Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • HK resmi berlakukan tarif Tol Padang-Sicincin mulai 2 Agustus 2025

    HK resmi berlakukan tarif Tol Padang-Sicincin mulai 2 Agustus 2025

    PT Hutama Karya Persero memberlakukan tarif Jalan Tol Padang–Sicincin mulai Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB

    Padang (ANTARA) – PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin secara resmi memberlakukan tarif tol pertama di Ranah Minang tersebut mulai Sabtu (2/8).

    “PT Hutama Karya Persero memberlakukan tarif Jalan Tol Padang–Sicincin mulai Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB,” kata Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim di Kota Padang, Sumbar, Jumat.

    Pemberlakuan tarif tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 672/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin yang ditandatangani pada 16 Juli 2025.

    Adjib mengatakan ruas ini merupakan bagian dari Jalan Tol Pekanbaru-Padang yang sebelumnya lebih dulu beroperasi dari arah Pekanbaru hingga XIII Koto Kampar dan telah ditetapkan tarifnya.

    “Kami mengimbau pengguna Jalan Tol Padang-Sicincin untuk mengecek tarif yang berlaku, dan memastikan saldo uang elektronik mencukupi agar perjalanan tetap lancar tanpa hambatan di gerbang tol,” imbau dia.

    Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum bernomor 672/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Besaran Tarif Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin, terdapat rincian tarif yang dikenakan kepada pengguna jalan bebas hambatan tersebut.

    Untuk kendaraan golongan I dikenakan tarif sebesar Rp50.500, golongan II dan III masing-masing Rp75.500, serta golongan IV dan V sebesar Rp100.500. Tarif tersebut berlaku dari arah Kota Padang menuju Kapalo Hilalang maupun sebaliknya.

    Ia mengatakan jalan Tol Padang-Sicincin memberikan manfaat yang signifikan salah satunya mempermudah konektivitas, dan mengurangi waktu tempuh perjalanan dari Kota Padang ke Sicincin atau sebaliknya, dari yang semula sekitar 1 jam 30 menit menjadi 30 menit.

    Sementara itu, Icha (32) warga Kota Bukittinggi menyambut baik beroperasinya jalan bebas hambatan sepanjang 36 kilometer tersebut. Akses jalan itu dinilai semakin mempermudah mobilitas masyarakat.

    Hanya saja, ia berharap besaran tarif tersebut dikaji ulang karena dianggap terlalu besar sehingga bisa mempengaruhi keinginan masyarakat untuk lebih memilih jalan umum.

    “Tol ini sangat membantu, hanya saja tarifnya terlalu tinggi,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: CPO hingga komponen elektronik penyumbang ekspor terbesar

    BPS: CPO hingga komponen elektronik penyumbang ekspor terbesar

    Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada Januari hingga Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sektor industri pengolahan seperti minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, serta kimia dasar organik, komponen elektronik menjadi pendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada Januari-Juni 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut ekspor sektor industri pengolahan mencapai 107,60 miliar dolar AS, naik 16,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 92,31 miliar dolar AS.

    “Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada Januari hingga Juni 2025 dengan andil sebesar 12,16 persen,” ujar Pudji Ismartini di Jakarta, Jumat.

    Pudji menyampaikan ekspor hasil industri pengolahan yang naik cukup besar, yaitu minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, serta peralatan listrik lainnya.

    Ekspor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 49,77 persen. Ekspor hasil pertanian yang naik cukup besar, yaitu kopi, buah-buahan tahunan, tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, sayur-sayuran, serta ikan segar atau dingin hasil tangkap.

    Nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Januari-Juni 2025 sebesar 3,39 miliar dolar AS, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,26 miliar dolar AS.

    Total ekspor Januari-Juni 2025 mencapai 135,41 miliar dolar AS, kemudian meningkat 7,70 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    Sementara itu, nilai ekspor pada Juni 23,44 miliar dolar AS atau naik 11,29 persen dibandingkan dengan Juni 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,11 miliar dolar AS atau turun 9,85 dolar AS.

    Pada Juni 2025, total ekspor non-migas sebesar 22,33 miliar dolar AS dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,59 miliar dolar AS, sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 2,74 miliar dolar AS, serta sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,00 miliar dolar AS.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat dan India dengan share sekitar 41,34 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 29,31 miliar dolar AS yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral serta nikel dan barang daripadanya.

    Amerika Serikat tercatat sebesar 14,79 miliar dolar AS yang terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan.

    Sementara India tercatat sebesar 8,97 miliar dolar AS yang terdiri atas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melihat lebih dekat proses belajar mengajar di sekolah madrasah yang rusak di pelosok Lebak

    Melihat lebih dekat proses belajar mengajar di sekolah madrasah yang rusak di pelosok Lebak

    Sabtu, 26 Juli 2025 14:39 WIB

    Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di gubuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Hayatul Jadidah, Desa Margamulya, Lebak, Banten, Sabtu (26/7/2025). Madrasah dengan siswa sebanyak 149 orang tersebut berada di pelosok Kabupaten Lebak dan merupakan satu-satunya sekolah yang terdekat dari permukiman warga, dengan kondisi bangunan rusak dan atap ambruk selama bertahun-tahun serta kekurangan satu ruang kelas. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU

    Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di gubuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Hayatul Jadidah, Desa Margamulya, Lebak, Banten, Sabtu (26/7/2025). Madrasah dengan siswa sebanyak 149 orang tersebut berada di pelosok Kabupaten Lebak dan merupakan satu-satunya sekolah yang terdekat dari permukiman warga, dengan kondisi bangunan rusak dan atap ambruk selama bertahun-tahun serta kekurangan satu ruang kelas. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU

    Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Hayatul Jadidah, Desa Margamulya, Lebak, Banten, Sabtu (26/7/2025). Madrasah dengan siswa sebanyak 149 orang tersebut berada di pelosok Kabupaten Lebak dan merupakan satu-satunya sekolah yang terdekat dari permukiman warga, dengan kondisi bangunan rusak dan atap ambruk selama bertahun-tahun serta kekurangan satu ruang kelas. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepakat untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk dengan melakukan pertukaran data.

    Dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan itu dituangkan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Minerba dan SKK Migas.

    “Kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas,” kata Sri Mulyani.

    Penandatangan perjanjian itu dilakukan pada kunjungan Bahlil ke kantor Sri Mulyani, di mana mereka membahas tantangan dan langkah konkret dalam mengelola sektor migas dan pertambangan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

    Menurut Menkeu, dirinya dan Menteri ESDM mendalami isu strategis terkait optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.

    Keduanya juga mendiskusikan upaya memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi dan pendapatan negara dari pertambangan.

    “Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

    Ia berharap sinergi bersama Kementerian ESDM dapat mendorong sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang lebih efisien, akuntabel dan berdampak.

    Sinergi itu juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dari sektor-sektor strategis.

    Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengumumkan lifting minyak pada Rabu (30/7), sudah mencapai 608 ribu barel per hari (bph), melampaui target di APBN sebesar 605 ribu bph.

    Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut bukanlah angka akumulatif lifting minyak untuk bulan Juli 2025.

    Bahlil menyoroti bahwa keberhasilan tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia mencapai target lifting minyak di APBN.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Reklamasi pascatambang harus dongkrak ekonomi hijau

    Anggota DPR: Reklamasi pascatambang harus dongkrak ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan bahwa reklamasi pascatambang harus diintegrasikan dengan program karbon agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Ia mengatakan pendekatan itu tidak sekadar memenuhi kewajiban lingkungan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru melalui perdagangan karbon di pasar domestik maupun internasional.

    “Reklamasi jangan sekadar menutup lubang tambang. Lahan bekas tambang harus menjadi karbon sink yang mampu menghasilkan kredit karbon untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Ini peluang ekonomi hijau yang harus kita tangkap,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at

    Cek Endra menjelaskan, potensi ekonomi dari program karbon sangat signifikan. Berdasarkan proyeksi IDXCarbon, nilai perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun hingga 2030. Dengan harga karbon global berada di kisaran USD 5–20 per ton CO2, reklamasi berbasis reforestasi mampu menghasilkan pendapatan miliaran dolar.

    “Setiap hektar lahan bekas tambang yang direklamasi dengan hutan atau agroforestri dapat menyerap 200–300 ton CO2 per tahun. Jika kita mengelola 1 juta hektar, potensi penyerapan bisa mencapai 200 juta ton CO2 atau setara USD 2–4 miliar per tahun di pasar karbon internasional. Ini bukan beban biaya, tapi investasi jangka panjang,” ujarnya

    Dalam kesempatan itu, Endra juga membahas beberapa inisiatif yang digagas sejumlah negara terkait perdagangan karbon, antara lain Australia yang menerapkan rehabilitation bond dan offset karbon melalui Emissions Reduction Fund.

    Kemudian Kanada dengan eklamasi progresif dengan hutan dan habitat satwa dalam skema carbon offset program, Jerman dengan transformasi tambang lignit menjadi danau wisata dan PLTS sebagai bagian dari transisi energi, dan Afrika Selatan yang mengalihkan bekas tambang batubara untuk agroforestri karbon, dijual ke pasar sukarela global.

    “Indonesia punya keunggulan iklim tropis yang memiliki daya serap karbon tinggi. Jika kebijakan insentif dan tata kelola reklamasi diperkuat, kita bisa menjadi benchmark global dalam green mining,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.

    Ia menambahkan, melalui Komisi XII DPR akan mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengintegrasikan reklamasi dengan proyek karbon, pengurangan jaminan reklamasi untuk tambang yang memenuhi target karbon sink, dan kewajiban registrasi proyek di IDXCarbon untuk transparansi.

    “Kolaborasi investasi hijau melalui kemitraan publik-swasta juga harus diperkuat agar proyek ini berjalan cepat,” jelasnya.

    Cek Endra juga menegaskan bahwa insentif fiskal untuk proyek karbon dapat dikompensasi melalui penerimaan baru.

    “Dampak ekonominya jauh lebih besar. Penerimaan negara bisa diperoleh dari pajak karbon, dividen BUMN tambang, dan investasi baru yang masuk karena citra ESG yang lebih baik. Insentif ini harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surplus neraca dagang semester 1 capai 19,48 miliar dolar AS

    Surplus neraca dagang semester 1 capai 19,48 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut surplus neraca perdagangan pada semester 1 2025 atau Januari hingga Juni mencatat surplus sebesar 19,48 miliar dolar AS.

    “Surplus semester 1 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 28,31 miliar dolar AS, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 8,83 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Jumat.

    Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati, yaitu sebesar 15,74 miliar dolar AS, bahan bakar mineral 13,28 miliar dolar AS, serta besi dan baja 9,04 miliar dolar AS.

    Sedangkan defisit utamanya berasal dari komoditas mesin dan peralatan mekanis sebesar 13,40 miliar dolar AS, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 5,26 miliar dolar, serta plastik dan barang dari plastik sebesar 3,72 miliar dolar AS.

    Jika dilihat berdasarkan negara mitra dagang, maka tiga negara penyumbang surplus adalah Amerika Serikat sebesar 8,57 miliar dolar AS, kemudian India sebesar 6,59 miliar dolar AS, dan Filipina sebesar 4,40 miliar dolar AS.

    BPS juga mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 4,10 miliar dolar AS pada Juni 2025. Surplus ditopang oleh non-migas sebesar 5,22 miliar dolar AS dengan komoditas lemak dan minyak hewani, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,11 miliar dolar AS, dengan komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak.

    Tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 9,92 miliar dolar AS, kemudian India sebesar 6,64 miliar dolar AS, dan Filipina sebesar 4,36 miliar dolar AS.

    Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas adalah Tiongkok sebesar 10,69 miliar dolar AS, Australia sebesar minus 2,39 miliar dolar AS, dan Brasil sebesar minus 0,83 miliar dolar AS.

    Sementara itu, nilai ekspor pada Juni 2025 mencapai 23,43 miliar dolar AS, dan impor sebesar 19,33 miliar dolar AS.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menilai maraknya praktik pengoplosan beras premium di berbagai daerah bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan sudah menyangkut pelanggaran hak konsumen.

    Dia menegaskan praktik pengoplosan beras melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat berhak atas produk berkualitas dan informasi yang transparan.

    “Ini sudah menyangkut hak konsumen yang dijamin undang-undang. Mengemas beras kualitas rendah sebagai produk premium adalah penipuan yang harus dihentikan,” kata Sarifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga menilai praktik pengoplosan beras tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Sarifah menekankan praktik pengoplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, dengan rincian Rp34,21 triliun untuk beras premium dan Rp65,14 triliun untuk beras medium.

    Dia lantas menyinggung temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri terhadap 212 merek beras bermasalah di pasaran, yang terdiri dari 136 beras premium dan 76 beras medium.

    Di mana data menunjukkan, 85,56 persen beras premium dan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat kemasan tidak sesuai klaim.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah bertindak tegas, tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga penindakan nyata terhadap produsen nakal.

    “Kementerian Perdagangan harus evaluasi izin perdagangan pelaku. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional,” ujarnya.

    Dia memaparkan pula empat langkah strategis dalam menangani praktik pengoplosan beras yaitu evaluasi izin produsen pelanggar; pemberian sanksi tegas baik administratif maupun pidana; digitalisasi pengawasan mutu beras via QR Code; serta pelibatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perumusan kebijakan pengawasan pangan.

    “Ini momentum perbaikan total. Distribusi pangan harus direformasi agar rakyat dapat produk berkualitas dengan harga wajar. Jangan sampai mereka dirugikan dua kali: kualitas dan harga,” katanya

    Dia pun berharap dengan langkah konkret tersebut maka diharapkan praktik kecurangan dalam distribusi beras dapat diberantas, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Senin, 21 Juli 2025 18:59 WIB

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Badung (ANTARA) – Sejumlah kader PDIP dari berbagai daerah berkumpul dengan menggunakan kalung tanda pengenal bertuliskan Kongres 6 di sekitaran kawasan Badung, Bali, Jumat.

    Salah satunya, para kader itu berkumpul di sebuah hotel di kawasan Tanjung Benoa, Badung. Mereka yang menggunakan seragam kemeja berwarna merah dengan lambang PDIP, hendak menaiki bus rombongan.

    Pada tanda pengenal itu juga tertulis bahwa tema kongres tersebut yakni “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”.

    Salah satu kader PDIP yang ditemui, mengungkapkan bahwa mereka hendak berangkat menuju tempat acara yang berlokasi di kawasan Nusa Dua. Namun mereka belum memastikan agenda kongres tersebut, meski sudah menggunakan tanda pengenal bertuliskan kongres.

    Kader PDIP tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan menghadiri acara “konsolidasi nasional” yang digelar PDIP. Terkait kongres, menurut dia, agenda tersebut akan ditentukan dalam acara konsolidasi nasional tersebut.

    Adapun di hotel tempat sejumlah kader PDIP itu menginap, terdapat pengumuman tertulis bahwa para kader tidak boleh membawa ponselnya ke lokasi acara. Selain itu, para kader tersebut tidak boleh membawa barang-barang berlebih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa para kepala daerah (kader) PDIP masih berada di Bali, setelah agenda Bimbingan Teknis (bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP selesai digelar.

    Adapun agenda bimtek itu semula direncanakan digelar hingga Jumat (1/8), tetapi Deddy mengungkapkan bahwa bimtek hanya digelar selama satu hari saja, pada Rabu (30/7).

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Kongres PDIP akan diselenggarakan secepatnya. Namun dia pun meminta agar seluruh pihak menunggu pengumuman resmi terkait Kongres partai berlambang kepala banteng itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP: Potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun

    DJP: Potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun.

    “Sepanjang 2-3 tahun semenjak peluncurannya, perkembangan dari penerimaan kripto ini terus meningkat. Kalau tidak salah, penerimaannya ada di antara kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar per tahun,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Jakarta, Kamis malam.

    Berdasarkan laporan terakhir DJP, penerimaan pajak kripto secara akumulasi telah terkumpul sebesar Rp1,2 triliun sampai dengan Maret 2025.

    Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp115,1 miliar penerimaan 2025.

    Sebanyak Rp560,61 miliar bersumber dari pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp642,17 miliar dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri.

    Teranyar, Kemenkeu menetapkan tarif baru pajak kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku pada 1 Agustus 2025, seiring dengan perubahan sifatnya menjadi aset keuangan digital.

    Lewat aturan itu, kripto dibebaskan dari pengenaan PPN lantaran dianggap setara dengan surat berharga.

    Sedangkan, untuk PPh 22, tarif ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam negeri dan 1 persen untuk pungutan oleh PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri.

    Tarif itu lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya. Saat kripto ditetapkan sebagai komoditas, PPh 22 ditetapkan sebesar 0,1 persen dari transaksi yang dilakukan di exchange atau PPMSE terdaftar Bappebti dan 0,2 persen dari transaksi di PPMSE tidak terdaftar Bappebti.

    Menurut Bimo, kenaikan tarif PPh 22 final bertujuan untuk mengkompensasi hilangnya penerimaan PPN.

    Terkait potensi penerimaan seiring dengan aturan baru, Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pergerakan harga serta tren permintaan akan memengaruhi peluang setoran.

    “Kalau kripto itu kan sangat fluktuatif, jadi akan sangat bergantung di situ. Bisa melonjak, bisa turun. Bergantung dari permintaannya seperti apa,” ujar Yoga.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak DJP Yon Arsal menambahkan pengenaan tarif pajak kripto yang lebih tinggi bertujuan untuk mendorong industri kripto dalam negeri tumbuh dan berkembang.

    “Orang-orang kami harapkan ikut terlibat di dalam perdagangan dalam negeri,” lanjut Yon.

    Namun, ia membuka peluang evaluasi tarif pajak kripto ke depannya. Kemenkeu akan melibatkan dan mendengar saran dari pelaku pasar dalam proses evaluasi tarif pajak kripto.

    “Tarif akan selalu kami cermati dan evaluasi dari waktu ke waktu. Tentu kami akan mendengarkan suara dari pasar dan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.