Author: Antaranews.com

  • Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    “Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Juri berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    “Perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat membangun kebersamaan serta mendorong kreativitas,” katanya.

    Presiden Prabowo, kata Juri, juga mengimbau agar semarak peringatan kemerdekaan tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga digelorakan di seluruh daerah.

    Ia mengajak elemen instansi pemerintah, sekolah, kampus, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta untuk turut serta merayakan HUT ke-80 RI dengan memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian BUMN dorong penggunaan AI untuk bantu UMKM naik kelas

    Kementerian BUMN dorong penggunaan AI untuk bantu UMKM naik kelas

    Dengan pemanfaatan teknologi AI, UMKM dapat lebih cepat dalam menganalisa permintaan pasar

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau “artificial intelligence” (AI) untuk membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM) di dalam negeri naik kelas.

    Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian (BUMN) Loto Srinaita Ginting menyebut transformasi digital menjadi kunci penguatan rantai pasok dalam ekosistem industri yang lebih luas.

    “Dengan pemanfaatan teknologi AI, UMKM dapat lebih cepat dalam menganalisa permintaan pasar,” kata Loto dalam sambutannya pada kegiatan PaDi UMKM Hybrid Expo Conference 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Selain itu, Loto juga menjelaskan bahwa teknologi AI dapat membantu pelaku UMKM dalam memperkirakan stok bahan baku, serta mengelola proses produksi secara efektif dan adaptif.

    Ia pun menegaskan bahwa AI juga dinilai mampu membuka jalan dalam proses integrasi data antara pembeli dan penjual, sehingga proses bisnis menjadi lebih presisi dan responsif terhadap dinamika pasar.

    “Melalui kegiatan ini Kementerian BUMN ingin memanfaatkan AI untuk menjadi fasilitator yg dapat mendorong UMKM untuk masuk ke dalam rantai industri baik skala nasional maupun global,” kata Loto.

    Loto juga berharap melalui wadah berupa PaDi UMKM yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Kementerian BUMN, pelaku usaha dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat kapabilitas agar mampu memenuhi standar rantai pasok industri, khususnya dalam ekosistem perusahaan-perusahaan BUMN.

    Sementara itu Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan menjelaskan bahwa saat ini PaDi UMKM telah memiliki 130rb pelaku usaha yang tergabung.

    Dengan nilai transaksi yang telah mencapai Rp18 triliun sejak didirikan, Jimmy menjelaskan bahwa pihaknya sudah bertransformasi menjadi satu ekosistem yang besar berisi pasar digital atau marketplace, pembiayaan, logistik, edukasi hingga analisis data yg bermanfaat.

    Ia menyebut melalui ekosistem PaDi UMKM, para pelaku UMKM dapat meluaskan jaringan penjualan dari ritel hingga mampu menjual kepada pelaku bisnis lain yang lebih besar (business to business atau B2B) khususnya kepada perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Kami hadir untuk membantu para pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas,” kata Jimmy.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga tinjau ketahanan energi di Babel

    Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga tinjau ketahanan energi di Babel

    Pangkalpinang, Babel (ANTARA) – Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kondisi operasional Integrated Terminal (IT) Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai basis ketahanan energi masyarakat di Bangka Belitung.

    “Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi operasional terminal energi di daerah ini,” kata Komisaris Pertamina Patra Niaga Ferry Juliantono di Pangkalpinang, Babel, Jumat.

    Ia mengatakan kunjungan ke IT Pangkalbalam ini dalam rangka evaluasi dan pengawasan operasional perusahaan di lini hilir energi nasional.

    “Dalam kunjungan ini, kami juga menyerap masukan terkait tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian energi, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

    Ia menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung atas keberlangsungan distribusi energi dan antisipasi terhadap potensi gangguan operasional.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat langsung proses operasional IT Pangkalbalam serta mendalami isu pendangkalan alur yang berpotensi mempengaruhi kelancaran distribusi energi di Pulau Bangka ini,” ujarnya.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Erwin Dwiyanto mengapresiasi atas dukungan dan perhatian Dewan Komisaris terhadap keberlangsungan operasional energi di wilayah Bangka Belitung.

    “Kami menyambut baik arahan dari Dewan Komisaris dan terus berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi di Bangka Belitung. Upaya mitigasi telah kami siapkan termasuk koordinasi intensif dengan para stakeholder terkait untuk mengatasi tantangan operasional di lapangan,” ujarnya.

    Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan pelayanan energi berjalan dengan aman, andal, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Sebagai tindak lanjut, Pertamina juga telah melakukan kunjungan audiensi ke Gubernur Bangka Belitung guna memperkuat sinergi dan dukungan terhadap kelancaran operasional energi, khususnya di wilayah kerja regional Sumbagsel di provinsi kepulauan ini,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laba Krom Bank tumbuh 12,36 persen hingga triwulan II 2025

    Laba Krom Bank tumbuh 12,36 persen hingga triwulan II 2025

    Seiring terjaganya rasio NPL yang sehat, kami siap memperluas pembiayaan, terutama ke segmen nasabah ritel

    Jakarta (ANTARA) – PT Krom Bank Indonesia Tbk (kode saham: BBSI), anak perusahaan Kredivo Group, mencatat laba bersih tumbuh sebesar 12,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp73,2 miliar hingga akhir triwulan II 2025.

    Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa konsistensi laba sejak peluncuran Krom sebagai bank digital pada tahun lalu menjadi bukti kuat bahwa perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan ke depan.

    Krom Bank juga mencatatkan kinerja positif dari sisi penghimpunan dana masyarakat. Per Juni 2025, dana pihak ketiga (DPK) Krom Bank tumbuh hampir 4 kali lipat secara yoy atau mencapai Rp5,6 triliun.

    Menurut Anton, pertumbuhan DPK yang signifikan mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin tinggi terhadap Krom Bank sebagai tempat menyimpan dan mengembangkan dana, terutama seiring penawaran bunga deposito kami yang kompetitif.

    Sementara itu, dari sisi intermediasi, Krom Bank menyalurkan kredit senilai Rp6,52 triliun hingga akhir Juni 2025 atau tumbuh 141,57 persen yoy dan 9,51 persen (month to month/mom).

    Rasio kredit bermasalah (NPL gross) pun terus membaik, turun menjadi 2,70 persen dibandingkan 3,93 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit industri perbankan yang tercatat hanya 7,77 persen yoy pada Juni 2025, perseroan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan efektivitas strategi penyaluran kredit Krom Bank yang ekspansif namun selektif.

    Pertumbuhan kredit Krom Bank pada periode ini masih ditopang oleh pendanaan channeling dengan nilai kredit mencapai Rp5,85 triliun. Namun, Krom Bank menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperluas portofolio pembiayaan perseroan.

    “Seiring terjaganya rasio NPL yang sehat, kami siap memperluas pembiayaan, terutama ke segmen nasabah ritel, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin,” jelas Anton.

    Sejalan dengan menguatnya kinerja intermediasi dan makin tingginya perolehan DPK perseroan, Krom Bank tercatat memiliki posisi likuiditas perseroan yang kuat.

    Hal ini tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) sebesar 115,58 persen per Juni 2025, membaik dari 184,12 persen pada Juni tahun lalu.

    Menurut perseroan, kuatnya likuiditas ini menjadi pondasi penting bagi Krom Bank untuk terus memperluas jangkauan kredit dan memperkuat fungsi intermediasi.

    “Dengan struktur pendanaan yang solid dan pertumbuhan laba yang konsisten, Krom Bank berada dalam posisi yang kuat untuk melanjutkan ekspansi secara terukur. Ke depan, keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas dan ketahanan likuiditas akan tetap menjadi fokus utama kami dalam menjaga stabilitas dan daya saing kinerja perseroan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Anton.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Beras hingga tomat penyumbang utama inflasi bulanan Juli 2025

    BPS: Beras hingga tomat penyumbang utama inflasi bulanan Juli 2025

    penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74 persen

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan sejumlah komoditas pangan, termasuk beras, tomat, bawang merah, cabai rawit dan telur ayam ras, menjadi kontributor terbesar inflasi bulanan Juli 2025.

    “Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22 persen,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan bahwa beras menjadi salah satu komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

    Sementara tomat dan bawang merah memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05 persen, cabai rawit sebesar 0,04 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,02 persen.

    Bensin dan biaya sekolah dasar merupakan komoditas lain di luar kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang juga menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi bulanan Juli 2025 dengan andil masing-masing sebesar 0,03 persen dan 0,02 persen.

    “Selain itu, masih terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Juli 2025 ini, yaitu seperti tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,03 persen,” kata Pudji.

    Sedangkan menurut komponen, ia menyatakan kenaikan inflasi bulanan pada Juli 2025 terutama didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak.

    Ia menuturkan komponen tersebut mengalami inflasi sebesar 1,25 persen dan memberikan andil inflasi terbesar, yakni sebesar 0,20 persen.

    “Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah beras, tomat, bawang merah dan cabai rawit,” ucap Pudji.

    Komponen dengan andil inflasi bulanan terbesar selanjutnya adalah komponen inti yang mengalami inflasi sebesar 0,13 persen dengan andil sebesar 0,08 persen.

    Ia mengatakan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen tersebut adalah biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah pertama, biaya sekolah menengah atas, biaya bimbingan belajar dan biaya taman kanak-kanak.

    Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,09 persen dengan andil sebesar 0,02 persen.

    “Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah bensin, bahan bakar rumah tangga dan sigaret kretek mesin,” imbuh Pudji Ismartini.

    BPS melaporkan terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025, atau inflasi sebesar 0,3 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mitra Angkasa Sejahtera bidik penjualan Rp160 miliar tahun ini

    Mitra Angkasa Sejahtera bidik penjualan Rp160 miliar tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (kode saham BAUT), perusahaan distribusi produk mur dan baut berskala nasional, membidik nilai penjualan sebesar Rp160 miliar pada 2025.

    Hingga akhir Juni, perusahaan telah membukukan penjualan senilai Rp61 miliar. Kinerja pada semester II diekspektasi lebih tinggi seiring mulai bergulirnya kembali berbagai proyek pembangunan nasional maupun swasta.

    “Kami melihat indikator positif sejak awal semester II 2025 yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, termasuk dari sektor swasta maupun pemerintahan,” ujar Direktur PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk Simon Hendiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Perusahaan sebelumnya sempat menghadapi tantangan akibat pengurangan belanja negara di sektor infrastruktur lebih dari 70 persen, yang berdampak pada turunnya permintaan mur dan baut hingga lebih dari 20 persen pada 2024.

    Namun, pasar utama BAUT masih ditopang sektor konstruksi yang dinilai akan terus tumbuh dalam 3-5 tahun ke depan.

    Sektor manufaktur furnitur, alat elektronik, hingga pertanian dan kereta api disebut juga menjadi kontributor penjualan yang signifikan.

    Maka, guna menjaga kelangsungan bisnis, BAUT mengusung berbagai strategi utama. Misalnya, dengan memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efektivitas tim penjualan dengan fokus pada end-user, serta membuka outlet baru pada kuartal III/IV 2025.

    Selain itu, BAUT memasarkan produk-produk dengan margin optimal dan menjalankan efisiensi melalui pendekatan right sizing, menyesuaikan struktur tenaga kerja dengan kebutuhan aktual.

    “Meski bukan produsen, strategi digitalisasi tetap menjadi pilar penting perusahaan, BAUT telah mengimplementasikan sistem internal YAPOS, yang mengonsolidasikan proses penjualan, manajemen gudang, hingga aktivitas tim lapangan. Sistem ini membantu pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan tepat,” ujar dia.

    BAUT juga menargetkan keterlibatan dalam sejumlah proyek strategis nasional tahun ini, seperti pembangunan smelter, sistem pengolahan air limbah, kawasan industri (Kendal, Demak, Batam, JIIPE Gresik, PIER Pasuruan), hingga proyek jalan tol dan bandara. Di sisi ritel, BAUT juga memasok produk untuk jaringan Mr. DIY di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Impor Indonesia pada Juni 2025 capai 19,33 miliar dolar AS

    BPS: Impor Indonesia pada Juni 2025 capai 19,33 miliar dolar AS

    Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan sebesar 9,94 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Juni 2025 mencapai 19,33 miliar dolar AS atau naik 4,28 persen dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 18,54 miliar dolar AS.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai impor migas sebesar 2,22 miliar dolar AS atau turun 32,07 persen secara tahunan, sementara nilai impor non-migas senilai 17,11 miliar dolar AS dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 12,07 persen.

    “Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan sebesar 9,94 persen,” kata Pudji di Jakarta, Jumat.

    Pada Juni 2025, terjadi peningkatan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan barang modal secara tahunan.

    Nilai impor barang konsumsi naik sebesar 1,18 persen, dari 1,78 miliar dolar AS pada Mei 2025, menjadi 1,80 miliar dolar AS.

    Nilai impor bahan baku penolong turun sebesar 2,74 persen, menjadi 13,35 miliar dolar AS pada 2025.

    Sedangkan barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor mengalami peningkatan sebesar 37,8 persen menjadi 4,18 miliar dolar AS.

    Total impor pada Januari-Juni 2025 mencapai 115,94 miliar dolar AS, meningkat 5,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tiga komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Januari-Juni 2025, yaitu peralatan mekanis, mesin perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 36,94 persen terhadap total impor non-migas Indonesia.

    Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volume jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

    Nilai impor mesin atau peralatan mekanis sebesar 17,09 miliar dolar AS dengan volume 2,22 juta ton. Kemudian nilai impor mesin atau perlengkapan elektrik adalah sebesar 14,53 miliar dolar AS dengan volume 0,89 juta ton.

    Sementara nilai impor untuk kendaraan dan bagiannya adalah sebesar 5,35 miliar dolar AS dengan volume sebesar 0,80 juta ton.

    Tiga besar negara asal impor yakni Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dengan share sekitar 52,30 persen dari total impor non-migas Indonesia dalam periode Januari hingga Juni 2025.

    Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 40,00 miliar dolar AS terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.

    Jepang tercatat 7,47 miliar dolar AS terdiri dari mesin dan peralatan mekanis, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

    Dari Amerika Serikat nilai impor tercatat sebesar 4,87 miliar dolar AS, terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta biji dan buah mengandung minyak.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberlakuan tarif baru pajak kripto

    Pemberlakuan tarif baru pajak kripto

    Jumat, 1 Agustus 2025 11:01 WIB

    Warga mengamati pergerakan harga mata uang kripto Bitcoin (BTC) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/8/2025). Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan tarif baru pajak aset kripto dengan PPh Pasal 22 final yaitu pungutan ditetapkan sebesar 0,21 persen melalui PPMSE dalam negeri dan 1 persen melalui PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri, sedangkan PPN dikenakan 0,11 persen jika transaksi dilakukan lewat PPMSE terdaftar di Bappebti, dan 0,22 persen jika melalui PPMSE yang tidak terdaftar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wpa.

    Warga mengamati pergerakan harga mata uang kripto Bitcoin (BTC) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/8/2025). Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan tarif baru pajak aset kripto dengan PPh Pasal 22 final yaitu pungutan ditetapkan sebesar 0,21 persen melalui PPMSE dalam negeri dan 1 persen melalui PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri, sedangkan PPN dikenakan 0,11 persen jika transaksi dilakukan lewat PPMSE terdaftar di Bappebti, dan 0,22 persen jika melalui PPMSE yang tidak terdaftar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wpa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

    DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

    makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pembaruan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyasar optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Digital ID.

    Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengutip Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, merupakan KTP-el yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

    “Dengan adanya Digital ID, informasi yang terkait variabel individu yang bersangkutan akan makin kaya. Jadi, makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak,” kata Bimo dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (31/7) malam.

    Bimo pun menyinggung soal Payment ID yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus mendatang.

    Menurut dia, baik Payment ID maupun kolaborasi DJP dengan Dukcapil merupakan wujud dari arah kebijakan Indonesia menuju pemerintahan digital atau e-government.

    “Referensinya adalah Peraturan Presiden terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018),” ujar Bimo.

    Maka dari itu, lanjut Bimo, integrasi data dalam sistem pemerintahan akan terus dilakukan ke depannya. Dengan begitu, layanan publik dapat terlaksana dengan lebih cepat, pasti dan murah.

    “Memang (Perjanjian Kerja Sama/PKS) setiap tiga tahun sekali itu kami perbarui. Kemarin kami perpanjang lima tahun sekali. Ini merupakan nota kesepamahan yang memang berjalan dan kami revisi secara berkala,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, DJP dan Dukcapil menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 29 Juli 2025.

    Kerja sama tersebut mencakup validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

    Menurut Bimo, PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbanas proyeksi kredit tumbuh 8,7 persen plus minus 1 persen yoy

    Perbanas proyeksi kredit tumbuh 8,7 persen plus minus 1 persen yoy

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 sebesar 8,7 persen plus minus 1 persen year on year (yoy).

    “Memang kredit itu berbagai lembaga menunjukkan bahwa memang untuk mencapai 10 persen itu agak susah. Jadi kita semua ‘pengen’ 10 persen tapi ini proyeksi kita sampai akhir tahun itu itu diperkirakan sekitar 8,7 persen. Mungkin ada bank-bank yang memang bisa cenderung ‘double digit’, tapi tidak semuanya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Kesulitan mencapai angka di atas 10 persen karena permintaan bisnis berpotensi terbatas, sehingga tak mungkin bank menawarkan kredit.

    Bank Indonesia (BI) disebut telah memberikan insentif untuk sektor tertentu dan menyediakan repo, sementara bank sudah siap memberikan kredit, tetapi yang menjadi masalah adalah permintaan dari pasar.

    Karena itu, menurut dia, sektor-sektor yang hendak dikembangkan pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu memiliki arah jelas karena pasti akan diikuti oleh perbankan.

    Ke depan, pertumbuhan kredit dinilai akan berasal dari antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, akomodasi makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, listrik, gas dan air. Lalu transportasi, pergudangan dan komunikasi, hingga pertanian, perburuan dan kehutanan.

    “Jadi ini yang harus diikuti oleh pengusaha. Makanya kalau anda lihat, pengusaha itu ada yang bisa lanjut, ada yang enggak, tergantung bagaimana dia bisa melihat perubahan yang begitu cepat dan mereka bisa mengikuti. Tapi kalau dia enggak bisa berubah, cenderung mereka akan jatuh atau ya dia jual kepada perusahaan lain,” kata Aviliani.

    Menurut dia, pertumbuhan kredit harus diarahkan pada sektor padat karya seperti pertanian dan bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maupun informasi dan komunikasi (Infokom) dengan potensi penguatan struktural jangka panjang.

    Perbanas mencatat sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh 23,4 persen, lalu listrik, gas dan air sebesar 14,9 persen, sedangkan infokom sekitar 10 persen.

    Namun, Aviliani juga mengingatkan bahwa beberapa sektor seperti transportasi mengalami perlambatan signifikan dan perlu pendekatan kredit yang lebih cermat.

    “Kita harus cermat dalam menyalurkan kredit, mengedepankan kualitas dan selektivitas. Fokus pada sektor unggulan dan esensial seperti pertanian, manufaktur, pertambangan dan energi, serta infokom akan memperkuat portofolio kita, namun tidak lupa menjaga dukungan bagi konsumsi masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.