Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel

    Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel

    Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan modern, akuntabel, dan berdampak setelah Pemprov Jatim meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

    “Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

    Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, inovasi, dan ketangguhan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif.

    Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak,” tuturnya.

    Karena, menurutnya, kebijakan yang berkualitas sesungguhnya adalah yang dapat dipastikan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Khofifah juga menyebut mekanisme pengukuran IKK oleh LAN RI sebagai instrumen strategis untuk menjaga standar, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan daerah.

    “Standar, transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang ditetapkan harus terus diukur dan dijaga,” ucapnya.

    Ia menilai pengukuran nasional yang terstandar relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan ketepatan keputusan dan ketangkasan implementasi.

    “Tantangan ke depan begitu kompleks dan dinamis maka kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mampu menjadi instrumen menghadapi tantangan yang begitu dinamis,” katanya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa IKK Award menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus memperbaiki dan menyiapkan langkah inovatif.

    “Seluruh tantangan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkesinambungan,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir memperkuat perencanaan berbasis data, integrasi big data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan partisipasi publik, digitalisasi layanan, serta evaluasi kebijakan berkala.

    “Kita luaskan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak,” ujarnya.

    Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berkualitas karena pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan implementasi konsisten.

    “Artinya, penganugerahan ini bukan semata-mata penobatan, tetapi apresiasi atas dedikasi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua dilakukan atas perencanaan yang matang,” tuturnya.

    Ia menegaskan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah di Indonesia, berbagi praktik baik dan inovasi kebijakan.

    “Ini sesuai dengan yang tengah kita upayakan untuk menjadi gerbang baru nusantara, semangat kita adalah semangat maju bersama, no one left behind,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya setujui tambah pasokan LPG bersubsidi jelang Nataru

    Purbaya setujui tambah pasokan LPG bersubsidi jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Purbaya, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyebut usulan tersebut tidak akan membebani APBN 2025 karena harga gas dunia sedang menurun.

    “Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Natatu). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya kepada awak media.

    Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.

    Dikatakan Menkeu, usulan itu datang dari Kementerian ESDM dalam rangka memenuhi kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM bagi kebutuhan masyarakat selama Nataru.

    Dikatakan Purbaya, penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global.

    “Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada,” katanya saat ditanya soal kebijakan serupa tahun depan.

    Saat ditanya mengenai detail volume tambahan dan harga acuan, Purbaya meminta agar informasi teknis tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri ESDM.

    “Tanya Menteri ESDM,” katanya.

    Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan konsumsi energi dengan menaikkan pasokan LPG bersubsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, baru-baru ini, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BUMN Doni Oskaria, dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan suplai LPG dan stok BBM selama periode libur panjang.

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati kenaikan volume LPG bersubsidi dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4–8,5 juta metrik ton.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan belanja masyarakat atau spending pada bulan Januari mencapai Rp116 triliun, sebagai bagian dari upaya akselerasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Kemudian dari program belanja, itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar Rp116 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga merincikan target pengeluaran masyarakat sebesar Rp116 triliun itu terdiri dari program “Hari Belanja Nasional” pada 10 hingga 16 Desember dengan transaksi diperkirakan Rp33 hingga Rp34 triliun.

    Kemudian, belanja pada program “Belanja di Indonesia Saja” yang ditargetkan mencapai Rp30 triliun pada 18 Desember hingga 4 Januari, serta Epic Sale di minimarket sepanjang 1 hingga 31 Desember dengan target transaksi Rp56 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga besar hingga saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan diharapkan dapat mencapai 95 persen di akhir tahun.

    Program-program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan listrik pedesaan juga akan terus diakselerasi.

    Untuk mendorong belanja masyarakat, Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumumkan berbagai program diskon. Diskon tarif kereta api sebesar 30 persen diberlakukan pada periode 22 Desember hingga 10 Januari dengan target 1.509.000 penumpang.

    Diskon tarif angkutan laut sebesar 20 persen berlaku pada 17 Desember hingga 10 Januari dengan target 405.881 penumpang.

    Terdapat pula diskon 100 persen untuk pelabuhan atau 19 persen dari tarif terpadu pada 22 Desember sampai 10 Januari, yang menargetkan 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    Sektor penerbangan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen pada periode 22 Desember hingga 10 Januari, dengan target 3,5 juta penumpang.

    “Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10 sampai 20 persen,” kata Airlangga.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa

    Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan komitmen mengusung program-program kerakyatan dalam pertemuan dengan Partai Amanah Negara Malaysia di kantor DPP Partai PRIMA, Jakarta.

    “Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa,” Sekretaris Jendral Partai PRIMA Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdirinya dan program perjuangannya.

    Ia menyebutkan posisi politik Partai PRIMA masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menggemakan program perjuangan melawan Serakahnomics. Menurutnya, sampai hari ini sistem ekonomi-politik Indonesia masih dalam kungkungan Serakahnomics yang menjadi musuh bersama.

    Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh beberapa organisasi massa dari berbagai lintas sektor yakni Sektor Mahasiswa ada LMND (Liga mahasiswa nasionaL untuk Demokrasi), Sektor Buruh ada FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan ada STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan ada JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), dan Sektor Rakyat miskin kota ada SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indoensia).

    Beberapa organisasi massa ini berhimpun dan mendirikan alat politik alternatifnya sendiri karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia itu diputuskan dalam sektor politik.

    Partai PRIMA pada PEMILU 2024 sempat mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi peserta demokrasi lima tahunan, namun tidak lolos pada tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai PRIMA masuk dan terlibat dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Presiden dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

    Gautama berharap pertemuan ini bisa menjadi awal untuk membangun kerja sama politik dan bisa menyinergikan program Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

    Perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah dan Basir Haji Islmai, mengapresiasi keterbukaan partai PRIMA untuk menerima kunjungan tersebut.

    Perwakilan Partai Amanah Negara Malaysia, memuji keterlibatan sejumlah ormas dalam pembangunan Partai PRIMA. Menurutnya, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena semua kebutuhannya dibiayai negara, dan sangat sulit sekali untuk dilibatkan sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

    Mereka juga menjelaskan situasi politik negara Malaysia dan sistem pemilu yang ada di negaranya. Mereka mengunjungi beberapa partai politik yang ada di Indonesia untuk mengonsolidasikan partai politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama politik.

    Acara silaturahmi diakhiri dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP Partai PRIMA yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jendral Ansyar, ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris jendral LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Pulau Papua Jefri Ane, Sekretaris Jendral FNPBI serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan penyusunan peraturan presiden (perpres) terkait ojek online atau ojol masih terus berlanjut.

    Menurutnya, penyelesaian perpres membutuhkan koordinasi yang luas karena memiliki banyak isu teknis di luar kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain,” ujar Yassierli ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan proses penyusunan payung hukum tersebut telah melewati sejumlah tahapan diskusi teknis yang masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Namun demikian, Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk merampungkan perpres tersebut sesegera mungkin.

    “Segera mungkin, nanti kita tunggu saja ya,” imbuhnya.

    Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek ojol, salah satunya perlindungan terhadap mitra pengemudi berupa jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), hingga jaminan kematian (JKM).

    Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penanganan bencana alam yang kini melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Pernyataan itu dikemukakan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” katanya.

    Dikatakan Bima, instruksi itu disampaikan Presiden untuk merespons situasi akhir tahun yang diwarnai peningkatan curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.

    Kemendagri, kata dia, telah mengerahkan tim khusus ke sejumlah wilayah yang saat ini berstatus rawan bencana, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan sekitarnya.

    Ia menyebutkan, wilayah-wilayah lain yang terdampak, termasuk Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

    “Karena menurut BMKG, November ini memang peak-nya,” katanya.

    Terkait laporan dari daerah, Bima mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif.

    “Kami sedang koordinasikan, ya. Kami pantau terus laporan terakhir,” tuturnya.

    Bima menegaskan bahwa koordinasi cepat antarkementerian/lembaga menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terutama pada periode puncak cuaca ekstrem.

    Bencana hidrometeorologi kini melanda beberapa wilayah di Indonesia, terutama terpusat di Sumatera Utara dan Aceh, dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh tidak langsung Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

    Di Aceh, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana, dengan Kota Langsa menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah yang memaksa ribuan warga mengungsi.

    Sementara itu, di Sumatera Utara, setidaknya 13 kabupaten/kota menghadapi perluasan dampak bencana hidrometeorologi, yang mencakup banjir bandang dan longsor, memerlukan respons cepat dari otoritas setempat.

    Peringatan dini cuaca ekstrem juga dikeluarkan BMKG untuk provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta beberapa wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

    Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    “Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête,antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” kata Airlangga dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga menyebut pembentukan dewan baru tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dewan tersebut, kata dia, adalah mempersiapkan data keuangan terbuka atau open data keuangan.

    Airlangga menyatakan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, serta perlu didorong penyediaan data yang terbuka, tidak hanya bagi pihak perbankan, tetapi juga bagi konsumen perbankan.

    “Termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan. Dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga,” ucap Airlangga.

    “Jadi terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing, juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

    Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan nasional tercatat telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada posisi 66,64 persen.

    “Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait literasi keuangannya, dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar Rp58 juta,” ucap Airlangga.

    Diketahui, Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU siapkan pangkalan baru di Jambi dukung pertahanan nasional

    TNI AU siapkan pangkalan baru di Jambi dukung pertahanan nasional

    Pak gubernur sangat mendukung bahkan beliau menyarankan untuk segera ditindaklanjuti. TNI AU akan memasukkan ke dalam Renstra dan pihak provinsi menyiapkan ketersediaan lahan, mudah-mudahan secepatnya

    Kota Jambi (ANTARA) – TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pangkalan baru di Jambi sebagai upaya pengamanan wilayah udara sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kepala Staf TNI AU mewujudkan setiap provinsi memiliki pangkalan udara dalam mendukung program pertahanan nasional.

    “Hari ini, kami melakukan komunikasi rencana pembangunan pangkalan baru TNI AU di Provinsi Jambi, sesuai arahan pimpinan kami melaksanakan koordinasi terkiat ketersediaan lahan,” kata Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba di Jambi, Kamis.

    Zulfikri memaparkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung rencana pendirian pangkalan udara di Jambi.

    Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan (bekas bandara lama) sebagai lokasi pengembangan pangkalan udara. Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi TNI AU sekaligus bentuk penguatan dan validasi organisasi TNI AU.

    Pihaknya akan melaporkan ke pimpinan hasil pembicaraan tersebut, proses selanjutnya akan ada survei kelayakan lokasi. Mengingat keberadaan pangkalan udara sangat penting, selaras dengan keinginan satuan untuk mendirikan pangkalan udara di setiap provinsi.

    Menurut Zulfikri, Jambi di proyeksi memilik pangkalan tipe C, penempatan personil akan di sesuaikan dengan kebijakan pimpinan, mengingat hal itu tidak bisa sekaligus, harus bertahap sesuai dengan ketentuan dan instruksi pimpinan.

    “Pak gubernur sangat mendukung bahkan beliau menyarankan untuk segera ditindaklanjuti. TNI AU akan memasukkan ke dalam Renstra dan pihak provinsi menyiapkan ketersediaan lahan, mudah-mudahan secepatnya,” jelasnya.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Lemhannas: Jadikan integritas sebagai fondasi pendidikan

    Gubernur Lemhannas: Jadikan integritas sebagai fondasi pendidikan

    Kunci yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah membangun integritas, baik integritas peserta didik maupun integritas penyelenggara pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily meminta agar integritas dijunjung tinggi sebagai fondasi pendidikan demi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kunci yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah membangun integritas, baik integritas peserta didik maupun integritas penyelenggara pendidikan,” kata Ace Hasan di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Ace menanggapi temuan berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan tes kompetensi akademik siswa jenjang SMA/SMK pada 3-6 November 2025.

    Ace menilai kecurangan akademik merupakan ancaman serius bagi masa depan pendidikan Indonesia dan bertentangan dengan nilai pendidikan nasional.

    “Sikap yang tidak menunjukkan integritas bertentangan dengan semangat dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus membangun karakter,” ujarnya.

    Menurutnya, karakter mulia harus menjadi prinsip dasar yang dipegang oleh para peserta didik demi menjadi SDM unggul yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Lebih lanjut, Ace mengungkapkan dunia pendidikan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut datang dari lingkungan strategis internasional dan perkembangan geopolitik, serta disrupsi teknologi.

    Ace memahami kemajuan teknologi akan membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek dunia pendidikan nasional. Ia juga memahami kemajuan teknologi tidak akan bisa dibendung.

    Oleh karena itu, dunia pendidikan nasional harus bergerak untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan kemajuan teknologi sebagai elemen untuk memajukan kualitas pendidikan nasional.

    Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan digital untuk membatasi konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan.

    “Hal-hal yang mengarah kepada penggunaan media digital, yang mempengaruhi terhadap cara pandang yang tidak sesuai dengan karakter kebangsaan, itu juga harus diatur sedemikian rupa,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.