Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Polisi periksa empat saksi untuk temukan penyebab ledakan gas 12 kg di Jaktim

    Polisi periksa empat saksi untuk temukan penyebab ledakan gas 12 kg di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi memeriksa empat saksi untuk mendalami penyebab ledakan tabung gas elpiji 12 kilogram (kg) di Jalan Wijaya Kusuma RT 04/RW 07, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim) sekitar pukul 07.40 WIB.

    “Tim reserse kriminal (reskrim) telah memeriksa empat saksi untuk mengklarifikasi kejadian ledakan tabung gas di rumah tersebut,” kata Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno di Jakarta Timur, Senin.

    Sutikno menyebut, ledakan diduga berasal dari kebocoran gas. Namun, kepastian penyebabnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    “Tadi sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pertama, kita akan terus selidiki lebih lanjut lagi,” ujar Sutikno.

    Selain itu, penyelidikan lanjutan akan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. Rencananya, olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan akan dilakukan pada Selasa (22/7).

    Akibat ledakan tersebut, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar bagian wajah. Korban luka diketahui bernama Samarni (74) dan saat ini sedang menjalani perawatan di RS Islam Pondok Kopi.

    “Alhamdulillah kondisi korban dalam keadaan sehat, hanya mengalami luka bakar di bagian wajah,” ucap Sutikno.

    Sutikno mengimbau, warga untuk lebih waspada terhadap penggunaan tabung gas dan segera melapor jika mencium bau gas mencurigakan di lingkungan sekitar.

    Diketahui, dua rumah di Jalan Wijaya Kusuma RT 04/RW 07, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim) hancur akibat ledakan tabung gas elpiji 12 kilogram (kg).

    Selain itu, tiga bangunan rumah lainnya di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) retak-retak akibat tertimpa puing bangunan.

    Pihak Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menerima adanya insiden tersebut sekitar pukul 07.40 WIB.

    Lalu, satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan tiga personel menuju TKP untuk melakukan pemadaman api.

    Akibat ledakan tabung gas 12 kilogram (kg) di sebuah rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur mengakibatkan kerugian mencapai Rp80 juta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek daring/online (ojol) di kawasan Monas yang berlangsung pada Senin, hanya diikuti puluhan orang, padahal sebelumnya mereka mengklaim demo diikuti 50 ribu orang.

    Unjuk rasa yang dilakukan oleh Garda Indonesia itu berlangsung dari jam 14.30 WIB hingga sore hari, di mana pada aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang.

    Aksi unjuk rasa tersebut bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217” yang semula akan menggerakkan gelombang pengemudi online untuk mengepung Istana Presiden dan melumpuhkan aplikasi secara massal.

    “Meski massa tidak banyak tapi yang datang semua merupakan koordinator,” kata seorang orator.

    Pada saat orasi mereka menyatakan bahwa menuntut agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya 10 persen dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum para pengemudi ojek daring.

    Pada Kamis (17/7) lalu aksi unjuk rasa pengemudi ojol juga dilakukan di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak.

    Namun, pada unjuk rasa tersebut tuntutannya justru berbeda. Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin mengatakan, skema potongan 20 persen sudah berjalan bertahun-tahun dan diterima oleh sebagian besar pengemudi.

    Bahkan dia menyatakan bahwa pemotongan menjadi 10 persen secara sepihak justru akan merugikan semua pihak, termasuk pengemudi sendiri.

    “Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan. Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol,” kata dia.

    URC juga menyatakan penolakan terhadap narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojol sebagai buruh. Menurut mereka, identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena menjamin kebebasan waktu dan ritme kerja.

    “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” lanjut Achsanul.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Robot milik dua pemuda Jakut wakili Jakarta di ajang AKP nasional

    Robot milik dua pemuda Jakut wakili Jakarta di ajang AKP nasional

    Jakarta (ANTARA) – Robot Smart rakitan milik dua pemuda asal Jakarta Utara, Akmal Firmansyah dan Richard D’Angelo Duykers dari Tim Cyber Sprinters mewakili DKI Jakarta dalam lomba Ajang Kreativitas Pemuda (AKP) tingkat nasional 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    “Akmal dan Richard bakal mewakili DKI Jakarta dalam lomba tingkat nasional, setelah berhasil meraih juara pertama pada Ajang Kreativitas Pemuda tingkat provinsi,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat di Jakarta, Senin.

    Menurut dia keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa generasi muda Jakarta Utara memiliki kompetensi, kreativitas dan semangat juang tinggi dalam bidang teknologi dan inovasi.

    “Kesuksesan kalian bukan hanya kebanggaan pribadi, tapi juga membawa nama baik Jakarta Utara. Ini bukti bahwa pemuda kita punya kemampuan dan kreativitas yang tinggi,” kata dia.

    Sementara Akmal Firmansyah (22) mengaku telah melakukan riset terhadap rancangan robotnya untuk melaju ke tingkat nasional.

    Rancangan robotnya ini berupa smart home dan smart city yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui integrasi robotnya tersebut.

    “Saya bersama rekan saya telah melakukan riset atau upgrade dan robot ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga riset yang diambil seperti banjir, rumah cerdas, penghematan energi listrik, dan lainnya,” kata dia.

    Dirinya merasa bangga bisa mewakili Jakarta di tingkat nasional dan ini tidak lepas dari dukungan jajaran pemerintah kota dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara.

    “Kami optimistis dapat mengharumkan nama Jakarta. Mudah-mudahan robot kami ini bisa diimplementasikan secara nyata,” harapnya.

    Selain kedua pemuda ini, ada pula Restu Astuti yang juga dari Jakarta Utara yang akan berlomba di tingkat nasional setelah jadi juara tiga Lomba Fashion Design tingkat provinsi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudinpora) Jakarta Utara Adi Jaya Gumelar mengatakan pihaknya berkomitmen dan mendukung pengembangan talenta pemuda melalui program pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan.

    Menurut dia, ajang kreativitas tingkat nasional direncanakan berlangsung Oktober 2025 itu diharapkan dapat terus mengembangkan kreativitas dan bakat pemuda, sehingga menjadi generasi yang berprestasi.

    “Semoga prestasi yang diraih bisa menginspirasi pemuda lainnya di Jakarta Utara dan membawa harum nama Jakarta di kancah nasional,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih tiga kali menyebut Kapolri dan Jaksa Agung dan memerintahkan mereka segera menindak pengoplos beras, yang telah menjual beras biasa dengan label beras premium.

    Dalam sambutannya saat acara peluncuran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Presiden Prabowo menyebut dirinya mendapatkan laporan ada pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) dari petani Rp6.500 per kilogram, yang merupakan harga pembelian minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dijual dengan label premium, yang harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dan Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun (akibat beras premium oplos),” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya yang berusaha setengah mati meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, sementara di sisi lain ada empat sampai dengan lima pengusaha yang setiap tahunnya menikmati keuntungan dari menipu rakyat hingga seratusan triliun rupiah per tahunnya.

    “Saudara-saudara ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap (pengoplos beras, red.) ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima!” kata Presiden.

    Prabowo kemudian kembali memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus beras premium oplosan tersebut.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ujar Presiden menunjukkan rasa geramnya.

    Terakhir, untuk ketiga kalinya dalam sambutan yang sama, Presiden Prabowo kembali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak pengusaha-pengusaha pengoplos beras yang serakah, dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    “Jaksa Agung dan Kapolri saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo singgung reshuffle jika menteri tak bisa realisasikan program

    Prabowo singgung reshuffle jika menteri tak bisa realisasikan program

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung perombakan kabinet (reshuffle) saat meresmikan program 80 ribu koperasi desa merah putih. Kepala Negara mengatakan reshuffle bisa terjadi jika para menteri tidak bisa bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusan besar, termasuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. (Pradanna Putra Tampi/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL tegaskan Satria Arya Kumbara bukan lagi anggota TNI

    TNI AL tegaskan Satria Arya Kumbara bukan lagi anggota TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan eks anggota Marinir yang menjadi tentara relawan Rusia, Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.

    TNI AL pun, kata Tunggul, tidak akan mau merespon permintaan Satria yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia.

    “Lebih tepat bisa ditanyakan ke Kementerian Luar Negeri RI, atau juga Kementerian Hukum RI terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini.

    Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dipecat dari TNI.

    “Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Tunggul.

    Berdasarkan putusan tersebut, Tunggul memastikan TNI AL akan tetap berpegang teguh tidak bisa menerima kembali Satria sebagai anggota TNI.

    Sebelumnya, beredar video Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga WNI. Dalam video yang viral itu, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.

    Dalam video itu juga dia meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar sebut lembaga penyiaran dan platform digital dua spesies berbeda

    Pakar sebut lembaga penyiaran dan platform digital dua spesies berbeda

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa lembaga penyiaran dan platform digital merupakan dua spesies berbeda sehingga tidak mungkin mengeneralisasikan dalam sebuah definisi materi muatan regulasi yang sama.

    “Berdasar anatomi digitalnya, lembaga penyiaran dan platform digital adalah dua spesies yang berbeda, sehingga tidak mungkin mengeneralisasikannya dalam sebuah definisi materi muatan regulasi. Berbeda dengan lembaga penyiaran, platform digital beroperasi di luar persyaratan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers,” kata Ahmad Ramli.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Untuk itu, dia menyebut apabila akan menggabungkan lembaga penyiaran dan platform digital ke dalam satu pengaturan di bawah undang-undang yang sama maka harus secara proporsionalitas membedakan mana-mana yang akan menjadi hak dan kewajiban dari kedua lembaga tersebut.

    Dia pun menyebut dari sisi statusnya, platform digital tidak dapat disamakan dengan lembaga penyiaran karena memiliki karakter dan fungsi yang berbeda secara fundamental.

    Dia menjelaskan lembaga penyiaran bersifat kuratif, mengelola dan mengontrol isi siaran berdasarkan prinsip jurnalistik dan etika profesi, serta bertanggung jawab atas isi kontennya.

    Sedangkan, platform digital berbasis user-generated content (UGC), seperti YouTube, Instagram, TikTok juga membuka peluang bagi siapa saja menjadi kreator konten hanya dengan bermodal perangkat dan koneksi internet.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa menyamakan platform digital dengan lembaga penyiaran tidak produktif bagi industri penyiaran itu sendiri, industri pers, ataupun untuk publik yang mengkonsumsi informasi.

    Dia juga mengingatkan pentingnya prinsip equal playing field dalam mengatur regulasi antara platform digital dan lembaga penyiaran.

    “Regulasi berbasis prinsip equal playing field bisa mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, regulasi proporsional berbasis karakteristik teknologi yang membedakan lembaga penyiaran dan platform digital,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kedua, menegaskan bahwa lembaga penyiaran dapat menggunakan model platform, model multiplatform dalam memenuhi saluran konten berkualitas dan terpercayanya kepada audiens”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Manokwari dinobatkan jadi Bupati Terbaik Bidang Tata Kelola

    Bupati Manokwari dinobatkan jadi Bupati Terbaik Bidang Tata Kelola

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten untuk Bidang Tata Kelola Pemerintahan pada Forum Pimred Award 2025.

    Melalui penyaring terhadap lebih dari 300 tokoh lewat 12.000 artikel multimedia, Hermus terpilih sebagai salah satu dari 55 tokoh terbaik yang dinilai memiliki kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan hubungan strategis dengan media.

    “Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat dan jajaran pemerintahan Kabupaten Manokwari yang terus bekerja keras dalam membangun daerah dengan semangat kolaborasi dan transparansi,” kata Hermus saat dihubungi dari Manokwari, Senin.

    Ia mengatakan, cukup bangga karena menjadi satu satunya bupati se Tanah Papua yang menerima penerima penghargaan dari Forum Pimred.

    Ia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjadikan media sebagai mitra kritis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Manokwari.

    “Penghargaan ini menjadi pemantik semangat bagi kami di Manokwari untuk melayani lebih baik dan menjadikan media sebagai sahabat dalam menyalurkan suara rakyat,” ujarnya.

    Penghargaan tersebut diberikan pada malam puncak perayaan HUT ke-2 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) yang berlangsung pada 18 Juli 2025 di Hotel Aston Serang, Banten.

    Penilaiannya dilakukan oleh dewan juri Pimred Award yang diketuai oleh tokoh pers nasional Prof. Bagir Manan, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.

    Hermus Indou dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang progresif dan berintegritas dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif di Manokwari.

    Bahtiar mengajak FPRMI dan Hermus Indou sebagai salah satu peraih penghargaan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai lapisan masyarakat.

    Terutama dalam menyajikan informasi yang bersifat edukatif dan mampu menumbuhkan semangat positif di tengah publik.

    Bahtiar juga mengapresiasi atas penghargaan yang diraih Hermus Indou dan berharap melalui peran Forum Pimred dapat menyampaikan informasi yang akurat dan turut mencerdaskan bangsa.

    Kegiatan Pimred Award menjadi bagian utama dari rangkaian HUT ke-2 FPRMI yang mengusung semangat penguatan peran media dalam demokrasi dan pembangunan.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum PKB: Pertemuan Prabowo-Jokowi dorong kondusifitas bangsa

    Waketum PKB: Pertemuan Prabowo-Jokowi dorong kondusifitas bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal memandang baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7), yang dinilainya diperlukan untuk mendorong kondusifitas bangsa.

    “Jadi pertemuan-pertemuan tokoh bangsa itu sangat diperlukan untuk mendorong bagaimana kondusifitas, kemudian juga kemajuan perekonomian di republik ini,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, negara-negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai tantangan global.

    “Negara-negara lain sekarang lagi menghadapi kesulitan yang cukup luar biasa karena ya faktor global ya,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau Indonesia selama ini kita kemarin di dera krisis 2020 dengan COVID saja sangat survive, ini lah harus kita bangga syukuri bahwa anugerah dari Tuhan kita selalu diberikan jalan dan ekonomi Indonesia tidak pernah goyang.”

    Untuk itu, dia memandang Indonesia perlu memperkuat soliditas bangsa agar dapat melewati berbagai tantangan global tersebut sehingga tak berdampak pada perekonomian nasional.

    “Saya melihat semua pertemuan tokoh-tokoh bangsa ini di saat-saat kita sekarang lagi betul menghadapi satu tantangan perekonomian dunia di Indonesia harus betul-betul solid, di Indonesia harus betul-betul sejuk, sebetul-betul bisa adem,” katanya.

    Terakhir, dia pun menyampaikan apresiasi terhadap pertemuan dua tokoh bangsa tersebut. Bersamaan dengan itu, ia pun menyambut baik Jokowi yang digadang-gadang akan mendapuk posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.

    “Sangat mengapresiasi sekali pertemuan tokoh bangsa, terus para pimpinan partai politik. Apalagi, sekarang Pak Jokowi sudah masuk di ranah partai politik, ya kami kan welcome to the jungle untuk Pak Presiden, Pak mantan Presiden Pak Jokowi masuk di partai politik, sekarang jadi Ketua Dewan Pembina ya, jadi Ketua Dewan Pembina,” kata dia.

    Sebelumnya, Minggu (20/7), Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, selama sekitar 40 menit dan bercerita soal lawatan kenegaraan selama dua pekan pada 1-15 Juli lalu.

    Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7) petang, sekitar pukul 18.00 WIB, langsung disambut Presiden Jokowi dan Iriana di gerbang depan rumahnya.

    Selepas bersilaturahmi bertemu Jokowi di kediamannya, Presiden Prabowo lanjut menghadiri penutupan Kongres PSI di Surakarta.

    Setelah menghadiri penutupan Kongres PSI 2025 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat satu meja menyantap makan malam bersama dengan menu bakmi jawa di Surakarta, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengkritik kelompok pengusaha serakah pengikut mazhab “Serakahnomics”, dan Presiden menegaskan negara tidak perlu memperlakukan kelompok pengusaha serakah itu dengan baik, karena mereka mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    Menurut Presiden, cara-cara yang digunakan oleh kelompok pengusaha serakah itu tidak lagi masuk dalam mazhab-mazhab ekonomi normatif, yang diajarkan di kampus-kampus, misalnya seperti mazhab ekonomi neoliberal, atau mazhab ekonomi sosialis.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan, ini adalah serakah. Jadi, ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini lain, ini saya beri nama Serakahnomics. Ini adalah Serakahnomics, ini nggak perlu kita kasih perlakuan baik,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Presiden kemudian menyesalkan kelompok pengusaha itu tidak kunjung berubah, padahal telah cukup sering diperingatkan.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengibaratkan kelompok pengusaha serakah itu seperti parasit dan vampir, yang menghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi,” ujar Presiden.

    Presiden menyebut jika pengusaha-pengusaha serakah itu ikut aturan, maka Indonesia dapat mendapat pemasukan hingga Rp100 triliun per tahunnya. Berbekal uang itu, Presiden menyebut pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah tiap tahunnya.

    “Kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita (saat ini) punya 330.000 sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang, dan ini harus kita hentikan!” ujar Presiden.

    Presiden pun langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha serakah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

    “Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.