Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pemerintah sebut tidak semua produk asal AS bakal bebas tarif

    Pemerintah sebut tidak semua produk asal AS bakal bebas tarif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa tidak seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) akan mendapat fasilitas bebas tarif bea masuk ke Indonesia, meskipun kedua negara telah menyepakati kebijakan tarif nol persen untuk sebagian besar komoditas.

    Dia merinci, dari total 11.552 pos tarif dalam sistem Harmonized System (HS), sekitar 11.474 pos atau sekitar 99 persen produk AS yang memperoleh pembebasan tarif. Namun masih terdapat sejumlah produk sensitif yang tetap dikenai tarif dan pembatasan impor.

    “Jadi nol persen semua produk, kecuali beberapa yang sekarang kita diskusikan untuk tidak ditetapkan nol persen. Mereka sepakat, misalnya minuman alkohol, kemudian yang sebenarnya tidak mungkin impor, tapi kita juga minta tarif nol persen tidak berlaku yaitu daging babi,” ujar Susiwijono di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tarif untuk produk AS ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar komoditas asal Negeri Paman Sam itu sudah lebih dahulu menikmati tarif 0 persen sebelum adanya kesepakatan terbaru dengan Presiden AS Donald Trump.

    Sebelumnya, sekitar 40 persen dari total produk AS yang masuk sudah dikenakan tarif 0 persen.

    “Jadi average rate tarif kita itu memang sudah rendah, dan kalau enggak salah produk Amerika yang kita impor itu sekitar 1.482 pos tarif, itu 40 persen lebih sudah 0 persen,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Susiwijono menambahkan bahwa arah kebijakan perdagangan global saat ini memang cenderung menuju penghapusan tarif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA). Indonesia telah terlibat dalam sejumlah kesepakatan tersebut, baik secara bilateral maupun multilateral.

    Contohnya, melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) di mana sekitar 99 persen produk dari negara ASEAN masuk ke Indonesia tanpa tarif. Hal serupa juga berlaku dalam kerja sama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), di mana mayoritas produk Jepang dikenakan tarif 0 persen saat masuk Indonesia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana pembangunan PLTSa di Samarinda

    Rencana pembangunan PLTSa di Samarinda

    Kamis, 3 Juli 2025 20:23 WIB

    Foto udara petugas mengoperasikan eskavator di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (3/7/2025). Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan melakukan penataan ulang TPA Sambutan agar lebih ramah lingkungan dengan membenahi sistem pengolahan sampah, termasuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

    Foto udara petugas mengoperasikan eskavator di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (3/7/2025). Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan melakukan penataan ulang TPA Sambutan agar lebih ramah lingkungan dengan membenahi sistem pengolahan sampah, termasuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim tanam ribuan cabai untuk wujudkan kemandirian pangan

    Pemkot Jaktim tanam ribuan cabai untuk wujudkan kemandirian pangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menanam ribuan bibit cabai secara serentak di 10 kecamatan untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayahnya.

    “Hari ini bersama jajaran kita telah menanam sebanyak 3.000 bibit cabai secara serentak di 10 kecamatan se-Jakarta Timur untuk meningkatkan pangan mandiri,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rawa Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

    Sebanyak 3.000 bibit tanaman cabai tersebut persembahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Benih. Tanaman tersebut ditanam oleh 1.000 peserta yang tersebar di 10 kecamatan Jakarta Timur.

    Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga menanam sebanyak delapan bibit tanaman produktif yang terdiri dari empat pohon mangga Irwin dan empat pohon alpukat cipedak persembahan dari Sudin KPKP Jakarta Timur.

    “Pohon produktif dan pelindung juga sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan pangan mandiri dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, serta berkelanjutan,” ujar Munjirin.

    Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin mengatakan, kegiatan dilakukan secara setentak di 280 titik se-Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah kita telah mengikuti bersama penanaman cabai serentak DKI Jakarta. Dan Jakarta Timur telah menanam 3.000 bibit cabai di 10 kecamatan di 280 titik. Tadi juga kita lakukan panen sayuran dan aksi menanam pohon produktif,” kata Essie.

    Essie berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan memotivasi seluruh warga, sekaligus menjadi pengingat pentingnya ketahanan pangan di Jakarta.

    “Sesuai yang diharapkan Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur kita, agar tanaman yang telah ditanam dirawat bersama, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan keluarga dan pelestarian lingkungan,” ucap Essie.

    Kegiatan bertema “Mewujudkan Keluarga Mandiri Pangan” tersebut dipimpin langsung Tenaga Ahli Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Dewi Indriati Rano Karno di Taman Urban Farming Dahlia RW 07, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Kegiatan berlangsung secara hybrid di seluruh wilayah Jakarta dengan enam titik tanam utama mewakili lima kota dan satu kabupaten.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Jaksel amankan 24 WNA yang langgar izin tinggal dan pelecehan

    Imigrasi Jaksel amankan 24 WNA yang langgar izin tinggal dan pelecehan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak 24 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti izin tinggal, bekerja secara ilegal dan pelecehan.

    Puluhan WNA yang diamankan itu terjaring dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Imigrasi Jaksel di wilayah Cilandak dan Kalibata.

    “Dalam waktu cepat tim pengawas berhasil mengamankan 24 WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan dalam konferensi pers “Operasi Wira Waspada” di Jakarta, Jumat.

    Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari operasi penegakan hukum keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

    Operasi ini merupakan gerak cepat dari tim Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang menginformasikan sering melihat WNA di sekitar jalan daerah Cilandak dan Apartemen Kalibata City.

    Bugie merinci puluhan WNA tersebut terdiri dari 21 WNA berkewarganegaraan Tiongkok dan satu WNA berkewarganegaraan Malaysia yang berada di kawasan Cilandak Barat. Sementara di Apartemen Kalibata City, diamankan dua orang WNA asal Irak dan Mesir.

    “WNA yang diamankan tim pengawas itu tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas saat diminta, melebihi masa izin tinggal (overstay), dan melakukan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya (bekerja secara ilegal),” jelasnya.

    Diketahui, WNA di daerah Cilandak telah teridentifikasi bekerja pada entitas yang berbeda, seperti perusahaan dengan inisial PT. B, PT. C, PT. In T, PT. F, dan PT. V.

    Langkah selanjutnya dari Imigrasi Jaksel adalah melakukan pendalaman dan verifikasi menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian termasuk izin tinggal dan izin kerja dari masing-masing WNA.

    Kemudian, untuk WNA yang berada di Apartemen Kalibata City diidentifikasi bahwa satu WNA merupakan pemegang Kartu UNHCR/pencari suaka, dan satu WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

    “Lalu, dari laporan pihak apartemen adanya dugaan pelecehan seksual dari WNA tersebut kepada seorang WNI di apartemennya. Ini patut menjadi pertimbangan pemberian Kartu UNHCR untuk ke depannya,” ucapnya.

    Sedangkan sponsor dari WNA juga patut diduga ditemukan unsur kesengajaan dalam mengajukan permohonan visa untuk tinggal di wilayah Indonesia.

    Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan Keimigrasian yang berlaku. Untuk saat ini dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 jo. 116 dan Pasal 122 huruf a serta pasal 75 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan razia 10 loket bayangan

    Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan razia 10 loket bayangan

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur melakukan razia untuk menertibkan keberadaan 10 loket bayangan yang mengganggu ketertiban operasional terminal.

    “Kami telah melakukan razia terhadap loket bayangan terkait penjualan tiket yang mengganggu operasional terminal,” kata Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Yulza Ramadhoni di Jakarta Timur, Jumat.

    Loket bayangan merupakan loket-loket tidak resmi yang biasanya memasarkan tiket bus antar kota antar provinsi (AKAP) di luar ketentuan yang berlaku.

    Keberadaan mereka kerap dikeluhkan penumpang karena harga tiket yang tidak transparan hingga penjualan tiket yang tidak sesuai jadwal keberangkatan.

    Selain itu, loket bayangan ditertibkan karena dinilai meresahkan dan berpotensi menimbulkan praktik percaloan yang tak sesuai aturan yang berlaku.

    Dalam razia tersebut, sebanyak 10 loket penjualan tiket bus AKAP ditertibkan di area peron lantai dasar Terminal Bus Kampung Rambutan. Mereka diminta melakukan aktivitas penjualan tiket bus AKAP di lantai dua karena sudah disiapkan ruangan khusus.

    “Ada 10 loket penjualan tiket bus AKAP yang kita tertibkan. Karena mereka berjualan di tempat yang bukan semestinya. Sudah disiapkan di lantai dua namun mereka malah berjualan tiket di lantai dasar,” jelas Yulza.

    Yulza menjelaskan, awalnya para pemilik loket hanya mengajukan izin memasang meja di lantai dasar untuk labeling koper atau tas penumpang tujuan daerah Sumatera.

    Pengelola terminal menyetujui karena mereka beralasan jika koper dan tas mereka dibawa ke lantai dua, maka akan merepotkan dan memberatkan.

    Namun, seiring berjalannya waktu mereka mulai menjual tiket di bawah, khususnya untuk jurusan daerah Sumatera seperti Padang, Jambi, Riau, Palembang, Bengkulu dan sebagainya.

    “Diduga mereka beroperasi sejak April lalu. Karena itu pihak pengelola langsung menertibkan pada Kamis (17/7),” katanya.

    Dia berharap mereka lebih tertib lagi menjual tiket di lantai 2 yang telah disiapkan. Lantai dasar hanya untuk ruang tunggu atau peron bagi calon penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah maupun yang baru tiba dari daerah.

    “Semoga mereka bisa lebih tertib sebagaimana aturan. Karena lantai dasar juga untuk berjualan para pedagang binaan pengelola terminal,” ujar Yulza.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakpus berkolaborasi dengan sekolah untuk cek kesehatan gratis pelajar

    Jakpus berkolaborasi dengan sekolah untuk cek kesehatan gratis pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis (CKG) bagi para pelajar.

    “Kami akan jemput bola dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk melakukan skrining pelajar,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pelaksanaan CKG di Jakarta Pusat sendiri telah dilakukan dan melayani semua umur, namun rata-rata yang memanfaatkan program tersebut mereka yang telah dewasa.

    “Untuk CKG sudah dilakukan bagi semua umur dan dilakukan di semua Puskesmas. Tapi, untuk usia anak sekolah belum ada yang melakukan CKG,” ujarnya.

    Dia menambahkan, cek kesehatan gratis di Puskesmas ini bisa dinikmati semua golongan usia, mulai dari nol tahun hingga lansia melalui aplikasi Satu Sehat.

    Untuk bayi baru lahir dan balita, jelas Risma, pemeriksaan kesehatan yang diberikan antara lain berupa skrining hipotiroid, lingkar kepala dan berat badan, serta talasemia.

    “Untuk pasien dewasa dan lansia layanan yang diberikan antara lain berupa berat dan tinggi badan, tensi darah, lingkar perut, gula darah,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Barat kembali menanam 14 pohon tabebuya di Taman Kencana RW 12 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, sebagai upaya menambah ruang terbuka hijau.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma, penanaman menyasar lahan milik Pemprov DKI Jakarta, seperti taman, area publik dan sebagainya.

    “Penanaman menyasar lahan kosong milik Pemprov untuk penghijauan sekaligus menjaga aset-aset Pemda,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, pohon-pohon yang ditanam rata-rata setinggi 3-4 meter dengan jarak tanam 1-2 meter.

    “Penanaman di areal seluas kurang lebih 500 meter persegi,” kata Dirja.

    Adapun perawatan pohon bakal dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin Tamhut.

    “Untuk perawatannya diserahkan kepada PJLP Sudin Tamhut Jakbar agar tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.

    Selain dengan penanaman pohon besar, guna menambah luas ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta dinilai perlu membangun kebun kecil di ruang-ruang tak terpakai atau pocket garden.

    Sebelumnya, Direktur A.T. Kearney, Shirley Santoso mengatakan Jakarta juga membangun taman-taman secara vertikal (vertical garden) untuk memenuhi rasio ideal ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

    Hal itu perlu dilakukan lantaran kebutuhan menambah RTH terus meningkat. Pada 2023, luasan RTH hanya sekitar 34,451 juta meter persegi atau 5,356 persen dari luas Jakarta.

    Padahal, target ideal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni 30 persen.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Jakut tangkap delapan WNA Nigeria karena “overstay”

    Imigrasi Jakut tangkap delapan WNA Nigeria karena “overstay”

    Jakarta (ANTARA) – Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menangkap delapan warga negara asing (WNA) asal Nigeria yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa melewati batas izin tinggal (overstay) dalam Operasi Wirawaspada.

    “Delapan warga asing asal Nigeria itu ditangkap setelah melakukan operasi di sejumlah apartemen di Jakarta Utara,” kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan delapan WNA asal Nigeria tersebut berinisial (IVC), (EDO), (CCA), (ONA), (NEI), (REI), (FA), dan (AIM).

    Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

    Pada saat ini, kedelapan WN Nigeria dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa detensi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.

    Widya menjelaskan kedelapan WNA itu selanjutnya akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

    Operasi Wirawaspada yang digelar 15-16 Juli 2025 merupakan operasi penegakan hukum keimigrasian dan bagi WNA.

    Mereka yang melanggar hukum keimigrasian akan dikenakan tindak pidana keimigrasian atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi disertai dengan penangkalan.

    Adapun operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan serta instruksi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dalam menegakkan hukum keimigrasian.

    Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar Operasi Wirawaspada di sejumlah lokasi di Jakarta Utara pada 15-16 Juli 2025 (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan.

    Widya mengatakan saat dilakukan Operasi Wirawaspada, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap 15 WNA yang ditemukan di wilayah Kelapa Gading dan Penjaringan, Jakarta Utara.

    Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar Operasi Wirawaspada di sejumlah lokasi di Jakarta Utara pada 15-16 Juli 2025 (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Setelah dilakukan pemeriksaan. ditemukan delapan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan

    “Setelah lakukan pemeriksaan di lapangan, delapan WNA diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay dan langsung ditindak,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerapan ERP bisa ubah Jakarta jadi kota kehidupan 

    Penerapan ERP bisa ubah Jakarta jadi kota kehidupan 

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berpendapat penerapan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) bisa mengubah wajah Jakarta dari kota kendaraan menjadi kota kehidupan.

    Pasalnya, ERP dapat mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak memanfaatkannya yakni pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi.

    “Gubernur Jakarta ke depan akan dikenang bukan dari jumlah jalan layang yang dibangun, tetapi dari keberanian menata ulang perilaku mobilitas warganya,” ujar Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana di Jakarta, Jumat.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Menurut dia, pemilihan teknologi ERP akan menentukan kemudahan integrasi dengan sistem parkir, tarif berbasis waktu dan lokasi, hingga transparansi pelaporan publik.

    Hal ini, sambung Yusa, bukan semata solusi teknokratis, melainkan pernyataan arah bahwa kota ini hendak ditata untuk manusia, bukan untuk mobil.

    Oleh karena itu, jika berhasil, ERP Jakarta akan membuka jalan bagi kota-kota lain untuk ikut menata ruang jalan secara adil dan berkelanjutan.

    Kota Jakarta, lanjut Yusa, akan dikenal bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi sebagai pionir kebijakan mobilitas beradab.

    “MTI percaya, inilah saatnya Jakarta mengambil langkah besar. Bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi menata masa depan kota. Bukan sekadar membangun sistem, tetapi mewariskan keberanian,” katanya.

    Sementara itu, ada Juni lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan ERP belum akan diterapkan di Jakarta. Ini karena masih berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan, ranah Kementerian ESDM adalah mengawasi tambang-tambang yang sudah ada izinnya.

    Apabila terdapat tambang yang ilegal atau tidak memiliki izin, maka tambang tersebut merupakan domain dari aparat penegak hukum.

    “Tambang yang tidak ada izinnya bukan merupakan domain kami, itu aparat penegak hukum, ya,” kata Bahlil.

    Aparat Kepolisian (Polri) membongkar praktik pertambangan batu bara ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang ditaksir merugikan negara senilai Rp5,7 triliun.

    Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dir Dittipidter Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Nunung Syaifuddin mengungkap pertambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara itu berlangsung sejak tahun 2016.

    “Hingga kini bukaan tambang tercatat telah mencapai seluas 160 hektare,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (17/7).

    Selama ini, berdasarkan penelusuran penyidik Polri, hasil penambangan batu bara ilegal tersebut dikumpulkan dalam stockroom untuk dikemas menggunakan karung.

    Kemudian didistribusikan lewat jalur laut menggunakan kontainer melalui Pelabuhan Kalimantan Timur Kariangau Terminal, Palembang, tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Terungkap kontainer berisi batu bara dari hasil tambang ilegal yang didistribusikan telah diberikan dokumen resmi oleh dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu MMJ dan BMJ yang berkantor pusat di Kutai Kertanegara.

    Sementara polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing berinisial YH dan CH selaku penjual, serta MH sebagai pembeli untuk dijual kembali.

    “IKN merupakan marwah dari pemerintah, jadi kita harus clear dan clean-kan. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan di kawasan IKN,” ujar Brigjen Nunung, menegaskan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.