Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Mensesneg: Desain logo HUT Ke-80 RI pilihan langsung Presiden Prabowo

    Mensesneg: Desain logo HUT Ke-80 RI pilihan langsung Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan desain logo HUT Ke-80 RI yang diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, merupakan pilihan langsung Presiden Prabowo saat proses penjurian tahap akhir dan penentuan pemenang sayembara logo.

    Dalam proses penilaian tahap akhir itu, Presiden Prabowo kemudian memilih desain logo yang dibuat oleh Bram Patria Yoshugi, seorang desainer grafis asal Indonesia, yang sehari-harinya berprofesi sebagai art director di Thinking*Room di Bandung, Jawa Barat.

    Dari lima kandidat desain yang lolos penjurian tahap akhir, logo buatan Bram Patria yang kemudian menarik perhatian dan menjadi favorit Presiden Prabowo.

    “Aku suka yang ini, aku suka yang ini,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditemui selepas acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg kemudian menjelaskan total ada 245 karya yang mengikuti sayembara logo HUT Ke-80 RI.

    Desain logo yang mengikuti sayembara itu merupakan karya desainer grafis Indonesia, mengingat sayembara logo HUT RI tahun ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.

    Dari total 245 karya yang masuk meja juri, ada lima kandidat logo yang masuk dalam tahap penilaian akhir.

    “Dari lima besar itu kemudian kita laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden melihat semuanya, melihat satu per satu, kemudian memutuskan untuk memilih desain yang dibuat oleh asosiasi,” kata Mensesneg.

    Desain logo HUT Ke-80 RI pilihan Presiden Prabowo itu cukup berbeda dengan logo HUT RI tahun-tahun sebelumnya yang biasanya memiliki tampilan meriah lengkap dengan ornamen bendera Merah Putih.

    Logo HUT Ke-80 RI yang diluncurkan hari ini desainnya cukup sederhana, tanpa ada ornamen tambahan, selain bentuk bidang yang membentuk angka “8” dan “0”.

    Kedua angka itu dibuat dari gabungan dua lingkaran yang saling berdempet sehingga membentuk angka “8”, dan dua silinder yang masing-masing ada di angka “8” dan “0”, kemudian satu silinder yang ukurannya lebih besar dan membentuk angka “0”.

    Bidang lingkaran yang membentuk angka 8 itu garis luarnya didesain berwarna merah, sementara dua silinder pada angka “8” dan “0” diwarnai putih, dan ada latar bayangan di belakang angka “8” dan “0” berwarna merah yang dibuat menyatu.

    Presiden Prabowo, saat acara peluncuran, menjelaskan filosofi desain logo pilihannya tersebut.

    “Desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung, tanpa ujung, dan tidak putus, infinity. Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan, adalah manifestasi kesejahteraan rakyat, dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus,” jelas Presiden.

    Tampilan lengkap logo itu juga disertai tiga slogan yang merupakan tema peringatan HUT Ke-70 RI, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    “Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara, dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi meninjau penanganan pascabencana kebakaran di RW 02 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    “Peninjauan hari ini di RW 2, RT 11 sampai RT 14 Duri Utara, Tambora yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 21 Juli lalu. Tujuannya untuk memastikan apakah kondisi bantuan di lapangan itu cukup dan sudah memadai untuk korban kebakaran,” kata Hilda kepada wartawan di lokasi, Rabu.

    Dalam tinjauannya, Hilda menyebut bahwa instansi-instansi terkait sudah bergerak merespons bencana kebakaran dengan menyalurkan bantuan-bantuan logistik.

    “Sembako saya rasa sudah cukup banyak dari teman-teman Dinas Sosial, BPBD dan PMI. Warga sekitar cukup antusias bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak kebakaran,” ujarnya.

    Hilda mengatakan bahwa pihaknya masih mengasistensi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang belum tersalurkan, khususnya perlengkapan sekolah anak-anak.

    “Tentunya saya berduka, sedih melihat adik-adik ini yang sampai saat ini mungkin ada yang belum bisa sekolah karena buku-bukunya semua ikut terbakar. Kami juga mengumpulkan buku-buku tulis, kebutuhan-kebutuhan sekolah yang nantinya akan kita serahkan kepada warga yang membutuhkan,” tuturnya.

    Pantauan di lokasi, Hilda bersama timnya nampak membagikan bantuan berupa voucher dan makanan ringan kepada sebagian korban.

    Ratusan korban kebakaran pun masih menempati tenda-tenda pengungsian. Sejumlah instansi, seperti Baznas Bazis, BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI serta warga sekitar juga berjibaku memenuhi kebutuhan para korban.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta para pejabat barunya hadirkan inovasi

    Kemendagri minta para pejabat barunya hadirkan inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meyakini pejabat Kemendagri yang baru dilantik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja, serta mendorong lahirnya ide-ide dan inovasi di lingkungan kerja.

    “Bagi mereka yang dilantik, ada satu alat ukur bahwa keberadaan di lingkungan masing-masing akan membawa dampak yang lebih baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ide-ide atau inovasi dan lain sebagainya,” kata Tomsi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Kemendagri yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Ia juga meyakini bahwa para pejabat yang dilantik merupakan sosok-sosok yang mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.

    Lebih lanjut, Tomsi berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dalam bekerja. Para pejabat yang baru dilantik juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk ide, inovasi, dan terobosan.

    Pada kesempatan tersebut, sebanyak 39 pejabat dilantik, yang terdiri atas 1 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 38 pejabat fungsional dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemendagri. Salah satunya adalah Harun Yuni Aprin yang didapuk sebagai Inspektur I Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

    “Saya ucapkan selamat kepada seluruh yang dilantik di sini,” ujarnya.

    Tak lupa, Tomsi kembali mendorong para pejabat agar tidak ragu menyampaikan secara tertulis gagasan atau masukan demi perbaikan organisasi. Hal ini sekaligus sebagai pengejawantahan budaya kerja yang terbuka.

    “Saya berharap bahwa dengan keberadaan Saudara-Saudari sekalian di sana betul-betul membawa dampak yang signifikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Jakarta: Empat juta orang gunakan “Face Recognition Boarding Gate”

    KAI Jakarta: Empat juta orang gunakan “Face Recognition Boarding Gate”

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 4,17 juta penumpang menggunakan fasilitas face recognition boarding gate di tiga stasiun utama, yakni Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Bekasi sepanjang 2024 hingga Juni 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu merinci pada tahun 2024, sebanyak 2,35 juta penumpang kereta api memanfaatkan layanan yang memungkinkan penumpang untuk naik kereta tanpa perlu menunjukkan dokumen fisik tersebut, sedangkan pada Januari hingga Juni 2025, penggunaan mencapai 1,82 juta orang.

    Ixfan mengatakan, penggunaan fasilitas face recognition atau fitur pengenalan wajah mempersingkat waktu antrean boarding, mengurangi risiko kehilangan tiket, dan meningkatkan efisiensi layanan tanpa perlu interaksi fisik.

    “Pelanggan cukup memindai wajah, dan sistem akan otomatis mengenali identitas serta tiket yang dimiliki,” kata dia.

    Dari sisi keamanan, sambung Ixfan, fasilitas yang diterapkan KAI tersebut, telah memenuhi standar perlindungan data pribadi dan dilengkapi dengan enkripsi tingkat tinggi. Seluruh data penumpang tersimpan secara aman dan hanya digunakan untuk keperluan verifikasi perjalanan kereta api.

    Face Recogintion Boarding Gate berbasis pengenalan wajah mendukung pengurangan konsumsi kertas dan mempercepat alur layanan penumpang.

    Ixfan mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir dengan keamanan data pada fitur Face Recognition Boarding Gate yang dipergunakan oleh KAI. Ini karena, KAI telah memiliki manajemen keamanan informasi yang baik yaitu berstandar internasional ISO 27001 tentang Standardisasi Manajemen Keamanan Informasi.

    Bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas ini harus melakukan registrasi di awal yang berlaku untuk seterusnya. Selanjutnya, mereka bisa melakukan registrasi di stasiun yang memiliki layanan Face Recognition Boarding Gate dan nantinya ada petugas yang akan membantu proses tersebut.

    Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Access by KAI, dengan cara:

    1. Buka tab menu akun pada Access by KAI;

    2. Pilih menu Registrasi Face Recognition;

    3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “setuju” setelah memahami;

    4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi;

    5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie;

    6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang” ;

    7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran;

    8. Proses registrasi berhasil dan selesai.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hashim berterima kasih kepada ketua SPF karena bantu bebaskan Arnold

    Hashim berterima kasih kepada ketua SPF karena bantu bebaskan Arnold

    Jakarta (ANTARA) – Pengusaha sekaligus adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, berterima kasih kepada Ketua Sasakawa Peace Foundation (SPF) Yohei Sasakawa karena berperan besar dalam pembebasan Arnold Putra dari Myanmar.

    Menurut Hashim, Sasakawa berhasil membebaskan Arnold lantaran mempunyai koneksi yang kuat terhadap pemerintahan Myanmar.

    “Melalui perkenalan yang saya fasilitasi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Bapak Sasakawa, yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan militer Myanmar, terbuka jalan untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan bermartabat,” kata Hashim dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

    Setelah bertemu dengan Sjafrie, Sasakawa langsung terbang ke Myanmar untuk bertemu dengan para petinggi militer. Dalam pertemuan itu lah terjadi diskusi antara Sasakawa dan petinggi Militer Myanmar membahas pembebasan Arnold.

    Setelah melewati proses pendekatan ala Sasakawa, Arnold pun pada akhirnya berhasil dibebaskan.

    “Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Yohei Sasakawa, seorang tokoh nasional dan filantropis Jepang yang telah menunjukkan empati dan solidaritas lintas negara,” ucap Hashim.

    “Semoga kerja sama ini menjadi landasan yang lebih kuat bagi hubungan kemanusiaan dan diplomasi di kawasan Asia,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Arnold Putra yang dikenal sebagai selebgram, telah ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024.

    Arnold dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Thailand dan melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, seperti People’s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

    Atas tuduhan tersebut, Arnold sempat dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17(2), dan divonis tujuh tahun penjara di Insein Prison, Yangon.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi akan temui Menko Airlangga soal transfer data pribadi ke AS

    Menkomdigi akan temui Menko Airlangga soal transfer data pribadi ke AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai poin-poin kesepakatan tarif impor yang telah disepakati antara Amerika Serikat dengan Indonesia, termasuk soal transfer data pribadi.

    “Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok kami akan koordinasi seperti apa penjelasannya,” ujar Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Meutya mengatakan pihaknya telah menerima undangan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Namun, dia belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai topik yang dimaksud karena masih menunggu hasil pertemuan tersebut.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah transfer data pribadi ke AS masuk ranah kementerian yang dipimpinnya, Meutya menegaskan akan mengetahui kejelasan lebih lanjut usai koordinasi dengan Menko Airlangga.

    Meutya menyampaikan bahwa setelah pertemuan dengan Menko Airlangga, akan ada pernyataan resmi untuk menjelaskan posisi pemerintah Indonesia terhadap poin-poin dalam kesepakatan tersebut.

    “Besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi, kami harus koordinasi lebih dulu,” ucapnya.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, dikutip pada Rabu, hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Disebutkan Amerika Serikat dan Indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen yang diambil Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI: Evaluasi menyeluruh tata kelola Danantara

    Anggota DPR RI: Evaluasi menyeluruh tata kelola Danantara

    Transformasi tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan refleksi. Kalau kita abai atas evaluasi ke belakang, yang terjadi hanyalah pengulangan atas kesalahan yang sama

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyoroti pentingnya evaluasi dan refleksi menyeluruh dalam proses transformasi kelembagaan Danantara untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

    Hal itu disampaikan Asep kepada wartawan di Bogor, Rabu, setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, BPI Danantara, dan PT Danantara Asset Management (Persero) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (22/7).

    “Masih terdapat kebingungan publik terkait struktur kelembagaan Danantara, serta menekankan pentingnya kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan antarentitas di dalamnya agar tidak menimbulkan mispersepsi,” kata Legislator asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Ia mengapresiasi pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Danantara Holding Operasional, namun mempertanyakan belum adanya dokumen strategis serupa dari BPI Danantara sebagai entitas super holding.

    Asep juga menekankan perlunya penyelarasan agenda kerja Danantara dengan dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

    Ia mengingatkan peran aktif Kementerian BUMN sebagai regulator dan pengawas, yang menurutnya harus turut memfasilitasi penyusunan regulasi dan tidak membiarkan Danantara bergerak tanpa landasan hukum dan pengawasan yang memadai.

    Menurut dia, keberhasilan transformasi tidak dapat dicapai tanpa evaluasi mendalam terhadap kinerja masa lalu. Ia menekankan bahwa evaluasi dan refleksi menjadi pijakan untuk menghindari pengulangan kesalahan dalam pengelolaan BUMN ke depan.

    “Transformasi tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan refleksi. Kalau kita abai atas evaluasi ke belakang, yang terjadi hanyalah pengulangan atas kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Asep juga mengingatkan agar transformasi Danantara tidak terjebak dalam praktik patronase, tetapi mengedepankan prinsip meritokrasi. Ia mendorong pimpinan Danantara untuk menjelaskan sejauh mana evaluasi terhadap kinerja BUMN telah dilakukan dan bagaimana hasilnya menjadi dasar kebijakan transformasi.

    Selanjutnya, politisi Partai NasDem itu menyebut penyusunan RKAP harus berbasis pada hasil evaluasi dan regulasi yang jelas, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

    “Menurut hemat saya, ini bukan soal teknis, melainkan soal mendasar tentang bagaimana kebijakan pengelolaan Danantara dibangun di atas pondasi tata kelola yang ajeg dan berkesinambungan,” kata Asep.

    Ia menegaskan bahwa ekspektasi publik terhadap Danantara sangat tinggi. Sebagai entitas yang diberi mandat untuk mentransformasi BUMN, Danantara harus mampu menjadi lokomotif perubahan menuju efisiensi dan dampak ekonomi yang lebih luas.

    “Tugas kita adalah memastikan harapan besar ini tidak meleset. Evaluasi, refleksi, dan tata kelola yang baik adalah kuncinya,” pungkasnya.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri dorong Pemkab Buton Tengah optimalkan sektor pariwisata

    Wamendagri dorong Pemkab Buton Tengah optimalkan sektor pariwisata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata alam yang dimiliki guna menarik kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

    “Seluruh kekayaan alam, seluruh aset, seluruh potensi yang ada di Buton Tengah ini akan dikelola bersama-sama untuk mendatangkan warga dari penjuru Nusantara menikmati keindahan Kabupaten Buton Tengah,” kata Bima dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Kabupaten Buton Tengah di Kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Rabu.

    Bima juga mengapresiasi upaya Pemkab Buton Tengah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    Menurutnya, wilayah Kabupaten Buton Tengah tetap asri hingga kini berkat komitmen pemerintah daerah setempat bersama masyarakat dalam merawat potensi alam yang ada.

    Ia mengaku sempat menikmati langsung keindahan alam daerah setempat. “Tadi pagi Pak Bupati, saya berlari dari tempat menginap, menikmati betul udara sejuk dan betapa hijau dan asrinya Buton Tengah ini,” ujarnya.

    Selain potensi wisata, Bima juga menyinggung soal kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Buton Tengah.

    Ia berharap para ASN mampu bekerja profesional dan menyederhanakan proses birokrasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Doakan para pengemban amanah untuk tetap bisa amanah, untuk menyatukan antara kata dan perbuatan, untuk selalu bersama-sama dengan warga, tidak pernah meninggalkan warga,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Bima juga mengingatkan jajaran Pemkab Buton Tengah untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

    Ia melihat visi pembangunan yang dicanangkan Bupati Buton Tengah telah sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Visi Pak Bupati yang nomor satu sudah betul, sudah sangat mulia yaitu sejahtera. Warga insyaallah lebih bisa menikmati dan nyaman tinggal di Buton Tengah, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sama dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN,” kata Demer, sapaan karibnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR Ri bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, serta jajaran Direksi Danantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia pun menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang mampu menyatukan berbagai entitas BUMN dalam satu kerangka keuangan yang lebih terkonsolidasi.

    Menurut dia, model pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersentral pada dua pintu, yakni anggaran murni dan anggaran, seringkali menimbulkan kehilangan peluang ekonomi, karena tidak sinkronnya waktu eksekusi dan kebutuhan bisnis lapangan.

    Dia menegaskan bahwa peran BUMN seharusnya tidak semata-mata sebagai penyetor dividen bagi negara, tetapi lebih penting sebagai agent of development yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak akibat aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan dari dividen yang dipaksakan.

    “Dividen itu bukan yang terpenting, yang utama adalah bagaimana BUMN menjadi motor pembangunan. Kalau ekonomi tumbuh, pajaknya akan tinggi, dan di situlah kekuatan APBN kita,” katanya.

    Dia menyinggung pula perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan kompetitifnya aset-aset BUMN, termasuk dalam hal tarif dan benchmarking internasional. Misalnya, dugaan harga sewa data center milik BUMN yang mencapai tiga kali lipat dari swasta.

    “Tolong benchmark kita diperkuat. Jangan sampai kita punya infrastruktur lengkap tapi kalah efisien dari swasta,” ujarnya.

    Dia pun optimistis terhadap masa depan BUMN, khususnya di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, dalam merampingkan anak-cucu perusahaan BUMN menjadi sinyal kuat reformasi yang akan terus berlanjut.

    Dia menilai apa yang telah dilakukan Kementerian BUMN melalui Danantara sejauh ini bahkan telah melampaui ekspektasi awalnya dan perkembangan BUMN hari ini menunjukkan arah perubahan yang konstruktif dan menjanjikan bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudin Pendidikan Jaksel cabut KJP siswa yang tawuran di Pesanggrahan

    Sudin Pendidikan Jaksel cabut KJP siswa yang tawuran di Pesanggrahan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang terlibat dalam kasus tawuran di Pesanggrahan.

    “Kami tangani anak-anak yang bersekolah. Artinya, yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No 110 Tahun 2021 yaitu pencabutan KJP,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pendidikan Kecamatan Pesanggrahan, Kosar dalam konferensi pers di Polsek Pesanggrahan Jakarta, Rabu.

    Kosar mengatakan tujuh anak yang masih bersekolah itu akan diberikan sanksi mengenai kenakalan remaja seperti tawuran.

    Dia menegaskan tidak akan melakukan negosiasi, perundingan maupun musyawarah untuk siswa yang melakukan tindak kriminalitas terutama di Jakarta.

    “Karena mereka akan masih dalam proses belajar dan mereka yang melakukan tindakan kriminal sudah sesuai dengan aturan-aturan kami yaitu kami akan mencabut KJP-nya,” ucapnya.

    Nantinya, KJP akan dikembalikan sesuai hak-haknya setelah menjalani hukuman dan mereka juga akan diberikan bimbingan sesuai prosedur.

    Terkait kepemilikan senjata tajam, pihaknya akan menyerahkan anak-anak yang terlibat dalam kriminal ke Balai Permasyarakatan (Bapas).

    Pihak kepolisian menangkap sembilan pelaku tawuran yang menyerang warga di Jalan Palem, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Minggu (20/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sembilan orang itu terdiri dari dua pemuda masuk kategori dewasa, sedangkan tujuh orang lainnya merupakan anak di bawah umur.

    Kelompok tersebut memiliki akun Instagram bernama @biangkerok69JKT dengan adminnya yang merupakan anak di bawah umur berinisial MNA.

    Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 358 KUHP mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

    Lalu, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata dengan hukuman penjara 10 tahun dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45A ayat 2 Undang-Undang No 1 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang sifatnya menghasut dengan pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

    Pasal 78C juncto 80 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp3 miliar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.