Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Cegah aksi mesum, Pengelola TPU Kebon Nanas perkuat patroli keamanan

    Cegah aksi mesum, Pengelola TPU Kebon Nanas perkuat patroli keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas, Jakarta Timur, memperkuat patroli keamanan rutin untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan-tindakan menyimpang di area pemakaman, termasuk aksi mesum.

    “Kalau patroli memang secara pengamanan internal, kami dari pengamanan dalam (pamdal) TPU terus dilakukan untuk keamanan area pemakaman,” kata Ketua Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Muhaimin di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa.

    Selain itu, pihaknya juga selalu berdampingan dengan unsur keamanan lainnya di tingkat kota ataupun wilayah setempat.

    “Kami selalu berdampingan dengan unsur keamanan lainnya. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak dari Jakarta Timur, Polsek setempat, dan Satpol PP kelurahan,” katanya.

    Patroli dilakukan secara berkala pada jam-jam tertentu yang dinilai rawan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran yang masih terjadi, terutama pada saat ketika pengawasan lengah.

    Kalau bicara kelemahan TPU, kata dia, semua ada kelemahan. “Tapi yang namanya orang melanggar, mereka pasti mencari celah, mencuri-curi waktu. Itu memang tantangan bagi kami,” katanya.

    Meski demikian, pihak pengelola berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dengan tetap konsisten melakukan patroli pengamanan, terutama di jam-jam yang rawan.

    Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat soal aktivitas menyimpang di area pemakaman, termasuk aksi asusila yang sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu.

    Sebelumnya, Muhaimin mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan di area rawan pemakaman.

    Dalam 24 jam, hanya ada dua personel yang berjaga di titik rawan sekitar pemakaman. Personel yang ada juga harus membagi tugas untuk pelayanan, mengatur lalu lintas dan mengurus pemakaman di lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 67 KK eks Kampung Bayam tandatangani kontrak untuk tempati HPPO JIS

    67 KK eks Kampung Bayam tandatangani kontrak untuk tempati HPPO JIS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 67 dari 126 Kepala Keluarga (KK) eks Kampung Bayam menandatangani kontrak dan menyetujui untuk menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

    Kontrak tersebut dengan ketentuan dibebaskan biaya sewa selama enam bulan hingga akses bekerja dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

    Hal itu disampaikan warga eks Kampung Bayam Shirley Aplonia (42) usai sosialisasi dan penandatanganan kontrak Serah Terima Kunci Hunian dari PT Jakpro kepada Warga Eks Kampung Bayam di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa.

    “Setelah mendengarkan penjelasan dari bapak Walikota dan dari PT Jakpro, kami sebanyak 67 warga eks Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak hari ini setuju untuk tanda tangani kontrak dan pindah ke HPPO,” katanya.

    Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana mengungkapkan, kegiatan ini merupakan permintaan langsung bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Jakpro bahwa jangan ada satu warga eks Kampung Bayam yang tertinggal untuk mendapatkan hunian yang layak di HPPO JIS.

    Ia menyebutkan, sebanyak 126 unit HPPO dengan ukuran tipe 36 beserta seluruh fasilitas penunjangnya telah siap dihuni bagi warga eks Kampung Bayam.

    Menurut dia, jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara tahun 2022 tentang warga Kampung Bayam.

    “Huniannya sudah kami cek, kami uji coba seluruhnya aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” kata dia.

    Ia menjelaskan, dalam kontrak perjanjian tersebut, warga eks Kampung Bayam yang menghuni dibebaskan dari pembayaran sewa selama 6 bulan yang harganya Rp1,7 juta rupiah per bulan.

    Menurut dia, waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Pihaknya memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya.

    Warga eks Kampung Bayam memeluk Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat usai menyetujui pindah dan menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7/2025). ANTARA/HO-Pemkot Jakut

    Adi menyampaikan, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota (urban farming) termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan.

    Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. “Warga di samping bekerja tentu saja tetap boleh bertani juga,” ujar Adi.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan isi kontrak HPPO selain telah mengakomodir aspirasi dan permintaan warga eks Kampung Bayam.

    Selain itu juga telah dikonsultasikan dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian dan Kejaksaan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Termasuk proses pemindahan sekolah anak, nanti kami di Jakarta Utara akan membantunya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tidak temukan zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru

    Polisi tidak temukan zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya tidak menemukan zat berbahaya dalam pemeriksaan toksikologi pada tubuh diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP).

    “Hal itu berdasarkan pemeriksaan dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urine korban,” kata Ahli Toksikologi Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, AKP Ade Laksono saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Ade Laksono juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan uji pemeriksaan dengan menguji kadar alkohol, sianida, arsenik, kimia organik volatil dan kimia organik non volatil.

    “Pada tubuh korban hanya ditemukan zat paracetamol dan chlorpheniramine. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik,” katanya.

    Ia menjelaskan, zat paracetamol merupakan obat jenis analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam.

    Sedangkan zat chlorpheniramine merupakan antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin serta memiliki efek mengantuk.

    “Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran,” katanya.

    Ia juga menambahkan temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain.

    “Indikator kematian pada ADP ini meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Wira juga menambahkan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyelidik dengan melibatkan beberapa ahli.

    “Penyelidik juga menyimpulkan belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap korban,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah negeri wajib sediakan informasi akurat bagi masyarakat

    Sekolah negeri wajib sediakan informasi akurat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa sekolah negeri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

    “Informasi mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat krusial untuk disampaikan secara terbuka, apalagi mekanismenya hampir selalu berubah setiap tahun,” kata Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA), Ferid Nugrohodia di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan, penyampaian informasi yang jelas, lengkap dan mudah diakses akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

    Menurut dia, transparansi tersebut juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas sekolah sebagai penyelenggara layanan publik.

    Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) di sektor pendidikan melalui program Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik.

    Program ini menyasar satuan pendidikan negeri di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Pihaknya mencatat masih banyak sekolah yang memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

    Ia merinci beberapa permasalahan yang umum ditemui meliputi belum terbentuknya struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Kemudian belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) serta minimnya pemanfaatan media untuk penyebarluasan informasi.

    “Kami bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh ratusan PPID sekolah,” kata dia.

    Monitoring dan evaluasi sebagai tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan sebagai badan publik dilakukan melalui metode “Self-Assessment Questionnaire” (SAQ), yakni penilaian mandiri oleh masing-masing badan publik.

    Indikator penilaiannya meliputi kualitas informasi, jenis layanan, sarana dan prasarana, pelayanan informasi, komitmen organisasi serta aspek digitalisasi.

    Pada E-Monev 2024 tercatat sebanyak 22 SMA/SMK, 22 SMP dan 11 SD mengikuti penilaian. Hasilnya, hanya 3 SMA, 2 SMP dan 1 SD yang masuk dalam kategori “Informatif”.

    KI DKI Jakarta akan meningkatkan jumlah sekolah peserta E-Monev 2025 hingga 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pemahaman sekolah terhadap peran dan kewajibannya sebagai badan publik.

    Pihaknya berharap sekolah yang telah memiliki PPID dapat lebih siap mengikuti rangkaian tahapan E-Monev. “Lakukan langkah proaktif dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Komisi Informasi, apalagi pelaksanaannya sudah dalam waktu dekat melalui ‘kick-off’ pada 12 Agustus,” katanya.

    Ia juga berharap para pelaksana PPID di sekolah dapat lebih sigap dalam melayani permintaan informasi dari masyarakat.

    “Beberapa kasus sengketa informasi yang masuk ke KI berasal dari sekolah dan umumnya dipicu oleh persoalan administratif, seperti tidak memberikan jawaban atau tidak melayani permohonan informasi,” katanya.

    Selain menambah jumlah peserta, E-Monev 2025 juga akan melibatkan seluruh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di tingkat kota dan kabupaten administratif se-DKI Jakarta.

    Pelibatan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan.

    Penambahan ini merupakan bagian dari strategi perluasan jangkauan E-Monev. “Kami ingin memastikan seluruh sekolah memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya sebagai badan publik,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiskusi membahas soal hambatan dagang yang masih berlaku untuk dua negara, termasuk langkah-langkah menyelesaikan masalah itu.

    Isu mengenai hambatan dagang merupakan salah satu persoalan yang dibahas dua pemimpin negara saat keduanya bertemu dalam Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    “Jadi, kita tadi disampaikan dalam pertemuan bilateral itu bahwa diminta ada peningkatan angka dan nilai perdagangan, kemudian beberapa hal yang menjadi barrier (hambatan, red.) antara perdagangan kedua negara juga tadi diminta untuk diselesaikan sehingga ada interaksi yang lebih besar di sektor perdagangan,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan saat ditemui selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menlu Sugiono meyakini Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun dan bertetangga, juga tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu meningkatkan hubungan dagang, terutama di tengah kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menyasar ke negara-negara anggota ASEAN.

    Sugiono menilai ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia sebagai negara pendiri perhimpunan, punya kekuatan untuk menghadapi berbagai tekanan dagang global.

    “Jadi, gini, kita itu sebenarnya kan punya inherent strength. Masyarakat ASEAN ini 680 juta, merupakan populasi yang besar kalau dilihat dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama. Jadi, ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur. Ada suatu kesadaran bersama bahwa kita punya suatu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa eksploitasi ke potensi yang kita miliki,” ujar Sugiono.

    AMM atau ASEAN Foreign Ministerial Meeting merupakan pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN yang digelar rutin tiap tahun dalam rangkaian KTT ASEAN. AMM Ke-58 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8–11 Juli 2025.

    Di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia berlangsung dalam dua sesi, yaitu pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di ruang kerja Presiden RI, kemudian dilanjutkan pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang dikemas dalam format makan siang bersama (working luncheon).

    Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka hari ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

    Sementara itu, PM Anwar didampingi Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal perang baru TNI AL buatan Italia berlayar ke Indonesia hari ini

    Kapal perang baru TNI AL buatan Italia berlayar ke Indonesia hari ini

    “KRI Brawijaya-320 akan mulai berlayar menuju Indonesia dari La Spezia Italia mulai hari ini tanggal 29 Juli 2025,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan KRI baru buatan Fincantieri yakni KRI Brawijaya-320 berangkat dari Italia menuju Indonesia, hari ini, Selasa.

    “KRI Brawijaya-320 akan mulai berlayar menuju Indonesia dari La Spezia Italia mulai hari ini tanggal 29 Juli 2025,” kata Denih kepada Antara di Jakarta, Selasa.

    Kapal yang baru saja diresmikan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali itu akan berlayar selama satu bulan penuh dan diperkirakan akan sampai di perairan Indonesia pada awal September 2025.

    Denih melanjutkan, pihaknya telah mempersiapkan banyak hal agar pelayaran dari Italia ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

    Persiapan itu meliputi logistik pasukan dan kapal, kesiapan mesin kapal dan pasukan yang akan mengawaki KRI tersebut.

    “Tentunya kesiapan KRI tersebut sudah 100%, baik dari aspek material maupun personel pengawak kapal tersebut,” kata Denih.

    Denih melanjutkan, kapal tersebut akan sampai ke Pangkalan Koarmada II di Surabaya pada 10 September 2025.

    Denih berharap kapal perang itu dapat memperkuat pertahanan TNI AL dalam menjaga wilayah laut Indonesia.

    KRI buatan negeri pizza ini memiliki panjang 143 M dan kecepatan maksimal 32 knot. Kapal yang dapat menampung 171 awak ini merupakan kapal fregat yang memiliki kemampuan Peperangan Anti Udara atau Anti Air Warfare (AAW) dengan desain yang menitikberatkan fleksibilitas, modularitas dan skalabilitas desain kapal.

    Kemampuan itu memungkinkan kapal dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan teknis dan peran operasional untuk Angkatan Laut modern.

    Selain itu, KRI Brawijaya-320 juga dilengkapi sistem navigasi modern dan Combat System terintegrasi untuk kontrol mencakup Combat Management System (CMS), sensor, senjata, komunikasi dan navigasi sistem yang terhubung melalui jaringan kecepatan data tinggi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas ingatkan pentingnya ketahanan pangan di tengah geopolitik

    Lemhannas ingatkan pentingnya ketahanan pangan di tengah geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, yakni kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri di tengah situasi geopolitik yang sedang bergejolak.

    “Situasi geopolitik global yang dihadap oleh bangsa kita saat ini yang dinilai tidak baik-baik saja, harus kita mitigasi dengan bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan nasional kita,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily saat membuka seminar di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, berbagai konflik di banyak kawasan dunia mengharuskan semua pihak memiliki kewaspadaan nasional, termasuk terhadap potensi yang menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan

    Ia menyinggung gejolak akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, konflik Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda bakal mereda, konflik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, hingga konflik Thailand-Kamboja baru-baru ini.

    Bagi Lemhannas, memperkuat ketahanan pangan merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari kebutuhan fundamental masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, di tengah kondisi geopolitik yang dinamis, aspek ketahanan pangan akan terpengaruh.

    “Situasi geopolitik yang sangat dinamis itu pasti akan mempengaruhi terhadap ketersediaan rantai pasok global, terutama aspek pangan,” ujarnya.

    Kendati begitu, Ace menilai situasi politik dewasa ini juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan tanpa bergantung banyak dengan negara lain.

    “Ini momentum bagi bangsa kita untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan kita sehingga ketergantungan kita terhadap, misalnya, impor dari luar negeri terhadap kebutuhan pangan kita bisa disetop,” kata dia.

    Dengan begitu, Ace optimistis apa pun kondisi geopolitik dunia, selagi memiliki ketahanan pangan yang mandiri dan kuat, Indonesia tetap akan kokoh sebagai bangsa.

    Di sisi lain, Lemhannas melalui pendidikan selama sekitar lima bulan terakhir dalam Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), mendorong isu membangun kemandirian bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan.

    Ace menjelaskan para calon pimpinan nasional yang sebagian besar adalah TNI dan Polri itu telah diberikan pengetahuan dan berbagai pandangan terkait ketahanan nasional, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan.

    “Kenapa kami mengambil tema ketahanan pangan? Karena isu ketahanan pangan merupakan isu yang sangat fundamental bagi ketahanan nasional kita,” tutur Ace.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR targetkan 25 ribu tanah wakaf di Lampung tersertifikasi 

    Menteri ATR targetkan 25 ribu tanah wakaf di Lampung tersertifikasi 

    “Rata-rata bangunan tempat ibadah sudah berdiri, tapi belum memiliki hak atas tanah. Ini situasi yang sangat rawan dan tidak bisa terus dibiarkan, maka kami targetkan dalam tiga tahun 25 ribu bidang tanah rumah ibadah di Lampung dapat tersertifikasi,

    Bandarlampung   (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan 25 ribu bidang tanah wakaf rumah ibadah di Lampung tersertifikasi.

    “Rata-rata bangunan tempat ibadah sudah berdiri, tapi belum memiliki hak atas tanah. Ini situasi yang sangat rawan dan tidak bisa terus dibiarkan, maka kami targetkan dalam tiga tahun 25 ribu bidang tanah rumah ibadah di Lampung dapat tersertifikasi,” katanya Nusron di Provinsi Lampung, Selasa.

    Ia menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, penyelesaian masalah pertanahan, termasuk tanah wakaf akan menjadi prioritas, bahkan Kementeriannya akan mendorong kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan.

    “Kita harus punya prinsip bahwa setiap masalah harus ada akhirnya. Jangan ada lagi penundaan, khususnya untuk tanah wakaf,” kata dia.

    Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya angka sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Dari total potensi 761.909 bidang tanah wakaf untuk tempat ibadah secara nasional, baru sekitar 272.237 bidang atau 38 persen yang telah bersertifikat.

    “Di Lampung, dari total 31.294 rumah ibadah, baru 6.732 bidang yang memiliki sertifikat wakaf, hak milik, atau hak guna bangunan. Angka tersebut baru mencapai 21,51 persen, jauh dari harapan,” kata dia.

    Oleh karena itu, Nusron meminta kepada Kanwil BPN Lampung untuk dapat menyelesaikan sisanya dalam kurun waktu tiga tahun.

    “Kami menargetkan kekurangan 25 ribu bidang ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Setiap tahunnya minimal harus diselesaikan delapan ribu bidang. Tidak ada alasan, harus selesai,” kata dia.

    Jika Anda ingin versi cetak, siaran pers, atau tambahan kutipan dari narasumber lain (misalnya tokoh agama di Lampung atau perwakilan Muhammadiyah), saya bisa bantu kembangkan.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang guru dan dua orang pihak swasta untuk menjadi saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa pemeriksaan untuk tiga saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (28/7), memanggil dua orang pihak swasta berinisial IA dan AS sebagai saksi.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.