Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Karantina Kalsel segel ribuan bibit pisang ilegal dari Jatim

    Karantina Kalsel segel ribuan bibit pisang ilegal dari Jatim

    Banjarmasin (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyita dan menyegel sebanyak 6.360 batang bibit pisang varietas kepok tanjung ilegal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim).

    Kepala Karantina Kalsel Erwin AM Dabuke di Banjarmasin, Selasa, mengatakan ribuan bibit batang pisang itu disita karena tidak memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terkait lalu lintas media pembawa (komoditas) antararea.

    “Setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran atau daerah asal,” ujar dia.

    Sebagai tindakan tegas, Erwin mengatakan petugas menahan ribuan bibit pisang itu karena pemasukan bibit tanaman tersebut tidak sesuai dengan peraturan karantina yang berlaku.

    “Proses penindakan bermula dari pada beberapa waktu lalu, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Kalsel memberikan informasi terkait adanya pemasukan ribuan bibit pisang dari luar daerah tanpa disertai dokumen Karantina dari daerah asal,” ungkapnya.

    Setelah melalui tahapan pemeriksaan, kata Erwin, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian administratif pada permintaan pemeriksaan bibit/benih pisang yang diajukan oleh perusahaan (pemilik) yang sama kepada BPSBTPH.

    Ia menuturkan dari sekitar 10.000 batang bibit pisang yang tercatat masuk, hanya sekitar 5.000 batang yang diajukan untuk dilakukan pengujian sertifikasi benih.

    Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR cek program pemasangan listrik di perdesaan Jawa Timur

    Pimpinan MPR cek program pemasangan listrik di perdesaan Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyambangi Desa Kedungharjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan dan melakukan pengecekan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat.

    Edhie Baskoro menegaskan bahwa program BPBL bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

    “Satu listrik untuk satu rumah tangga bisa membuat kehidupan semakin menyala. Menerangi saat gelap, menerangi hati kita, dan memberi harapan baru,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ibas menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk mengawal agar program nasional benar-benar dirasakan hingga tingkat desa, seiring dengan penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan pangan.

    Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Desa Kedungharjo bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawal implementasi kebijakan nasional.

    “Reses bukan hanya mendengar harapan bapak ibu, tetapi juga memastikan program pemerintah nasional benar-benar berjalan dengan baik,” katanya.

    Edhie Baskoro menambahkan bahwa dengan hadirnya listrik, anak-anak dapat belajar lebih giat, orang tua lebih produktif, dan keluarga memiliki optimisme untuk hidup lebih sejahtera.

    Ia menekankan bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional. Negara yang ekonominya kuat akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    “Saya terus mengawal agar ekonomi nasional membaik, agar kehidupan yang lebih layak, pendidikan yang bermutu, dan kesejahteraan masyarakat desa benar-benar bisa dirasakan,” ujarnya.

    Dalam dialog dengan warga, Ibas juga menyinggung berbagai isu keseharian masyarakat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, stabilitas harga bahan pokok seperti cabai, hingga penguatan sektor pertanian di Ngawi sebagai lumbung padi nasional.

    Ia menyampaikan komitmen untuk mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.

    Tak hanya itu, Ibas turut menyoroti program bedah rumah (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta program pengairan pertanian melalui P3-TGAI, yang dinilai penting untuk mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan desa.

    Ibas juga mengajak masyarakat Desa Kedungharjo untuk terus menjaga kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur. “Indonesia tidak boleh menjadi negara yang gelap. Kita ingin Indonesia terang, seterang desa kita, seterang hati kita,” ucapnya.

    Ia juga berpesan agar bantuan listrik yang telah diberikan dirawat dan dijaga, serta mendorong warga untuk mengusulkan kembali keluarga lain yang belum menikmati aliran listrik.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses sekaligus upaya memastikan program nasional berjalan tepat sasaran hingga ke desa.

    Pada kesempatan itu, tercatat pula total penerima manfaat program bantuan listrik di Kecamatan Mantingan mencapai 580 kepala keluarga, dan secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi sebanyak 1.627 kepala keluarga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbanas salurkan bantuan Sumatera Rp300 juta melalui PMI Jaksel

    Perbanas salurkan bantuan Sumatera Rp300 juta melalui PMI Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyalurkan donasi kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera senilai Rp300 juta melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Selatan.

    “Melihat musibah ini membutuhkan proses pemulihan yang berkepanjangan, di sinilah Perbanas hadir untuk ikut berpartisipasi,” kata Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi di Jakarta, Selasa.

    Hery mengatakan Perbanas meyakini bahwa PMI merupakan lembaga yang terpercaya, profesional, dan memiliki kapasitas dalam mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran kepada para korban bencana.

    Sementara, Ketua PMI Kota Jakarta Selatan Mundari menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.

    Dalam waktu dekat, PMI akan segera memberangkatkan personel dan bantuan logistik yang terkumpul melalui kampanye donasi yang telah dibuka sejak 1 Desember 2025.

    “Saat ini kami sedang melakukan asesmen atau pengkajian melalui seksi penanggulangan bencana, termasuk menentukan wilayah terdampak yang akan menjadi prioritas penyaluran,” ucap Mundari.

    Hingga kini, telah terkumpul donasi Rp533 juta untuk bantuan bagi warga yang terdampak banjir Aceh dan Sumatera sebagai upaya solidaritas kemanusiaan.

    Bantuan ini rencananya akan didistribusikan ke wilayah terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Donasi PMI Jakarta Selatan dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-8504290-6 a.n. Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Selatan.

    Terkait informasi dan konfirmasi donasi, masyarakat maupun instansi dapat menghubungi 0812-8118-7400 (CS WhatsApp) atau 0813-1609-1418 (Kepala Seksi Penanggulangan Bencana PMI Kota Jakarta Selatan Jojo atau Junaedhi).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan targetkan cetak 100 ribu ha sawah agar Papua capai swasembada

    Mentan targetkan cetak 100 ribu ha sawah agar Papua capai swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan pencetakan 100 ribu hektare sawah di Papua guna mempercepat swasembada pangan di Papua dalam dua hingga tiga tahun melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.

    Amran mengatakan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton.

    “Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan pihaknya sudah membagi pelaksanaan program itu mulai di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.

    “Bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan cetak sawah,” ujar Mentan.

    Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.

    Ia optimistis dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target tersebut dapat rampung paling lambat tiga tahun, bahkan berpeluang selesai dalam dua tahun sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

    Amran menegaskan swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR nilai pemberitaan ANTARA masih jadi tolok ukur

    DPR nilai pemberitaan ANTARA masih jadi tolok ukur

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai pemberitaan LKBN ANTARA masih menjadi tolok ukur bagi media lain dalam menyajikan informasi yang faktual dan berimbang kepada masyarakat.

    “Banyak informasi yang beredar kurang tepat dan berpotensi menyesatkan. Di sinilah peran ANTARA penting, agar masyarakat mendapatkan berita yang apa adanya,” kata dia, saat menghadiri HUT ke-88 LKBN ANTARA di Kantor Biro Jatim, Surabaya, Selasa.

    Menurut dia, sebagai lembaga penyiaran publik di bawah pemerintah, ANTARA diharapkan terus menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai upaya dan capaian pemerintah di daerah, agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.

    Ia mencontohkan penanganan pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera yang dilakukan pemerintah yang melibatkan TNI, Polri, Brimob, serta PLN yang perlu lebih banyak diekspos agar masyarakat tahu kerja nyata di lapangan.

    Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah dan telah menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat.

    Ia berharap dampak program tersebut, terutama bagi anak-anak sekolah, dapat diinformasikan secara luas.

    “Respons guru dan orang tua positif. Anak-anak lebih energik dan produktif. Ini penting diketahui publik,” katanya.

    Pada momentum HUT ke-88 LKBN ANTARA, Bambang menyampaikan apresiasi dan harapan agar ANTARA terus menjadi media yang informatif, kredibel, dan diminati publik melalui pemberitaan positif yang berbasis fakta.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HKTI dan Kementan sinergi perkuat pertanian hingga peternakan rakyat

    HKTI dan Kementan sinergi perkuat pertanian hingga peternakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat sektor pertanian hingga peternakan rakyat melalui kolaborasi kebijakan, pendampingan lapangan, dan pengawasan program untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan nasional.

    Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan Cecep M Wahyudin mengatakan dalam memperkuat sinergi pihaknya menggelar dialog bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat.

    “Dialog ini membahas peningkatan produksi, hilirisasi, serta penguatan struktur industri agar lebih seimbang dan berkelanjutan. Ini sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi berbasis desa,” kata Cecep di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan salah satu isu yang dibahas adalah struktur pasar industri perunggasan yang saat ini masih didominasi oleh segelintir pelaku besar.

    Dia menyebutkan saat ini pangsa pasar industri ayam didominasi dua sampai tiga perusahaan besar dengan penguasaan lebih dari 70 persen.

    HKTI berupaya membangun struktur peternakan yang lebih seimbang, dengan target penguasaan pasar sekitar 27 persen pada tahun ketiga dan keempat. Target tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi yang direncanakan secara bertahap, mulai dari sisi hulu hingga hilir.

    “Konsepnya ada pembangunan yang benar-benar dari nol dan terintegrasi, mulai dari grandparent stock, parent stock, pabrik pakan, obat-obatan dan vaksin, hingga cold storage dan rumah potong ayam,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah terus mendorong penguatan seluruh subsektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan memastikan negara hadir dalam peningkatan produksi dan penyediaan sarana pendukung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JPU sebut Delpedro dkk unggah 80 konten bersifat menghasut

    JPU sebut Delpedro dkk unggah 80 konten bersifat menghasut

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan terdakwa Delpedro Marhaen dan kawan-kawan mengunggah 80 konten kolaborasi yang bersifat menghasut dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dari 24 sampai 29 Agustus 2025.

    “Para terdakwa mengunggah informasi elektronik yang mengajak para pelajar untuk terlibat dalam kerusuhan,” kata salah seorang JPU Yoklina Sitepu saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut JPU, bahwa konten di media sosial yang dikelola oleh empat terdakwa yaitu Delpedro Marhaen Rismansyah (Direktur Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (admin Aliansi Mahasiswa Penggugat) mencapai 80 konten.

    JPU menyatakan bahwa penyebaran informasi di media sosial dilakukan secara bersama-sama oleh empat orang terdakwa, di mana masing-masing terdakwa memiliki akun media sosial yang mengunggah ajakan untuk melawan pemerintah.

    Ajakan melalui media sosial tersebut, lanjut Yoklina, diproduksi dari tanggal 24-29 Agustus 2025, di mana dari narasi yang diunggah oleh para terdakwa membuat pelajar yang rerata anak di bawah umur terhasut dan mengikuti demi anarkis di depan DPR RI, depan Polda Metro Jaya, dan beberapa tempat lainnya.

    Salah satu unggahan yang menjadi dakwaan yaitu poster bertuliskan “bantuan hukum pelajar yang turun ke jalan” dengan caption “kalian pelajar yang ikut aksi? Jangan takut jika ada intimidasi atau kriminalisasi segara hubungi kami”.

    Poster tersebut kemudian diunggah oleh terdakwa Muzaffar Salim dan diposting berulang kali sejumlah akun. Postingan tersebut dinilai menghasut para pelajar untuk benci terhadap kepolisian.

    Selama hampir tiga jam, JPU membacakan dakwaannya dan rerata mempermasalahkan postingan keempat terdakwa yang dinilai menghasut para pelajar yang masih anak-anak, menghasut untuk membuat kerusuhan sehingga fasilitas umum rusak, serta menimbulkan rasa tidak aman masyarakat.

    Untuk itu, JPU memandang bahwa perbuatan para terdakwa diancam dalam Pasal 76 H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selain itu, mereka juga diancam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau; Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Terapkan teknologi pada sumur mature, bukti SDM PHE andal

    Legislator: Terapkan teknologi pada sumur mature, bukti SDM PHE andal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo menilai upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerapkan teknologi terkini dalam mengelola lapangan migas mature membuktikan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) PHE dalam menerapkan teknologi semakin andal.

    “Upaya tersebut menunjukkan SDM PHE mampu mengelola sumur-sumur migas mature dengan teknologi modern, mulai dari work over, perawatan sumur, hingga EOR. Ini bukti bahwa SDM PHE makin andal, matang secara teknis,” kata Sartono melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa.

    Namun demikian, menurut dia, PHE tetap harus berhitung dengan cermat sebab teknologi bukan sesuatu yang mudah. Tidak semua sumur migas bisa dipaksa menghasilkan minyak besar karena ada batas alamiahnya.

    Berbagai upaya PHE, tambahnya, memiliki peran besar dalam menahan laju impor dan meningkatkan ketahanan energi, apalagi produksi lebih dari setengah juta barel per hari.

    “Ini jelas membantu menahan laju impor dan menjaga pasokan energi nasional,” katanya.

    Terkait ketahanan energi, dia berharap PHE tidak hanya mengandalkan sumur eksisting, namun harus terus menemukan cadangan baru dan menjaga investasi teknologi.

    Sementara itu pakar eksplorasi geofisika Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Wawan Gunawan A. Kadir secara terpisah, mengapresiasi pendekatan komprehensif PHE terhadap sumur mature, yaitu secara konvensional dan teknologi modern.

    Sebab, menurutnya, dari lapangan-lapangan migas mature sebenarnya yang bisa diambil secara alamiah hanya sekitar 35 – 45 persen, setelah itu rata-rata 60 persen membutuhkan teknologi untuk memperbarui supaya produksi sumur-sumur mature terus naik.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 148 truk compactor tertutup siap angkut sampah ke RDF Rorotan

    148 truk compactor tertutup siap angkut sampah ke RDF Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 148 armada truk compactor tertutup siap mengangkut sampah ke fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, sebagai upaya memastikan pengangkutan sampah minim berdampak bagi lingkungan perkotaan.

    “Pengolahan sampah tidak hanya soal fasilitas di dalam area, tetapi juga bagaimana sampah diangkut dari sumbernya. Karena itu, kami memastikan seluruh armada memenuhi standar kualitas agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” ujar Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa.

    Dari 148 armada truk compactor yang dimiliki RDF Rorotan, 97 unit truk di antaranya merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya hasil pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang siap melayani pengangkutan sampah dari wilayah layanan RDF.

    “Seluruh truk yang beroperasi ke RDF Rorotan merupakan kendaraan baru dengan spesifikasi khusus. Armada ini kami siapkan agar mampu bekerja stabil dan konsisten mendukung fasilitas RDF,” kata Asep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI terus perkuat ketahanan keluarga untuk perangi perundungan

    DKI terus perkuat ketahanan keluarga untuk perangi perundungan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak untuk memerangi perundungan (bullying) dan kekerasan yang masih terjadi.

    Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah dalam talkshow “Stop Bullying dan Kekerasan melalui Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045” di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni penyusunan peraturan daerah (Perda) mengenai pembangunan keluarga dan penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak.

    ”Berbagai program dan kebijakan terus kami dorong, meliputi penguatan pengasuhan positif, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan layanan perlindungan, serta penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah anak,” kata dia.

    Iin menyampaikan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menghentikan perundungan dan kekerasan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, terutama melalui peran keluarga.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.