Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Senin, 21 Juli 2025 13:54 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya untuk menggelar perkara khusus terkait laporan tuduh ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul peningkatan perkara itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, mengingat telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan berdasarkan gelar perkara,” kata kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin yang ditemui di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin.

    Ia menyebutkan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah terlapor.

    “Ada pihak-pihak yang menjadi terlapor di klien kami dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Ahmad.

    Ahmad juga menegaskan bahwa proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi sahih tentang ijazah Joko Widodo.

    “Jadi, tidak cukup dengan ‘statement’ (pernyataan) dari UGM, tidak cukup ‘statement’ dari ‘lawyer’- nya, tidak cukup ‘statement’ bahkan dari Bareskrim Polri,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi, ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE, tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target-target terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Menurut dia, pembangunan IKN sudah berdasarkan undang-undang yang ada dan perencanaan yang telah diputuskan berdasarkan anggarannya.

    “Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa masalah perpindahan atau percepatan pembangunan IKN perlu melihat kesiapan anggaran saat ini.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui kondisi anggaran yang akan dialokasikan negara untuk IKN.

    “Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” kata.

    Sebelumnya, Partai NasDem berpandangan bahwa pemindahan ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibukota ke IKN.

    Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

    “Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    ANTARA – Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Solo, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Usai menghadiri kongres PSI, keduanya bertemu lagi untuk makan bersama di warung bakmi Jawa pada Minggu malam (20/7). (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata DKI terkait Hari Anak Nasional 2025

    Ini kata DKI terkait Hari Anak Nasional 2025

    Angka ini menjadi alarm penting bagi semua

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, momentum Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini hendaknya jadi momentum untuk refleksi terhadap pemenuhan hak anak di daerah setempat.

    “Momentum HAN bukan sekadar seremonial tetapi juga refleksi atas komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjamin hak dan perlindungan anak-anak Jakarta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hal ini sangat penting untuk menciptakan ruang aman dan ramah bagi anak.

    “HAN yang jatuh pada setiap tanggal 23 Juli harus menjadi pengingat bahwa anak-anak butuh ruang aman, pendidikan layak, transportasi ramah anak, serta perlindungan dari kekerasan,” katanya.

    Ia menyebutkan dari data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 2.041 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2024 dan sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 1.113 kasus kekerasan anak terjadi di Jakarta.

    “Angka ini menjadi alarm penting bagi semua,” katanya.

    Ia menambahkan meningkatnya laporan kekerasan juga menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani untuk berbicara dan melaporkan kasus kekerasan anak dan perempuan.

    Pelaporan ini muncul berkat adanya kanal-kanal pengaduan seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan Forum Pusat Pembelajaran Keluarga Sekolah (PPKS)

    “Ini tanda positif bahwa kesadaran akan perlindungan anak mulai tumbuh di tengah masyarakat,” kata dia

    Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyatakan komitmen mereka dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

    “Kami berkomitmen untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh, anak-anak Pulau Seribu harus terus disemangati agar bisa mencapai cita-citanya,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaeni.

    Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak yang merasa tidak aman, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.

    Menurut dia, dalam peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, anak-anak Kepulauan Seribu juga diajak mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif, termasuk kunjungan ke taman hiburan dan edukasi pangan.

    Kegiatan ini diharapkan mampu menambah pengalaman, memperluas wawasan dan menginspirasi masa depan anak-anak di wilayah kepulauan.

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), menyelenggarakan kegiatan HAN di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, bertema ‘Anak Pulau Seribu Bersinar dalam Kesetaraan’ pada Minggu (20/7).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Undang-undang platform digital berbeda dengan penyiaran

    Akademisi: Undang-undang platform digital berbeda dengan penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto Djoewanto meminta undang-undang yang mengatur platform digital dibedakan dengan undang-undang yang mengatur tentang penyiaran.

    “Menurut saya pengaturan soal platform digital membutuhkan undang-undang tersendiri yang berbeda dengan undang-undang penyiaran,” kata Ignatius.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, ranah dunia penyiaran dan ranah dunia platform digital adalah dua hal yang berbeda, baik keberadaannya secara teknologi ataupun juga nanti dalam hal pengaturannya.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada umumnya pengaturan terkait dengan platform digital dilakukan atas dua hal, yakni terkait dengan perusahaan platform digital yang menyediakan jasa streaming online ataupun jasa platform media sosial, serta terkait dengan konten dalam platform digital yang harus mencerminkan konten bertanggung jawab.

    Dia menuturkan pengaturan platform digital yang terkait dengan jasa streaming online dan platform media sosial mensyaratkan adanya pembagian dari pendapatan mereka untuk kepentingan nasional, misalnya untuk produksi audio visual yang mencerminkan budaya setempat.

    “Agar konten-konten dalam platform mereka tidak didominasi oleh konten-konten dari luar semata, tapi juga memberikan ruang untuk identitas budaya di mana mereka hadir di sana,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi pengaturan tersebut hendak mengatur keseimbangan antara regulasi dan juga inovasi.

    “Pengaturan terkait dengan masalah konten juga dikembalikan pada perusahaan platform agar mengatur mereka-mereka yang menggunakan platform agar patuh pada etika, regulasi, dan kepantasan yang ada,” ujarnya.

    Dia mengingatkan pula bahwa pembahasan RUU Penyiaran tidak boleh melupakan entitas lembaga penyiaran publik maupun komunitas.

    “Saya kira kita tidak hanya membicarakan terkait lembaga penyiaran swasta atau berlangganan tetapi saya kira juga semua perlu diberikan kesempatan untuk didengarkan juga oleh para anggota dewan,” ucapnya.

    Dia lantas meluruskan bahwa media digital tak sepenuhnya berada pada wilayah yang tanpa hukum sebab perusahaan platform digital memiliki community guidelines yang menyepakati aturan-aturan tertentu, dan perusahaan platform memiliki mekanisme untuk mencopot atau menurunkan konten yang dianggap tidak sesuai dengan community guidelines tersebut.

    “Ini sering dikeluhkan oleh para pelaku industri penyiaran bahwa media penyiaran berjalan dengan penuh aturan, mulai dari undang-undang penyiaran, kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran. Sementara media digital seolah ranah yang tanpa hukum. Sebenarnya bagian ini tidak sepenuhnya benar,” katanya.

    Selain itu, dia menyebut konten dalam platform digital juga sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan sejumlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo).

    Terakhir, dia mengemukakan pula bahwa perlu ada upaya pemerintah dan DPR dalam merespons tumbuhnya industri penyiaran dan industri pers yang sehat dalam merespons gempuran disrupsi digital saat ini.

    “Kita mendengar banyak keluhan dari mereka yang bekerja dalam industri penyiaran ketika iklan makin merosot, sementara iklan digital berkembang dengan pesat. Ada pola konsumsi masyarakat yang berubah, dari penggunaan media analog menjadi media digital,” paparnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta program Serbuan Maritim oleh Komando Armada (Koarmada) RI bisa digelar di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

    “Kita berharap kegiatan-kegiatan semacam ini tentunya tidak hanya dilakukan di Muara Angke tetapi di seluruh kawasan pesisir-pesisir nusantara,” kata Oleh Soleh saat menghadiri kegiatan Serbuan Maritim yang digelar di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin.

    Menurut Soleh, program Serbuan Maritim banyak membawa dampak baik bagi nelayan maupun kualitas laut Indonesia.

    Dia pun menyoroti beberapa program yang dilakukan dalam Serbuan Maritim ini seperti kerja bakti membersihkan laut, penguatan program bioflok hingga bakti sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Saya dapat menangkap bahwa tujuan Pak Pangkoarmada ini adalah ingin wilayah pesisir pantai bersih, yang kedua keluarga nelayan sejahtera syukur-syukur sampai level mandiri kemudian yang ketiga, menginginkan adanya keberlanjutan. Ini adalah sebuah visi-visi yang cukup bagus,” kata Oleh Soleh.

    Soleh berharap kegiatan ini tidak ini tidak hanya dilakukan dalam momentum tertentu saja tapi dapat bergulir terus hingga membuahkan hasil baik.

    “Insyaallah DPR akan mendukung 100 persen atas kegiatan-kegiatan semacam ini,” jelas Oleh Soleh.

    Di saat yang sama, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata yang diwakili Kepala Staf Koarmada RI Laksda TNI Eko Wahjono menjelaskan kegiatan Serbuan Maritim itu memiliki empat tujuan utama.

    Tujuan pertama, yakni menciptakan lingkungan laut yang bersih. Hal tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan laut yang telah digelar Koarmada pada Minggu (20/7).

    “Kita lihat kemarin Bapak Panglima Koarmada RI dan para pejabat semuanya itu melaksanakan bersih pantai di sini. Ini tujuannya untuk menjaga kebersihan karena pantai itu sangat penting sekali untuk fondasi kehidupan kita, terutama nelayan,” kata Eko saat ditemui awak media di kawasan Muara Angke.

    Kedua, lanjut Eko, Pangkoarmada berupaya mendorong para nelayan untuk membudidayakan ikan di kolam khusus dengan konsep bioflok. Konsep ini dapat menolong nelayan mendapatkan ikan jika tidak bisa melaut karena kendala cuaca atau kapal yang rusak.

    Ketiga, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin mendorong kalangan anak muda untuk terjun ke lapangan membenahi kondisi laut sehingga dalam kegiatan ini Koarmada RI melibatkan unsur mahasiswa yang ditugaskan sebagai pelayan masyarakat.

    “Karena suatu saat mahasiswa juga akan menjadi pemimpin, jadi mereka harus tahu kondisi di lapangan nya seperti ini, khususnya di lingkungan masyarakat nelayan,” kata Eko.

    Terakhir, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin kegiatan Serbuan Maritim ini dapat menyejahterakan masyarakat ragam kegiatan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako.

    Beberapa program bakti sosial yang digelar dalam acara ini, di antaranya khitanan massal untuk 50 orang, donor darah diikuti 300 orang, pengobatan gratis untuk 250 orang, dan pemeriksaan mata untuk 200 orang.

    Seluruh peserta yang mengikuti program bakti sosial tersebut pun mendapatkan paket sembako dari Koarmada RI.

    Eko berharap kegiatan Serbuan Maritim tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi para nelayan dan kondisi laut Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lansia alami luka bakar serius akibat ledakan gas 12 kg di Jaktim

    Lansia alami luka bakar serius akibat ledakan gas 12 kg di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Seorang perempuan lanjut usia (lansia) mengalami luka bakar serius akibat ledakan tabung gas 12 kilogram (kg) di sebuah rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Seorang perempuan lansia bernama Ibu Is (80) mengalami luka bakar sekujur tubuh akibat ledakan tabung gas di Duren Sawit,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Timur menerima informasi adanya ledakan gas elpiji 12 kg sekitar pukul 07.40 WIB.

    Abdul mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan tiga personel untuk melakukan pemadaman api.

    Saat personel tiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban luka bakar sudah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.

    “Saat kami tiba korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kami tiba di lokasi pukul 07.44 WIB, unit balik kanan pukul 08.10 WIB. Pemadaman sudah selesai, sudah diatasi oleh warga jadi petugas hanya melakukan pengecekan dan pendataan,” jelas Abdul.

    Sementara itu, warga sekitar bernama Ponima (49) mengaku sempat mendengar suara perempuan minta tolong saat dirinya mencium aroma kebocoran gas sekitar pukul 05.00 WIB.

    “Subuh tadi tercium bau gas, terus tidak lama kemudian ada suara ledakan kencang banget, akhirnya kita keluar, mau lihat ada apa. Ternyata gas meledak. Terus saya dengar dari dalam suara ‘tolong…tolong’,” kata Ponima.

    Lalu, Ponima melihat ada seorang perempuan lansia dengan kondisi luka di jidat dan sekujur tubuhnya banyak luka bakar dan darah.

    “Saya lihat ada ibu-ibu jidatnya luka, tubuhnya banyak darah, akhirnya saya bantu bersihkan dulu. Baru dibawa ke IGD RS Islam Pondok Kopi,” ucap Ponima.

    Akibat ledakan gas tersebut, dua bangunan rumah hancur total sedangkan tiga bangunan rumah lainnya retak-retak akibat tertimpa puing bangunan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan Kemendagri berkomitmen mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia periode 2023–2030.

    “Kami siap mendukung upaya eliminasi kanker leher rahim ini lewat melahirkan strategi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya dengan input dari organisasi profesi untuk menjadi muatan kebijakan strategis bagi pemerintah daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin

    Ia menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga serta seluruh pemerintah daerah (Pemda).

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Focus Group Discussion (FGD) Lokakarya Nasional Penanggulangan Kanker Leher Rahim di Indonesia yang berlangsung secara virtual pada Sabtu (19/7). Diskusi tersebut digelar oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

    Yusharto mengatakan, target eliminasi kanker leher rahim di Indonesia mengacu pada standar global. Standar itu yakni 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun, 75 persen perempuan usia 30-69 tahun menjalani skrining kanker leher rahim melalui metode HPV DNA, dan 90 persen perempuan yang terdiagnosis lesi prakanker dan kanker invasif mendapatkan tatalaksana yang tepat.

    Dia menjelaskan, Kemendagri berperan dalam memastikan seluruh agenda tersebut diintegrasikan dalam kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Yusharto juga menekankan pentingnya pilar-pilar utama dalam RAN, mulai dari imunisasi, skrining, penatalaksanaan, edukasi, penguatan tenaga kesehatan, hingga kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi mitra penting dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

    “Lewat organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kemendagri yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan berikut organisasi kemasyarakatan di dalamnya, terutama PKK dan posyandu, ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menyadarkan masyarakat,” ujarnya.

    Kemendagri juga akan memastikan eliminasi kanker leher rahim menjadi bagian dalam perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Dia berharap, target-target yang telah ditetapkan atau disepakati bersama lembaga internasional dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh Pemda.

    “Terutama daerah-daerah yang akan menjadi lokus untuk piloting program ini,” katanya.

    Menutup paparannya, Yusharto menyebut bahwa BSKDN mencatat lebih dari 31 ribu inovasi di bidang kesehatan telah dilahirkan Pemda. Dari jumlah itu, 15 inovasi di antaranya berkaitan langsung dengan upaya eliminasi kanker leher rahim.

    “Kami berharap replikasi dari 15 inovasi yang sudah ada ini bisa kita lakukan percepatan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.