Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bandara Ngurah Rai: Penerbangan domestik kembali terdampak Lewotobi

    Bandara Ngurah Rai: Penerbangan domestik kembali terdampak Lewotobi

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menyampaikan penerbangan domestik kembali terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan setidaknya hingga pukul 12.00 Wita, enam penerbangan mengalami keterlambatan (delay) dan satu penundaan keberangkatan (postpone).

    “Beberapa penerbangan domestik yang mengalami keterlambatan antara lain Batik Air tujuan Denpasar-Labuan Bajo sebanyak tiga penerbangan, Wings Air tujuan Denpasar-Tambolaka, satu penerbangan, dan Lion Air tujuan Denpasar-Kupang dua penerbangan,” kata dia.

    Sedangkan yang mengalami penundaan keberangkatan adalah satu penerbangan dengan AirAsia tujuan Denpasar-Labuan Bajo.

    Hingga saat ini Bandara Ngurah Rai mengumumkan belum ada penerbangan internasional yang terdampak erupsi sejak Gunung Lewotobi Laki-laki kembali menyemburkan awan panas pada Sabtu pukul 01.05 Wita.

    Di luar itu, Ahmad Syaugi memastikan operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai secara keseluruhan berjalan dengan normal dan lancar.

    “Namun demikian, kami bersama seluruh jajaran komunitas bandara bersama-sama melakukan monitoring secara berkelanjutan guna memastikan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan,” ujarnya.

    Guna menjaga pelayanan dan kenyamanan penumpang yang mengalami keterlambatan, pengelola bandara melakukan pengaturan ruang tunggu dan bekerja sama dengan maskapai untuk memberikan edukasi kepada penumpang terkait kondisi penerbangan yang terdampak.

    Selain itu, Syaugi mengatakan pihak maskapai memberikan pelayanan kepada para penumpang yang membutuhkan pengaturan ulang (reschedule) atau pengembalian dana (refund).

    “Kami akan terus melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kondisi pelayanan penumpang maupun penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan lancar dan berharap kondisi dapat segera normal kembali,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI hormati keputusan Presiden soal pemberian abolisi dan amnesti

    PSI hormati keputusan Presiden soal pemberian abolisi dan amnesti

    Jakarta (ANTARA) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

    “Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Andy Budiman, hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi diatur dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ‘Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.’

    Dirinya juga meyakini keputusan yang diambil Prabowo atas dasar kepentingan bersama dan persatuan nasional.

    “PSI percaya keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan yang kompleks demi kebaikan kita sebagai bangsa,” ujar Andy.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa kasus suap, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam, ia mengatakan pemberian abolisi maupun amnesti kepada kedua tokoh itu telah berdasarkan pertimbangan tertentu.

    “Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] adalah Menteri Hukum. Surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan,” katanya.

    Dia menjelaskan pertimbangan pemberian abolisi maupun amnesti utamanya demi kepentingan bangsa dan negara.

    Ia menyinggung soal urgensi berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Pertimbangan lainnya, katanya, demi situasi kondusif dan merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa serta membangun bangsa Indonesia secara kolektif.

    “Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ucapnya.

    Pemberian abolisi dan amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif.

    Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, ia menyebut keduanya memiliki kontribusi kepada negara.

    “Yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” katanya.

    Supratman memastikan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni berdasarkan kajian hukum.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR menyetujui permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga penyu sang penjelajah samudra pulang ke Yenbekaki, Raja Ampat

    Menjaga penyu sang penjelajah samudra pulang ke Yenbekaki, Raja Ampat

    ANTARA – Kelompok Penggiat Konservasi Penyu Kampung Yenbekaki, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, melepasliarkan ratusan anak penyu atau tukik jenis belimbing yang merupakan spesies laut terbesar setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Marthen Luther Bartholomeus mengajak masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan dan mengupayakan pelestarian penyu secara swadaya. (Laksa Mahendra/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute Yukki Nugrahawan mendorong agar pemerintah bersinergi dengan pelaku usaha untuk melakukan reformasi sistem logistik nasional dengan lima prioritas kebijakan.

    Kelima fokus itu adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur logistik baik darat, laut, dan udara; meningkatkan tata kelola fiskal dan tata niaga logistik yang mudah, efisien, dan optimal.

    “Lebih lanjut, melakukan harmonisasi regulasi serta proses birokrasi yang mudah dam tidak berbelit, dan mendorong revitalisasi armada angkutan untuk mendorong performa operasional logistik,” kata Yukki dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Selanjutnya, fokus kelima, ujar Yukki, adalah meningkatkan kapasitas para pelaku usaha logistik dan rantai pasok serta SDM yang berada pada sektor logistik, khususnya dalam proses digitalisasi dan manajemen sistem logistik darat, laut, dan udara.

    Reformasi sistem logistik nasional, kata Yukki, penting untuk meningkatkan daya saing.

    “Untuk menekan biaya logistik yang rendah menjadi keharusan agar daya saing Indonesia meningkat. Kami menilai lima rekomendasi fokus kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan berjalan bersama-sama,” ujar Yukki.

    ​​​​Menurut paparan ALFI Institute, meskipun telah terjadi tren penurunan biaya logistik nasional per PDB dari 26 persen pada tahun 2014 menjadi 14,3 persen per PDB pada tahun 2024, tapi secara perbandingan dengan negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tergolong lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

    Secara spesifik, Yukki mengatakan tingginya biaya logistik per PDB ini dipengaruhi oleh berbagai macam biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang meliputi biaya transportasi maupun pergudangan, serta administrasi manajemen logistik.

    Namun, secara makro, Yukki melihat tingginya biaya logistik nasional ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur logistik yang belum terintegrasi dan merata, serta rantai pasok yang belum efisien,

    “Ketersediaan infrastruktur logistik dan manajemen rantai pasok yang secara kuantitas dan kualitas meningkat tidak hanya dapat menurunkan biaya logistik, namun lebih dari itu juga menegaskan posisinya sebagai pusat utama perdagangan dan jasa serta investasi,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak mempersoalkan pengibaran bendera serial manga dan animasi One Piece karena aksi itu bagian dari ekspresi dan kreativitas warga yang memuat harapan serta refleksi.

    “Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Bima Arya menegaskan bendera yang harus berkibar ke seluruh penjuru Nusantara saat perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 hanya bendera Merah Putih.

    Menurutnya, Presiden Prabowo sudah meminta para menteri untuk berada di perbatasan negara dan mengibarkan bendera Merah Putih.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti aksi warga mengibarkan bendera One Piece dalam sesi wawancara cegat

    di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

    “Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya,” ucap Mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Baginya, pengibaran bendera One Piece mungkin saja merupakan bentuk kritikan terhadap kondisi negara, namun ia mengingatkan agar penyampaian kritikan juga jelas melalui ekspektasi maupun aspirasi.

    Bima Arya menilai aksi pengibaran bendera Once Piece sama halnya seperti pengibaran bendera-bendera organisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti bendera pramuka, bendera Palang Merah Indonesia (PMI), maupun bendera cabang olahraga.

    “Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, warga dari berbagai daerah ramai mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan hari kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia.

    One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

    Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani janji konsisten anggarkan 5 persen APBN buat kesehatan

    Sri Mulyani janji konsisten anggarkan 5 persen APBN buat kesehatan

    Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk konsisten mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Untuk APBN 2025, Pemerintah menyiapkan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.

    Anggaran kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

    Kemudian, kata Sri Mulyani lagi, anggaran juga digunakan untuk menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.

    Kegiatannya mencakup posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh puskesmas.

    “Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” ujar Sri Mulyani.

    Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp78,6 triliun atau 36 persen dari APBN untuk program kesehatan pada semester I-2025.

    Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp52,1 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp26,5 triliun.

    Belanja kesehatan salah satunya digunakan untuk revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kelas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C, dengan prioritas penguatan sarana dan prasarana untuk layanan jantung, stroke, dan urologi.

    Anggaran juga disalurkan untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, vaksin dan imunisasi Rp1,1 triliun, hingga program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Rp140,1 miliar.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani sambut pejabat AS, bahas kemudahan iklim investasi RI

    Sri Mulyani sambut pejabat AS, bahas kemudahan iklim investasi RI

    Kami membahas mengenai kemitraan AS dan Indonesia di bidang ekonomi. Saya menjelaskan mengenai upaya Indonesia saat ini untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kemudahan iklim investasi di Indonesia saat menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) atau US Charge d’Affaires ad interim Peter M Haymond.

    “Kami membahas mengenai kemitraan AS dan Indonesia di bidang ekonomi. Saya menjelaskan mengenai upaya Indonesia saat ini untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satunya, melalui deregulasi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk berfokus pada upaya menyederhanakan aturan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui peningkatan efisiensi birokrasi.

    Langkah itu diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi global dan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di pasar internasional.

    Menurut Sri Mulyani, Peter sepakat untuk memperkuat sinergi dan terbuka untuk menjalin kerja sama baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua negara, terutama dalam sektor ekonomi dan pembangunan.

    “Saya dan Ambassador Peter berharap kolaborasi ini akan terus berkembang demi kemajuan bersama dan berkomitmen untuk terus merawat hubungan baik antara AS dan Indonesia yang sudah terjalin lama,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS Ambassador Peter M Haymond, di Kantor Kemenko Perekonomian.

    Airlangga meminta dukungan AS dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Proses aksesi OECD ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dukungan negara-negara anggota OECD seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat diperlukan untuk percepatan penyelesaian proses aksesi,” ujar Airlangga.

    Pertemuan tersebut juga menjadi ajang perkenalan diplomat AS yang baru sekaligus membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral antarkedua negara.

    Merespons hal tersebut, Ambassador Peter menyatakan komitmen AS untuk mendukung penuh upaya Indonesia dalam bergabung dengan OECD. Menurutnya, proses aksesi tersebut merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural dalam negeri.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati tiba di Nusa Dua Bali hadiri penutupan Kongres Ke-6 PDIP

    Megawati tiba di Nusa Dua Bali hadiri penutupan Kongres Ke-6 PDIP

    Badung (ANTARA) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, untuk menghadiri dan menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP.

    Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu tiba pada pukul 13.25 WITA di lokasi acara, bersama putra dan putrinya, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Dia menyapa awak media dan langsung masuk ke lokasi acara tanpa berkomentar apapun.

    Putri dari Presiden Soekarno itu hadir dengan mengenakan pakaian berwarna merah dengan motif kembang berwarna putih dan motif logo PDIP. Sedangkan Prananda dan Puan mengenakan pakaian berwarna serba hitam.

    Selain itu, sejumlah tokoh PDIP juga tampak ikut menyambut kedatangan Megawati, di antaranya yakni Eriko Sotarduga dan Ronny Talapessy.

    Adapun hari kedua Kongres Ke-6 PDIP pada Sabtu ini, dijadwalkan agenda pidato politik dan penutupan oleh Megawati Soekarnoputri.

    Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa pada Sabtu pagi, sebenarnya kongres telah menggelar rapat hasil sidang komisi-komisi yang terdiri dari komisi program, politik, hingga organisasi. Selanjutnya agenda penutupan akan digelar pada pukul 14.00 WITA.

    “Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum,” kata Deddy dalam acara Kongres PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Zulhas sebut kelengkapan Kopdes di Kupang perkuat ekonomi lokal

    Menko Zulhas sebut kelengkapan Kopdes di Kupang perkuat ekonomi lokal

    ANTARA – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki kelengkapan enam gerai usaha dasar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat meninjau Kopdes Penfui Timur, Jumat (1/8), mengatakan Kopdes Merah Putih yang menjadi model (mock-up) pengembangan ketahanan pangan berbasis desa di NTT itu diharapkan memperkuat perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. (Johanes Viandinando/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum PAN Zulhas tanggapi soal amnesti-abolisi Hasto dan Tom Lembong

    Ketum PAN Zulhas tanggapi soal amnesti-abolisi Hasto dan Tom Lembong

    Mataram (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, angkat bicara terkait pemberian amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

    Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong oleh Presiden Prabowo adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Presiden ingin kita bersatu, karena persatuan itu penting,” ujarnya dikonfirmasi wartawan usai memimpin rapat koordinasi Koperasi Merah Putih di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu.

    Menurutnya, langkah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tepat demi menjaga keutuhan NKRI di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

    “Apalagi saat ini geopolitik sedang tidak baik, negara di ASEAN ada yang perang, India – Pakistan juga ada. Belum di Eropa apalagi Timur Tengah,” tegas Zulhas yang juga menjabat sebagai Menko Pangan ini.

    Oleh karena itu, Zulhas mengaku sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo tersebut, agar Indonesia semakin kuat dan kokoh.

    “Jadi perlu persatuan agar kita kuat dan kokoh, dan itu lah yang dilakukan presiden untuk mengajak semua pihak bersatu,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.