Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR, bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri usai mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

    Tito mengatakan agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah hingga ke tingkat nasional.

    Mendagri mewanti-wanti para kepala daerah agar menghindari praktik-praktik korupsi.

    Tito menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

    Ia memahami bahwa para kepala daerah menghadapi beragam persoalan yang perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait.

    Untuk itu, Mendagri menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait. Dalam forum tersebut, para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.

    “Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisasi oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci (ruang gerak kewenangan daerah),” katanya.

    Mendagri menyatakan siap hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.

    “Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win-lah antara pemerintah kabupaten, provinsi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah dukung swasembada energi lewat optimalisasi sumur tua Blora

    Pemerintah dukung swasembada energi lewat optimalisasi sumur tua Blora

    Pemerintah sangat berkomitmen dalam peningkatan produksi migas nasional melalui peningkatan produksi dari sumur tua maupun sumur rakyat,

    Blora (ANTARA) – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendukung optimalisasi sumur-sumur minyak dan gas yang ada, seperti sumur tua dan sumur rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi nasional.

    “Pemerintah sangat berkomitmen dalam peningkatan produksi migas nasional melalui peningkatan produksi dari sumur tua maupun sumur rakyat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau Lapangan Migas (minyak dan gas) Ledok, salah satu sumur tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu, Blora, Jawa Tengah, Kamis.

    Sumur tua yang dimaksudkan merupakan sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan tidak lagi dikelola kontraktor aktif, menjadi fokus utama dalam peningkatan produksi.

    Sedangkan pemanfaatannya diperkuat lewat penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.

    Regulasi tersebut juga membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk turut mengelola sumur-sumur marginal, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    “Agar lifting minyak meningkat dan masyarakat bisa bekerja tanpa rasa was-was, tidak ada lagi oknum yang menakuti mereka, hasilnya bisa dijual ke Pertamina dengan harga layak. Ini bisa membuka lapangan kerja,” ujar Bahlil.

    Selain itu, kata dia, masyarakat bisa menjalankan aktivitas secara legal dan aman, sehingga lingkungan tetap terjaga.

    Pemanfaatan sumur tua dinilai strategis karena infrastruktur dan cadangan sudah tersedia, sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Pemerintah menargetkan kontribusi signifikan dari sumur tua dan rakyat untuk mengejar target produksi nasional sebesar 1 juta barel per hari.

    Bahlil mengungkapkan bahwa satu sumur rakyat dapat menghasilkan antara tiga hingga lima barel per hari. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel dan porsi bagi hasil 70 persen, maka keuntungan dari satu barel mencapai sekitar 49 dolar AS. Artinya, satu sumur bisa menghasilkan sekitar 150 dolar AS per hari atau lebih dari Rp2 juta.

    Selain memperkuat ketahanan energi, aktivitas ini juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Satu sumur bisa menyerap hingga 10 tenaga kerja. Ini membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Lapangan Cepu sendiri mencakup delapan struktur sumur produksi aktif yang dikelola bersama antara Pertamina EP sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMD. Struktur tersebut meliputi Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,”

    Jakarta (ANTARA) – Influencer sekaligus ustaz muda, Habib Husein Ja’far Al Hadar mengatakan Islam dan Pancasila harus menjadi pegangan hidup umat muslim di Indonesia.

    Pernyataan ini diungkapkan Ja’far merespon banyak pemuka agama kerap membenturkan ideologi Islam dengan Pancasila yang berpotensi menimbulkan konflik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis, dijelaskan bahwa baik Islam dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dalam konteks berbeda.

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,” kata Habib Ja’far dalam siaran pers tersebut.

    Kesamaan prinsip ini, kata Ja’far, terjadi lantaran sejak awal Pancasila dibuat, banyak para ulama dan Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah yang terlibat dalam proses perundingannya.

    Kesamaan prinsip ini lah yang dinilai Ja’far harus digaungkan agar masyarakat tidak tersesat dalam narasi benturan antara Islam dan Pancasila.

    Ja’far melanjutkan, masyarakat juga harus jeli dan kritis dalam mengkonsumsi informasi dari ragam konten dakwah agar tidak tersesat dalam narasi tertentu.

    Dia menjalankan dakwah yang benar bersifat aspirasi, inspirasi, dan rasional. Sebaliknya, dakwah yang keliru cenderung menggunakan narasi provokasi, intimidasi dan emosi.

    “Kalau nilai-nilai dakwah itu disampaikan dengan provokasi, maka itu sudah jelas bertentangan dengan nilai Islam. Tapi kalau disampaikan sebagai edukasi, maka itu sesuai dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Islam dan Pancasila, Ja’far yakin perpecahan tidak akan terjadi dan seluruh umat muslim dapat hidup rukun dengan tetap memegang Pancasila.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,”

    Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyatakan bahwa Indonesia memperoleh peluang peningkatan ekspor hingga 50% melalui kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa.

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80 persen produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan keuntungan dari kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan diraih Indonesia dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    Dampak turunannya, kata Fithra, adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik.

    “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” katanya.

    Ia mengatakan, keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan.

    Dikatakan Fithra, kerja sama sektor energi baru merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

    “Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” katanya.

    “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan,” katanya.

    Kemitraan ini juga diyakini Fithra akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

    “Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

    Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

    “Jadi, dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

    Ia mengatakan, penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu (13/7) usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

    Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah target penyerapan beras dalam negeri kepada Perum Bulog sebanyak satu juta ton untuk tahun 2025 ini.

    Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog diminta untuk menyerap tiga juta ton beras sepanjang 2025. Dengan tambahan tugas ini, maka targetnya menjadi empat juta ton.

    “Karena musimnya ini bagus, mendukung. Sepanjang tahun tidak ada El Nino, hujan terus. Oleh karena itu cadangan beras yang tadi tiga juta ton, perlu kita naikkan menjadi empat juta ton,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Di samping itu, tambahan target serapan beras juga bertujuan untuk menjaga harga gabah agar tidak lagi turun.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan usulan tambahan target itu mulanya disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Amran disebut mengajukan tambahan target penyerapan beras oleh Bulog sebanyak satu ton sampai 1,5 juta ton. Menko Zulhas kemudian menyetujui usulan tersebut dengan kesepakatan tambahan target satu juta ton.

    Dengan tambahan tugas itu, kata Arief, Inpres 6/2025 akan diperbarui.

    Anggaran Bulog pun diproyeksikan akan bertambah, dengan estimasi satu juta ton beras dikali harga beras Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun memastikan gudang-gudang milik Bulog siap menampung pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tambahan. Sebab pihaknya juga aktif menyalurkan beras, seperti untuk bantuan pangan 10 kg beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Pemerintah pun mulai menggelontorkan beras Bulog atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

    “Beras itu bukan barang antik, yang makin lama disimpan makin mahal (harganya). Beras itu harus dinamis, turnover-nya harus dijaga,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivitas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi berjalan normal

    Aktivitas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi berjalan normal

    Banyuwangi (ANTARA) – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, tetap berjalan normal kendati terjadi antrean kendaraan (truk logistik) di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).

    General Manajer PT Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Eko Budyasmoro mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran bongkar muat truk logistik yang keluar masuk pelabuhan.

    “Kami maksimalkan fasilitas yang kami kelola termasuk penggeseran sebagian arus kendaraan debarkasi kapal roro di Pelabuhan Tanjung Wangi melalui akses area Pusri,” kata dia dalam keterangan di Banyuwangi, Kamis.

    Dia menyampaikan untuk mengurai kondisi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Wangi dilakukan penambahan personel jaga guna membuka jalur muat bagi truk yang akan melakukan proses embarkasi dari area luar pelabuhan untuk mempercepat kelancaran arus kendaraan.

    Pengelola Pelabuhan Tanjung Wangi juga memberikan bantuan konsumsi dalam bentuk makanan gratis kepada para pengemudi truk yang perjalanannya terkendala antrean panjang.

    “Selain penyesuaian jalur akses bagi truk di kegiatan kapal roro, kami juga memaksimalkan pemanfaatan gudang di lini 1 pelabuhan untuk kelancaran bongkar muatan pupuk, dan hal ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pengguna jasa terlayani dan kelancaran arus logistik di Pelabuhan Tanjung Wangi tetap terjaga,” kata Eko.

    PT Pelindo Tanjung Wangi terus melakukan koordinasi dengan KSOP, ASDP, kepolisian, Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran arus logistik.

    Antrean kendaraan (truk logistik) di area Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) terjadi sejak Rabu (16/7) pagi karena keterbatasan kapal di dermaga plengsengan (LCM) akibat proses inspeksi kapal LCT dan perbaikan atas dasar rekomendasi dari regulator (Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan).

    Inspeksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan setelah tragedi kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu (2/7).

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivitas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi berjalan normal

    Aktivitas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi berjalan normal

    Banyuwangi (ANTARA) – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, tetap berjalan normal kendati terjadi antrean kendaraan (truk logistik) di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).

    General Manajer PT Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Eko Budyasmoro mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran bongkar muat truk logistik yang keluar masuk pelabuhan.

    “Kami maksimalkan fasilitas yang kami kelola termasuk penggeseran sebagian arus kendaraan debarkasi kapal roro di Pelabuhan Tanjung Wangi melalui akses area Pusri,” kata dia dalam keterangan di Banyuwangi, Kamis.

    Dia menyampaikan untuk mengurai kondisi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Wangi dilakukan penambahan personel jaga guna membuka jalur muat bagi truk yang akan melakukan proses embarkasi dari area luar pelabuhan untuk mempercepat kelancaran arus kendaraan.

    Pengelola Pelabuhan Tanjung Wangi juga memberikan bantuan konsumsi dalam bentuk makanan gratis kepada para pengemudi truk yang perjalanannya terkendala antrean panjang.

    “Selain penyesuaian jalur akses bagi truk di kegiatan kapal roro, kami juga memaksimalkan pemanfaatan gudang di lini 1 pelabuhan untuk kelancaran bongkar muatan pupuk, dan hal ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pengguna jasa terlayani dan kelancaran arus logistik di Pelabuhan Tanjung Wangi tetap terjaga,” kata Eko.

    PT Pelindo Tanjung Wangi terus melakukan koordinasi dengan KSOP, ASDP, kepolisian, Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran arus logistik.

    Antrean kendaraan (truk logistik) di area Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) terjadi sejak Rabu (16/7) pagi karena keterbatasan kapal di dermaga plengsengan (LCM) akibat proses inspeksi kapal LCT dan perbaikan atas dasar rekomendasi dari regulator (Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan).

    Inspeksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan setelah tragedi kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu (2/7).

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Program bantuan pasang baru listrik bantu masyarakat di Blora

    Bahlil: Program bantuan pasang baru listrik bantu masyarakat di Blora

    Blora (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program bantuan pasang baru listrik (BPBL) sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini hanya menyalur listrik dari tetangga atau orang tua.

    “Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara,” ujarnya di sela-sela meninjau langsung rumah warga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, serta jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Retail dan Niaga, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (PLN UID JTY).

    Menteri ESDM mengapresiasi program BPBL yang dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri.

    Sementara itu General Manager PLN UID JTY, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa program BPBL merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian ESDM yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Program ini dilaksanakan secara teknis oleh PT PLN (Persero).

    “Selama tiga tahun pelaksanaan sejak 2022 hingga 2024, program BPBL telah menjangkau 367.212 rumah tangga di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah saja, lebih dari 18.000 warga menerima manfaat BPBL pada tahun 2024, termasuk 306 warga di Kabupaten Blora,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

    “Kami bersyukur bisa mengemban amanah ini. Terima kasih kepada Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Tengah dan DIY, serta para bupati dan wali kota atas sinergi yang terjalin,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan swasembada adalah kunci ketahanan nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global, termasuk untuk menghadapi kebijakan tarif 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.

    “Sebetulnya kami ingin mengantisipasi seluruh gejolak internasional itu melalui kekuatan sendiri, yaitu swasembada. Kalau kita sudah swasembada, beras kita cukup, kita tidak perlu lagi tergantung dengan luar negeri,” kata Bursah di Jakarta, Kamis.

    Bupati Lahat, Sumatera Selatan, ​itu mengatakan dengan tercapainya swasembada pangan dan energi, Indonesia bisa meredam dampak gejolak geopolitik terhadap situasi dalam negeri.

    Oleh karena itu, dia menegaskan APKASI akan memberikan upaya maksimal untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik demi secepatnya mencapai swasembada baik pangan maupun energi.

    Hal tersebut juga sejalan dengan poin ke-3 Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Karena itu, fluktuasi luar negeri, naik turunnya suhu luar negeri itu tidak tergantung, karena kita ada kemampuan diri, termasuk energi, termasuk air. Jadi, kita belum bergantung. Jadi, apa pun yang terjadi, perang di sebelah sana, insyaallah kita kuat, swasembada intinya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Bursah juga menegaskan komitmen segenap anggota APKASI untuk mendukung seluruh program prioritas nasional yang berada di daerah, mengingat 60 persen program nasional berlokasi di daerah.

    “Karena 60 persen kegiatan nasional ada di daerah maka APKASI punya kewajiban mengawal, mendukung, memberikan tempat seluruh kebijakan prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Komitmen APKASI tersebut juga sejalan dengan poin ke-2 Astacita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya, di Jakarta, Kamis.

    Pengurus APKASI yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumat besok, Prabowo dijadwalkan luncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI

    Jumat besok, Prabowo dijadwalkan luncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan secara resmi logo dan tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/7).

    Agenda tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dijumpai di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Kamis malam.

    “Iya, insyaallah besok tanggal 18 Juli hari Jumat Bapak Presiden berkenan untuk me-launching tema dan logo HUT RI Ke-80. Seperti apa temanya dan bagaimana logonya? Besok kita tunggu karena Bapak Presiden akan me-launching langsung,” katanya.

    Acara peluncuran tersebut rencananya dihadiri sejumlah menteri terkait, para desainer yang terlibat dalam pembuatan logo, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan dengan perayaan kemerdekaan tahun ini.

    Setelah diluncurkan secara resmi oleh Presiden, kata Juri, tema dan logo HUT RI ke-80 ini diharapkan dapat digunakan secara serentak oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

    Juri Ardiantoro menambahkan bahwa tujuan peluncuran ini adalah agar masyarakat dapat turut serta memeriahkan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema tersebut dalam berbagai bentuk alat peraga, baik di media luar ruang maupun di tempat-tempat strategis lainnya.

    “Setelah di-launching oleh Bapak Presiden, maka masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu semua akan sama-sama memeriahkan atau memasang logo-logo itu dalam berbagai bentuk alat peraga di media luar ruang dan tempat-tempat strategis,” katanya.

    Juri juga mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.