Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Penjudi online di Bandung tinggi, bupati kuatkan literasi keuangan

    Penjudi online di Bandung tinggi, bupati kuatkan literasi keuangan

    “Kondisi saat ini membuat kita miris saat ini di Kabupaten Bandung karena berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ada sekitar 182.000 orang yang terindikasi melakukan judi online,”

    Bandung (ANTARA) – ​​​Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadang Supriatna menyoroti tingginya jumlah warga yang terindikasi melakukan praktik judi online di wilayahnya dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang mendesak untuk diselesaikan.

    “Kondisi saat ini membuat kita miris saat ini di Kabupaten Bandung karena berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ada sekitar 182.000 orang yang terindikasi melakukan judi online,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus ditempuh melalui penguatan literasi digital dan literasi pengelolaan keuangan di tengah masyarakat.

    “Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan melalui literasi digital dan literasi pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan terus dilakukan secara berjenjang melalui berbagai unsur masyarakat.

    “Hal ini juga kami sampaikan melalui para ketua RT, ketua RW, kepala desa, tokoh masyarakat, agar di Kabupaten Bandung tidak semakin marak,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar akses judi online diblokir, mengingat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan tersebut.

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mendapat persetujuan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung untuk mengentaskan permasalahan ekonomi.

    Dua peraturan tersebut terkait penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja dan penyertaan modal non permanen untuk pinjaman dana bergulir yang diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan memperluas layanan publik.

    “Maka kehadiran bank milik daerah dinilai sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan yang aman dan terjangkau, sehingga mampu menekan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat tegasnya,” ujarnya.

    Melalui peraturan ini, dirinya berharap agar persoalan ekonomi di wilayah dapat segera terselesaikan sehingga praktik-praktik judi online, pinjaman online, dan bank keliling bisa ditekan.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,”

    Mataram (ANTARA) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ada enam orang yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Kamis, menegaskan bahwa tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” katanya.

    Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP sesuai yang tertuang dalam kelengkapan alat bukti.

    Tindak lanjut penetapan, lanjut dia, penyidik menahan enam tersangka di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

    Perihal identitas dari enam tersangka, Syarif memilih untuk tidak mengungkapkan ke publik karena pertimbangan keamanan.

    Dia hanya memastikan bahwa enam tersangka bukan hanya berasal dari pihak keluarga suami Brigadir Rizka yang berasal dari Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

    “Yang jelas, ada yang bukan dari pihak keluarga almarhum (Brigadir Esco),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada terungkap tersangka tambahan.

    “Jadi, semua masih bisa berkembang nantinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar dia.

    Sebelumnya, kepolisian dalam kasus ini telah mengungkap adanya sembilan orang berpotensi menjadi tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani yang berada di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

    Adapun bukti penguat dalam kasus ini berkaitan dengan keterangan saksi dari kalangan warga dan polisi yang berada di lokasi saat aksi perusakan, rekaman video, serta pendapat ahli dari Laboratorium Forensik Polda Bali.

    Aksi perusakan ini disinyalir dilakukan oleh sekelompok warga karena motif belum puas dengan hasil penyidikan kepolisian yang saat itu belum mengungkap peran tersangka selain Brigadir Rizka dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco.

    Kesan lamban melihat adanya peran orang lain dari penanganan di kepolisian tersebut memicu aksi yang masuk dalam perbuatan anarkis ini.

    Tidak lama usai aksi tersebut terjadi, penyidik Polres Lombok Barat mengumumkan peran tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco sebanyak empat orang dengan tiga di antaranya kerabat Brigadir Rizka dan satu lagi merupakan sahabat dari almarhum Esco.

    Pewarta: Dhimas Budi Pratama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Program studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkolaborasi dengan University of the Philippines Diliman untuk mendiskusikan perkembangan terbaru demokrasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

    Wakil Rektor Bidang Akademik UPNVJ Henry Binsar Hamonangan Sitorus memandang kolaborasi yang terjalin dalam forum ilmiah internasional bertajuk Biennial International Conference on Politics and Democracy in Southeast Asia (PoDSEA) 2025 merupakan hal penting untuk penguatan demokrasi di ASEAN.

    “PoDSEA bukan hanya ruang akademik, melainkan platform strategis bagi negara-negara Asia Tenggara untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun komitmen bersama menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Henry dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, perwakilan UP Diliman, Prof. Jean Paul L. Zialcita memandang kolaborasi tersebut sebagai kemitraan akademik yang terus berkembang.

    “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa riset dan dialog lintas batas tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat demokrasi di kawasan,” ujar Zialcita.

    Diketahui, PoDSEA 2025 menghadirkan 80 presenter internasional dengan berbagai topik, seperti transformasi politik digital, populisme dan polarisasi, hingga masalah tata kelola data dan ruang sipil di era post-pandemi.

    Forum ilmiah tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jaringan peneliti dan praktisi yang mampu menghasilkan kerja sama riset, publikasi bersama, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi kawasan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Senin, 17 November 2025 14:57 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kiri), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (kedua kanan), dan perwakilan siswa menuliskan pesan pada papan interaktif digital (PID) dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Bahlil terjemahkan visi Presiden dalam transisi energi

    Anggota DPR: Bahlil terjemahkan visi Presiden dalam transisi energi

    Koordinasi lintas sektor yang solid membuat agenda transisi energi tidak berhenti pada level arahan, tetapi berubah menjadi langkah-langkah eksekusi yang terukur

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berhasil menerjemahkan visi strategis Presiden Prabowo Subianto terkait energi bersih dan kemandirian energi ke dalam program nyata..

    Jamaludin menilai kemampuan Bahlil dalam mengorkestrasi Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, BUMN energi, swasta, hingga mitra internasional, menjadi faktor kunci yang mempercepat penerjemahan visi energi Presiden Prabowo ke dalam program implementatif.

    “Koordinasi lintas sektor yang solid membuat agenda transisi energi tidak berhenti pada level arahan, tetapi berubah menjadi langkah-langkah eksekusi yang terukur,” kata Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti percepatan proyek energi baru terbarukan (EBT) sebagai salah satu indikatornya. Peresmian 55 proyek EBT di 15 provinsi, termasuk PLTP 91,9 MW dan PLTS 27,8 MW, disebutnya sebagai bukti bahwa pipeline transisi energi mulai menghasilkan output fisik yang relevan terhadap kebutuhan kapasitas listrik, dekarbonisasi, dan pengurangan ketergantungan energi impor.

    Menurut Jamaludin, proyek-proyek ini mencerminkan fokus pemerintah untuk membangun fondasi energi yang lebih efisien dan resilient.

    Selain itu, program PLTS desa dan kerja sama energi bersih Indonesia–Singapura dinilai sebagai strategi yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas akses energi, meningkatkan daya saing industri, dan membuka peluang perdagangan energi hijau di kawasan.

    Ia menilai langkah ini mengintegrasikan aspek teknologi, investasi, dan geopolitik energi dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.

    Jamaludin menegaskan bahwa melalui Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan transisi energi berjalan dengan pendekatan yang evidence-based dan didukung kepastian regulasi.

    Ia menekankan pentingnya konsistensi eksekusi, percepatan perizinan, dan integrasi skema pembiayaan hijau agar agenda besar ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor industri.

    “Ini menunjukkan bahwa visi Presiden Prabowo dalam transformasi energi sudah mulai diterjemahkan menjadi program-program konkrit di lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan berjalan konsisten dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Jamaludin menyampaikan bahwa momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat roadmap transisi energi nasional, memastikan kapasitas kelembagaan yang memadai, dan menjaga arah pembangunan energi tetap sesuai prioritas strategis pemerintahan.

    “Transisi energi adalah pilar penting daya saing Indonesia. Momentum ini harus dijaga dan diperkuat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menginstruksikan kader partai tersebut untuk memperbanyak kerja nyata bagi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 PAN tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24-25 November 2025 di Bogor, Jawa Barat.

    Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Zulhas dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh kader PAN, baik yang ada di pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif hingga pengurus partai di setiap tingkatan, harus fokus bekerja dengan program yang nyata manfaat serta berdampak bagi rakyat dan hasilnya dapat dirasakan rakyat.

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,” katanya dilansir dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Rakernas 1 PAN tahun 2025 ini juga memutuskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, PAN akan terus berada di garis depan dalam mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat membacakan keputusan rekomendasi Rakernas 1 PAN tahun 2025.

    “Mulai hari ini, berdasarkan rekomendasi hasil Rakernas bahwa tidak ada lagi yang setengah-setengah. PAN solid mendukung Presiden Prabowo Subianto dan semua program pemerintahan sampai akhir masa jabatan,” ucapnya.

    Hal-hal lain yang dibahas dalam Rakernas PAN ini adalah rekomendasi yang bersifat internal, di antaranya adalah penguatan ekosistem digital PAN, instruksi bagi seluruh kader agar bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, hingga rekomendasi perubahan logo partai yang akan melibatkan partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD kerahkan ragam satuan untuk evakuasi korban banjir di Sibolga

    TNI AD kerahkan ragam satuan untuk evakuasi korban banjir di Sibolga

    “Kami mengerahkan personel dari berbagai satuan, termasuk unsur kesehatan, Zeni, hingga perbekalan dan angkutan, untuk membantu evakuasi korban, pencarian korban hilang, penyediaan posko darurat dan dapur umum, serta pengamanan wilayah terdampak,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan TNI AD telah mengerahkan personel dari ragam satuan untuk menjalankan proses evakuasi korban banjir di Sibolga, Sumatera Utara.

    “Kami mengerahkan personel dari berbagai satuan, termasuk unsur kesehatan, Zeni, hingga perbekalan dan angkutan, untuk membantu evakuasi korban, pencarian korban hilang, penyediaan posko darurat dan dapur umum, serta pengamanan wilayah terdampak,” kata Donny kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pasukan dari beragam satuan itu, kata Donny hingga saat ini masih berada di lokasi bersama dengan instansi terkait seperti BPBD dan pemerintah daerah setempat.

    Mereka melakukan beberapa upaya, mulai membuka posko layanan kesehatan, posko evakuasi dan pemberian bantuan logistik untuk korban.

    TNI AD sendiri, kata Donny, mengerahkan kendaraan alat berat untuk membuka akses jalan menuju lokasi banjir yang sebelumnya tertutup timbunan longsor.

    “Kendaraan pendukung juga dipersiapkan untuk membantu pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan, sesuai dengan prosedur tanggap darurat,” kata dia.

    Donny melanjutkan seluruh operasi kemanusiaan itu dikoordinasikan langsung oleh Kodam I/Bukit Barisan selaku pemegang komando wilayah.

    Donny memastikan proses evakuasi yang dilakukan TNI AD akan terus berlangsung demi memastikan seluruh keselamatan warga di wilayah Sibolga.

    “Kami mohon seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi resmi dari aparat dan pemerintah daerah. TNI AD berkomitmen untuk terus mendampingi proses tanggap darurat ini sampai kondisi kembali kondusif,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya

    Jayapura (ANTARA) – Komando Daerah TNI-AL X melaksanakan bedah rumah menjelang Hari Armada yang diperuntukkan PNS TNI AL yakni Kladius Fonataba, anggota Denma Kodaeral X yang beralamat di kampung nelayan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

    “Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, sekaligus dalam rangka operasi teritorial menjelang Hari Armada yang akan diperingati tanggal 5 Desember mendatang,” kata Pangkodaeral X Mayjen TNI Mar Werijon di Jayapura, Rabu.

    Dikatakan, selain bedah rumah juga dilakukan bakti sosial berupa donor darah, pengobatan massal dan penyerahan bantuan kepada pensiunan prajurit TNI-AL.

    Berbagai kegiatan teritorial itu dilaksanakan untuk lebih mendekatkan prajurit khususnya TNI-AL dengan masyarakat, terutama yang bermukim di pesisir pantai.

    Dalam pelaksanaan baksos donor darah, kata Pangkodaeral X, juga melibatkan satuan lainnya baik itu TNI-AD, TNI-AU dan Polri.

    “Keikutsertaan prajurit dari berbagai satuan itu merupakan bentuk solidaritas dan hubungan erat antar personel keamanan di Papua,” kata Mayjen TNI Mar Werijon.

    PNS Kladius Fonataba mengaku senang dan bersyukur rumahnya di bedah sehingga dirinya dan keluarga lebih nyaman.

    “Terimakasih Panglima Kodaeral X dan seluruh personel yang sudah memperbaiki rumah kami, semoga Tuhan memberkati,” kata Kladius Fonataba.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah perkuat pencegahan kasus kekerasan anak

    Anggota DPR minta pemerintah perkuat pencegahan kasus kekerasan anak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat langkah pencegahan dalam menangani kasus kekerasan anak yang jumlahnya meningkat.

    Anisah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya penanganan tuntas setiap kasus kekerasan, termasuk memastikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial hingga korban pulih sepenuhnya.

    Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak akan efektif tanpa diikuti langkah pencegahan yang terukur.

    “Pertanyaannya, apa bentuk pendampingan yang dilakukan sampai tuntas? Kita harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan penuh, bukan hanya saat kasus muncul, tetapi sampai proses pemulihan selesai,” katanya.

    Legislator dari komisi yang membidangi hukum, HAM, moneter, dan sektor jasa keuangan itu juga menilai lemahnya langkah antisipasi membuat kasus kekerasan terhadap anak terus berulang.

    Maka dari itu, Anisah meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan program pencegahan di sekolah dan lingkungan anak berjalan efektif.

    “Apakah tidak ada program antisipasi yang benar-benar konkret untuk mencegah kekerasan terjadi? Kalau hanya menunggu ada korban, maka kekerasan akan terus terjadi di mana-mana,” ujarnya.

    Anisah juga menyoroti masih lemahnya implementasi regulasi perlindungan anak di sekolah meski berbagai aturan telah diterbitkan.

    Dia pun meminta pemerintah memperjelas langkah konkret di lapangan. “Regulasi sudah ada, tetapi apa saja langkah nyatanya? Apa yang membuat program pencegahan tidak berjalan efektif? Ini yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas negara. “Yang dibutuhkan adalah program nyata, memastikan sekolah menjadi ruang aman bagi anak-anak dan memastikan tidak ada lagi korban berikutnya,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri komitmen percepat pembangunan SPPG di daerah 3T

    Kemendagri komitmen percepat pembangunan SPPG di daerah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan salah satu langkah Kemendagri adalah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, Bima memaparkan dukungan penuh Kemendagri terhadap berbagai program strategis nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Selama satu tahun terakhir, Kemendagri juga konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Kemendagri turut fokus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, termasuk camat, kepala desa, dan lurah, guna menyukseskan program tersebut.

    Selain itu, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pendataan lahan pemerintah yang ada di daerah dalam rangka mendukung infrastruktur Kopdeskel.

    “Jadi Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, ada lahan milik kementerian/lembaga, BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya,” terang Bima.

    Bima menambahkan bahwa Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis yang melayani masyarakat di seluruh daerah.

    Kemendagri mengawal agar program tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, Kemendagri turut mengawal penanganan tuberkulosis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.

    Untuk Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah tersebut dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, termasuk percepatan layanan kedua urusan tersebut.

    “Jadi Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan,” jelasnya.

    Dukungan juga diberikan kepada program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kemendagri meminta Pemda memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, antara lain melalui penyediaan lahan, dukungan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pengajar.

    Di sisi lain, guna mendukung swasembada pangan, Kemendagri fokus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan irigasi di daerah, tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan. Kemendagri juga mendukung penanganan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk penerapan model waste to energy.

    “Nah itu adalah dukungan kami bagi program prioritas,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima turut memaparkan berbagai program kerja di lingkungan Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.