Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menteri PU: Rehabilitasi irigasi Pengga perkuat distribusi air petani

    Menteri PU: Rehabilitasi irigasi Pengga perkuat distribusi air petani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rehabilitasi irigasi Pengga memperkuat distribusi air bagi petani di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Rehabilitasi jaringan irigasi ini merupakan bagian dari transformasi sistem irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Kita tidak sekadar memperbaiki, tetapi juga memperkuat sistem distribusi air agar lebih efisien dan merata,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

    Dia menekankan pentingnya optimalisasi saluran irigasi secara berkelanjutan untuk memperkuat distribusi air yang lebih efisien dan merata. Rehabilitasi jaringan irigasi Pengga penting dilakukan untuk intensifikasi pertanian.

    Daerah Irigasi (DI) Pengga memiliki luas layanan baku mencapai 3.589 hektare dengan luas fungsional 3.050 hektare, yang sangat strategis dalam mendukung program prioritas nasional swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Rehabilitasi ini juga merupakan upaya peremajaan jaringan irigasi yang telah beroperasi sejak tahun 1995.

    Dody menyatakan kesiapan dirinya untuk membantu petani melalui rehabilitasi jaringan irigasi Pengga, termasuk memfasilitasi usulan petani seperti perbaikan talud, embung, jalan irigasi, dan gorong-gorong untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) serta produksi pertanian hingga tiga kali panen per tahun dengan pola tanam padi-padi-palawija.

    “Tugas kita adalah membuat petani semakin sejahtera, sebagaimana visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan petani,” ujarnya.

    Jaringan irigasi Pengga mengalirkan debit air sebesar 4,38 m³/detik dan dikelola oleh 30 kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mencakup 3.332 petani. Indeks pertanaman awal sebesar 300 persen dengan pola tanam padi sepanjang tahun.

    Rehabilitasi DI Pengga dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara 1 Mataram selama 260 hari kalender, dimulai 16 April dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP sederhanakan aturan denda di sektor perikanan

    KKP sederhanakan aturan denda di sektor perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, menyederhanakan sejumlah persyaratan pengenaan sanksi denda terhadap pelanggaran di sektor usaha perikanan.

    Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Teuku Elvitrasyah mengatakan perhitungan pada PP yang lama jauh lebih rumit. Kini denda administratif tersebut akan dikenakan apabila tidak memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

    “Bukan berarti tidak ada pengenaan administrasi, karena ada SP (Surat Peringatan), ada pembekuan juga, tapi untuk denda itu nanti penghitungannya mulai dari 10 GT ke atas, dikalikan berapa pelanggarannya, nanti dari 10 GT ke atas sampai 30 GT, lalu dari 30 GT ke atas sampai 60 GT seperti itu, jadi tidak lagi rumit seperti dulu,” ujar Teuku dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa pengenaan denda pada peraturan Pemerintah (PP) lama meliputi beberapa unsur, yakni ukuran kapal, jumlah hari pelanggaran, efektivitas alat tangkap hingga harga patokan ikan.

    “Jadi kalau dilihat di dalam PP yang lama, pengenaan denda administrasi untuk perikanan, yaitu kapal-kapal penangkap ikan itu penghitungannya lebih rumit,” kata Teuku.

    Selain itu, terdapat juga perubahan pengenaan denda bagi usaha di pulau-pulau kecil, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.

    Dulunya, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk izin dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Lebih lanjut, denda bagi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki izin dari KKP.

    “Jadi sebenarnya fungsi kami di sini tidak semata-mata melakukan usaha sebanyak-banyaknya tanpa melihat ada perlindungan terhadap ekonomi. Makanya itu dilakukan konfirmasi untuk PKKPRL,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Eco RunFest ajak pubik terapkan gaya hidup berkelanjutan

    Pertamina Eco RunFest ajak pubik terapkan gaya hidup berkelanjutan

    Pertamina mengajak kontribusi masyarakat untuk bersama-sama wujudkan energi hijau, energi bersih melalui Pertamina Eco RunFest 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui Pertamina Eco RunFest 2025 dalam rangka mendukung net zero emission.

    Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan selama 12 tahun perjalanan, Pertamina konsisten menjadikan acara Pertamina Eco RunFest ini sebagai ruang kebersamaan yang menyenangkan, bermakna dan berdampak bagi lingkungan.

    “Pertamina mengajak kontribusi masyarakat untuk bersama-sama wujudkan energi hijau, energi bersih melalui Pertamina Eco RunFest 2025, menerapkan gaya hidup berkelanjutan dukung net zero emission,” ujar Arya di Jakarta, Rabu.

    Di antaranya dengan mengajak kontribusi masyarakat untuk menjaga lingkungan dari limbah, membantu mengurangi emisi karbon selama berlangsungnya Pertamina Eco RunFest 2025.

    PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Eco RunFest 2025 pada 23 November 2025 di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta.

    Pertamina Eco RunFest merupakan ajang lari yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pertamina, tahun 2025 ini merupakan yang ke-12 penyelenggaraan.

    Mengusung tema Energizing The Unity, Pertamina ingin menegaskan pentingnya kolaborasi, semangat gotong royong dan persatuan demi mewujudkan energi bersih.

    Pertamina juga merilis jersey menggunakan bahan berkelanjutan, sebagai wujud dukungan lain untuk mendukung energi bersih pada kegiatan Pertamina Eco RunFest 2025.

    “Kami bekerja sama dengan brand lokal dan menggunakan bahan 100 persen recycle polyester sebagai komitmen Pertamina mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan, selain itu kami menyiapkan BIB Number atau nomor peserta dengan desain dan rancangan khusus dan eksklusif hanya di Pertamina Eco RunFest,” kata Arya.

    Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina Eco RunFest 2025 memiliki tiga konsep utama, yaitu Eco Run, Energizing Music Festival dan Eco Market.

    Eco Run menghadirkan beberapa kategori Half Marathon, 10K, 5K Fun Run, 1,5K Family Run. Lintasan akan dirancang inklusif, dengan titik hidrasi yang ramah lingkungan, terdapat 5 kali acara road to Eco Run pada Car Free Day bersama komunitas-komunitas lari.

    Pertamina Eco RunFest menampilkan belasan artis seperti NDX AKA, GAC, Kunto Aji, dan belasan artis lainnya yang diumumkan segera. Eco Market akan menghadirkan 52 UMKM Food & Beverages, Fashion dan Craft.

    “Kami menargetkan peserta Pertamina Eco RunFest 2025 sebanyak 14.000 peserta Eco Run dan 10.500 pengunjung Energizing Music Festival,” kata Fadjar.

    Dia memerinci lebih lanjut harga tiket Pertamina Eco RunFest 2025 Untuk Eco Run 1,5K Family Run (1 anak & 1 pendamping) di harga Rp350.000, 5K Fun Run di harga Rp300.000, 10K diharga Rp450.000, Half Marathon diharga Rp600.000.

    Untuk Energizing Music Festival harga dimulai dari Rp225.000. Masyarakat dapat membeli tiket Pertamina Eco RunFest 2025 mulai 21 Juli 2025 melalui aplikasi MyPertamina.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup menguat setelah BI pangkas suku bunga di 5,25 persen

    IHSG ditutup menguat setelah BI pangkas suku bunga di 5,25 persen

    keputusan BI menurunkan suku bunga menjadi sentimen utama yang mendorong penguatan IHSG hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu, seiring keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25 persen.

    IHSG ditutup pada level 7.192,02 atau naik 51,55 poin (+0,72 persen), sementara indeks LQ45 justru terkoreksi 0,14 poin (-0,02 persen) ke posisi 779,30.

    Dalam kajiannya di Jakarta, Rabu, Tim Riset Phintraco Sekuritas menyebutkan, keputusan BI menurunkan suku bunga menjadi sentimen utama yang mendorong penguatan IHSG hari ini.

    Pemangkasan BI Rate ke level 5,25 persen menjadi katalis yang memperkuat optimisme investor, seiring tren pelonggaran moneter secara global.

    Selain itu, penguatan juga didukung oleh kabar kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang mencakup penurunan tarif timbal balik (resiprokal) dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

    “Kedua sentimen tersebut menjadi faktor yang mendorong penguatan indeks pada Rabu (16/7),” ujar Tim Riset Phintraco Sekuritas.

    Secara teknikal, Phintraco mencatat indikator MACD masih menunjukkan positive slope, menandakan momentum bullish masih terjaga.

    Apabila IHSG mampu bertahan di atas level support 7.130, maka potensi pengujian resistance di kisaran 7.200-7.250 masih terbuka.

    Namun, investor diimbau mewaspadai aksi ambil untung jika IHSG gagal menembus level psikologis 7.200, mengingat indikator Stochastic RSI telah memasuki area jenuh beli (overbought).

    Adapun dari sisi saham, penguatan IHSG turut ditopang oleh kenaikan harga saham beberapa emiten.

    Saham Argo Pantes (ARGO) tercatat sebagai top gainer dengan kenaikan 25,00 persen ke level 1.125.Disusul saham Indointernet (EDGE) yang naik 24,94 persen ke 4.810, serta Merry Riana Edukasi (MERI) yang menguat 24,86 persen ke 452.

    Di sisi lain, tekanan terhadap indeks datang dari penurunan saham Mandala Multifinance (MFIN) yang melemah 14,88 persen ke posisi 1.030. Kemudian, saham Indal Aluminium Industry (INAI) turun 8,09 persen ke 159, dan Surya Semesta Internusa (SSIA) turun 8,03 persen ke level 2.520.

    Data perdagangan menunjukkan sebanyak 365 saham menguat, 268 saham melemah, dan 335 saham stagnan. Total nilai transaksi hari ini mencapai Rp16,51 triliun dengan volume mencapai 28,94 miliar saham.

    Di kawasan Asia, pergerakan bursa saham tercatat variatif. Indeks Straits Times Singapura naik 0,3 persen ke level 4,132.25 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,29 persen ke 24.517,75.

    Sementara itu, indeks Nikkei 225 Jepang melemah tipis 0,04 persen ke level 39.663,39 dan Shanghai Composite turun 0,03 persen ke posisi 3.503,78.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman pantau Sekolah Rakyat pastikan pendidikan kelompok rentan

    Ombudsman pantau Sekolah Rakyat pastikan pendidikan kelompok rentan

    kehadiran Ombudsman sangat penting karena bisa mendeteksi detail setiap layanan yang berjalan. Masukan-masukan ini akan kami integrasikan ke dalam indikator capaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro memantau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu, untuk memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan publik sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

    “Program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih berdaya dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik,” ujar Johanes.

    Selain memastikan mutu pelaksanaan, Ombudsman juga mengidentifikasi potensi malaadministrasi yang dapat muncul dalam penyelenggaraan program sosial itu.

    Dia menegaskan bahwa setiap program sosial harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan bebas dari malaadministrasi.

    Johanes pun mengapresiasi upaya Pusdiklatbangprof dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang belum terwadahi dalam sistem pendidikan formal.

    Ia berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi kesenjangan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan, sehingga para peserta didik dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi bagi bangsa.

    “Semoga Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban bagi kesenjangan pendidikan dan membantu memutus rantai kemiskinan. Harapan saya, anak-anak yang belajar di sini kelak bisa sukses dan berbakti untuk bangsa,” ucap dia.

    Dalam kunjungannya, Johanes berdialog dengan Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Hasim beserta jajarannya. Dia meninjau kualitas materi, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Hasim pun menyambut baik kehadiran Ombudsman dalam proses pemantauan. Ia menilai keterlibatan Ombudsman bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, melainkan juga sebagai kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

    Menurutnya, masukan dari Ombudsman akan menjadi acuan dalam penyusunan indikator capaian program ke depannya.

    Bagi dirinya, kehadiran Ombudsman sangat penting karena bisa mendeteksi detail setiap layanan yang berjalan.

    “Masukan-masukan ini akan kami integrasikan ke dalam indikator capaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan,” ujar Hasim dalam kesempatan yang sama.

    Melanjutkan penjelasannya, dia mengungkapkan bahwa saat ini Sekolah Rakyat baru diikuti sekitar 100 siswa, namun pihaknya menargetkan peningkatan signifikan pada tahun depan, dengan jumlah peserta mencapai 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kualitas program dan kerja sama lintas lembaga.

    “Kami yakin dengan dukungan berbagai pihak, target ini dapat tercapai,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo mengusulkan adanya Hari Berperilaku Pancasila yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Kekhususan yang perlu menurut saya adalah, saya tidak tahu bagaimana memformulasikan, kira-kira perlu Hari Berperilaku Pancasila. Maksudnya hari bukan peringatan ya. Bukan. Ada satu hari, ada praktek ber-Pancasila,” kata Dossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Dia pun menyerahkan kepada BPIP untuk memformulasikan praktik Hari Berperilaku Pancasila guna diterapkan oleh masyarakat.

    Dossy menyampaikan usulan tersebut ketika memaparkan sifat epistemik yang harus digelorakan oleh BPIP dalam memformulasikan model pembinaan Pancasila kepada masyarakat.

    “Yang terserap di satuan pendidikan, di organisasi pemasyarakatan, atau bahkan sebelum pemerintah mengambil kebijakan, itu ada sifat epistemik yang dihadirkan, digelorakan oleh BPIB. Apa itu? Pengetahuan dalam tindakan,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Jadi sebelum bertindak, sudah memperoleh pengetahuan yang utuh ketika akan memutuskan mengambil tindakan.”

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Sebelumnya, Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sehingga menghasilkan penurunan tarif impor AS terhadap Indonesia dari menjadi 19 persen.

    Dia menilai keberhasilan penurunan tarif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki daya tawar yang kuat di level global.

    “Dalam konteks geopolitik dan perdagangan internasional, penurunan tarif ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tapi juga kemenangan ekonomi bagi Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Dia menekankan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo tersebut, menciptakan fondasi baru menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    “Kesepakatan ini adalah bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak sekedar mengikuti arus, tetapi berani menavigasi arah baru demi kepentingan nasional,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai lawatan ke enam negara

    Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai lawatan ke enam negara

    “Alhamdulillah, saya tiba kembali di Tanah Air, setelah lumayan lama, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama, tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore, usai menyelesaikan lawatan ke enam negara sejak 1 Juli 2025.

    “Alhamdulillah, saya tiba kembali di Tanah Air, setelah lumayan lama, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama, tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus,” kata Presiden Prabowo memberi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan, pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 14.55 WIB, usai melakukan kunjungan ke enam negara, yakni Arab Saudi, Brazil, Inggris, Belgia, Prancis dan Belarusia.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo, bersama pejabat lain yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari cokelat dan peci hitam langsung menyalami para pejabat yang menyambutnya usai menuruni tangga pesawat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Jakarta.

    Adapun Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri mulai dari Arab Saudi, Brazil, Inggris, Belgia, Prancis dan Belarus selama 15 hari.

    Di Arab Saudi, Prabowo membahas penyelenggaraan haji, dilanjutkan dengan lawatan ke Brazil untuk menghadiri KTT BRICS dan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Usai di Brazil, Presiden melakukan pertemuan informal dengan para pejabat guna membahas situasi di Gaza dan di Ukraina.

    Lawatan Presiden berlanjut ke Brussels, Belgia melakukan pertemuan ekonomi dan bertemu dengan Raja Belgia Philippe.

    Kemudian, lawatan kenegaraan Presiden dilanjutkan ke Paris, Prancis, sebagai tamu kehormatan dalam parade Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day 2025 di mana kontingen Indonesia berpartisipasi dalam parade tersebut.

    Tak lupa, Presiden juga memenuhi undangan jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dalam perjalanan dari Prancis menuju Jakarta, Presiden juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Hari Kebudayaan 17 Oktober masukan budayawan, bukan cocoklogi

    Istana: Hari Kebudayaan 17 Oktober masukan budayawan, bukan cocoklogi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan berdasarkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pelaku tradisi, bukan karena “cocoklogi”.

    Hasan, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa masukan tersebut menekankan pentingnya sebuah momentum untuk mengapresiasi peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa.

    “Hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita,” ucap dia.

    Hasan mengatakan keputusan tersebut juga tidak lepas dari kajian historis yang menempatkan tanggal 17 Oktober sebagai momen penting dalam pengakuan keberagaman budaya Indonesia.

    Dia menjelaskan bahwa tanggal tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang menetapkan lambang negara Garuda Pancasila sekaligus mengukuhkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian tidak terpisahkan dari lambang tersebut.

    Pemerintah menilai momen tersebut sebagai puncak pengakuan terhadap kemajemukan budaya Indonesia.

    “Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan,” kata dia.

    Dalam proses penetapan Hari Kebudayaan, terdapat beberapa tanggal lain yang sempat diusulkan seperti 2 Mei dan 20 Mei, namun dipilihlah 17 Oktober karena belum beririsan dengan peringatan nasional lainnya dan memiliki dasar historis yang kuat.

    Hasan menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut tidak berdasarkan “cocoklogi”, melainkan hasil pertimbangan hukum, sejarah, dan masukan masyarakat kebudayaan.

    “Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari ‘cocoklogi’ dan ‘otak-atik ghatuk’,” pungkas Hasan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menjadi dorongan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berupa kodifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, agar segera disusun.

    “Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi,” kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Jadi, katanya, DPR RI sendiri sedianya memang telah menggagas perubahan Undang-Undang Pemilu, perubahan Undang-Undang Pilkada, dan perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang disebut akan menjadi paket RUU Politik (kodifikasi), maka adanya putusan MK Nomor 135 itu menjadi momentum untuk segera menyusun UU Pemilu yang memang sudah diinisiasi untuk berubah.

    Dia lantas melanjutkan, “Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan.”

    Dia pun mengaku tidak tahu menahu soal adanya pertemuan kembali fraksi-fraksi partai politik di parlemen dalam menyikapi putusan MK tersebut.

    Adapun, lanjut dia, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri dan komisi terkait serta perwakilan masyarakat sipil melangsungkan rapat terakhir kali guna menyikapi putusan MK tersebut pada Senin (30/6).

    “Pertemuan pimpinan Komisi II, Komisi III, Baleg (Badan Legislasi), Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, sudah (itu) terakhir,” tutur dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa penyusunan RUU Pemilu yang menyangkut banyak elemen politik ke depannya diwacanakan akan berupa kodifikasi.

    “Apalagi di dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu ke depan, yang kami ingin Undang-Undang Pemilu itu nanti adalah kodifikasi karena menyangkut dari berbagai elemen politik kita yang harus satu sistem, satu hal yang holistik, enggak terpotong-potong,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.