Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kronologi pengemudi diduga mabuk yang menabrak orang di Jaksel

    Kronologi pengemudi diduga mabuk yang menabrak orang di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Polisi dan saksi mengungkap kronologi pengemudi diduga mabuk inisial APP (35) yang menewaskan satu orang inisial KIB (23) di kawasan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/7) sekitar pukul 03.00 WIB.

    “Kejadiannya pagi jam 03.00 WIB masuk hari Jumat. Jadi motor dari utara atau Patung Pemuda itu, patung yang mau memutar balik di Al-Azhar dan mobil dari selatan,” kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Mujiyanto mengatakan, mobil yang berasal dari selatan melaju kencang dari Halte TransJakarta CSW, kemudian terjadi kecelakaan.

    Saat kejadian itu, saksi bernama Abdul Hafiz (25) bersama korban sedang mendorong sepeda motor (stut motor) karena kehabisan bensin.

    “Saat itu kami berdua, motor saya sedang di-‘stut’ (didorong) oleh almarhum karena kehabisan bensin,” ujar Hafiz saat ditemui wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan.

    Mereka hendak menuju SPBU terdekat di kawasan Senayan dengan cara memutarbalik di lampu merah depan Al-Azhar.

    Namun, ketika melakukan putar balik, sebuah mobil melaju kencang dari arah kiri dan langsung menghantam bagian belakang motor yang dikendarai korban.

    “Saya lihat langsung mobil itu dari sisi kiri melaju sangat cepat, lalu menabrak almarhum dari sebelah kanan saya. Korban langsung terpental sejauh lima sampai enam meter ke arah beton pembatas jalan,” ujarnya.

    Menurut dia, kecepatan mobil saat itu diperkirakan lebih dari 100 kilometer (km) per jam.

    Identitas kendaraan pelaku diketahui mobil dengan nomor polisi F 1056 FAB. Saat kejadian, pengemudi disebut dalam kondisi lemas dan menunjukkan ciri-ciri seperti orang sedang mabuk.

    “Si pelaku ini keadaannya lemes banget, kelihatan kayak mabuk,” katanya.

    Hingga kini, kasus tersebut masih ditangani oleh pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan Sujadiyono dan Robianti, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik, berbahagia melihat putra sulung mereka, Letnan Dua Moch. Haryo, telah mewujudkan mimpi sang ayah menjadi anak pertama di keluarga yang berhasil menjadi perwira TNI.

    Di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, selepas upacara pelantikan Perwira Remaja TNI-Polri Tahun 2025, sang ayah, Sujadiyono, dan ibu, Robianti, tak kuasa menahan haru saat menghampiri putra sulung mereka, Moch. Haryo, yang dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Laut oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kami sangat bangga, terlebih karena menaikkan derajat kedua orang. Maka itu, kami juga siap untuk ditugaskan di mana saja sesuai dengan apa yang sudah kami ucapkan,” kata Letda Haryo saat ditemui bersama keluarganya di pelataran Istana Merdeka selepas upacara pelantikan.

    Bagi Haryo, perjuangannya menjadi seorang perwira TNI bak jalanan yang terjal dan penuh liku karena dia sempat gagal menjadi taruna Akademi Angkatan Laut saat pertama kali mendaftar, tepat setelah lulus dari bangku SMA.

    Namun, kegagalan itu tidak menyurutkan langkah Haryo. Dia kembali mendaftar untuk percobaan kedua dengan persiapan yang lebih matang dan hasil pun tak mengkhianati usahanya karena dia akhirnya diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, Jawa Timur.

    Haryo, yang lahir di Tangerang, Banten, dan menetap di Bekasi, Jawa Barat, pun merantau ke Surabaya untuk digembleng di kawah candradimuka calon-calon perwira TNI AL.

    “Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara dan kami alhamdulillah akhirnya menjadi perwira,” ujarnya.

    Haryo pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena doa dan dukungan mereka yang mengantarkan dirinya menjadi perwira remaja TNI AL.

    “Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini selalu mendukung kami, men-support kami di saat, dalam kondisi apa pun,” kata Haryo saat ditemui bersama ayah dan ibunya.

    Dalam momen penuh haru itu, Sujadiyono pun mengungkapkan Haryo telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang prajurit TNI.

    Sujadiyono mengaku dia mencoba mendaftar tiga kali sebagai prajurit TNI, tetapi gagal juga untuk ketiga kalinya. “Cita-cita saya ingin anak saya yang meneruskan cita-cita saya,” kata Sujadiyono.

    Oleh karena itu, bagi Sujadiyono, pencapaian yang diraih Haryo bukan hanya prestasi untuk anaknya, tetapi menjadi momen berakhirnya penantian sang ayah yang sempat punya mimpi sebagai tentara.

    “Pesan saya kepada Haryo, saya harapkan anak saya teguh, jujur, terus semangat juang, pantang menyerah sampai mencapai pangkat yang tertinggi supaya mengemban tugas negara,” kata Sujadiyono ke anaknya, Letda Haryo.

    Sementara itu, Robianti, ibunda Haryo, juga mendoakan anaknya itu selalu diberi semangat dan kesehatan. “Rajin shalatnya, ingat orang tua, untuk tugas negara dan bangsa,” kata Robianti.

    Dia pun mengaku telah merelakan Haryo untuk mengabdikan dirinya dan berkorban jiwa raga untuk negara, meskipun rasa was-was dan cemas kerap menghampiri dirinya manakala mengetahui tugas berat yang menanti anaknya itu.

    “Kalau seorang ibu itu pasti khawatir, tetapi itu, harus (rela) melepas seorang anak untuk negara,” kata Robianti.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pura-pura pincang, seorang lansia curi HP di Jaktim

    Pura-pura pincang, seorang lansia curi HP di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria lanjut usia (lansia) yang berpura-pura pincang nekat mencuri telepon seluler (HP) milik warga RT 07/06, Ciracas, Jakarta Timur.

    “Saya lagi tidur karena masih lemas habis disengat lebah. HP saya taruh di samping badan,” kata warga yang bernama Kadim di Jakarta Timur, Rabu.

    Pelaku yang mengenakan kaos dan topi itu sempat mondar-mandir di sekitar lokasi dan berusaha membuka pintu kontrakan di seberang rumah korban yang terkunci.

    Gagal membuka kontrakan, lansia tersebut kemudian menyasar rumah milik Kadim yang kebetulan tidak dikunci.

    Pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil telepon seluler (ponsel) yang berada di samping tubuh Kadim. Pelaku sempat menyentuh perut korban saat melancarkan aksi tersebut.

    Saat pelaku sudah keluar rumahnya, Kadim pun langsung mengejar untuk menangkap lansia itu.

    Saat diperiksa, ponsel milik Kadim ditemukan di dalam tas pelaku. Kadim mengaku sempat menampar pelaku karena kesal.

    Namun, pelaku berdalih hanya ingin meminjam ponsel untuk menelepon saudaranya yang sakit di Karawang, Jawa Barat.

    “Dia bilang katanya mau pinjam HP saya buat telepon saudaranya di Karawang yang sakit keras,” ujar Kadim.

    Kadim awalnya berniat melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, Kadim mengurungkan niatnya karena merasa iba dengan lansia tersebut.

    Pelaku juga tidak membawa identitas dan bukan merupakan warga sekitar.

    “Awalnya saya marah, tapi ya sudah, sekarang saya sudah ‘legowo’. Saya cuma imbau ke warga, siang hari sebaiknya rumah dikunci saja, biar tidak kecolongan,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerhati ingatkan peran sekolah-ortu cegah intoleransi anak pada HAN

    Pemerhati ingatkan peran sekolah-ortu cegah intoleransi anak pada HAN

    lembaga pendidikan cenderung menjadi incaran kelompok intoleran karena dirasa lebih efektif untuk menanamkan pemahaman tertentu sejak usia dini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerhati anak dan keluarga Maharani Ardi Putri mengingatkan peran penting sekolah dan orang tua (ortu) dalam mencegah anak terpapar virus intoleransi dan radikalisme pada momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025.

    “Apabila anak kita mendapati materi pembelajaran dari sekolahnya yang sekilas terlihat agamis, tetapi sebenarnya mendiskreditkan pihak ataupun golongan tertentu, orang tua perlu hadir sebagai teman dialog bagi anak,” kata Maharani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan hal itu karena lembaga pendidikan cenderung menjadi incaran kelompok intoleran karena dirasa lebih efektif untuk menanamkan pemahaman tertentu sejak usia dini.

    “Kondisi ini memperlihatkan bahwa jika tidak diawasi, guru atau aktivitas ekstrakurikuler dapat berpotensi menyebarkan paham diskriminatif. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan evaluasi kurikulum secara berkala harus diterapkan,” tuturnya.

    Ia menjelaskan sekolah umum maupun sekolah berbasis agama merupakan pilihan yang sah bagi orang tua. Kurikulum di sekolah agama dirancang menyesuaikan ajaran kepercayaan, sementara sekolah umum tidak berpusat pada agama tertentu.

    “Namun, perlu diingat bahwa yang krusial bukan label agama pada nama lembaga pendidikannya, melainkan kompetensi pendidik dan cara penyampaian materi yang mampu menanamkan nilai toleransi,” pesan Maharani.

    Menurut dia, pemahaman guru terhadap ajaran agama harus diuji secara kritis sebelum mereka mengajar. Perlu direkrut guru yang memiliki latar belakang moderasi jika sekolah berbasis agama hendak menanamkan nilai toleransi.

    Ketika suatu lembaga pendidikan merekrut guru atau tenaga pengajar, kecakapan metodologis harus diutamakan. Cara pengajaran yang bebas dari bias ekstrem dinilai akan membuat materi agama bisa disampaikan dalam kerangka inklusif dan antiradikal.

    Selain sekolah, Maharani menekankan pendidikan utama anak justru dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, orang tua diminta untuk aktif memantau dan memvalidasi apa yang dipelajari anak di sekolah.

    Ia pun menyarankan agar orang tua mengajak anak berdialog tentang materi pelajaran, bukan sekadar menerima begitu saja pembelajaran dari sekolah.

    Sekolah memang merupakan mitra bagi orang tua, tetapi tanggung jawab utama pembentukan anak tetap di tangan orang tua. Bila ditemukan materi yang meragukan, orang tua diwajibkan berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk klarifikasi.

    Maharani juga menekankan pentingnya pembentukan kemampuan berpikir kritis pada anak sebagai benteng melawan hoaks dan pemahaman ekstrem.

    “Sebagai orang tua yang bertanggung jawab bagi anaknya, dialog yang sehat akan lebih efektif dalam membentengi anak dari pemikiran intoleransi, ketimbang orang tua hanya melarang secara sepihak saja,” kata dia.

    Maharani menyebut ekosistem pendidikan, sekolah, dan keluarga, harus bersinergi untuk menghadapi tantangan ini.

    Sekolah menyediakan kerangka nilai dan literasi kritis, sedangkan keluarga memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari‑hari. Dengan demikian, kata dia, anak mendapatkan dua lapis perlindungan, yaitu materi pembelajaran yang moderat serta suasana rumah yang menghargai keberagaman.

    Dia mengingatkan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme tumbuh subur jika ruang dialog dan pengawasan bersama terhadap anak lemah.

    “Melalui seleksi guru yang bertanggung jawab, pengawasan kurikulum, pendampingan orang tua, dan pembiasaan berpikir kritis, paham-paham berbahaya dapat dicegah sejak dini. Pendidikan, baik formal maupun informal, harus direvitalisasi sebagai pilar persatuan yang kokoh di tengah pluralitas Indonesia,” kata Maharani.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pihaknya sedang berupaya menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendirikan pos damkar karena masalah lahan juga menjadi salah satu kendalanya.

    “Kami berupaya untuk peningkatan pos damkar dan sektor damkar, bagaimana responnya itu bisa dipercepat dan lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta William Aditya Sarana menilai Pemprov DKI harus segera merealisasikan pembangunan pos damkar di setiap kelurahan agar seluruh wilayah berada dalam payung pengamanan sistem anti api ini.

    “Jakarta masih kekurangan pos damkar karena dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 titik yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran,” kata William.

    Hal ini terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membuka penerimaan untuk 1.000 petugas damkar.

    Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) dalam rangka menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi II singgung soal besaran anggaran bila HUT RI di IKN 

    Ketua Komisi II singgung soal besaran anggaran bila HUT RI di IKN 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyinggung soal besaran anggaran yang tak sedikit digelontorkan apabila Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Padahal, kata dia, pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    “Dengan semangat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, perayaan di IKN kalau kita rujuk pada perayaan yang pernah dilakukan di sana (tahun lalu) tentu akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk menghelat perayaan HUT Ke-80 RI di IKN akan besar lantaran harus memobilisasi para pejabat dan orang-orang dari Jakarta.

    “Terutama untuk transportasi, untuk akomodasi, karena orang yang akan merayakan di IKN masih bermukim di Jakarta, masih beraktivitas di Jakarta,” ujarnya.

    Dia pun memandang wajar apabila pemerintah memutuskan untuk menggelar HUT Ke-80 RI di Jakarta, ketimbang di IKN sebagaimana HUT Ke-79 RI tahun lalu, karena status ibu kota negara RI sampai saat ini masih di Jakarta.

    “Kendati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara itu telah menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota negara kita, tetapi di undang-undang itu juga disebutkan bahwa pengaktifan atau aktivasi penetapan IKN sebagai ibu kota negara itu harus diatur dalam sebuah keputusan Presiden,” tuturnya.

    Sebab, lanjut dia, pemerintah tak kunjung menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN.

    “Sampai sekarang Keputusan Presiden itu kan masih kita nantikan terkait hal tersebut sehingga secara yuridis, normatif, Jakarta ini berfungsi masih sebagai ibu kota negara maka sangat wajar kalau kemudian perayaan HUT Ke-80 Republik Indonesia masih berpuncak di Jakarta,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengatakan pihaknya meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto segera menerbitkan Keppres mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN.

    “Agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta karena Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    “Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” kata Juri ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga menyebut bahwa tim kepanitiaan untuk perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tak ingin sejarah panjang penjajahan di RI terulang kembali

    Prabowo tak ingin sejarah panjang penjajahan di RI terulang kembali

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto tak ingin sejarah panjang penjajahan yang telah merenggut harga diri dan kekayaan bangsa Indonesia terulang kembali. Untuk itu, Kepala Negara meminta perwira remaja TNI-Polri untuk rela berkorban jiwa dan raga, memastikan kehormatan dan kemerdekaan Indonesia tetap terjaga. (Pradanna Putra Tampi/Satrio Giri Marwanto/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    Dasco ucapkan selamat Harlah ke-27 PKB dan sebut akan berjuang bersama

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan selamat atas Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-27, dan mengatakan akan terus berjuang bersama membangun Indonesia.

    “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Dasco yang juga selaku Ketua Harian Partai Gerindra, Rabu.

    Dia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra dan PKB akan terus bekerja sama untuk membangun Indonesia dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kedua partai, kata dia, akan berusaha untuk menjadikan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

    “Ke depan kita akan terus bersama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dan berjuang demi Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera rakyatnya,” kata dia.

    Adapun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Harlah di Jakarta Convention Center.

    “Semua tokoh kami undang,” ujar Cak Imin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/7).

    Selain itu, Cak Imin mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diundang dalam acara partainya yang diagendakan digelar pada 23 Juli 2025 itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raih Adhi Makayasa, Axel Fahreza siap serahkan jiwa raga untuk negara

    Raih Adhi Makayasa, Axel Fahreza siap serahkan jiwa raga untuk negara

    Jakarta (ANTARA) – Peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa 2025 dari Akademi Angkatan Udara (AAU) Letnan Dua Axel Fahreza Aditama siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Seperti yang sudah dilaksanakan sumpah tadi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami akan menyerahkan segenap jiwa raga kami untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Axel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Axel, taruna asal Solo, Jawa Tengah, berusia 22 tahun itu, menjalani pendidikan selama tiga tahun di Akademi Angkatan Udara dan berhasil meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.

    Pelantikannya sebagai perwira remaja dilakukan dalam upacara Prasetya Perwira yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi.

    Momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Axel Fahreza yang turut hadir sebagai undangan dalam upacara tersebut.

    Kedua orang tuanya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian putra mereka dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengabdian yang akan dijalani.

    “Kami sangat bangga, bersyukur atas prestasi yang diraih anak kami dan semoga sukses ke depannya,” ujar sang ayah.

    Axel mengatakan pelantikan ini sebagai awal dari tugas besar dirinya sebagai perwira TNI. Dia berkomitmen untuk mengabdi kepada rakyat dan berharap dapat menjalankan amanah serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    “Ini merupakan sebuah langkah awal bagi kami terutama perwira 2025 untuk mengabdi kepada negara. Tentunya kami memohon doa restu kepada kedua orangtua untuk dapat mendoakan kami, dapat melancarkan seluruh kegiatan kami sehingga dapat sukses di kemudian hari,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada delapan penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Kedelapan penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa tersebut masing-masing Sermatar Alim Bimo Pratowo (Akademi Militer), Sermatar Muhammad Afridzal Mukhlis (Akademi Militer), Sermatar Menanda Putra Duta (Akademi Angkatan Laut), Sermatar Aryya Handaru (Akademi Angkatan Laut).

    Selanjutnya, Sermatar Evan Basith Reswara (Akademi Angkatan Udara), Axel Fahreza Aditama (Akademi Angkatan Udara), Brigtar Muhammad Malik Aditya Kurniawan (Akademi Kepolisian), dan Brigtar Fathan Putra Rivito (Akademi Kepolisian).

    Penghargaan Bintang Adhi Makayasa ini adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik bagi setiap matra TNI dan Polri, yakni matra darat dari Akademi Militer Magelang, matra laut dari Akademi Angkatan laut Surabaya, matra udara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, dan matra kepolisian dari Akademi Kepolisian Semarang.

    Ini merupakan penghargaan yang menjadi simbol keunggulan dan dedikasi para taruna dalam menempuh pendidikan militer dan kepolisian.

    Adhi Makayasa memiliki arti harfiah sebagai prestasi terbaik atau pencapaian tertinggi.

    Penghargaan Bintang Adhi Makayasa diberikan kepada lulusan terbaik Akademi TNI dan Polri yang secara seimbang dinilai mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek, yaitu aspek akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi II singgung soal besaran anggaran bila HUT RI di IKN 

    Ini poin-poin penting dari 10 RUU Kabupaten/Kota

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memaparkan poin-poin penting dari 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara yang disetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi dan kabupaten/kota yang masih didasari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

    “Satu, kami menyesuaikan dasar hukum konstitusinya 10 kabupaten/kota ini, itu menggunakan dasar hukum konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang RIS 1949,” kata Rifqinizamy ditemui usai rapat kerja pembicaraan tingkat pertama terkait 10 RUU Kabupaten/Kota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rifqi juga mengatakan pembahasan 10 RUU itu digulirkan sebab sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara tersebut telah terjadi pemekaran.

    “Kedua, di kabupaten/kota tersebut telah terjadi dinamika sedemikian rupa terkait dengan baik pertambahan jumlah kecamatan, termasuk pemekaran kabupaten/kota yang ada di kabupaten/kota tersebut,” ucapnya.

    Dia melanjutkan, “Rata-rata kabupaten/kota yang hari ini kami lakukan revisi terhadap undang-undangnya adalah kabupaten/kota induk.”

    Rifqy lantas mencontohkan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada di Provinsi Sulawesi Utara itu telah terjadi pemekaran lima kabupaten/kota.

    “Ada Bolaang Mongondow-nya sendiri, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, kemudian Bolaang Mongondow Timur, dan Kotamobagu. Nah, sehingga kemudian hal-hal ini harus kami sesuaikan,” tuturnya.

    Dia menyebut poin penting lainnya dalam 10 RUU Kabupaten/Kota tersebut ialah mengakomodasi karakteristik dan kekhasan wilayah yang ada di daerah tersebut.

    “Ketiga, di undang-undang yang ada ini, kami juga mencoba untuk men-delivery kekhasan ciri masing-masing daerah yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah itu. Itu penting untuk kemudian nanti di-state di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang,” katanya.

    Rifqi juga menambahkan terkait tapal batas wilayah yang awalnya ingin dinormakan dalam 10 RUU Kabupaten/Kota itu, akhirnya disepakati normanya hanya pada level peraturan pemerintah (PP) terkait dengan koordinat masing-masing batas wilayah.

    “PP itu baru bisa disetujui kalau ada persetujuan antardaerah yang kemudian menjadi batas wilayah itu sehingga dengan cara ini kami berharap sengketa antarwilayah yang sempat terjadi dan bersitegang di Indonesia itu bisa kita minimalisasi dan kita atasi,” kata dia.

    Sebelumnya dalam rapat, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komite I DPD RI menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

    Sepuluh RUU Kabupaten/Kota tersebut disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat kedua setelah delapan fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, hingga pemerintah menyampaikan pandangan akhirnya dan memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut.

    Ke-10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR itu terdiri atas wilayah di Provinsi Gorontalo, yaitu RUU tentang Kota Gorontalo dan RUU tentang Kabupaten Gorontalo.

    Lalu, wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe, RUU tentang Kabupaten Minahasa, dan RUU tentang Kota Manado.

    Berikutnya, wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu RUU tentang Kabupaten Buton, RUU tentang Kabupaten Kolaka, RUU tentang Kabupaten Konawe, dan RUU tentang Kabupaten Muna.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.