Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Indonesia-Irak bahas potensi penguatan kerja sama sektor migas

    Indonesia-Irak bahas potensi penguatan kerja sama sektor migas

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Irak membahas potensi penguatan kerja sama strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang akan melibatkan PT Pertamina International EP (PIEP).

    Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak Basim Mohammed Kudhair di Jakarta, Selasa.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama migas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    PT Pertamina International EP (PIEP) dilibatkan sebab berperan sebagai pelaksana operasional di sektor hulu migas, khususnya dalam mendukung pengembangan lapangan migas di Irak, sekaligus memperkuat upaya pencapaian Astacita dan swasembada energi nasional.

    Wamen Yuliot berharap kerja sama ini tidak saja membawa kesejahteraan bagi kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan kerja sama antarnegara muslim.

    Kerja sama Indonesia–Irak di sektor migas saat ini tengah dipersiapkan melalui kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah yang telah disampaikan kepada pihak Irak melalui mekanisme diplomatik dan saat ini berada dalam proses pembahasan.

    Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, peningkatan alih teknologi dan pertukaran keahlian, pelaksanaan penelitian bersama, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk membuka peluang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia dalam proyek migas di Irak serta memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara. Adapun kerja sama lain yang juga dibahas meliputi peningkatan kapasitas (diklat dan universitas), studi dan pengelolaan data seismik, serta pengeboran.

    “Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” ujar Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair.

    Saat ini, PIEP memiliki participating interest sebanyak 20 persen di salah satu lapangan minyak Irak. Pemerintah Irak mengundang Indonesia melalui Pertamina untuk tidak saja mengelola lapangan minyak yang telah berproduksi, tetapi juga menjajaki eksplorasi lapangan minyak ‘hijau’ dalam kerangka Joint Venture.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop 6 Yogyakarta siagakan 342 petugas pengamanan selama Nataru

    KAI Daop 6 Yogyakarta siagakan 342 petugas pengamanan selama Nataru

    Yogyakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyiagakan 342 petugas pengamanan dan 28 petugas Customer Service Mobile (CSM) selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan KA serta pelayanan penumpang selama masa Angkutan Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Yogyakarta menyiagakan sebanyak 342 petugas pengamanan dan 28 petugas CSM,” ujar Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Selasa.

    Untuk mendukung kesiapan tersebut, menurut Feni, KAI Daop 6 Yogyakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri dalam pengamanan selama masa Angkutan Nataru.

    Dari total 342 personel pengamanan yang disiagakan, sebanyak 78 merupakan petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), 175 petugas keamanan internal, serta 89 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri.

    Seluruh petugas akan ditempatkan di berbagai titik strategis, mulai dari stasiun, jalur rel, perjalanan kereta api, hingga area perkantoran di wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta.

    Selain pengamanan, KAI Daop 6 Yogyakarta memperkuat layanan kepada pelanggan dengan menyiagakan 28 petugas CSM.

    Petugas tersebut, kata dia, ditempatkan di lima stasiun utama, yakni Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solobalapan, Purwosari, dan Klaten, untuk membantu kebutuhan pelanggan selama masa Angkutan Nataru.

    Para petugas CSM bertugas memberikan informasi terkait perjalanan kereta api dan layanan KAI, serta membantu pelanggan dalam berbagai kebutuhan di stasiun.

    Layanan tersebut, menurut Feni, mencakup bantuan penggunaan loket box, pencetakan boarding pass, pemberian informasi fasilitas layanan penumpang, pendampingan menuju peron sesuai jadwal keberangkatan, hingga membantu penumpang saat proses naik ke dalam rangkaian kereta.

    Pada Nataru kali ini, Daop 6 memproyeksikan memberangkatkan sebanyak 527.814 penumpang dari wilayah Daop 6 dan akan ada pertumbuhan sebesar 5 persen dari Nataru sebelumnya.

    “Hingga Selasa (16/12) hari ini, sebanyak 198.629 tiket KA keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta telah terjual atau sebesar 52 persen dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia,” ujar Feni.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan: Beras untuk industri akan dipenuhi dari dalam negeri

    Kemenko Pangan: Beras untuk industri akan dipenuhi dari dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkapkan beras untuk kebutuhan industri akan dipenuhi dari dalam negeri.

    “Jadi ada usulan untuk beras industri 380.952 ton, kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono di Jakarta, Selasa.

    Menurut Tatang, kebutuhan beras industri sanggup dipenuhi dari dalam negeri dikarenakan Indonesia dalam kondisi swasembada beras.

    “Kita semuanya bisa swasembada,” katanya.

    Berdasarkan data Kemenko Pangan, pada periode Januari-Desember 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung Indonesia juga mencapai 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

    Produksi yang meningkat ini dipengaruhi oleh pemangkasan regulasi, salah satunya pada pengadaan pupuk bersubsidi.

    Sebagai contoh, dulu terdapat sekitar 148 aturan terkait dengan pengadaan pupuk. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi 33 aturan, sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan jadwal waktu tanam.

    Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan target produksi beras nasional pada 2026 mencapai 34,77 juta ton sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan menjaga keberlanjutan swasembada nasional.

    Amran menjelaskan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian 2026 disusun untuk mendukung tema nasional mengenai kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif.

    Ia menekankan fokus utama program Kementerian Pertanian adalah peningkatan produksi padi, jagung dan komoditas strategis lainnya melalui cetak sawah, optimalisasi lahan, penguatan irigasi, serta rehabilitasi kawasan konservasi secara terukur.

    Penguatan penyiapan benih unggul, penyediaan alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, serta program penyuluhan dan regenerasi petani akan menjadi landasan penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah buka kanal aduan Satgas P2SP bagi dunia usaha

    Pemerintah buka kanal aduan Satgas P2SP bagi dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

    “Hari ini, pemerintah melalui Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam. Airlangga menyatakan pemerintah akan merespons aduan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel.

    “(Aduan) akan langsung ditindaklanjuti oleh satgas sampai dengan di tingkat kementerian/lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kinerja Satgas P2SP.

    Sebagai catatan, Satgas P2SP terbagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja).

    Pokja I memiliki tugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II fokus pada percepatan implementasi program, penyelesaian kendala, dan debottlenecking. Sementara, Pokja III bertanggung jawab menangani penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program serta penegakan hukum.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah buka kanal aduan Satgas P2SP bagi dunia usaha

    Pemerintah buka kanal aduan Satgas P2SP bagi dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

    “Hari ini, pemerintah melalui Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam. Airlangga menyatakan pemerintah akan merespons aduan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel.

    “(Aduan) akan langsung ditindaklanjuti oleh satgas sampai dengan di tingkat kementerian/lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kinerja Satgas P2SP.

    Sebagai catatan, Satgas P2SP terbagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja).

    Pokja I memiliki tugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II fokus pada percepatan implementasi program, penyelesaian kendala, dan debottlenecking. Sementara, Pokja III bertanggung jawab menangani penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program serta penegakan hukum.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU buka Jalur Lembah Anai secara fungsional pascabencana

    Kementerian PU buka Jalur Lembah Anai secara fungsional pascabencana

    Jalur Lembah Anai adalah tulang punggung konektivitas Sumatera Barat.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Nasional Bukittinggi-Padang melalui Jalur Lembah Anai mulai hari Selasa ini dibuka secara fungsional terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar).

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan.

    “Jalur Lembah Anai adalah tulang punggung konektivitas Sumatera Barat. Pembukaan fungsional terbatas ini menjadi langkah penting agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kembali bergerak, sembari penanganan permanen terus berjalan,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan ini dilakukan setelah percepatan penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa sejumlah titik terdampak di Sumatera Barat.

    Dibukanya secara fungsional terbatas Jalur Lembah Anai diambil untuk segera memulihkan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.

    Jalur Lembah Anai memiliki peran strategis sebagai urat nadi utama penghubung wilayah pesisir barat dengan wilayah tengah Sumatera Barat, sekaligus bagian dari koridor penting Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang menopang aktivitas ekonomi regional.

    Terputusnya ruas di Jalur Lembah Anai sebelumnya berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.

    Kendaraan terpaksa dialihkan melalui rute Padang-Sitinjau Lauik-Solok-Danau Singkarak-Padang Panjang, yang menyebabkan kepadatan cukup tinggi, khususnya di kawasan Sitinjau Lauik.

    Dody menyampaikan Kementerian PU perlu mengkaji pengembangan jalur alternatif sebagai solusi permanen untuk mengurangi beban lalu lintas jalan nasional di Lembah Anai, termasuk opsi kelanjutan Jalan Tol Padang-Sicincin dari Kota Padang menuju Bukittinggi melalui pembangunan jalan layang (flyover) atau terowongan.

    “Ini masih usulan awal dari balai. Kajian teknis akan segera dilakukan agar ke depan akses Padang–Bukittinggi lebih aman dan andal,” katanya lagi.

    Seiring percepatan penanganan Kementerian PU di berbagai titik akses terdampak bencana Sumatera Barat, sejumlah akses utama antar kota dan kabupaten kini juga telah kembali terbuka.

    Beberapa ruas di antaranya sudah dapat dilalui seperti ruas Padang-Pariaman-Lubuk Basung-Pasaman Barat-batas Sumatera Utara dan ruas Padang Panjang-Bukittinggi-Lubuk Sikaping-batas Sumatera Utara.

    Kemudian ruas Bukittinggi-Payakumbuh-batas Riau, ruas Padang-Painan-Indrapura-batas Bengkulu, ruas Padang-Solok-Sawahlunto-Dharmasraya-batas Jambi serta ruas Padang-Lubuk Selasih-Surian-Padang Aro-batas Jambi.

    Terbukanya kembali akses-akses utama tersebut sangat mendukung kelancaran distribusi logistik, memastikan layanan publik tetap berjalan, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit konsumer kepada 22.879 nasabah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

    Nasabah yang mendapat relaksasi tersebut tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa relaksasi kredit ini diberikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer.

    “Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” kata dia.

    Adapun data 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir berasal dari hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan.

    Nixon mengatakan, data jumlah nasabah terdampak masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit diberikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak.

    Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer.

    Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori terdampak sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

    Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

    “Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelas Nixon.

    Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

    Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

    Selanjutnya, BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

    Tak hanya sejalan dengan kebijakan regulator, Nixon menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

    Ia pun turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,” ujar Nixon.

    Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

    Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIMKI optimistis industri furnitur jadi pilar pertumbuhan inklusif ‎

    HIMKI optimistis industri furnitur jadi pilar pertumbuhan inklusif ‎

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur menilai industri furnitur diyakini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, ia menyatakan sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap ekspor dan nilai tambah, tetapi juga memiliki daya serap tenaga kerja yang besar serta keterkaitan kuat dengan ekonomi daerah.

    Industri furnitur dikenal sebagai sektor padat karya yang berorientasi ekspor dan berbasis sumber daya dalam negeri. Karakter tersebut menjadikan industri furnitur relevan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pemerataan pertumbuhan, penguatan manufaktur, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    ‎”Industri furnitur dan kerajinan selama puluhan tahun dikenal sebagai sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan bernilai tambah tinggi. Di banyak negara berkembang, sektor ini menjadi pintu masuk industrialisasi sekaligus penyerap tenaga kerja dalam skala besar,” katanya.

    ‎Kata dia, tantangan utama industri furnitur bukan terletak pada kualitas produk atau kemampuan pelaku usaha, melainkan pada belum hadirnya insentif fiskal yang konsisten mendukung sektor berorientasi ekspor dan padat karya.

    ‎Menurut dia, dengan keterkaitan yang luas mulai dari kehutanan, logistik, desain, hingga UMKM pendukung, industri furnitur dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan daerah.

    ‎Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih berpihak, termasuk penyediaan pembiayaan berbunga kompetitif, serta insentif pajak yang terukur

    ‎Ia menyatakan, Indonesia dinilai memiliki modal kuat berupa ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, serta reputasi desain dan kerajinan yang telah diakui dunia.

    Dengan dukungan yang tepat, industri furnitur diyakini mampu berkembang sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa.

    ‎Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan lima strategi untuk memacu kinerja industri furnitur dalam negeri sehingga menaikkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus memperkuat pasar ekspor.

    ‎Strategi itu yakni memfasilitasi ketersediaan bahan baku, memfasilitasi ketersediaan SDM terampil, memfasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, memfasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk, serta memfasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

    ‎Pada tahun 2024, industri furnitur mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Capaian positif ini turut mendongkrak pertumbuhan sektor industri agro yang menyentuh angka 5,20 persen. Industri agro mampu memberikan andil hingga 51,81 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

    ‎Sementara itu, untuk nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) pada periode Januari-November 2024 tercatat sebesar 1,47 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 0,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,

    Lebak (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten meminta pelaku industri perumahan tidak memanfaatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mendukung program swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

    “Kita sangat mendukung kawasan LP2B itu tidak beralih fungsi lahan,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, Selasa.

    Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dengan tegas areal sawah sebagai LP2B harus dilindungi dan dijaga, karena bisa berdampak terhadap ancaman terhadap produksi pangan nasional.

    Selain itu, juga larangan alih fungsi lahan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto agar LP2B tidak menjadi industri perumahan, pabrik, perkantoran maupun pergudangan.

    Selanjutnya , diperkuat Surat Edaran Bupati Lebak Nomor B.900.1.13.1/224- Bapenda/IX/2025 tentang Pendataan Lahan Pertanian dengan mengajak camat dan kepala desa untuk mendata dan memverifikasi NOP SPPT PBB-P2 lahan pertanian.

    Langkah itu, kata Deni, menjadi dasar pemberian insentif berupa pembebasan PBB-P2 bagi petani yang lahannya termasuk dalam LP2B.

    “Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,” kata lelaki alumni Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

    Deni mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 luas lahan sawah di Indonesia mengalami penyusutan setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari.

    Angka tersebut hilangnya secara masif dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius, termasuk di Kabupaten Lebak.

    LP2B sendiri merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    Penetapan LP2B berasal dari total Lahan Baku Sawah (LBS), yang sebagian ditetapkan sebagai LSD dengan perlindungan hukum yang lebih ketat.

    Jumlah areal lahan persawahan sebagai LP2B di Kabupaten Lebak tahun 2024 tercatat seluas 52.000 hektare, sehingga perlu dijaga sehingga tidak mengalami penyusutan/pengurangan akibat alih fungsi lahan.

    “Kami berharap LP2B itu tetap dijaga, karena Lebak juga sebagai daerah lumbung pangan di Provinsi Banten,” katanya.

    Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) Sukabungah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi kawasan LP2B agar tidak beralihfungsi lahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Saat ini, menurut dia, di wilayahnya juga banyak areal persawahan berubah menjadi perumahan, sehingga pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk melindungi LP2B itu.

    “Kita berharap menerapkan larangan alih fungsi lahan itu harus dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat, sehingga benar-benar kawasan areal persawahan menjadi LP2B,” kata Ruhiana.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat rasio kewirausahaan nasional pada 2025 mencapai 3,29 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,10 persen.

    Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa menjelaskan, target rasio kewirausahaan nasional 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Capaian ini sejalan dengan Asta Cita ketiga yang bertujuan mendorong kewirausahaan nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa UMKM di Indonesia terus naik kelas,” katanya.

    Ia menyampaikan, capaian tersebut didorong oleh berbagai program strategis kementerian, salah satunya melalui penguatan Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu. Program ini dirancang sebagai ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

    Hingga November 2025, total penerima manfaat program E-Hub Terpadu telah mencapai 7.980 wirausaha yang tersebar di 10 provinsi.

    Sementara itu, sebanyak 14.084 wirausaha telah berhasil terhubung dalam ekosistem E-Hub.

    Siti Azizah menyampaikan, pada 2026 Kementerian UMKM akan memfokuskan langkah pada penguatan ekosistem E-Hub yang terintegrasi dalam platform SAPA UMKM.

    Integrasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing wirausaha nasional.

    Menurut Siti Azizah, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing wirausaha Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

    “Aspek digital dan teknologi sangat krusial di era ini. Kemampuan beradaptasi menjadi tantangan utama bagi wirausaha untuk memenangkan persaingan,” ujarnya.

    Siti Azizah melanjutkan program pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) juga masuk ke dalam kategori prioritas 2026, mengingat tujuannya adalah sebagai fasilitator inkubasi dan pendampingan wirausaha di seluruh Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah menargetkan jumlah wirausaha Indonesia pada 2029 mencapai 3,6 persen dari total angkatan kerja.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.