Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemendag sebut masyarakat berhak minta ganti rugi beras oplosan

    Kemendag sebut masyarakat berhak minta ganti rugi beras oplosan

    hal ini telah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan memastikan masyarakat berhak untuk meminta ganti rugi jika mendapatkan beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan, serta tidak sesuai takaran tertera di kemasan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini telah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Di Pasal 4, hak konsumen, hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar dan mendapat hak untuk mendapatkan pembinaan,” kata Moga.

    “Ini yang di bawahnya hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Moga mengatakan konsumen bisa meminta ganti rugi dengan menyertakan bukti nota atau faktur belanja.

    “Setiap kali kita pembelian, kan, pasti ada faktur atau bon gitu, ya. Itu bukti bahwa dia belanja di situ, barang itu, lalu selanjutnya dia minta tukar ke tempat dia beli,” kata Moga.

    Namun, jika konsumen yang meminta ganti rugi dipersulit, maka masyarakat bisa mengadukan keluhan tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

    “Bisa (laporkan), kan ada LPKSM, ada BPSK. Sebagai konsumen, (kita) harus berdaya,” ujar dia.

    Berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, dan pemantauan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag di 62 kabupaten/kota, ditemukan bahwa 30 dari 98 produk beras memiliki kuantitas yang tidak sesuai ketentuan atau ditolak hingga Maret 2025.

    Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut telah dilakukan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pengemas beras yang berada di bawah pembinaan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) dan melakukan pembinaan secara daring pada 17 April 2025.

    Selanjutnya, pada April 2025 Ditjen PKTN melakukan pembelian beras sebanyak 35 kemasan yang terdiri dari 34 beras kemasan 5 kg dan 1 beras kemasan 2,5 kg yang terdiri dari 10 merek.

    Hasil pemeriksaan mutu terhadap 10 merek beras premium yang diolah datanya, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu beras premium, sedangkan sembilan merek lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu, dan telah diberikan sanksi administrasi berupa Surat Teguran.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi investasi BP Batam capai 50 persen dari target Rp64 triliun

    Realisasi investasi BP Batam capai 50 persen dari target Rp64 triliun

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat realisasi investasi hingga semester I 2025 telah mencapai lebih dari 50 persen atau sekitar Rp32 triliun dari target tahunan sebesar Rp64 triliun.

    “Realisasi investasi kita sekarang sudah di atas 50,1 persen artinya sekitar Rp32 triliun di semester I ini. Negara asalnya masih didominasi oleh China, disusul Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jepang,” kata Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis di Batam, Jumat.

    Menurut dia, performa investasi sepanjang paruh pertama tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup optimal. Dan sektor yang paling banyak menerima investasi mencakup manufaktur listrik dan elektronik, perangkat kesehatan, serta komponen komputer.

    Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan Batam memiliki rata-rata pertumbuhan investasi di angka 12,71 persen di lima tahun terakhir.

    Ia mengatakan pentingnya kecepatan dan efisiensi layanan dalam meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi unggulan.

    “Hal yang paling sering dipersoalkan investor adalah kecepatan pelayanan, kemudahan persyaratan, dan kendali proses yang dianggap terlalu kompleks. Presiden sudah menekankan agar Batam dikembalikan sebagai pusat investasi nasional,” ujar dia.

    Untuk itu, ia mengatakan BP Batam terus menyederhanakan prosedur dan memperbaiki sistem perizinan, termasuk peluncuran berbagai inovasi digital.

    “Bagi kami, yang penting adalah investasi masuk, kesempatan kerja terbuka, dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Jika itu berjalan, maka ekonomi dari hulu ke hilir bisa memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat Batam,” kata Amsakar.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CORE: Pembelian produk pertanian AS untungkan industri, rugikan petani

    CORE: Pembelian produk pertanian AS untungkan industri, rugikan petani

    Gempuran produk impor yang murah ini tentu akan diminati konsumen dan produsen industri pengolahan karena mereka mendapatkan harga yang lebih kompetitif,

    Jakarta (ANTARA) – Komitmen Indonesia untuk mengimpor produk pertanian dari AS senilai 4,5 miliar dolar AS, sebagai bagian dari kesepakatan penurunan tarif, dinilai akan menguntungkan konsumen dan industri pengolahan dalam negeri.

    Namun, di sisi lain, peneliti dari Centre of Reforn on Economics (CORE) Eliza Mardian, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan, perjanjian ini juga berpotensi merugikan petani dan peternak lokal.

    Menurutnya, bagi sektor industri, mereka akan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih murah, sehingga dapat menekan biaya produksi dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk mereka.

    “Gempuran produk impor yang murah ini tentu akan diminati konsumen dan produsen industri pengolahan karena mereka mendapatkan harga yang lebih kompetitif,” ujar Eliza.

    Namun, situasi ini justru berpotensi merugikan petani dan peternak lokal. Dia menjelaskan, mereka sulit bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah.

    Kondisi diperparah oleh fakta bahwa petani dan peternak Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan dengan petani AS yang beroperasi dalam skala besar, didukung teknologi efisien, dan modal yang kuat.

    Dampak langsung dari serbuan impor ini, lanjut dia, adalah penurunan harga di pasar domestik, yang membuat produk lokal kurang diminati. Akibatnya, pendapatan petani dan peternak akan berkurang.

    Ia menambahkan, penurunan pendapatan ini dapat melemahkan daya beli mereka dan bahkan mengurangi minat petani dan peternak untuk terus berproduksi.

    Jika ini terjadi, program swasembada pangan Indonesia yang selama ini digalakkan bisa terancam, dan ketergantungan pada impor akan semakin sulit dihindari.

    Lebih lanjut, Eliza mengingatkan bahwa pendekatan negosiasi Presiden AS Donald Trump kerap mengedepankan kepentingan nasional melalui tarif.

    Apabila komitmen pembelian ini tidak terpenuhi, ada kemungkinan AS akan memberlakukan kembali kenaikan tarif, di saat petani Indonesia sudah menghadapi tekanan akibat lonjakan impor.

    Untuk menghadapi tantangan ini, dia menekankan perlunya peningkatan daya saing pertanian dalam negeri dari sisi pasokan.

    Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk menambah jumlah hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) bagi produk-produk pertanian.

    “Dengan adanya hambatan non-tarif setidaknya jadi filter bagi kita agar tidak digempur produk impor, harus ada standar-standar yang mereka ikuti sesuai regulasi di dalam negeri,” pungkasnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasad perempuan terborgol ditemukan di Cisauk

    Jasad perempuan terborgol ditemukan di Cisauk

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) penemuan jasad perempuan yang ditemukan dalam keadaan terborgol di Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu (16/7).

    “Kami telah melakukan tindakan pengecekan TKP terhadap penemuan seorang perempuan dengan ciri-ciri menggunakan celana jas hujan warna merah muda, kerudung warna ungu, tas selempang warna hitam dan tangan korban borgol ke belakang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menambahkan penemuan tersebut terjadi pada Rabu (16/7) sekitar pukul 17.30 WIB, di Kampung Kedokan RT.009/002, Desa Cibogo Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.

    “Awalnya saksi laki-laki berinisial MM pertama kali mencium aroma bau tidak sedap yang diperkirakan dari kemarin,” katanya.

    Selanjutnya, saksi memeriksa untuk mengecek aroma bau tidak sedap tersebut. Saksi kemudian mencari asal bau tidak sedap tersebut di sekitara rumahnya, tepatnya di semak-semak belakang rumah.

    “Pada saat saksi berada di semak-semak belakang rumahnya, saksi melihat banyak lalat dan saat saksi mengecek ke semak-semak tersebut saksi melihat seperti ada kaki manusia,” kata Ade Ary.

    Atas peristiwa tersebut saksi kemudian menghubungi piket Polsek Cisauk dan selanjutnya anggota mendatangi TKP.

    “Saat ini kasusnya ditangani oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polsek Cisauk Polres Tangerang Selatan,” ucap Ade Ary.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Tanjungkarang terima 13 unit lokomotif baru guna perkuat armada 

    KAI Tanjungkarang terima 13 unit lokomotif baru guna perkuat armada 

    Pengiriman ini merupakan gelombang pertama dari total pengadaan sebanyak 54 unit lokomotif baru oleh PT KAI yang tiba di Pelabuhan Panjang

    Bandarlampung   (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang menerima 13 unit lokomotif baru tipe CC 205 dari Progress Rail, Alabama, Amerika Serikat, guna memperkuat armada sarana perkeretaapian.

    “Pengiriman ini merupakan gelombang pertama dari total pengadaan sebanyak 54 unit lokomotif baru oleh PT KAI yang tiba di Pelabuhan Panjang,” kata Manajer Humas KAI Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari di Bandarlampung, Jumat.

    Ia mengatakan lokomotif ini ditujukan untuk mendukung angkutan barang, khususnya komoditas batubara dan logistik lainnya yang terus tumbuh di wilayah Sumatera bagian selatan.

    “Kehadiran lokomotif baru ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menyediakan layanan angkutan barang yang handal, efisien dan tepat waktu. Penambahan sarana ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi logistik di wilayah kerja kami,” katanya.

    Ia menyampaikan selain efisiensi operasional, penggunaan kereta api sebagai moda angkutan barang dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca.

    “Dalam satu perjalanan, rangkaian KA angkutan batu bara yang menarik 61 gerbong (3.050 ton) dapat menggantikan 120 truk kontainer ukuran 40 kaki sekaligus,” katanya.

    “Satu rangkaian KA angkutan batu bara menghasilkan 10.766 kg CO2/perjalanan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan 120 truk kontainer sebanyak 65.645 kg CO2/perjalanan,” lanjut dia.

    Menurutnya, dengan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan kapasitas angkut yang lebih besar, kereta api dapat menjadi moda transportasi yang lebih berkelanjutan untuk pengiriman barang.

    “Hal tersebut juga berdampak positif yang sangat signifikan terhadap lalu lintas. Volume kendaraan berat di jalan tol maupun jalan nasional berkurang, sehingga memperlancar arus kendaraan dan memperpanjang usia infrastruktur jalan,” kata dia.

    Zaki mengatakan dengan sarana yang semakin lengkap, KAI Divre IV Tanjungkarang terus membuka kerja sama dengan sektor industri dan logistik untuk memanfaatkan layanan angkutan barang berbasis rel.

    “Kami terus mendorong kolaborasi antara operator logistik, pelaku industri dan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan kereta api dalam distribusi barang. Ini adalah langkah strategis dalam menciptakan ekosistem logistik yang lebih hijau, hemat energi, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans ajak investor buka pabrik cokelat di Sulawesi Barat

    Mentrans ajak investor buka pabrik cokelat di Sulawesi Barat

    Mamuju (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berencana mendatangkan investor melakukan hilirisasi kakao dengan membuka pabrik cokelat di Sulawesi Barat.

    Menurut dia, potensi komoditas kakao di wilayah transmigrasi cukup menjanjikan. Namun, dirinya tidak ingin masyarakat hanya menjual berupa produk mentah.

    “Ini juga nanti saya sedang berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan investor lebih banyak di sini, supaya di sini dibangun pabrik cokelatnya, jadi bukan hanya coklat mentahnya saja,” kata Iftitah saat berada di Desa Kabuloan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Ia mengatakan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat memiliki sejumlah potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk menggaet investor mulai dari komoditas kakao, kelapa sawit, perikanan hingga pariwisata.

    Iftitah mengatakan dengan kajian yang lebih dalam mengenai pengembangan komoditas, maka peluang untuk mendatangkan investor lebih terbuka lebar.

    “Dari pemetaan ini akan keluar rencana investasi. Nah inilah yang nanti akan kami jual kepada para investor agar investasi bisa masuk lebih banyak ke Sulawesi Barat. Itulah yang nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

    Pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Menurut dia, siapapun investor yang hadir harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul agar investor tak ragu untuk menanamkan modalnya.

    “Jadi ada juga nanti kami program pemberdayaan masyarakat, supaya ketika investasi datang, masyarakat setempat bisa ikut merasakan manfaat, karena terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia akibat adanya investasi tersebut,” ujar dia.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan mereka telah menyiapkan lokasi-lokasi transmigrasi dalam rangka menjadi pusat pertumbuhan di setiap kabupaten.

    “Terserah nanti pilihan yang dilakukan oleh Pak Menteri apakah itu untuk kakao, karena kakao kami masih menjadi penghasil empat terbesar di Indonesia, ternak juga kami siap, perikanan utamanya perikanan budi daya kami juga menyiapkan,” kata Suhardi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi atau dengan indeks lebih dari 50 persen.

    Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI triwulan II tercatat sebesar 50,89 persen, meski tidak sekuat triwulan sebelumnya yang sebesar 51,67 persen.

    “Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), Ramdan menyampaikan bahwa sebagian sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri mesin dan perlengkapan.

    Selanjutnya, indeks berdasarkan sub-LU diikuti oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri makanan dan minuman.

    Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,29 persen.

    Pada triwulan III 2025, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMI-BI sebesar 50,85 persen.

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume persediaan barang jadi, diikuti oleh volume produksi, volume total pesanan, dan kecepatan penerimaan barang input.

    Mayoritas sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri logam dasar, diikuti oleh industri alat angkutan, serta industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM pastikan investasi AS di RI tak terpengaruh tarif dagang baru

    BKPM pastikan investasi AS di RI tak terpengaruh tarif dagang baru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan investasi Amerika Serikat (AS) di Indonesia tetap berjalan meski produk asal negara tersebut tak dikenakan tarif alias 0 persen ke pasar domestik.

    ‎“Ya, tetap berjalan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno di Jakarta, Jumat.

    ‎Riyatno menyampaikan, salah satu investasi AS yang tetap berjalan yakni pembangunan fasilitas produksi AirTag milik perusahaan raksasa AS, Apple di Batam.

    ‎“Kalau kami optimis bahwa investasi yang sudah direncanakan, apalagi sebenarnya mungkin Menteri Rosan Roeslani juga dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa Apple itu sudah membeli tanah, untuk rencana investasi di Batam, menurut kami akan tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    ‎Lebih lanjut, ia menyampaikan BKPM memiliki tugas untuk menarik dan memacu minat investasi di Tanah Air, tak hanya dari Amerika Serikat, namun dari negara-negara lain.

    ‎“Artinya kita tetap berusaha untuk menarik investasi dari berbagai negara” ucapnya.

    ‎Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    ‎“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    ‎Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan

    ‎Lebih lanjut, Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

    ‎”Apabila ada produk dari negara ketiga dengan tarif lebih tinggi yang akan diekspor ke AS melalui Indonesia, tarif 19 persen tersebut akan ditambahkan pada produk tersebut,” kata Trump.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat bisa menukar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jika tidak sesuai dengan berat yang ditentukan.

    Ahmad Rizal, saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan, seluruh beras SPHP telah ditimbang dan dikemas dalam bentuk 5 kilogram (kg).

    Sebelum membeli, masyarakat diperkenankan untuk menimbang beras SPHP terlebih dahulu di gerai yang dituju.

    “Stoknya (beras) banyak. Karena di counter (gerai) habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan (beratnya) 5 kg. Kalau kurang, tukarkan yang (beratnya benar) 5 kg,” katanya.

    “Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat. Jadi timbangnya di tempat,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Ahmad Rizal mengingatkan bahwa setiap transaksi pembelian beras SPHP pun disertai proses verifikasi menggunakan identitas diri pembeli.

    Setelah konsumen menimbang dan melakukan pembayaran, identitasnya akan difoto dan diunggah ke laman web resmi SPHP milik Bulog.

    “Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya. Ini, lho (buktinya),” kata dia.

    Di sisi lain, Ahmad Rizal mengungkapkan target penyaluran SPHP bulan Juli adalah sebesar 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    Adapun total target program SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 adalah sebesar 1.318.800 kg atau 1,3 juta ton.

    “Per hari ini telah terealisasi sekitar 860.680 kg (860 ton) dalam waktu lima hari, atau sekitar 0,97 persen dari target bulanan. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ujar Ahmad Rizal.

    Sementara itu, untuk target penyaluran bantuan pangan Perum Bulog periode Juni dan Juli 2025 adalah sebesar 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telat bayar PBJT kena tambahan pajak 1 persen

    Telat bayar PBJT kena tambahan pajak 1 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) akan dikenakan pajak tambahan sebesar 1 persen.

    “Apabila wajib pajak terlambat bayar, maka dikenakan pajak 1 persen per bulan dari pajak terutangnya,” ujar Kepala Bidang Pendapatan Pajak II Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Jimmi Rianto Pardede dalam “Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik)” di Jakarta, Jumat.

    Lalu, bagi wajib pajak yang tidak melaporkan akan dikenakan Rp100 ribu per masa pajaknya.

    PBJT merupakan integrasi atau penggabungan dari lima jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yang sebelumnya sudah termasuk dalam jenis pajak daerah yakni pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

    Adapun objek PBJT meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

    Hiburan yang sifatnya mewah dan konsumsinya harus dikendalikan, dikenai tarif tinggi antara 40 hingga 75 persen. Namun, ada hiburan yang dinikmati masyarakat luas seperti olahraga permainan, hanya dikenai tarif pajak 10 persen.

    Jimmi mengatakan kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta sebesar 15 persen.

    “Kontribusi pajak terhadap pendapatan itu sekitar 89 persen, kontribusi ke PAD itu 59 persen. Tapi kalau kontribusi khususnya PBJT dibandingkan PAD memberikan kontribusi 15 persen. Artinya PBJT cukup signifikan,” kata dia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini menargetkan penerimaan PBJT sebesar Rp8,175 triliun atau persentasenya 15 persen dibandingkan dengan PAD yang besarnya Rp54 triliun.

    Dia menambahkan, PBJT tak mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini berkaca salah satunya dari perhelatan konser internasional yang masih diminati masyarakat.

    “Kondisi sekarang di Jakarta, apalagi awal tahun banyak konser internasional karena tarifnya sudah 10 persen. Daya beli masyarakat masih tinggi karena contohnya konser saja masih ada orang yang tidak kebagian tiket. Artinya tidak terlalu terpengaruh dengan pajak,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.