Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bali dan Jepang bahas kerja sama pariwisata dan pendidikan

    Bali dan Jepang bahas kerja sama pariwisata dan pendidikan

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina untuk membahas kerja sama pariwisata dan pendidikan.

    Dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis, Koster menyampaikan hubungan Bali dan Jepang telah berlangsung lama seperti di bidang pariwisata dan pendidikan.

    “Kami sangat menghargai wisatawan Jepang yang menghormati budaya dan aturan lokal,” kata dia.

    Banyaknya kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia sejalan dengan tingginya jumlah anak muda Bali yang menimba ilmu, bekerja, dan magang di Jepang.

    “Kami melihat banyak kesamaan nilai budaya antara masyarakat Bali dan Jepang, yang menjadi pondasi kuat dalam kerja sama ini,” ujar Gubernur Koster.

    Meski sudah berjalan baik, Pemprov Bali tetap terbuka terhadap kerja sama konkret di berbagai bidang selain pariwisata dan pendidikan, yaitu seperti pertanian, energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur.

    Koster menyadari ilmu-ilmu pertanian di Bali banyak yang dipelajari dari Jepang, sehingga potensi kerja sama ini digali.

    “Sebagian besar ahli pertanian dari Bali merupakan lulusan Jepang karena kami mengetahui bahwa Jepang sangat maju untuk bidang pertanian, kami berharap Jepang dapat mendukung, kami siap menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama secara konkret bersama Konsulat Jenderal Jepang di Bali,” ujarnya.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina mengaku senang karena dapat berdiskusi langsung dengan Gubernur Bali mengenai potensi kerja sama.

    Ia menegaskan bahwa Jepang dan Indonesia adalah sahabat lama, dan pihaknya berkomitmen memperkokoh hubungan yang telah terjalin, termasuk dalam bidang pariwisata, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pertukaran sumber daya manusia.

    “Bali memiliki potensi luar biasa dalam pariwisata, budaya, dan lingkungan, banyak warga Jepang yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya, bahkan ada lebih dari 2.200 warga negara Jepang yang menetap di sini,” kata dia.

    “Kami sangat menghargai dukungan dan perhatian Pemprov Bali terhadap kenyamanan dan keamanan warga serta wisatawan Jepang,” ujarnya.

    Merespons keinginan Gubernur Bali membangun kerja sama lain seperti pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, Wamenlu Jepang sepakat.

    Saat ini sendiri jumlah warga Indonesia yang tinggal di Jepang meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencapai 200 ribu orang.

    “Penting bagi kita untuk terus memperkuat pertukaran SDM muda antara kedua negara, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan, saat ini, terdapat 6.778 pelajar Indonesia di Jepang, jumlah tertinggi kesembilan di dunia,” kata Akiko Ikuina.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I nilai kerja sama TNI produksi obat bukan dwifungsi ABRI

    Komisi I nilai kerja sama TNI produksi obat bukan dwifungsi ABRI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kerja sama TNI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memproduksi obat-obatan dengan harga terjangkau dan jumlah besar bukan masuk ke dalam dwifungsi ABRI atau TNI.

    “Saya rasa tidak, ya. Saya rasa tidak (masuk dwifungsi ABRI),” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, apa yang dilakukan TNI tersebut lebih masuk kepada cakupan tugas TNI dalam menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Karena kan TNI memiliki Operasi Militer Perang, dan Operasi Militer Selain Perang, ini bisa masuk ke kategori tersebut (OMSP),” ucapnya.

    Dia pun memandang baik kerja sama yang dijalin antara TNI dan BPOM tersebut sejauh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang standar kesehatan di Indonesia.

    “Jadi kesepakatan itu selama dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan standar kesehatan Indonesia, ya itu sangat baik,” ujarnya.

    Dave menilai TNI memiliki laboratorium-laboratorium farmasi yang dapat memproduksi obat dalam jumlah besar untuk masyarakat melalui rumah sakit-rumah sakit militer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    “TNI memiliki kapasitas pabrik-pabrik yang besar dan juga memiliki rumah sakit yang cukup banyak tersebar di seantero nusantara yang memang membutuhkan obat untuk melayani masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengerahkan TNI untuk memproduksi obat dengan harga terjangkau dalam jumlah besar guna dikonsumsi masyarakat.

    “Pengerahan TNI ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan obat nasional serta menekan harga obat di pasaran,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (22/7).

    Dia menjelaskan nantinya obat dalam jumlah besar itu akan dibuat oleh laboratorium farmasi yang berada di bawah naungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

    Umumnya, kata dia, ragam laboratorium farmasi itu hanya memproduksi obat untuk kebutuhan medis anggota TNI saja. Kini, laboratorium milik TNI itu akan memproduksi obat untuk kebutuhan masyarakat umum.

    Sjafrie memastikan, kualitas obat-obatan buatan TNI sesuai dengan standar yang berlaku dan dijual di seluruh Koperasi Merah Putih.

    Di saat yang sama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar akan mengawasi proses pembuatan obat agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR: Transfer data Indonesia-AS harus selaras UU PDP

    Komisi I DPR: Transfer data Indonesia-AS harus selaras UU PDP

    Kami masih menunggu detail teknisnya seperti apa, tetapi kita memiliki Undang-Undang PDP yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki Undang-Undang akan Perlindungan Data Pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan keberadaan UU PDP untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki otoritas khusus dan standarisasi yang tinggi dalam perlindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI).

    Dave pun menyebut pihaknya masih menunggu detail teknis terkait kesepakatan transfer data antara Indonesia-AS dari pemerintah tersebut.

    “Kami masih menunggu detail teknisnya seperti apa, tetapi kita memiliki Undang-Undang PDP yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya,” ucapnya.

    Untuk itu, dia belum dapat memastikan sejauh mana kewenangan transfer data Indonesia-AS itu dilakukan dan persilangannya dengan aturan yang termaktub dalam UU PDP.

    “Ya, itu mesti dibaca di dalam undang-undang ya karena memang ada pasal-pasalnya yang data itu dapat disimpan, tetapi selama ada standar-standar yang ter-cover,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesepakatan perdagangan antara Indonesia-AS bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    “Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Adapun Rabu (23/7), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

    Pernyataan Hasan tersebut berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, di mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, dikutip pada Rabu (23/7), hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Disebutkan Amerika Serikat dan Indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen yang diambil Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.

    “RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Danantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia mengatakan laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

    “Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” ujar Firnando.

    Lebih lanjut, ia juga menekankan eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Bukan hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.

    “Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” ucapnya.

    Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Ia pun mengapresiasi penjelasan Chef Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan.

    Kendati demikian, Firnando menekankan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.

    “Saya apresiasi pemaparan Pak Dony, tetapi saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando.

    Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program strategis Danantara benar-benar menghasilkan dampak positif dan konkret bagi bangsa dan negara.

    “Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman, tetapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” ujar Firnando.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, oleh sebab itu semua pihak diminta untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta tambang di Indonesia untuk dapat dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

    “Saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Ma’ruf saat berbicara sebagai Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Ma’ruf menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara tersebut.

    Semula, Ma’ruf mengatakan PKB akan selalu bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia maju serta lebih sejahtera.

    Ma’ruf juga mengatakan bahwa PKB mendukung Prabowo untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Setelah itu, Ma’ruf mengingatkan semua pihak membahas logo partainya yang berlambang bumi.

    “Bumi banyak memberikan hal kepada kita. Memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah.”

    Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Manusia silver dan pak ogah berhasil kabur saat razia PMKS di Jaktim

    Manusia silver dan pak ogah berhasil kabur saat razia PMKS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Dua orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) jenis manusia silver dan Pak Ogah berhasil kabur saat razia di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    Petugas gabungan terdiri dari Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri menggelar razia PMKS sekitar pukul 15.00 WIB.

    Saat petugas gabungan bergerak menuju kawasan Pulomas, ditemukan pak ogah yang sedang mengatur lalu lintas. Namun, pria tersebut kabur ke gang kecil dan berhasil melarikan diri dari kejaran petugas.

    Razia berlanjut ke kawasan Jalan Cipinang Batas Timur. Di lokasi itu, petugas menemukan seorang manusia silver yang sedang melancarkan aksinya di lampu merah.

    Manusia silver tersebut kabur lebih dulu saat mengetahui kedatangan petugas. Tim gabungan sempat mengejar, tetapi kehilangan jejak.

    “Kabur tadi ada pak ogah dan manusia silver. Karena memang aksesnya sulit, mereka lebih dulu melihat kita jadi kabur,” kata Kepala Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung Andik Sukaryanto di sela-sela razia PMKS.

    Selain itu, razia PMKS juga berlangsung di lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sana, petugas kembali menangkap dua orang yang diduga preman.

    Ketika dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.

    Adapun aksi razia PMKS tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Jakarta Timur. Aksi ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan jangka panjang.

    “Ini memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan serentak di seluruh kecamatan se-Jakarta Timur,” ucap Andik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui dirinya nyaman berada di tengah-tengah kader PKB yang juga merupakan Nahdliyin, dan Presiden juga menyinggung kedekatannya dengan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan pendiri PKB dan tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya nyaman di tengah-tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama (NU). Saya merasa deket dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat deket dengan Gus Dur di saat-saat genting, di saat-saat krisis besar, bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan Nahdlatul Ulama dan PKB selalu konsisten dengan sikapnya yang mengutamakan ajaran-ajaran Islam moderat, dan ajaran-ajaran Islam yang sejuk dan damai.

    “Islam yang bisa diterima dimana-mana, karena itu memang NU dan PKB selalu berada dimana-mana,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada dirinya untuk menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB malam ini.

    Dalam acara puncak peringatan itu, Presiden juga memuji isi pidato yang disampaikan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Menurut Prabowo, isi pidato Ma’ruf Amin singkat, tetapi penuh dengan substansi. Bahkan, Prabowo melanjutkan banyak tokoh dan pakar ekonomi kerap melupakan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45).

    Pasal 33 UUD 45 yang terdiri atas empat ayat mengatur prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia, di antaranya berbunyi: ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat lain yang diatur dalam Pasal 33 UUD 45: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

    Dua ayat dalam Pasal 33 UUD 45 itu merupakan salah satu isu yang cukup sering diangkat oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya sengaja tetap hadir Harlah Ke-27 PKB, meskipun hari ini agenda kepresidenan cukup padat, dan telah berlangsung sejak pagi hari. Presiden hari ini memimpin upacara pelantikan 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pagi hari, kemudian bertemu dengan Pemimpin Utama Majalah Forbes, Steve Forbes, lanjut rapat bersama pimpinan MPR RI, dan meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara pada sore hari. Harlah Ke-27 PKB merupakan agenda terakhir yang dihadiri oleh Presiden Prabowo.

    “PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sini, buruh di situ, kok gentar kita,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jajarannya perlu melakukan enam langkah utama untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Riau.

    “Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga,” kata Budi Gunawan saat memberi pengantar di Rapat Koordinasi Bersama Pengendalian karhutla Provinsi Riau, yang digelar secara hybrid, Rabu.

    Karenanya, pria yang akrab disapa BG ini meminta seluruh jajaran satgas karhutla di bawah naungannya untuk mengerahkan personel dan peralatan yang ada untuk memadamkan titik-titik api.

    Kedua, BG mengatakan Kementerian Kehutanan untuk mengerahkan tim teknis ke lokasi untuk menjalankan upaya perbaikan lahan dampak kebakaran.

    Selanjutnya, mantan Kepala BIN itu juga mengarahkan jajarannya mengaudit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak karhutla.

    “Keempat, moratorium sementara izin baru di lahan gambut, minimal sampai situasi darurat berakhir, fokus pada wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata BG.

    “Selanjutnya harus dilakukan langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan,” tegas BG.

    Terakhir BG meminta seluruh pihak untuk menerapkan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan.

    BG pun menginstruksikan secara khusus kepada Menteri kehutanan untuk mencabut konsesi pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla.

    Dengan ragam upaya tersebut, BG yakin permasalahan karhutla di seluruh Indonesia dapat ditangani dengan maksimal.

    “Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terdakwa judol Komdigi Adriana dituntut 10 tahun dan denda Rp250 juta

    Terdakwa judol Komdigi Adriana dituntut 10 tahun dan denda Rp250 juta

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa kasus judi daring (online/judol) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), Adriana Angela Brigita dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

    “Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Polansky Alanda dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    Kemudian, Adriana dikenakan denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayar, akan diganti kurungan selama tiga bulan.

    Hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

    “Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,” ucapnya.

    Dengan demikian, JPU menyatakan terdakwa Adriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya.

    Andriana terseret kasus perlindungan judol Komdigi yang juga menjadikan suaminya, Zulkarnaen Apriliantony sebagai terdakwa.

    Zulkarnaen Apriliantony berperan sebagai koordinator (penghubung) bandar judol dengan para pegawai Kementerian Komdigi.

    Dalam perkara dengan terdakwa klaster TPPU, terdakwa dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Ada empat klaster dalam kasus judol Komdigi yakni klaster pertama adalah koordinator, dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.

    Klaster kedua merupakan mantan pegawai Kominfo, yakni Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.

    Klaster ketiga agen situs judol, dengan terdakwa antara lain Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, dan Ferry alias William alias Acai.

    Serta klaster keempat yakni tindak pidana pencurian uang (TPPU) Darmawati dan Adriana Angela Brigita.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini cara KAI Jakarta agar anak cinta transportasi publik

    Begini cara KAI Jakarta agar anak cinta transportasi publik

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan pendekatan edukatif dan ramah agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi cerdas yang cinta transportasi publik dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu mengatakan salah satu perwujudan pendekatan ini yakni program edukatif bertajuk EduTrain dan Children Day Festival 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, pada hari ini.

    Kegiatan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025 itu mengajak 26 siswa Taman Kanak-Kanak (TK) untuk mengenal lebih dekat dunia perkeretaapian dan fasilitas pelayanan publik di lingkungan stasiun.

    Para siswa dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan didampingi guru masing-masing. Mereka diajak berkeliling stasiun melalui skema EduTour Station dan mengikuti berbagai pos edukasi yang interaktif dan menyenangkan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan sejak dini kecintaan anak-anak terhadap moda transportasi kereta api serta memperkenalkan berbagai profesi dan fasilitas layanan publik yang ada di stasiun,” ujar Ixfan.

    Dia mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan komitmen KAI dalam mendukung pendidikan berkualitas dan transportasi berkelanjutan.

    Adapun alur EduTour Station terdiri dari empat pos edukasi, yakni Pos 1 – Pengetahuan Profesi KAI. Di sini, anak-anak dikenalkan dengan berbagai profesi di dunia perkeretaapian seperti masinis, kondektur, dan petugas pelayanan. Setelah sesi ini, peserta menerima totebag edukatif.

    Kemudian, Pos 2 – Permainan Bentuk & Kuis Profesi. Di pos ini, anak-anak diminta membentuk pola (lingkaran/kotak) dan menjawab pertanyaan ringan seperti “Siapa yang mengendarai kereta api?”. Peserta yang menyelesaikan tantangan ini mendapatkan gantungan kunci.

    Lalu, Pos 3 – Tebak Gambar Profesi & Kereta. Di sini, peserta menebak gambar yang berkaitan dengan kereta api. Anak-anak yang berhasil menebak dengan benar diberikan buku gambar Riri dan buku “Gajelas”.

    Terakhir, Pos 4 – Pos Suara Misteri Box. Di pos ini, anak-anak diminta menirukan suara hewan atau benda dari gambar dalam mystery box. Setelah menyelesaikan tantangan, peserta mendapatkan boneka karakter.

    Kemudian, masih dalam momen Hari Anak Nasional ini, KAI Daop 1 Jakarta juga membagikan suvenir berupa buku cerita anak dan kartu ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional 2025. Ini menjadi bentuk apresiasi atas peran keluarga dalam membangun generasi masa depan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.