Author: Antaranews.com

  • Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Barat telah menjaring 1.524 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 2025.

    “Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono di Jakarta, Senin.

    Penjaringan, kata Fajar, dilakukan di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se-Jakarta Barat, seperti lampu merah atau perempatan jalan dan lainnya.

    Lebih lanjut, Fajar menyebut bahwa dari 1.524 PMKS, gelandangan menjadi kategori dengan PMKS paling banyak yakni 593 orang, selanjutnya diikuti psikotik 424 orang, pengamen 94, dan PMKS lainnya tercatat 210 orang.

    “PMKS hasil penjangkauan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan,” ujar Fajar.

    Fajar menegaskan bahwa penjaringan PMKS dilakukan dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat sudah meremajakan sebanyak 9.122 pohon selama 2025 untuk mengantisipasi pohon tumbang di wilayah setempat.

    “Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin.

    Dirja menjelaskan, peremajaan pohon meliputi pemangkasan, penebangan serta evakuasi pohon sempal.

    “Jenis-jenisnya itu ada angsana, akasia, palem, ketapang, glodokan, mangga, beringin, jambu air, asam kranji dan sebagainya,” kata dia.

    Mulai Januari hingga November 2025, Sudin Tamhut melakukan pemangkasan ringan terhadap 4.052 pohon, pemangkasan sedang 2.699 pohon, dan pemangkasan berat 1.817 pohon.

    “Sedangkan yang ditebang sebanyak 197, sempal 128 pohon dan tumbang 229 pohon,” ujar Dirja.

    Dirja menambahkan, untuk melakukan peremajaan, pihaknya menerjunkan 12 tim dengan total 80 personel yang menyebar di sejumlah titik di Jakarta Barat.

    “PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk tupoksi toping (pemangkasan) kita ada 80 orang, dibagi menjadi 12 tim. Mereka bekerja memangkas pohon bermasalah atau berpotensi tumbang dan membahayakan,” ujar dia.

    Adapun warga dapat melaporkan pohon bermasalah di wilayah Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

    Cara melapor lewat CRM salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Langkah pertama adalah mengunduh dan membuka aplikasi JAKI. Kemudian ketuk ikon kamera pada bagian bawah layar beranda.

    Setelah itu memilih laporan secara privat atau publik. Kemudian mengambil gambar hal yang mau dilaporkan, lalu pilih kategori dan isi detail keterangan sampai lokasi secara detail. Selanjutnya tekan tombol kirim.

    Petugas Sudin Tamhut akan menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan ditangani.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh lagi dilakukan secara parsial ataupun reaktif, namun harus dengan strategi terpadu.

    “Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor,” kata Kenneth di Jakarta, Senin.

    Ia meminta Pemprov DKI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir, dan genangan pada musim penghujan.

    Kenneth menilai adanya indikasi curah hujan yang tinggi harus segera ditanggulangi dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan menyeluruh.

    Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth penanganan banjir di ibu kota, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif.

    Namun pemerintah dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

    “Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujarnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

    Menurut dia, genangan bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.

    “Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” katanya

    Kenneth menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus di lakukan kembali secara konsisten.

    Begitu juga sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar.

    “Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.

    Kent juga turut menyoroti kawasan pesisir yang rentan banjir rob, untuk itu penguatan turap dan perbaikan tanggul laut harus dipercepat agar tidak menimbulkan krisis baru ketika air laut pasang.

    Selain itu, Kent mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan.

    “Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air, ruang terbuka hijau terus tergerus,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran kolektif harus dibangun, dan menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya.

    Kent meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.

    Dia berharap masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing, dan masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

    “Dan juga menjaga lingkungan serta mematuhi aturan akan menjaga wilayah Jakarta dari ancaman banjir,” ujarnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong indeks keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan Jakarta menuju kota global.

    “Jika Jakarta serius menuju kota global, maka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi tolok ukur yang terintegrasi secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah,” kata Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali dalam kegiatan “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Perencanaan Jakarta Kota Global” di Jakarta, Senin.

    Aang mengatakan keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

    Oleh karena itu, menurut dia, capaian IKIP serta hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik relevan untuk diintegrasikan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

    Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

    Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai relokasi secara mendadak terhadap warga penghuni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas akan menimbulkan efek sosial yang panjang.

    “Kebijakan yang diambil tanpa dialog bermakna dan solusi yang manusiawi dinilai hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya,” kata Ketua Umum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Ari Subagyo Wibowo di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan TPU Kebon Nanas dengan dalih mengembalikan fungsi makam telah memicu kegelisahan dan penolakan keras dari warga.

    Ari menjelaskan, mayoritas warga telah tinggal lebih dari 20 tahun dan menggantungkan seluruh keberlangsungan hidup mereka pada lingkungan tersebut.

    “Sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan penjaga makam dengan penghasilan harian hanya berkisar Rp15.000 sampai Rp20.000. Selama ini, mereka mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak karena tidak terbebani biaya kontrakan rumah,” ujarnya.

    Ari menegaskan, relokasi bukan pilihan realistis karena penghasilan warga jauh dari cukup untuk membayar biaya kontrakan rumah atau rusun, termasuk keterbatasan ruang yang tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi warga.

    Menurut dia, jenis pekerjaan warga menuntut ruang dan fleksibilitas, pemulung, tukang kayu, serta pengurus makam yang terikat dengan lokasi pemakaman sehingga, mustahil aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan perpindahan secara tiba-tiba.

    “Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kondisi kesiapan warga dengan mengutamakan dialog terbuka agar dapat memahami dengan betul yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga,” kata dia.

    Ari menambahkan, relokasi mendadak juga mengancam masa depan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah.

    Perpindahan mendadak mengakibatkan pendidikan akan terputus, gangguan psikologis dan trauma sosial yang harusnya dicegah oleh pemerintah, bukan justru diciptakan.

    Ari menyampaikan, sudah terlalu sering rakyat kecil dikorbankan atas nama pembangunan.

    Warga TPU Kebon Nanas merupakan penduduk DKI Jakarta yang harus diperjuangkan kesejahteraan hidupnya oleh pemerintah.

    “Mereka adalah manusia, orang tua yang bekerja keras dan anak-anak yang berhak atas masa depan,” katanya menambahkan.

    Sebelumnya penghuni Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat.

    Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu sebagai bentuk keresahan atas rencana penggusuran warga di TPU Kebon Nanas.

    Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ali Lubis meminta, Pemprov DKI Jakarta harus dapat membuktikan atas hak kepemilikan TPU Kebon Nanas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

    Transparansi ini wajib diberikan agar warga tidak diperlakukan sebagai beban yang harus disingkirkan tanpa penjelasan yang adil.

    “Solusi bukan memindahkan rakyat miskin dari pandangan mata, tetapi memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak, sebagaimana mandat konstitusi dan Undang Undang Perumahan yang mewajibkan negara menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga, terutama warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat berencana gelar cek kesehatan gratis (CKG) untuk masyarakat pada Kamis (11/12) di daerah setempat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-26 organisasi itu.

    “Layanan ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” kata Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat, Ety Syartika Yuli di Jakarta, Senin.

    Ety menjelaskan, pemeriksaan kesehatan itu akan diadakan terpusat akan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    “Jadi, nanti seremonial di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sementara DPW tingkat kecamatan lainnya mengikuti kegiatan secara serentak melalui zoom,” kata dia.

    Sementara itu, DPW kecamatan lainnya akan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

    “Nanti akan ada juga pemeriksaan TBC (Tuberkulosis) dan pemeriksaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” ucapnya.

    Ety berharap pemeriksaan kesehatan yang menargetkan 1.000 peserta itu dapat memberikan manfaat dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan.

    “Dengan adanya pemeriksaan CKG rutin, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan secara berkala dan segera melakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya masih dalami kasus penipuan WO di Jakut

    Polda Metro Jaya masih dalami kasus penipuan WO di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan penipuan oleh penyelenggara pernikahan (wedding organizer/WO) di Jakarta Utara.

    “Saat ini masih pendalaman, proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan ini terus secara maraton dan kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komn6 Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan kasus tersebut bermula saat sejumlah korban atau konsumen ingin melakukan pernikahan dan menggunakan jasa WO milik inisial APD.

    “Tetapi tidak sesuai spesifikasi baik itu tenda, katering maupun ‘booth’ (stan) makanan yang ada, kemudian pada saat dikonfirmasi tidak ada respons dari WO tersebut,” ucapnya.

    Ia juga menambahkan selain di Polres Metro Jakarta Utara, beberapa laporan korban telah masuk di Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya.

    “Kita juga melihat nanti, apakah laporan ini akan digabungkan, tetapi harus melihat lokus tempat kejadian peristiwa, jika itu terjadi di Jakarta Utara mungkin akan kita limpahkan. Tetapi jika itu terjadi di wilayah lain kemungkinan akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” kata Budi.

    Untuk jumlah kerugian korban, Budi menyebutkan bervariasi, karena masih menunggu hasil dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk dari Polda Metro Jaya, karena laporan polisi baru diterima Minggu (7/12).

    “Bervariasi, ada yang sekitar Rp40 juta, Rp60 juta, Rp80 juta, ini bervariasi,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 87 orang melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan oleh WO PT Ayu Puspita Sejahtera di Mapolres Metro Jakarta Utara.

    “Saat ini kami mengamankan lima terlapor dan mereka semua statusnya masih saksi dalam pemeriksaan kasus ini,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar.

    Menurut dia, salah satu korban berinisial SOG membuat laporan adanya aksi tindak pidana penipuan atau penggelapan pasal 378 atau 372 Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) pada Sabtu (6/12).

    Pelapor ini ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO itu dan telah melunasi biaya resepsi Rp82,7 juta ke rekening yang sudah disepakati.

    Namun, kata dia, ketika resepsi berlangsung WO tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

    “Mereka juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata dia.

    Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban dari penipuan WO pernikahan ini cukup banyak dan sejauh ini sudah 87 orang yang membuat laporan di Polres Metro Jakut.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas TNI AL kerahkan 85 prajurit dan dokter untuk beri layanan kesehatan di Aceh Utara

    Satgas TNI AL kerahkan 85 prajurit dan dokter untuk beri layanan kesehatan di Aceh Utara

    Senin, 8 Desember 2025 20:53 WIB

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit saat pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL memeriksa kesehatan warga di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL mendorong mobil ambulan yang terjebak jalan berlumpur saat menuju Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Sejumlah warga antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat Jaktim perkuat MKKG untuk gedung miliki banyak penghuni

    Gulkarmat Jaktim perkuat MKKG untuk gedung miliki banyak penghuni

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memperkuat pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) untuk gedung yang memiliki banyak penghuninya.

    “Dalam upaya meminimalisir kebakaran, kami melakukan upaya mulai dari pembentukan MKKG di gedung-gedung besar,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur Muchtar Zakaria di Jakarta, Senin.

    Muchtar menjelaskan, pembentukan MKKG ini wajib bagi gedung berpenghuni di atas 500 orang sebagaimana diatur dalam Perda 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

    MKKG juga diisi 30 orang dari unsur manajemen kantor, petugas keamanan hingga petugas kebersihan.

    Sepanjang 2025, Sudin Gulkarmat Jaktim sudah membentuk MKKG di tiga lokasi yang tersebar di RSUD Matraman, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, dan Kantor Kecamatan Kramat Jati.

    Pembentukan MKKG ini bertujuan mencegah dan menanggulangi kebakaran serta menyelamatkan jiwa jika terjadi kebakaran.

    “Ini juga merupakan bagian dari manajemen gedung untuk memastikan instalasi proteksi kebakaran berfungsi dengan baik,” ujar Muchtar.

    Selain itu, Sudin Gulkarmat Jaktim juga memperluas sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran di berbagai lokasi.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur Edi Parwoko mengatakan, sepanjang 2025, pihaknya juga telah menggelar sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran di 33 RW, seperti di RW 04 Kayumanis, RW 08 Pulogebang, RW 02 Kramat Jati, dan RW lainnya.

    “Dalam kegiatan sosialisasi kita berikan materi secara teori maupun praktik tentang pencegahan penanggulangan kebakaran. Ini juga bagian dari upaya meminimalisir kasus kebakaran di wilayah,” kata Edi.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di 15 kelurahan.

    Redkar yang terbentuk juga diikuti lomba untuk mengetahui kemampuan para personel dari masing-masing wilayah dalam penanggulangan kebakaran.

    Selain itu juga ada sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran sebanyak 522 kegiatan tanpa menggunakan APBD DKI.

    “Kegiatan ini termasuk di dalamnya soal Satgas Gulkarmat Kelurahan yang tatap muka dengan kader juru pemantau jentik (Jumantik), penempelan stiker dan sebagainya,” ucap Edi.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak tanggal Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Lalu disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus.

    Objek terbakar dengan intensitas paling tinggi yakni bangunan perumahan 345 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, dan kendaraan 42 kejadian.

    Sebanyak 61 persen diduga karena masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat mengelola listrik pada saat di rumah dan kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tinjau tanggul laut Muara Baru yang sempat alami kebocoran

    Pramono tinjau tanggul laut Muara Baru yang sempat alami kebocoran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara yang sempat viral karena mengalami kebocoran.

    “Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin.

    Menurut dia, pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo. Namun, dia bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.

    Pramono pun tak masalah apabila ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.

    “Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.

    “Kami sedang melakukan penguatan struktur dengan cara grouting, menggunakan metode shotcrete, digali tiga meter, kemudian dicor dan diisi dengan menggunakan beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai,” katanya.

    Saat ini penguatan struktur sudah berjalan di hilir Nizam Zachman sepanjang 400 meter dan akan dilanjutkan sepanjang 1 kilometer.

    Ika menjelaskan, sebelumnya pihak satuan tugas (satgas) telah melakukan penanganan darurat terlebih dulu di lokasi tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Hari-hari selanjutnya pasti perkuatan struktur terus dilaksanakan,” kata Ika.

    Sebelumnya, Pramono sempat menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membantu menambal kebocoran tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Pramono menjelaskan bahwa sebenarnya kebocoran yang terjadi itu bukanlah tanggung jawab Pemerintah Jakarta.

    Pramono mengatakan, kebocoran tanggul laut tersebut harusnya merupakan tanggung jawab dari pihak Pelindo.

    Namun, seluruh tanggul di wilayah hilir Jakarta kini masuk dalam pengawasan DKI, termasuk di Muara Angke, Waduk Pluit, Sunda Kelapa, Muara Baru, R.E. Martadinata, dan Marunda Pulau.

    Oleh karenanya, Pemerintah Jakarta akan membantu menangani kebocoran tanggul tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.