR sebut RUU KUHAP masih bisa batal disahkan

    “Bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi (jika) para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

    Menurut dia, pembahasan revisi KUHAP tersebut beserta draf RUU-nya berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Maka bukan tidak mungkin, kata dia, aspirasi dari publik juga bisa membatalkan proses revisi tersebut.

    “Bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi (jika) para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP,” kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang menyambut gembira poin-poin yang telah disepakati. Namun di sisi lain, masih ada juga pihak-pihak yang mengecam DPR karena tidak setuju dengan pembahasan revisi KUHAP.

    Menurut dia, mustahil jika sebuah UU menyerap seluruh aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, kata dia, aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sama antara satu sama lain.

    “Bahkan aspirasi Ketua Komisi III pun tidak sepenuhnya bisa diakomodir,” kata dia.

    Namun yang perlu digarisbawahi, menurut dia, Komisi III DPR memastikan proses pembentukan UU KUHAP secara transparan dan partisipatif sudah dilakukan maksimal. Begitu juga ketentuan-ketentuan penting dan sangat reformis sudah dimasukkan.

    Dia menilai bahwa saat ini sudah sangat urgen untuk segera mengganti KUHAP 1981 dengan KUHAP baru yang jauh lebih berkualitas. Jika KUHAP tidak direvisi, menurut dia, maka korban-korban korban KUHAP lama akan terus berjatuhan karena hukum acara pidana yang belum memungkinkan tercapainya keadilan.

    “Belajar dari kegagalan pembentukan KUHAP 2012, yang baru bisa berjalan lagi 2024, saya perkirakan kita akan menunggu 12 tahun lagi untuk mengganti KUHAP 1981,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini pembahasan RUU KUHAP telah memasuki pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) di Komisi III DPR RI. Saat ini tim tersebut sedang melakukan peralihan redaksi pasal-pasal yang sudah disepakati dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    Secara teknis, menurut dia, poin-poin yang telah disepakati di Komisi III masih bisa berubah di Paripurna, karena pada prinsipnya pemegang hak membentuk UU adalah seluruh Anggota DPR bersama pemerintah .

    Menurut dia, sudah banyak sekali ketentuan bersifat reformis yang telah disepakati dalam Panja. Di antaranya, menyepakati penguatan hak warga negara yang berurusan dengan hukum dan peran advokat sebagai pendampingnya, reformasi institusi penahanan sehingga syarat penahanan menjadi sangat objektif, hingga dimasukkannya ketentuan keadilan restoratif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI

    BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI

    ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerima banyak minat investasi di sektor hilirisasi batu bara, dengan usulan teknologi alternatif dalam pengolahan komoditas tersebut

    “Jadi memang cukup banyak minat yang masuk yang sudah kami coba absorb aspirasinya. Jadi memang ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini,” kata Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ada juga beberapa turunan dari hilirisasi batu bara ini yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terkait minat investasi tersebut, dan diharapkan melalui investasi yang masuk bakal memperkaya peta jalan hilirisasi batu bara.

    Dalam peta jalan hilirisasi batu bara 2023–2040, sasaran hilirisasi komoditas tersebut yakni untuk 100 persen mensubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu menjadi Dimethyl Ether (DME), serta memenuhi kebutuhan kokas/semi kokas dalam negeri.

    Adapun target produk hilirisasi batu bara yaitu DME, methanol dan kokas/semi kokas.

    Selain itu, pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode pertama bulan Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS (Rp1,74 juta) per ton, naik sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton jika dibandingkan dengan HBA periode kedua Juni 2025 sebesar 98,61 dolar AS (Rp1,59 juta) per ton.

    Penetapan HBA ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara.

    Pihaknya mencatat potensi investasi komoditas tersebut mencapai 31,82 miliar dolar AS atau Rp518 triliun (kurs Rp16.294), serapan tenaga kerja 23.160 orang, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,26 miliar dolar AS atau Rp36 triliun, serta peningkatan ekspor 11,3 miliar atau Rp184 triliun.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan untuk dapat menarik investasi di bidang hilirisasi hingga Rp521,4 triliun, dengan 15 komoditas prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina tawarkan 19 proyek senilai Rp150 triliun ke investor

    Pertamina tawarkan 19 proyek senilai Rp150 triliun ke investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menawarkan 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun kepada calon investor dan mitranya dalam Pertamina Investor Day.

    “Akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan subholding Pertamina dan menjajaki kerja sama bisnis dalam 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS,” ucap Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di hadapan para investor dalam Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

    Simon menjelaskan bahwa tema Pertamina Investor Day tahun ini adalah “Navigating Challenges Towards Energy Resilience” (Menavigasi Tantangan Menuju Ketahanan Energi), yang menggambarkan komitmen Pertamina untuk mengatasi berbagai rintangan ketahanan energi.

    Hal tersebut, lanjut dia, guna mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan energi di Indonesia.

    Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Simon mengatakan pemerintah membentuk Danantara.

    Saat ini, Danantara merupakan pemegang 99 persen saham Seri B Pertamina melalui holding operasionalnya.

    Sejalan dengan visi Danantara untuk menjadi sovereign wealth fund tingkat dunia yang berperan dalam pembangunan nasional dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, Simon mengatakan Danantara telah menjadi pemain vital dalam memperkuat sinergisitas antara perusahaan-perusahaan energi milik negara.

    “Dengan demikian, dukungan dari Danantara berperan penting dalam mendukung kami untuk melangkah ke depan, sejalan dengan prioritas pemerintahan baru,” ucap Simon.

    Terdapat dua pilar yang menjadi fokus jangka panjang Pertamina. Pilar pertama adalah memaksimalkan bisnis yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi nasional, termasuk sektor hulu, kilang, dan distribusi bahan bakar.

    Pilar kedua adalah mengembangkan bisnis yang rendah karbon melalui pengembangan biofuel, perluasan energi panas bumi, uji coba teknologi baru, serta peningkatan produk kimia.

    “Pada 2025, kami menyadari kompleksitas tantangan di sektor energi yang terus berkembang, termasuk volatilitas pasar dan risiko operasional. Kami telah memetakan risiko-risiko ini dan menerapkan strategi mitigasi,” ucap Simon.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan kerja sama dengan Turki untuk tingkatkan kekuatan maritim

    Kemenhan kerja sama dengan Turki untuk tingkatkan kekuatan maritim

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama dengan Turki dalam meningkatkan sertifikasi dan standar teknis kapal untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia.

    Kerja sama itu terjadi kala Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto bertemu Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Laksamana TNI (Purn) Marsetio dan perwakilan Türk Loydu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan Türk Loydu merupakan lembaga klasifikasi nasional Turki yang diakui secara internasional dalam sertifikasi kapal dan standar teknis.

    Sedangkan BKI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengklasifikasian dan standar kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

    Frega mengharapkan kerja sama antara BKI dan Türk Loydu dapat meningkatkan standar kualitas dari kapal patroli ataupun kapal tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut

    “Kedua pihak sepakat untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kapal TNI Angkatan Laut melalui kolaborasi antara BKI dan Türk Loydu,” kata Frega.

    Selain itu, kata Frega, kedua belah pihak juga membahas kerja sama dalam menggelar sesi pembelajaran untuk membahas soal regulasi kapal di dunia internasional.

    Dengan adanya kerja sama itu, diharapkan kualitas kapal perang (KRI) yang dimiliki TNI AL meningkat dan layak untuk dioperasikan.

    Tidak hanya itu, Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo ungkap isi kesepakatan soal tarif dengan Trump

    Presiden Prabowo ungkap isi kesepakatan soal tarif dengan Trump

    “Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pembicaraannya melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu keduanya sepakat membawa hubungan dagang Indonesia-AS saling menguntungkan.

    Presiden Prabowo mengunggah foto dirinya berbicara dengan Presiden Trump melalui sambungan telepon beberapa jam setelah Presiden Trump mengumumkan AS menurunkan tarif impor timbal balik Indonesia menjadi 19 persen dari semula 32 persen.

    “Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” kata Presiden Prabowo dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya @prabowo yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    “Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan terpisah, Presiden Trump mengumumkan perundingan mengenai tarif telah rampung setelah dirinya berbicara langsung dengan Presiden Prabowo.

    “Kesepakatan bersejarah ini untuk pertama kalinya membuka seluruh pasar Indonesia untuk Amerika Serikat. Indonesia, sebagaimana isi kesepakatan itu, berkomitmen untuk membeli 15 miliar dolar AS untuk energi dari AS, 4,5 miliar dolar AS produk-produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing, yang sebagian besar seri 777,” kata Presiden Trump pada Rabu dini hari waktu Jakarta.

    Trump kemudian menyebut besaran tarif yang harus dibayar menjadi sebesar 19 persen untuk seluruh barang-barang yang diekspor oleh Indonesia ke AS.

    Walaupun demikian, jika Indonesia mengirim barang yang asalnya dari negara-negara yang besarannya tarifnya lebih besar dari Indonesia ke AS, AS akan menagih sisa tarif negara asal barang ke Indonesia.

    “Terima kasih rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmen untuk membuat defisit dagang menjadi kembali imbang. Kami akan terus mewujudkan (kepentingan) rakyat Amerika Serikat, dan rakyat Indonesia,” kata Trump.

    Dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Rabu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengemukakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia.

    Hasan menjelaskan negara ASEAN lainnya, misalnya Vietnam, juga berhasil negosiasi dengan Pemerintah AS sehingga tarif impor yang dikenakan turun menjadi 20 persen.

    “Itu banyak sekali yang mengapresiasi karena Vietnam berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat. Sekarang, pemerintah kita dari tarif awal, turun ke 19 persen, jadi lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia,” kata Hasan saat jumpa pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas Jakarta, Rabu.

    Menurut Hasan, tarif impor yang dibebankan ke Indonesia turun signifikan berkat negosiasi yang dilakukan langsung antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    Tercapainya kesepakatan itu, Hasan melanjutkan, juga hasil dari tim negosiasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Kalau diibaratkan, ada sebuah rumah, dia bikin pagar awalnya tingginya 32 (persen) kalau buat kita. Setelah bernegosiasi, pagarnya bisa diturunkan jadi 19, tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan kecil, tidak bisa juga dibilang keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita,” kata Hasan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut Prabowo akan hadiri Sidang Umum PBB pada September

    Istana sebut Prabowo akan hadiri Sidang Umum PBB pada September

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di New York, Amerika Serikat pada September tahun ini.

    “Nanti bulan September Sidang Umum PBB ya, di bulan September nanti dan insyaallah Presiden juga akan hadir di sana,” kata Hasan saat memberikan pernyataan pers di Kantor PCO, Jakarta, Rabu.

    Hasan mengatakan kehadiran Kepala Negara dalam forum tersebut melengkapi partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai pertemuan multilateral sepanjang masa pemerintahannya.

    Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.

    Di antaranya adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), KTT BRICS, KTT ASEAN, KTT D-8, serta Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF).

    “Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respek yang tinggi dari dunia internasional,” ucap dia.

    Lebih lanjut Hasan menilai keikutsertaan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo membuahkan hasil yang positif.

    Keterlibatan tersebut, kata dia, tidak hanya meningkatkan posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

    Partisipasi Indonesia di berbagai pertemuan multilateral disebutnya telah membuka peluang kerja sama strategis di bidang investasi dan perdagangan.

    Dia berharap hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Kita berdoa nanti negara kita dengan kepemimpinan Bapak Presiden bisa memainkan peran yang sangat penting di kancah global, bukan hanya sekadar diperhitungkan di kancah global tapi juga membawa manfaat yang sangat besar terhadap bangsa kita,” pungkas Hasan.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital bertujuan membangun layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar soal aplikasi.

    “Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah digital dan informasi geospasial merupakan poros yang menyatukan arah pembangunan agar terjadi percepatan, ketepatan sasaran, serta efisien.

    Sebagai salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025, transformasi tata kelola menekankan komponen upaya transformasi digital pemerintah.

    Menurut dia, transformasi digital pemerintah bukan sekedar aplikasi atau layanan online saja, tetapi juga pekerjaan besar yang mencakup integrasi sistem, tata kelola, infrastruktur, hingga budaya organisasi.

    Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan use case atau layanan strategis yang perlu didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi.

    Lebih lanjut, dia turut menekankan transformasi digital pemerintah bukan tujuan akhir, tetapi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Dua sasaran program utama ini yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan tata kelola hingga relevansi kompetisi aparatur sipil negara (ASN), harus dibarengi dengan perbaikan bagaimana informasi geospasial dapat mendukung pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga bantuan sosial (bansos)

    “Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu-ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta,” ungkap Rini.

    Menteri PAN-RB menegaskan transformasi digital pemerintah membutuhkan fondasi kuat, yakni peta yang menyatu, data saling terhubung, dan keputusan tepat sasaran.

    Transformasi digital tak lagi hanya soal efisiensi prosedur atau digitalisasi layanan organisasi, tetapi tata kelola digital, terbuka, dan presisi, yang menurut birokrasi akan menciptakan nilai nyata untuk menghadirkan keadilan.

    Pendekatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE/e-Government) dinilai penting untuk menjadi fondasi, tapi perlu melangkah lebih jauh ke model pemerintahan digital yang lebih fokus terhadap dampak, kolaborasi lintas sektor, dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

    “Di sinilah pentingnya peran informasi geospasial karena memberikan dimensi, tempat, lokasi, dan dimana kita akan memberikan kebijakan, supaya kebijakan itu menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekedar mesin administrasi tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan,” ucap Menteri PANRB.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR bentuk panja pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota

    Komisi II DPR bentuk panja pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    “Kami setuju akan kami bentuk panja, nanti akan menyusul orang-orangnya, nanti akan kami surati semua, panja legislasi, Panja RUU tentang 10 Kabupaten/Kota,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin seraya mengetuk palu tanda persetujuan dalam Rapat Kerja 10 RUU Kabupaten Kota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat kerja.

    Pembentukan panja pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota itu disepakati setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mewakili pemerintah menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut, serta perwakilan DPR RI dan Komite I DPD RI menyampaikan pula pandangan terhadap RUU tersebut.

    “Mulai dini hari nanti Komisi II DPR RI melalui panja akan mengunjungi tiga provinsi, yakni Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, untuk menginformasikan tentang pembahasan RUU ini, sekaligus menerima masukan dari kabupaten/kota yang tergabung dalam tiga provinsi tersebut,” kata Zulfikar.

    Saat memberikan penjelasan di awal mewakili DPR RI melalui Komisi II DPR, anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menjelaskan bahwa urgensi pembentukan 10 RUU Kabupaten/Kota itu ialah penyesuaian dasar hukum pembentukan provinsi, kabupaten/kota, sebab masih didasari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

    “Situasi ini menimbulkan anomali dalam sistem hukum kata negara kita kali ini. Lebih jauh, Komisi II DPR RI memandang bahwa setiap daerah memiliki karakteristik khas yang tidak bisa diseragamkan. Perbedaan ini bukan halangan, melainkan kekuatan dalam sistem otonomi daerah,” kata Giri.

    Untuk itu, lanjut Giri, kekuatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak cukup hanya diakui secara administratif, tetapi harus dituangkan dalam bentuk undang-Undang tersendiri agar seluruh aspek kekuasaan, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah bisa diakomodasi dengan tepat.

    “Kehadiran 10 RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan hukum dan pelembagaan pemerintah daerah yang selama ini belum mendapatkan landasan kuat,” ujarnya.

    Ke-10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR itu terdiri atas wilayah di Provinsi Gorontalo, yaitu RUU tentang Kota Gorontalo dan RUU tentang Kabupaten Gorontalo.

    Lalu, wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe, RUU tentang Kabupaten Minahasa, dan RUU tentang Kota Manado.

    Berikutnya, wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu RUU tentang Kabupaten Buton, RUU tentang Kabupaten Kolaka, RUU tentang Kabupaten Konawe, dan RUU tentang Kabupaten Muna.

    Sebelumnya, pada Kamis (20/3), Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI menjadi usul DPR RI.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perdagangan global tumbuh Q1 2025, tapi, diproyeksi bakal melambat

    Perdagangan global tumbuh Q1 2025, tapi, diproyeksi bakal melambat

    Jenewa (ANTARA) – Volume perdagangan barang global membukukan pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama (Q1) 2025, tapi, laju pertumbuhannya diperkirakan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang tahun ini, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Selasa (15/7).

    Menurut data terbaru yang dirilis oleh WTO, volume perdagangan barang dunia naik 3,6 persen secara kuartalan (quarter on quarter) dan naik 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Q1, sebagian besar didorong oleh lonjakan impor di Amerika Utara sebagai antisipasi tarif yang lebih tinggi di Amerika Serikat.

    Namun, para ekonom WTO memperkirakan momentum pertumbuhan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang mengingat stok barang yang terisi penuh dan kenaikan tarif mulai membebani permintaan impor.

    Dalam laporan Proyeksi dan Statistik Perdagangan Global (Global Trade Outlook and Statistics) yang dirilis pada April, WTO memperkirakan penurunan 0,2 persen dalam volume perdagangan barang global untuk tahun 2025, memperingatkan risiko penurunan serius yang berasal dari pemberlakuan kembali “tarif resiprokal” AS dan limpahan (spillover) dari ketidakpastian kebijakan perdagangan.

    Bagian luar gedung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, difoto pada 5 April 2023. (ANTARA?Xinhua/Lian Yi)

    Data pada Selasa menunjukkan perbedaan regional yang mencolok dalam kinerja perdagangan pada Q1, terutama dalam hal impor. Amerika Utara mencatat pertumbuhan impor secara kuartalan terkuat di antara kawasan mana pun dengan 13,4 persen, diikuti oleh Afrika dengan 5,1 persen, kata WTO.

    Dalam hal ekspor, Timur Tengah memimpin dengan pertumbuhan 6,3 persen secara kuartalan, diikuti oleh Asia dengan 5,6 persen.

    Dalam hal kategori produk, perdagangan peralatan kantor dan telekomunikasi mencatatkan pertumbuhan (yoy) tertinggi sebesar 16 persen, diikuti oleh bahan kimia sebesar 12 persen, dan pakaian sebesar 7 persen. Sebaliknya, perdagangan produk otomotif, bahan bakar dan produk pertambangan, serta besi dan baja mengalami penurunan.

    Mobil-mobil untuk dijual berada di sebuah pelabuhan di Yokohama, Jepang, pada 3 Juli 2025. (ANTARA/Xinhua/Jia Haocheng)

    WTO juga mencatat tanda-tanda perlambatan aktivitas impor pada Q2. Sementara impor AS melonjak 25 persen (yoy) pada Q1, pertumbuhan melambat signifikan menjadi hanya 1 persen dalam dua bulan pertama Q2.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Natisha Andarningtyas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.