Author: Antaranews.com

  • Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap manajemen Ancol mau mengubah citranya (rebranding) dari kondisi saat ini agar lebih kekinian.

    “Karena tadi kebetulan saya pergi dengan anak saya dan menantu saya, kemudian saya tanya sama mereka, kapan kamu ke Ancol terakhir kali? Waktu SMA. Jadi, kebayang dan saya akan membuat dan meminta kepada manajemen Ancol untuk me-‘rebranding’ wajah Ancol agar lebih kekinian,” katanya saat meresmikan halte Transjakarta rute Ancol – Blok M di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Pram menyebutkan dengan melakukan hal itu akan mengubah pandangan masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta terhadap Ancol.

    “Sehingga dengan begitu, saya meyakini mudah-mudahan wajah Ancol akan semakin berubah, jangan kayak orang tua,” katanya.

    Apalagi dengan diresmikannya halte Transjakarta di dalam Ancol, menurut Pram, akan menambah daya tarik masyarakat untuk mau mengunjungi Ancol.

    Berdasarkan laman resmi korporat Ancol, Kawasan Ancol sendiri mulai dikembangkan sejak oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, pada akhir Desember 1965.

    Saat itu, presiden memerintahkan dan menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo menjadi Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Daerah Ancol untuk mengembangkan Ancol sebagai sebuah destinasi wisata.

    Pengembangan proyek Ancol terus berjalan hingga 1966 dan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta – Ali Sadikin, seluruh pengerjaan seluruh proyek Ancol beralih kepada Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PT Pembangunan Jaya.

    Pada 19 Oktober 1966, dalam kapasitasnya sebagai BPP Proyek Ancol, PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan proyek, mulai dari penyiapan konsep pengembangan, strategi, rencana induk (master plan) hingga kegiatan pembangunan lainnya, termasuk strategi pemasaran.

    Seiring berjalannya waktu, BPP Proyek Ancol mulai melakukan pembenahan secara internal menyusul perubahan status badan hukumnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol (“Ancol”) melalui Akta Perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992.

    Pada 2 Juli 2004, PT Pembangunan Jaya Ancol resmi menyandang status Perusahaan Terbuka dengan komposisi kepemilikan saham Ancol otomatis mengalami perubahan yakni Pemda DKI Jakarta masih bertindak sebagai pemegang saham utama namun total kepemilikan sahamnya 72 persen, PT Pembangunan Jaya memiliki 18 persen dan publik memiliki sisanya sebesar 10 persen.

    Juli 2002

    Data penelusuran ANTARA menyebutkan, “rebranding” berupa peluncuran identitas merek dan logo baru, terjadi pada Jumat, 22 Juli 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke‑30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai perusahaan pengelola Taman Impian Jaya Ancol .

    Pada saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara simbolis meresmikan logo baru di area Symphony of The Sea, Ancol, Jakarta Utara.

    Logo baru dirancang dengan bentuk huruf “A” berwarna biru laut, berganti dari desain sebelumnya yang lebih berwarna dan memiliki elemen lumba-lumba.

    Rangkaian perubahan ini juga memperkenalkan slogan baru: “Masuki Ruang Keajaiban” atau “Enter The Heaven of Wonder” .

    Perubahan identitas ini dimaksudkan sebagai bagian dari transformasi setelah masa berat pandemi COVID‑19, sekaligus upaya memperkuat daya tawar Ancol sebagai destinasi wisata kelas dunia yang inklusif dan menyenangkan untuk seluruh keluarga.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usaha kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai raup omzet  hingga Rp3 juta per pekan

    Usaha kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai raup omzet hingga Rp3 juta per pekan

    Sabtu, 19 Juli 2025 08:34 WIB

    Perajin menata kuliner cakar ayam di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (18/7/2025). Kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai tersebut telah dijual ke berbagai daerah seperti Dumai, Jakarta, Medan, dan Aceh dengan harga jual Rp5 ribu per bungkus dengan omzet penjualan mencapai Rp2 juta-Rp3 juta per pekan. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Perajin menata kuliner cakar ayam di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (18/7/2025). Kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai tersebut telah dijual ke berbagai daerah seperti Dumai, Jakarta, Medan, dan Aceh dengan harga jual Rp5 ribu per bungkus dengan omzet penjualan mencapai Rp2 juta-Rp3 juta per pekan. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum

    Denpasar (ANTARA) – Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (Periksha) menggambarkan suasana-suasana penembakan nyata yang pernah terjadi di Indonesia dalam inovasi baru yang disampaikan saat asah keterampilan di Bali.

    Ketua Umum DPP Periksha Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Denpasar, Sabtu, mengatakan pembuatan adegan tiga dimensi ini inovasi baru bagi pemilik izin senjata api di Indonesia itu untuk mengingatkan pemilik senjata api terkait langkah mengantisipasi dan merespons setiap ancaman.

    “Kalau yang pertama di Jakarta kita buat seadanya, sekarang luar biasa dengan tiga dimensi, ada mobil Mercy, ada mobil Jeep, ada Harley dan seterusnya, dibuat ini kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di Indonesia,” kata Bamsoet.

    “Seperti misalnya perampokan dengan korban tujuh yang tewas, lalu kemudian perampokan di ATM dan banyak lainnya,” katanya.

    Wakil Ketua Asah Keterampilan Periksha 2025 Hadi Susilo menjelaskan skenario dalam setiap bilik merupakan kejadian kriminalitas yang direkomendasikan Polri untuk dijadikan bahan berlatih.

    Organisasi sengaja membuat latihan senyata mungkin tidak sekadar menggunakan papan, ini demi efektivitas membentuk kesigapan dan keterampilan para pemilik senjata api bela diri, tidak hanya sekadar memiliki senjata untuk arogansi.

    “Misalnya perampokan di dalam rumah sehingga terjadi penyekapan dan tujuh orang anggota keluarga dalam rumah itu meninggal, lalu perampokan selagi di dalam mobil, kita dikepung tiga orang begal, dan skenario saat kita ngambil uang di ATM ditodong pembegal,” ujar Hadi Susilo.

    Sebanyak seratus lebih pemilik senja api dari seluruh Indonesia datang langsung ke Lapangan Tembak Tohpati Denpasar untuk mengasah kemampuan.

    Hadi Susilo mengatakan para peserta datang membawa senjata apinya masing-masing dengan didominasi jenis pistol berpeluru tajam, karet, dan optik.

    Ketua DPD Periksha Bali Made Muliawan Arya menambahkan bahwa ajang yang digelar di Bali ini sekaligus menjadi tempat belajar dan mengumpulkan lagi pemilik-pemilik senjata api untuk diajak bergabung dalam organisasi.

    Dengan bergabung dalam organisasi pemilik izin khusus, maka mereka paham aturan dalam menggunakannya dan menjadi pemilik yang legal.

    “Latihan ini kami gelar untuk mengasah keterampilan, memperkuat rasa tanggung jawab, dan memastikan para pemilik senjata api bisa menggunakannya dengan aman dan sesuai aturan, bukan untuk bergaya koboi di jalanan,” kata Made Muliawan.

    “Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum,” lanjutnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rute Transjakarta Blok M – Ancol dibuka untuk alternatif rekreasi

    Rute Transjakarta Blok M – Ancol dibuka untuk alternatif rekreasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rute baru Transjakarta Blok M – Ancol untuk menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat.

    “Termasuk membuka haltenya di dalam Ancol, supaya masyarakat dapat melihat-lihat ke dalam Ancol,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat ditemui pada peresmian halte Transjakarta Blok M – Ancol, di Jakarta, Sabtu.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyebutkan tidak lama lagi, Transjakarta rute Ancol akan dihubungkan dengan Jakarta International Stadium (JIS).

    “Sehingga dengan demikian pilihan masyarakat Jakarta untuk berlibur berekreasi, berolahraga itu menjadi semakin banyak,” ucapnya.

    Selain itu, Pram menyebutkan untuk rute Blok M – Ancol sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik dengan tujuan menurunkan emisi yang dihasilkan dari transportasi ini.

    “Mudah-mudahan dengan penambahan 13 unit bis dari Blok M ke Ancol ini secara rutin ini, akan menyebabkan polusinya pelan-pelan signifikan menurun,” katanya.

    Pram menyebutkan panjang lintasan untuk Ancol – Blok M itu ada 48,7 kilometer dengan 13 unit yang dioperasikan dan waktu tempuh 120 – 150 menit.

    Ia juga menambahkan pada tahun ini, Transjakarta akan mengoperasikan 200 unit kendaraan listrik baru, sekarang 70 unit sudah beroperasi, 130 unit akan menyusul dan 300 unit yang sebelumnya sudah berjalan.

    “Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 Akan ada 500 kendaraan listrik yang beroperasi di Jakarta,” katanya.

    Transjakarta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Transjakarta adalah jaringan bus raya terpadu pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak 2004 di Jakarta.

    Sistem ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia.

    Transjakarta juga dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas da

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga merupakan wujud akselerator reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.

    “Saat Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta (24/7), Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu, katanya, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Aksi Stranas PK 2025-2026 yang bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada berbagai program prioritas Presiden.

    Dia mengharapkan peran strategi Stranas PK dalam mendukung agenda pembangunan nasional akan diperkuat dengan memfokuskan pengawalan pada program-program prioritas Presiden dan upaya korupsi, bukan sekadar instrumen pengawasan namun tetap menjadi bagian integral dari transformasi birokrasi.

    Menurut Rini, setidaknya terdapat dua prinsip utama dalam pencegahan korupsi. Pertama, pemanfaatan instrumen digital di dalam kerangka sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintah untuk mempercepat dan kemudahan pelayanan publik.

    Kedua, lanjut dia, memastikan berbagai sasaran yang terdapat dalam aksi selaras dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Adapun Kementerian PANRB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini telah menyusun draf laporan Stranas PK (2025–2026 ) Semester I Tahun 2025.

    Stranas PK 2025-2026 merupakan kelanjutan dari aksi periode-periode sebelumnya, yang lebih difokuskan pada penguatan efektivitas pelaksanaan dari setiap aksi untuk memastikan dampak nyatanya, sehingga dapat lebih terukur secara spesifik.

    Saat ini, tercatat ada 15 aksi Stranas PK yang berkaitan dengan tiga fokus utama Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

    Fokus pertama terkait perizinan dan tata niaga secara perinci terdiri atas lima aksi meliputi Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, serta Aksi Digitalisasi Layanan Publik dan Perizinan.

    Fokus kedua perihal keuangan negara yang terdiri atas lima aksi, yaitu Aksi Sinergi Pencapaian Program Prioritas Nasional melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aksi Optimalisasi Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Aksi Penyelamatan Aset Negara.

    Fokus ketiga, yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi meliputi lima aksi, yaitu Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik Melalui Penerapan Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran dan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, serta Aksi Kerja sama BUMN-BUMD.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan agar masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba bila nantinya kembali mendapat green card (kartu hijau) dari UNESCO.

    “Kita sering bicara stakeholders, tapi lupa share holder. Apa yang kita lakukan tidak akan berguna kalau enggak ada dampak untuk masyarakat,” kata Bane dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kaldera Toba, Sumatera Utara, Sabtu.

    Dia mendorong pemerintah untuk memastikan kemajuan kawasan Danau Toba sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Untuk itu, menurut dia, harus ditetapkan zonasi wisata di kawasan Danau Toba, seperti kawasan wisata massal atau wisata kekhususan (edukasi-penelitian).

    Hal tersebut, kata dia, agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga, namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danau Toba kawasan terintegrasi, harus dibangun sama-sama. Zonasi juga perlu, mana pariwisata massal dan pariwisata kekhususan. Karena kalau biodiversitnya enggak dijaga, percuma juga,” ujarnya.

    Badan Pengelola (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) menyatakan revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba telah dilakukan pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan.

    Hasil revalidasi status Geopark Kaldera Toba secara resmi akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile.

    Revalidasi status itu dilakukan setelan pada rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 menyatakan, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Hoaks! Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan beredar di Facebook melalui akun bernama “Kang Dedi Mulyadi”, menampilkan video seorang pria yang diklaim sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sedang berbicara langsung ke kamera.

    Dalam video tersebut, pria itu mengaku akan memberikan bantuan berupa pelunasan utang dan modal usaha kepada masyarakat, dengan syarat menyukai dan membagikan unggahan ke media sosial.

    Video itu juga menampilkan cuplikan seorang perempuan yang mengibaskan sejumlah uang pecahan seratus ribu rupiah, seolah menunjukkan bahwa bantuan tersebut nyata. Unggahan ini dilengkapi dengan narasi berbunyi:

    “Dengarkan baik-baik buat yanag belum pernah dapat….!!! Semoga hari ini giliran kalian yang mendapatkan rejeki dari KANG DEDI. Aminkan”

    Tidak hanya itu, terdapat pula tautan yang mengarahkan ke WhatsApp serta ajakan untuk mencantumkan nomor pribadi agar proses bantuan segera dilakukan.

    Unggahan ini juga mendapatkan respons dari sejumlah pengguna media sosial yang turut memberikan komentar, mencantumkan nomor telepon pribadi, hingga menyebutkan jumlah bantuan dana yang mereka harapkan dari Gubernur Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi dalam video tersebut menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

    “Dengar baik-baik, siapa disini yang membutuhkan modal usaha atau untuk membayar utang? Saya akan membantu kalian sekarang asalkan anda menekan love dan panah. Ini nyata, tidak hoaks.”

    Namun, benarkah video Dedi Mulyadi tersebut?

    Unggahan video yang menarasikan Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai. Faktanya, video tersebut merupakan hasil AI atau deepfake. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi atau video dari Dedi Mulyadi yang menyatakan akan memberikan bantuan dengan syarat membagikan unggahan.

    ANTARA menggunakan alat AI Detector Hive Moderation untuk menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu 99,9% merupakan hasil rekayasa AI atau deepfake.

    Hasil deteksi video menggunakan AI Detector. (Hive Moderation)

    Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Penipuan semacam ini sering kali menawarkan bantuan sosial, pinjaman usaha, atau hadiah, namun pada akhirnya meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu.

    Klaim: Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua

    Hoaks! foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar sebuah foto yang diklaim sebagai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Belanda, untuk membahas kemerdekaan Papua serta Aceh.

    Kepala Negara, dalam potret yang dibagikan luas di Facebook itu, tampak memakai setelan jas abu-abu serta menggunakan kopiah hitam.

    Sementara perwakilan Belanda yang duduk di samping Presiden Prabowo, terlihat menggunakan setelan formal berwarna putih.

    Berikut isi narasi yang disematkan pemilik akun Facebook dalam foto tersebut:
    “Belanda bicara tentang Aceh Papua, prabowo bisa melepas Aceh Papua tapi bagaimana dengan suku Jawa masih banyak yang miskin tidur di kolong jembatan,”.

    Lantas, benarkah foto itu memperlihatkan Presiden Prabowo dan delegasi Belanda yang sedang membahas Kemerdekaan Aceh-Papua?
    Tangkapan layar konten yang memuat narasi berisi foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda yang diklaim bahas Kemerdekaan Aceh-Papua (Facebook)

    Penjelasan:
    Faktanya, foto pertemuan kedua tokoh itu berlangsung pada Juni 2023.

    Prabowo Subianto, saat foto itu diambil, masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    Gambar yang dibagikan di Facebook itu, nyatanya identik dengan foto di situs resmi Kementerian Pertahanan RI dalam berita berjudul “Menhan Prabowo Bertemu Menhan Belanda, Komitmen Indonesia Dorong Penyelesaian Konflik Ukraina dan Rusia Diapresiasi”.

    Kementerian Pertahanan RI dalam keterangannya menjelaskan Menteri Prabowo Subianto kala itu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren, di Shangri-La Hotel, di Singapura.

    Dalam kesempatan tersebut, kedua pejabat negara itu membahas dorongan penyelesaian konflik di Ukraina hingga kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Belanda.

    Tak ada sama sekali pembicaraan tentang Kemerdekaan Aceh-Papua, sebagaimana diklaim di Facebook.

    Klaim: Foto Presiden Prabowo dan delegasi Belanda bahas Kemerdekaan Aceh-Papua
    Rating: Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Prabowo resmikan SIM seumur hidup

    Cek fakta: Hoaks! Rusia akan bangun pangkalan militer di Indonesia

    Cek fakta: Hoaks! Ratusan anggota DPR dipecat karena tolak RUU Perampasan Aset

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Artikel Wamen Giring minta Anies tidak terjun lagi ke politik

    Hoaks! Artikel Wamen Giring minta Anies tidak terjun lagi ke politik

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang menampilkan Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, seolah-olah meminta Anies Baswedan untuk tidak lagi terlibat dalam dunia politik.

    Dalam judul artikel yang ditampilkan, disebutkan bahwa Giring menilai kehadiran Anies akan menimbulkan kegaduhan politik di Indonesia.

    Berikut judul artikel dalam tangkapan layar unggahan tersebut:

    “Wamen Giring: Minta Anies Tidak Usah Lagi Terjun Ke Politik Gaduh Terus Jika Masih Ada Anies”

    Unggahan tersebut disertai narasi ini:

    “Politik dlm islam itu di anjurkan. Yg gaduh itu pemerintah koruptor dn makelar tanah ko dipelihara ….buat menyenakan hati para pejabat bagaimana Indonesia mau maju dn Indonesia emas …yg ada Indonesia bubar tahun 2030 kata presiden Prabowo”

    Namun, benarkah artikel tersebut?

    Unggahan yang menarasikan Artikel Wamen Giring minta Anies tidak terjun lagi ke politik. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang tercantum dalam tangkapan layar tersebut. Artikel yang memuat nama penulis dan waktu terbit serupa justru berjudul “Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang Kini Jadi Komisaris Anak Perusahaan Garuda”.

    Isi artikel tersebut hanya membahas latar belakang pendidikan dan profil Giring Ganesha, tanpa menyebutkan pernyataan apa pun terkait Anies Baswedan.

    Dengan demikian, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan.

    Klaim: Artikel Wamen Giring minta Anies tidak terjun lagi ke politik

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni di UGM

    Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni di UGM

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu.

    Saat diminta menyampaikan sambutan, Jokowi langsung melontarkan candaan bernada sindiran soal isu ijazahnya yang belakangan mengemuka.

    “Mengenai nostalgia ya, saya lihat senang semuanya. Tapi jangan seneng dulu lho karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi disambut tawa para alumnus seangkatannya.

    Ia meminta para sahabatnya juga waspada sebab jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh angkatan turut terkena imbas.

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 (alumni) juga kena,” ujarnya berkelakar.

    Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.

    “Saya kadang geleng-geleng juga ini, kadang enggak masuk logika. Tapi ya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ini kita kuliah sulit-sulit. Tapi kalau saya, lulus semua. Lulus terus, lulus terus,” ucapnya.

    Ia pun menyinggung sahabat lamanya, Jambro Sasongko, yang sempat berkali-kali mengulang mata kuliah matematika.

    Dengan nada bercanda, menurut Jokowi, ia tidak pernah mengulang mata kuliah laiknnya Jambro sehingga tidak masuk akal jika justru ijazahnya yang kini dipersoalkan.

    “Kalau yang diragukan Pak Jambro itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu enggak pernah mengulang,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, tuduhan yang dialamatkan kepadanya makin tak masuk akal lantaran terus berganti fokus, dari ijazah ke skripsi lalu beralih ke program KKN.

    “Begitu ijazahnya sulit, dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga (dianggap) palsu. Ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi ke sana,” katanya.

    Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsinya adalah Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, sedangkan pengujinya adalah Ranu Gede dan Ir. Sofyan Wasito.

    Ia juga masih mengingat jelas lokasi KKN yang dijalaninya bersama mahasiswa lintas fakultas di Boyolali, Jawa Tengah.

    “Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya. Dari Fakultas Hukum ada yang namanya Bu Yohana waktu itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rica, dan dari Teknik Geodesi ada yang namanya Eko,” tuturnya.

    Tak hanya itu, ia juga mengaku sempat diadukan ke polisi karena dianggap melakukan pembohongan publik saat menyebut Ir. Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya.

    Padahal, menurut dia, Ir. Kasmujo benar-benar membimbingnya selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, bahkan setelah lulus masih beberapa kali menyambangi pabrik kayu miliknya untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan teknis.

    “Beliau mementori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Sampai kapan pun saya akan menyampaikan, Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena memang dosen pembimbing saya,” ujar Jokowi.

    Menutup sambutannya, Jokowi mengaku jika sebenarnya kondisi kesehatannya belum pulih benar.

    “Saya ini sebetulnya kondisinya belum 100 persen (sehat). Selama tiga bulan ini masih dalam pemulihan,” ujar dia.

    Namun, ia terpaksa menghadiri acara reuni angkatannya tersebut agar tuduhan soal ijazah palsu kepadanya tidak semakin melebar.

    “Waktu dijenguk Pak Bambang (ditanya) ‘dateng enggak?’. ini kalau (saya) enggak datang palsunya tambah ke mana-mana” kata Jokowi disambut gelak tawa rekan-rekannya.

    “Ini saya paksakan datang betul. bayangkan kalau saya enggak datang. Nanti 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? ramai lagi nanti,” sambung Jokowi.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.