Author: Antaranews.com

  • Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Jumlah penumpang-kargo China pada Oktober melonjak 20 Persen

    Beijing (ANTARA) – Industri penerbangan sipil China mencatat peningkatan tahunan (year on year/yoy) lebih dari 20 persen dalam lalu lintas penumpang dan kargo internasional pada Oktober.

    Data dari Administrasi Penerbangan Sipil China pada Selasa (25/11) menunjukkan bahwa volume pengiriman kargo udara dan dokumen bulanan negara itu melampaui 900.000 ton untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Pada Oktober, total turnover transportasi industri mencapai 14,6 miliar ton-kilometer atau naik 10,8 persen (yoy).

    Volume angkutan penumpang mencapai 67,84 juta, meningkat 5,8 persen dari periode yang sama tahun lalu, dan volume angkutan barang dan dokumen tumbuh 13,4 persen menjadi sekitar 917.000 ton.

    Dalam 10 bulan pertama tahun ini, total turnover transportasi industri meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 136,63 miliar ton-kilometer. Sekitar 650 juta perjalanan penumpang dilakukan selama periode tersebut atau naik 5,3 persen (yoy), sementara volume angkutan kargo dan dokumen naik 13,9 persen menjadi 8,31 juta ton.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    Jakarta (ANTARA) – Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendukung tradisi huhate, yakni metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing, guna menjaga posisi Indonesia sebagai produsen tuna terbesar dunia.

    “Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar,” kata Program Lead Indonesia Tuna Consortium Thilma Komaling dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga bagi perekonomian pesisir dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

    Menurutnya sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik penangkapan yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya ikan.

    Dijelaskan, huhate merupakan tradisi perikanan Nusantara yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan kualitas tuna yang tinggi sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.

    Keunggulan metode memancing satu per satu (one by one) itu juga memperkuat nilai produk tuna Indonesia, membuka akses lebih luas ke pasar global, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok tuna berkelanjutan.

    Ia menekankan metode itu mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat rantai pasok yang kredibel, faktor penting untuk memenuhi standar internasional yang semakin menuntut praktik perikanan berkelanjutan.

    “Keberlanjutan tuna juga berarti menjaga laut tetap menjadi dapur protein bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.

    Sementara itu Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan sebagian besar operasi pole & line dijalankan oleh unit usaha berskala kecil dan menengah yang mengandalkan tenaga kerja lokal, mulai dari nelayan, pengolah, hingga rantai distribusi.

    Oleh karena itu, setiap praktik penangkapan dengan huhate memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi komunitas pesisir, mulai dari sektor penangkapan, pengolahan, hingga distribusi.

    Selain berdampak pada lapangan kerja, produk tuna yang ditangkap dengan metode itu memiliki harga jual 15-30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan.

    “Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

    Ia menegaskan TC dan AP2HI menilai keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui praktik penangkapan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

    Dengan mempromosikan pole & line yang berbasis sains, ramah lingkungan, dan terbukti selektif, Indonesia dapat terus memperkuat reputasinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tawar produk di pasar domestik dan global.

    Sebelumnya berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Rabu (30/4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Indonesia menjadi negara penghasil tangkapan tuna terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar tuna dunia.

    KKP mencatat sektor perikanan tuna memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Pada 2024, nilai ekspor hasil produksi perikanan secara keseluruhan mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp98,14 triliun.

    Dari jumlah tersebut, komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi penyumbang terbesar dari hasil tangkapan di laut dengan volume mencapai 278 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 1,03 miliar dolar AS atau sekira Rp17,1 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo dorong dialog bipartit dalam penyesuaian upah

    Apindo dorong dialog bipartit dalam penyesuaian upah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan perlu adanya penguatan dialog bipartit antara perusahaan dan pekerja agar penyesuaian upah mencerminkan kondisi riil usaha di tanah air.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam di Jakarta, Selasa, menyampaikan kesejahteraan pekerja tidak dapat bergantung pada upah minimum semata, namun berlandaskan ekosistem pengupahan yang komprehensif yang sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

    “Kenaikan upah yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika dibarengi peningkatan produktivitas. Pekerja yang kompetensinya meningkat akan memiliki mobilitas karir lebih baik dan kemampuan earning yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan,” ucap dia.

    Pihaknya menegaskan fungsi dasar upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja berpendapatan terendah, bukan standar upah universal.

    Dirinya juga mendorong dukungan pemerintah terhadap sarana prasarana pekerja seperti transportasi publik, perumahan terjangkau dekat kawasan industri, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

    “Investasi pemerintah pada infrastruktur pekerja dapat menurunkan biaya hidup secara signifikan tanpa membebani biaya upah perusahaan secara langsung,” kata Bob lagi.

    Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial dan kebijakan perpajakan yang mendukung pekerja berpenghasilan rendah, termasuk peningkatan kualitas layanan BPJS tanpa menambah beban iuran tenaga kerja.

    Apindo menilai penataan kebijakan upah minimum yang lebih proporsional dan berbasis data pasar tenaga kerja penting untuk mengembalikan Kaitz Index ke level sehat di bawah 1, sebagaimana karakteristik negara berkembang yang masih perlu memperluas lapangan kerja formal.

    “Penyesuaian ini diperlukan untuk meningkatkan inklusi pasar kerja, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan memastikan penciptaan lapangan kerja formal tetap berkelanjutan,” kata dia.

    Dari catatan Apindo, produktivitas nasional dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh 1,5-2 persen, sementara tekanan kenaikan upah minimum berada pada kisaran 6,5-10 persen.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan tengah menyusun konsep pengupahan upah minimum provinsi (UMP) pada 2026 yang besarannya tidak satu angka seperti tahun lalu, serta tidak diumumkan pada 21 November 2025 sebagaimana amanat PP 36/2021.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan dalam menyusun konsep ini, pihaknya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

    “Di situ ada amanat terkait dengan, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan, dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa,” ucapnya.

    Menaker juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat disparitas upah minimum antarwilayah, baik antarkota, kabupaten, maupun provinsi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri-Kemenkes gelar audit paralel RS di Papua tolak ibu hamil

    Kemendagri-Kemenkes gelar audit paralel RS di Papua tolak ibu hamil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

    Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin atas kasus seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia dan memerintahkan agar kejadian serupa tidak terulang, baik di Papua maupun di daerah lain.

    “Pesan Pak Presiden jelas, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan,” kata Tito.

    Tito menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

    Tito juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri, untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

    “Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” ujar Tito.

    Kronologi

    Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11). Sebelumnya pada Minggu (16/11) sore ia dibawa keluarga ke RSUD Yowari untuk bersiap melahirkan.

    Dokter menyarankan tindakan operasi dan merujuk pasien ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara. Namun ia belum mendapat penanganan hingga dirujuk kembali ke RSUD Jayapura.

    Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang sehingga ambulans kembali ke RS Bhayangkara. Setibanya di RS Bhayangkara, upaya resusitasi (CPR) dilakukan, namun nyawa pasien dan bayinya tidak tertolong.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta RI contoh Korsel pajang pelaku “bully” saat daftar kuliah

    DPR minta RI contoh Korsel pajang pelaku “bully” saat daftar kuliah

    Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada pelaku bullying

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati meminta kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat pelaku bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026.

    Dia mengatakan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Kementerian Pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan siswa. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan pendidikan yang tinggi.

    “Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada pelaku bullying. Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri,” kata Esti di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di sekolah rendah. Menurut dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan.

    “Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan sekolah wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas,” katanya.

    Dia mengungkapkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat sekolah tidak siap merespons kasus perundungan secara cepat, aman, dan profesional.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong pemerintah agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional.

    “Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    Bangkitkan ekonomi petani, Kaltara ajak anak muda cinta pangan lokal

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong generasi muda untuk mencintai pangan lokal melalui seminar nasional di Tanjung Selor, Selasa (25/11). Kampanye ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani lokal melalui diversifikasi pangan. (Cica Andriyani/Arif Prada/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan langkah TNI menjaga kilang minyak PT Pertamina (Persero) mulai Desember 2025 merupakan bentuk sinergi keamanan nasional.

    “Kami menyambut baik dan ini merupakan bentuk sinergi keamanan nasional, terlebih kilang ini kan industri strategis sektor industri,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Anggia menyampaikan kilang minyak merupakan objek vital nasional dan terkait dengan kedaulatan energi negara.

    Oleh karena itu, TNI yang menjaga kilang minyak Pertamina diharapkan bisa meningkatkan stabilitas pasokan energi.

    “Ini juga diharapkan bisa mencegah gangguan keamanan di industri sektor energi,” kata Anggia.

    Pertamina juga menyambut baik TNI yang ditugaskan untuk menjaga kilang milik Pertamina mulai Desember 2025, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan kilang dan fasilitas Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.

    Oleh karena itu, sinergi bersama pengamanan fasilitas Pertamina merupakan langkah yang positif.

    “(Sinergi ini) penguatan berlapis untuk menjamin keberlangsungan operasi fasilitas vital negara,” kata Baron.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI turun tangan untuk menjaga industri strategis nasional, salah satunya kilang milik Pertamina.

    Sjafrie menjelaskan penjagaan instalasi strategis ini dilakukan guna memastikan ragam aset industri milik pemerintah dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

    Selain itu, Sjafrie menilai TNI berhak menjaga instalasi strategis negara karena memiliki landasan hukum yang sah.

    Sjafrie melanjutkan pengamanan industri strategis itu menjadi salah satu tugas dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini tengah dibangun oleh TNI di seluruh wilayah.

    Sejauh ini, tercatat sudah ada lebih dari 100 BTP yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan BTP bertambah 150 per tahunnya.

    Dengan penjagaan tersebut, Sjafrie yakin ragam industri strategis, seperti Pertamina ini akan bekerja secara maksimal, sehingga memberikan dampak baik untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – PT Shell Indonesia (Shell) resmi mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) guna menutup kekurangan stok di jaringan SPBU swasta.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.

    Kesepakatan pembelian ini menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Pertamina membantu badan usaha swasta yang kehabisan kuota impor BBM.

    Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa negosiasi Shell dan Pertamina telah memasuki tahap akhir.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan Shell sudah mengajukan volume yang ingin dibeli, meski belum dapat mengungkap detailnya.

    “Vivo kan kemarin sudah, sekarang kabar terakhir Shell memasuki tahap akhir,” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

    Kelangkaan stok BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo terjadi sejak pertengahan Agustus hingga Oktober 2025 akibat habisnya kuota impor sejumlah badan usaha.

    Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP, dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP-AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

    Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak.

    Sementara, ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan lestari dan pelaksana utama kebijakan transformasi kehutanan, termasuk perluasan akses masyarakat dan pelaksanaan pasar karbon nasional yang telah dibuka.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pembukaan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam penyediaan kredit karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

    “Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis dalam pembukaan pasar karbon nasional yang kini terhubung dengan mekanisme mandatori dan berstandar tinggi,” kata Laksmi.

    “Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor pusat pasar karbon dunia, khususnya dari sektor kehutanan,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan bahwa keputusan strategis membuka pasar karbon menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tropis pertama yang mampu menyediakan kredit karbon yang dapat ditelusuri sumbernya.

    “Mulai dari konsesi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), perhutanan sosial, hutan adat, hingga pemulihan ekosistem di kawasan konservasi,” kata dia.

    Kondisi tersebut, lanjut Laksmi, diapresiasi komunitas internasional yang tengah menghadapi stagnasi pasokan karbon kredit berkualitas dari sektor hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong penguatan aturan untuk mencegah aksi perundungan di lingkungan pendidikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    Dia pun prihatin atas meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah maupun kampus. Fenomena ini semakin sering muncul, dan dianggap sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan nasional.

    “Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa,” kata Agung di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Komisi X telah menggelar rapat dengan kementerian terkait mengenai penyusunan RUU Sisdiknas. Dia menilai persoalan kekerasan, perundungan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan harus disikapi serius.

    Ia menambahkan bahwa norma hukum perlu mengatur penanganan perundungan yang menimbulkan rasa tidak aman, trauma, luka berat, bahkan kematian.

    Meskipun selama ini sudah ada nota kesepahaman antara kementerian dan aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi kasus tertentu, menurut dia, pendekatan tersebut tidak lagi memadai.

    “Harus ada norma yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan, meski bersifat administratif atau berupa denda. Namun, jika sampai menghilangkan nyawa atau menimbulkan luka serius dan trauma besar, kita harus tegas. Tidak ada permakluman,” katanya.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pola asuh yang baik dari orang tua sejak dini. Ia mengingatkan bahwa toleransi terhadap kesalahan anak secara berlebihan bisa menjadi pemicu perundungan.

    “Pola asuh yang tepat sangat penting agar anak-anak belajar bertanggung jawab dan tidak menimbulkan perilaku kekerasan,” kata dia.

    Dia juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan dosen. Ia mendorong agar RUU Sisdiknas memuat pasal yang memberikan payung hukum bagi tenaga pendidik agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

    “Kalau guru dan dosen tidak merasa terlindungi, bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan bangsa? Lingkungan pendidikan harus dikelola dengan rasa aman bagi semua pihak,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa satuan tugas penanggulangan kekerasan di lingkungan kampus yang telah ada harus lebih efektif, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh bentuk intoleransi, kekerasan, dan bullying dapat ditangani dengan tepat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.