Author: Antaranews.com

  • Jakpro gelar aksi kemanusiaan bantu korban bencana di Sumatera

    Jakpro gelar aksi kemanusiaan bantu korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menggalang aksi kemanusiaan untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Kami menggelar aksi kemanusiaan Pelita (Peduli, empati, aksi, tanggap) Jakpro yang menghimpun bantuan secara kolektif dari dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dan sumbangan karyawan Jakpro Group,” kata Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Jakpro Solihin di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya pun telah mengumpulkan bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp101.462.0009 yang diperoleh dari sumbangan secara kolektif dari dana CSR dan Sumbangan karyawan Jakpro Group.

    Kemudian, ada pula bantuan kebutuhan pokok berupa sembako, selimut, perlengkapan kebersihan, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah, serta kebutuhan penting lainnya.

    Proses penyerahan bantuan dan donasi dari para karyawan Jakpronian itu pun telah selesai dilaksanakan dan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta pada Senin (15/12), yang bertepatan dengan hari ulang tahun Jakpro.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jakpronian yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam aksi kemanusiaan ini,” ungkap Solihin.

    Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani berharap bantuan dari Jakpro tersebut dapat meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan.

    “Kiranya kepedulian Jakpronian menjadi manfaat, berkah, amal kebaikan bagi kita semua,” tutur Beky.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi protes buruh, Menaker: Komponen penghitungan upah dinaikkan

    Tanggapi protes buruh, Menaker: Komponen penghitungan upah dinaikkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menaikkan komponen penghitungan upah, yakni rentang Alfa, dari yang sebelumnya 0,1–0,3 poin menjadi 0,5–0,9 poin untuk menghargai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Alfa itu adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dulu itu 0,1–0,3, sekarang 0,5–0,9. Ini adalah kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden,” ujar Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

    Yassierli menyampaikan peningkatan komponen tersebut adalah buah dari aspirasi buruh dan pekerja yang dipertimbangkan oleh pemerintah.

    Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga disampaikan dalam forum sosialisasi kepada pimpinan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian Ketenagakerjaan juga akan melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional, untuk memberi pendampingan ihwal penetapan upah.

    Selain pengupahan, kata dia, pemerintah juga sudah menebalkan manfaat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), di mana mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mendapatkan upah sebesar 60 persen selama 6 bulan.

    Yassierli juga menyampaikan terdapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada 15 juta pekerja, rumah subsidi, dan lain-lain.

    “Itu semua adalah bentuk perhatian, komitmen dari Pak Presiden dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, dan itu harus dicatat,” tutur dia.

    Pernyataan tersebut menanggapi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) yang menyatakan rumus upah minimum tidak menjamin kebutuhan hidup layak.

    Asosiasi tersebut meminta pemerintah meninjau ulang rumus penetapan upah minimum agar benar-benar menjamin Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Mereka juga menyoroti kondisi harga pangan, transportasi, listrik, BBM, pendidikan, dan kesehatan yang terus meningkat, dan menilai kenaikan upah minimum tanpa pengendalian biaya hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin.

    Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1–0,3 poin.

    Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5–0,9 poin.

    Yassierli meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

    “Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur kereta MRT makin dipertimbangkan oleh penyewa perkantoran

    Jalur kereta MRT makin dipertimbangkan oleh penyewa perkantoran

    Jakarta (ANTARA) – Konsultan properti Cushman & Wakefield mengungkapkan jalur kereta Moda Raya Terpadu (MRT) menjadi faktor yang semakin penting dipertimbangkan oleh penyewa perkantoran.

    “Kalau kita bicara kaitannya pasar perkantoran ini dengan koridor MRT fase 1, kita bisa lihat jalur MRT itu menjadi faktor yang semakin penting dipertimbangkan oleh para penyewa untuk mencari lokasi kantor dalam rangka relokasi maupun ekspansi di masa mendatang,” ujar Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu.

    Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT. Dan perbedaan tingkat hunian semakin melebar dan telah berlipat ganda dalam 3 tahun terakhir.

    “Jadi kita lihat seiring dengan ekspansi MRT fase 2, lokasi yang paling dicari selanjutnya untuk permintaan dan pengembangan perkantoran dalam waktu dekat itu kemungkinan besar terjadi di koridor Thamrin dan juga Kota Tua,” katanya.

    Kendati demikian, karena kelangkaan dari lahan kosong yang ada di koridor tersebut, kemungkinan akan terjadi opsi redevelopment di koridor tersebut.

    “Prosedur perijinan dan negosiasi biaya interkoneksi dengan pihak MRT dan pihak swasta ini juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam proses ini,” ujar Arief.

    Sebagai informasi, PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan 4.487.284 pelanggan menggunakan layanan transportasi publik mereka sepanjang Oktober 2025.

    Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, pada Oktober 2025 ini pula, pada hari kerja Senin-Jumat, angka keterangkutan (ridership) mencapai 157.977 pelanggan per hari dan pada akhir pekan (weekend) mencapai 106.727 pelanggan.

    Dari total angka keterangkutan, 771 ribu lebih pelanggan tercatat di Stasiun Dukuh Atas BNI, diikuti oleh Stasiun Lebak Bulus sebesar lebih dari 473 ribu pelanggan, Stasiun Blok M BCA sekitar 461 ribu pelanggan, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta dengan 456 ribu pelanggan, dan Stasiun Istora Mandiri dengan 384 ribu pelanggan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN pastikan kesiapan SPKLU di UP3 Yogyakarta hadapi siaga Nataru 

    PLN pastikan kesiapan SPKLU di UP3 Yogyakarta hadapi siaga Nataru 

    Bantul (ANTARA) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan kesiapan mesin – mesin stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dalam menghadapi siaga libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Kesiapan PLN untuk menghadapi siaga Nataru ini, untuk SPKLU kita sudah menambahkan di beberapa titik lokasi guna mempermudah atau membuat nyaman para pengendara mobil listrik,” kata Executif Vipe President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini usai mengecek mesin SPKLU di PLN UP3 Yogyakarta, Rabu.

    Menurut dia, sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sebanyak 4.600 SPKLU yang tersebar di sekitar 3.500 lokasi se Indonesia, dan untuk Yogyakarta sendiri terdapat 30-an mesin SPKLU yang sudah beroperasi yang tersebar di 20 lokasi.

    “Jadi, harapannya di Natal dan Tahun Baru para pengguna mobil listrik yang akan berkegiatan jauh mungkin dari sisi barat ke timur sudah bisa menggunakan atau dipastikan SPKLU-nya tersedia di ‘rest area’ maupun non rest area lokasi lokasi strategis dan kota kota besar,” katanya.

    Menurut dia, wilayah Yogyakarta menjadi titik penting dalam pengecekan kesiapan SPKLU, karena diketahui bersama, Kota Yogyakarta menjadi salah satu penopang dari sektor pariwisata.

    “Nah di Desember ini pariwisata sedang ‘high season’, jadi kita bersiap bagaimana pengguna mobil listrik yang pingin ‘experience’ menjadi lebih itu kita penuhi harapannya dengan menyiapkan SPKLU ini khususnya SPKLU dengan kapasitas besar agar pengecasan menjadi lebih cepat,” katanya.

    Dia juga mengatakan, wilayah Yogyakarta juga menjadi titik strategis bagi PLN dalam memberikan pelayanan pengecasan bagi pengguna mobil listrik.

    Salah satu contohnya di PLN UP3 Yogyakarta ini saat ini telah dilengkapi dengan belasan titik SPKLU dengan charger hub pertama di Kota Yogyakarta, sehingga mendukung ekosistem mobil listrik di kota penggerak sektor pariwisata ini.

    “Jadi harapannya pengguna mobil listrik di Yogyakarta bisa jadi aman ‘experience’, penggunaan mobil listrik menjadi lebih meningkat, nyaman. Sehingga ini juga mempercepat ekosistem mobil listrik di Indonesia, sehingga transisi energi bisa menjadi cepat,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP: KMP Jatra I diberangkatkan angkut 44 ton bantuan ke Sumatera

    ASDP: KMP Jatra I diberangkatkan angkut 44 ton bantuan ke Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberangkatkan KMP Jatra I mengangkut 44 ton bantuan kemanusiaan ke Sumatera sebagai kapal ketiga, mempercepat distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut.

    “Kami memberangkatkan KMP Jatra I sebagai kapal ketiga yang dikerahkan untuk mendukung distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan KMP Jatra I telah bertolak pada Selasa (16/12) dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Belawan, sebelum melanjutkan pelayaran ke Lhokseumawe, Sibolga, hingga Teluk Bayur.

    Ia menuturkan sekitar 44 ton bantuan logistik dibawa dalam pelayaran itu, mencerminkan komitmen ASDP untuk memastikan bantuan kemanusiaan terus bergerak dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

    Heru menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan masyarakat yang telah mempercayakan penyaluran bantuannya melalui layanan ASDP.

    “Setiap bantuan yang dititipkan merupakan amanah besar bagi kami untuk memastikan seluruhnya dapat terdistribusi dengan baik, aman, dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak,” ujar Heru.

    Bantuan seberat kurang lebih 44 ton tersebut terdiri dari bahan makanan, air minum, pakaian, serta perlengkapan kebutuhan darurat lainnya. Seluruh logistik dihimpun dari sekitar 18 mitra dan pemangku kepentingan, meliputi BNPB, kementerian dan lembaga, BUMN, lembaga sosial, yayasan, komunitas, serta dukungan internal ASDP.

    Bantuan itu selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, khususnya Belawan, Lhokseumawe, dan Sibolga.

    Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan KMP Jatra I tidak hanya mengangkut logistik bantuan, tetapi juga membawa 20 unit kendaraan campuran serta 60 penumpang.

    “Para penumpang tersebut terdiri dari relawan kemanusiaan, pengemudi kendaraan bantuan, serta personel pendukung yang akan terlibat langsung dalam proses distribusi bantuan di lapangan,” jelas Windy.

    Setelah kapal lepas sandar dari dermaga, KMP Jatra I akan terlebih dahulu melakukan pengisian bahan bakar sebelum melanjutkan pelayaran sesuai rute yang telah ditetapkan.

    Sepanjang perjalanan, ASDP memastikan seluruh aspek pelayanan dan operasional kapal berjalan optimal dengan mengedepankan keselamatan pelayaran.

    “Keselamatan kru, relawan, dan muatan menjadi prioritas utama agar bantuan kemanusiaan dapat tiba dan disalurkan dengan lancar serta aman,” tambah Windy.

    Sebelumnya, ASDP telah lebih dahulu mengerahkan KMP Jatra II untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok serta alat berat berupa tujuh unit excavator dan dua unit dump truck dari Sibolga menuju Teluk Bayur.

    Misi kemanusiaan tersebut kemudian diperkuat melalui pengoperasian KMP Aceh Hebat II yang mendukung distribusi LPG pada lintasan Ulee Lheue–Krueng Geukueh, guna memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Aceh.

    Melalui rangkaian langkah berkelanjutan ini, ASDP berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

    Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP berkomitmen untuk terus hadir menjaga kelancaran distribusi bantuan dan memastikan setiap upaya kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga tambah enam mobil tangki LPG di Aceh

    Pertamina Patra Niaga tambah enam mobil tangki LPG di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menambah enam unit mobil tangki (skid tank) LPG dengan total kapasitas 90 metrik ton (MT) dalam rangka mempercepat distribusi bahan bakar tersebut berjalan optimal di wilayah terdampak bencana di Aceh.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sebelumnya pihaknya telah mengerahkan 24 skid tank dengan total kapasitas 358 MT untuk menyalurkan pasokan LPG di wilayah terdampak bencana Aceh.

    Ia menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam percepatan pemulihan pasokan energi, khususnya di wilayah yang tengah menghadapi tantangan akses yang tidak mudah akibat bencana banjir dan longsor.

    “Pertamina Patra Niaga mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan pasokan LPG di Aceh terpenuhi. Total 30 unit mobil tangki LPG dioperasikan untuk memperkuat armada angkutan pasokan LPG di Aceh,” ujarnya.

    Per Selasa (16/12/2025), enam unit truk yang mengangkut LPG dikerahkan melalui jalur laut dengan total lebih dari 10.000 tabung LPG yang diangkut dan disalurkan secara bertahap ke wilayah terdampak di Aceh, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

    Tambahan enam mobil truk LPG yang dikirimkan melalui Pelabuhan Krueng Geukeuh itu memperkuat armada penyaluran dari sebelumnya telah ada 11 armada truk LPG yang dikirim ke wilayah Aceh.

    “Hal ini merupakan bentuk percepatan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana,” ujar Roberth.

    Ia menambahkan Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyaluran LPG berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah juga telah melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg di Provinsi Aceh selama periode 6-15 Desember 2025, dengan total penyaluran mencapai 14.560 tabung, yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

    Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah konkret untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan LPG di tengah keterbatasan akses distribusi darat serta menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub pastikan kesiapan transportasi darat Natal-Tahun Baru di Jatim

    Menhub pastikan kesiapan transportasi darat Natal-Tahun Baru di Jatim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan transportasi darat di wilayah Provinsi Jawa Timur menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui penguatan terminal, pengawasan keselamatan, kesiapan armada, serta koordinasi lintas pihak.

    “Kami ingin memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Timur, khususnya lintas Surabaya-Banyuwangi,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Menhub meninjau kesiapan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Timur dengan menyusuri jalur darat dari Surabaya hingga Banyuwangi, Selasa (16/12).

    Pada kunjungan itu, Menhub melakukan pengecekan terhadap kesiapan Tol Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi untuk difungsikan beroperasi pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Kami juga melakukan peninjauan pada cikal bakal rest area Tol Piton. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2026,” ujar Menhub.

    Di Banyuwangi Menhub mematangkan kesiapan angkutan Natal dan tahun baru di kawasan penyeberangan Banyuwangi, Jawa Timur dengan memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Ketapang.

    “Libur Natal dan tahun baru selalu diikuti peningkatan pergerakan orang dan barang, termasuk angkutan penyeberangan, sehingga tekanan terhadap kapasitas layanan, keselamatan, dan keandalan operasional meningkat signifikan,” ucap Menhub.

    Karena itu, lanjut Dudy, penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan di lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) sektor pangan agar bisa menjadi suplier pasar ritel dan industri besar.

    Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan temu bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO di Jakarta, Rabu.

    ‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis ini merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    ‎Kata dia, pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan Hippindo.

    ‎‎”Kemitraan tak sekadar hubungan bisnis, tetapi sebuah kewajiban strategis untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha kecil, menengah maupun besar, dapat tumbuh bersama dalam satu rantai nilai yang saling mendukung dengan sektor ekonomi lainnya,” kata Reni.‎

    Menurutnya, kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87 persen atau 7,08 persen dari total PDB nasional triwulan III 2025.

    ‎Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

    Tahun lalu, pihaknya dan Hippindo juga melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

    ‎‎“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label,” ungkap Reni.

    ‎Ia mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label.

    ‎‎Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

    ‎‎“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan Hippindo telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” katanya.

    ‎‎Lebih lanjut, Dirjen IKMA menilai sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri.

    Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8 persen (yoy) meningkat dari 3,5 persen pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga.

    ‎Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal.

    ‎‎“Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” kata Reni.

    ‎Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu menyatakan IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional.

    ‎Oleh karena itu, kata dia pihaknya konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk kegiatan temu bisnis.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) sektor pangan agar bisa menjadi suplier pasar ritel dan industri besar.

    Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan temu bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO di Jakarta, Rabu.

    ‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis ini merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    ‎Kata dia, pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan Hippindo.

    ‎‎”Kemitraan tak sekadar hubungan bisnis, tetapi sebuah kewajiban strategis untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha kecil, menengah maupun besar, dapat tumbuh bersama dalam satu rantai nilai yang saling mendukung dengan sektor ekonomi lainnya,” kata Reni.‎

    Menurutnya, kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87 persen atau 7,08 persen dari total PDB nasional triwulan III 2025.

    ‎Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

    Tahun lalu, pihaknya dan Hippindo juga melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

    ‎‎“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label,” ungkap Reni.

    ‎Ia mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label.

    ‎‎Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

    ‎‎“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan Hippindo telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” katanya.

    ‎‎Lebih lanjut, Dirjen IKMA menilai sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri.

    Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8 persen (yoy) meningkat dari 3,5 persen pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga.

    ‎Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal.

    ‎‎“Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” kata Reni.

    ‎Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu menyatakan IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional.

    ‎Oleh karena itu, kata dia pihaknya konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk kegiatan temu bisnis.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker jamin tak akan ada penurunan upah minimum

    Menaker jamin tak akan ada penurunan upah minimum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjamin tidak akan ada penurunan upah minimum, meskipun suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

    “Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi,” ujar Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan formula kenaikan upah adalah inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Untuk itu pengupahan akan tetap naik meskipun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tercatat negatif.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan III 2025, yakni Provinsi Papua Barat (-0,02) dan Provinsi Papua Tengah (-4,74).

    “Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, dan kalau tinggi itu disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang dominan,” ucap Yassierli.

    Selain itu, Yassierli juga melakukan pelatihan kepada Dewan Pengupahan Daerah ihwal penetapan upah minimum di masing-masing daerah.

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin.

    Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1–0,3 poin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.