Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan adanya bab khusus yang membahas eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang masih dalam pembahasan di DPR RI.

    “Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,” ungkap Wamenkop, pada acara diskusi publik dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78, di Jakarta, Rabu.

    Alasannya, lanjut dia, Kopdes Merah Putih di masa depan akan mengintegrasikan dan melibatkan banyak unsur, melampaui 18 kementerian dan lembaga yang sudah terlibat sejak awal.

    “Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya,” jelas Ferry dalam keterangan pers kementerian.

    Ia mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam usulan teknokratis dan berkaitan erat dengan rencana memasukkan Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).

    Kopdes/Kel Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha yang sudah berjalan, meliputi gerai sembako, elpiji, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Dia meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Terkait pembiayaan, Wamenkop menyebut bahwa modal yang diberikan kepada koperasi akan bergantung pada proposal bisnis yang diajukan ke lembaga keuangan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

    Untuk menyukseskan program ini, Ferry menekankan kebutuhan akan basis data desa dan kelurahan yang riil dan presisi, seperti data jumlah penduduk pengguna gas elpiji atau data petani dan luas lahan.

    Senada dengan Ferry, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf berharap Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.

    “Kopdes/Kel Merah Putih harus bisa menyelamatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Almuzzammil.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah stigma negatif terhadap koperasi, khususnya di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI catat kinerja keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik

    BI catat kinerja keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2025 tetap baik didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

    “Dari sisi transaksi, pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan internet pada triwulan II 2025 tumbuh 30,51 persen year on year (yoy) sehingga mencapai 11,67 miliar transaksi didukung oleh peningkatan seluruh komponen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    BI juga mencatat volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 32,16 persen (yoy) dan 6,95 persen (yoy), termasuk volume transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard.(QRIS) yang tetap tumbuh tinggi sebesar 148,50 persen (yoy), didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-Fast tumbuh 42,87 persen (yoy) sehingga mencapai 1,12 miliar transaksi, dengan nilai mencapai Rp2.788,31 triliun di sepanjang triwulan II 2025.

    Adapun volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) tercatat sebanyak 2,32 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp47.481,04 triliun di sepanjang triwulan II 2025.

    Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,00 persen (yoy) menjadi Rp1.153,04 triliun pada triwulan II 2025.

    Terkait dengan perkembangan QRIS, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa transaksi QRIS lintas negara (cross-border) terus menunjukkan perkembangan positif.

    Filianingsih mencatat, terjadi peningkatan dari sisi inbound atau wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia, khususnya pendatang dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, transaksi outbound oleh Warga Negara Indonesia (WNI) ke tiga negara tersebut mengalami sedikit pelambatan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menegaskan bahwa pelaksanaan hilirisasi pertambangan harus dilakukan secara efisien, berbasis perencanaan matang, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk pengelolaan lingkungan pascatambang yang terukur.

    Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama MIND ID dan entitas anak usahanya seperti PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Inalum.

    “Hilirisasi jangan hanya sekadar jargon . Hilirisasi harus efisien dan menghasilkan diverifikasi produk bernilai tambah. Ini penting agar kita tidak terjebak pada proyek tanpa manfaat konkret,” kata Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut Yulisman, hilirisasi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang tidak hanya bersifat simbolik atau sekedar jargon yang memenuhi target fisik semata. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap proyek hilirisasi mampu mendorong nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi negara dan daerah penghasil.

    Yulisman juga meminta keseriusan penuh dari MIND ID dan seluruh stakeholder industri tambang untuk menjalankan agenda hilirisasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan arahan strategis Menteri ESDM.

    Ia menekankan bahwa agenda hilirisasi nasional saat ini bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan kebijakan prioritas pemerintahan ke depan.

    “Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita,” ujarnya.

    Selain menyoroti aspek efisiensi industri, Yulisman juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan pascatambang. Ia meminta agar MIND ID dan seluruh anak perusahaannya menyusun biaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang wajar, terukur, efisien dan berbasis kajian ilmiah.

    “Biaya recovery lingkungan perlu disiapkan secara wajar dan efisien. Harus dihitung secara masuk akal dan dijalankan dengan sungguh-sungguh agar fungsi ekologis kawasan tambang bisa pulih seperti sedia kala,” tambah legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.

    Yulisman menutup dengan pesan bahwa keberhasilan hilirisasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, agar manfaat ekonomi dari industri tambang tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman: Lapas Sukamiskin jadi model pembinaan WBP bagi lapas lain

    Ombudsman: Lapas Sukamiskin jadi model pembinaan WBP bagi lapas lain

    terdapat berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Sukamiskin, khususnya di bidang budidaya pertanian dan pangan serta program inovatif berupa pembuatan perahu nelayan, dengan capaian hingga 12 unit perahu yang telah selesai dibuat

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman melihat bahwa keberhasilan Lapas Sukamiskin dalam membina warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui berbagai program produktif dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

    Dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (14/7), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan terdapat berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Sukamiskin, khususnya di bidang budidaya pertanian dan pangan serta program inovatif berupa pembuatan perahu nelayan, dengan capaian hingga 12 unit perahu yang telah selesai dibuat.

    “Pembinaan yang dilakukan Lapas Sukamiskin ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi individu, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, ia menuturkan bahwa hal tersebut merupakan praktik baik yang patut mendapat perhatian dan dukungan lintas sektor.

    Adapun dalam pembinaan di bidang budidaya pertanian dan pangan, Yeka menyampaikan bahwa berbagai komoditas yang dibudidayakan meliputi melon, cabai, ikan lele, bebek, ayam petelor, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program MBG yang berada di Lapas Sukamiskin, ia tidak menemukan kendala dalam pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

    Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, dia menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang layak kepada seluruh warga negara, termasuk WBP.

    Oleh karenanya dikatakan bahwa lapas, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, memainkan peran strategis dalam memberikan pembinaan dan bimbingan yang berdampak positif bagi proses reintegrasi sosial para warga binaan.

    “Untuk itu, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, baik melalui pendampingan, pembiayaan, hingga penyelarasan kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tuturnya.

    Yeka mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan tersebut akan menjadi masukan strategis Ombudsman dalam menyusun saran kebijakan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Presiden RI terkait penguatan layanan publik di sektor pemasyarakatan yang mendukung ketahanan pangan nasional.

    Kunjungan Ombudsman ke Lapas Sukamiskin Bandung sebagai bagian dari penguatan fungsi pelayanan publik, khususnya terhadap program pembinaan bagi WBP.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menyatakan kesiapannya untuk berkunjung ke Indonesia setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengundangnya berkunjung saat keduanya bertemu di Belarus (15/7).

    Dalam perjalanan kembali ke Tanah Air setelah kunjungan di Prancis, Presiden Prabowo singgah sejenak di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

    “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden China) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya,” kata Presiden Lukashenko saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo, seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

    Dalam pertemuan yang santai nan bersahabat selama 3 jam tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara.

    “Saya senang menyambut Anda di rumah ini dan siap membahas semua isu yang mungkin menjadi agenda hubungan kita,” tambah Presiden Lukashenko.

    Sementara itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi telah diterima di kediaman Lukashenko, dan mengundangnya untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    “Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia, terima kasih. Kehormatan besar saya diterima di rumah. Saya juga berharap Yang Mulia nanti tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Menanggapi undangan tersebut, Presiden Lukashenko pun menyatakan kesiapannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia setelah kunjungan terakhir pada 2013.

    “Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Lukashenko dengan senyum hangat.

    Setibanya di Tanah Air, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan singkat ke Belarus juga membuahkan pembahasan yang penting terkait kebutuhan strategis masing-masing negara.

    Salah satu kerja samanya adalah potensi peningkatan kerja sama dalam sektor perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk.

    “Belarus butuh banyak komoditas dari kita dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potasium dan sebagainya,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Ekonom minta pemerintah buat strategi counter-balance terkait tarif AS

    Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, Indonesia perlu segera merumuskan strategi counter-balance (penyeimbang) untuk menghadapi dampak kesepakatan tarif terbaru dengan Amerika Serikat (AS).

    Ia menuturkan bahwa strategi tersebut terutama dibutuhkan untuk mengimbangi komitmen Indonesia untuk membeli produk AS, terutama pesawat Boeing yang diperkirakan mencapai 5-7 miliar dolar AS, setara dengan Rp81,4-114 triliun.

    “Jika digabungkan dengan komitmen pembelian lain totalnya bisa hampir 20-22 miliar dolar AS. Ini setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” ucapnya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut Rizal, transaksi besar tersebut dapat meningkatkan defisit transaksi berjalan (CAD) sebesar 1–1,2 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan jika tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor bernilai tambah.

    “Selain itu, tekanan terhadap cadangan devisa juga harus diwaspadai,” ujarnya.

    Ia pun menyarankan agar setiap pembelian barang dari AS disertai mekanisme offset, kewajiban transfer teknologi, atau syarat kandungan komponen lokal.

    Pemerintah juga perlu mengintensifkan peningkatan ekspor produk manufaktur serta memperluas insentif pajak untuk sektor hilirisasi nasional.

    “Kalau tidak ada mekanisme itu, transaksi hanya akan menguras devisa tanpa memperkuat industri domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 17 menit untuk mencapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.

    “Dalam percakapan yang sangat serius, namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Sekretariat Kabinet, Rabu.

    Teddy menuturkan, Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Trump, pada Selasa (15/7) malam saat Kepala Negara masih berada di Eropa.

    Komunikasi tersebut terjalin setelah Indonesia melakukan berbagai upaya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor.

    Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, dengan fokus utama pada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.

    “Presiden Prabowo sendiri secara langsung melakukan negosiasi penurunan tarif dengan Presiden Donald Trump yang adalah seorang negosiator tangguh,” ucap dia.

    Kepala Negara pun terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

    Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia.

    Seskab mengatakan, dengan penurunan yang sangat signifikan ini, tarif dagang yang dikenakan Amerika ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

    “Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata dia.

    Seskab Teddy menambahkan bahwa detail hasil kesepakatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya. Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah ne

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal terhadap institusi Polri dan menekankan pengawasan terbaik adalah pengawasan internal.

    “Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Tito yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kompolnas mendorong penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Menurutnya, jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.

    Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya.

    Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

    Kondisi ini membuat mobilisasi, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi jauh lebih kompleks dibanding negara daratan yang memiliki infrastruktur darat sehingga memudahkan mobilitas untuk melaksanakan tugas kepolisian.

    “Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Kenapa? Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar didunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor 3 didunia setelah India dan Amerika Serikat” ujarnya.

    Mendagri menggarisbawahi bahwa pengawasan bukan sekadar responsif menunggu laporan dan keluhan masyarakat, tetapi harus dilakukan secara proaktif dan sistematis.

    Ia mencontohkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan publik, sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam konteks mewujudkan kepolisian yang profesional dan humanis.

    “Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik” tambahnya.

    Tito juga menilai pentingnya kunjungan lapangan Kompolnas ke satuan kerja (satker) untuk mencocokkan paparan program dengan kenyataan di lapangan, termasuk dalam menilai pelayanan publik Polri kepada masyarakat dalam aspek penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pelindungan masyarakat.

    “Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan tentang strategi kebijakan mereka dalam melakukan tugas di Satker itu atau di Polda itu. Dan apa KPI-nya, key performance index, ukuran keberhasilannya apa yang mau ditarget, misalnya angka kejahatan akan turun, angka [kecelakaan] lalu lintas akan turun. Dialog tersebut akan membuat satker dan polda akan meminimalkan pelanggaran satuannya yang pada gilirannya akan membuat anggotanya juga menghindari pelanggaran atau misuse of power,” ungkapnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin m

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak menjadi polisi Pancasila, tetapi menjadi lembaga yang berperan untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais.

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin menjadi manusia Pancasila,” kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Menurut dia, BPIP berperan untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara rutin dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sejak usia dini guna menciptakan ekosistem Pancasila di tanah air.

    “Enggak bisa dicekoki, dia harus lahir sebagai manusia Pancasila. Bagaimana lahir sebagai manusia Pancasila? Berarti dia lahir dalam kalau di ekonomi punya ekosistem; satu, ekosistem Pancasila. Nah, ini yang harus kita ciptakan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyebut tidak bermimpi agar BPIP menjadi lembaga yang berkedudukan tinggi serta dibebani dengan berbagai peran dan tugas, melainkan berfokus untuk mengupayakan agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terinternalisasi secara organis di tengah masyarakat Indonesia.

    “Saya sebetulnya tidak memimpikan BPIP ini sebagai satu lembaga yang ngomongin macam-macam gitu, enggak, karena menurut saya itu juga tidak akan efektif, dia tidak akan berkonsentrasi,” ujarnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Untuk menginternalisasikan Pancasila saya hanya bermimpi BPIP ini dia punya modul, dia punya strategi bagaimana manusia begitu lahir di bumi Indonesia ini, dia lahir dalam ekosistem Pancasila.”

    Dia pun menolak untuk menumpukan semua beban dan peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila kepada BPIP sebab hal tersebut sedianya merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

    “Saya pikir terlalu berlebihan kalau kita letakkan mimpinya kepada BPIP. BPIP ini kalau menurut saya tidak punya tanggung jawab mempancasilakan kita semua. Mempancasilakan kita semua, tanggung jawab kita semua, baik pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga formal, elit-elit bangsa ini, maupun juga pemimpin-pemimpin yang non-formal,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Yang informal juga bertanggung jawab apakah misalnya itu lembaga-lembaga keagamaan, juga lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kealpaan kita semua kalau itu diletakkan tanggung jawabnya kepada BPIP.”

    RDPU tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar yaitu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.