Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Tingkat pengangguran di Inggris naik

    Tingkat pengangguran di Inggris naik

    London (ANTARA) – Tingkat pengangguran di Inggris untuk warga berusia 16 tahun ke atas diperkirakan mencapai 5,1 persen pada periode Agustus-Oktober. Angka tersebut terus meningkat di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang lesu, menurut data yang dirilis pada Selasa (16/12) oleh Kantor Statistik Nasional (Office for National Statistics/ONS) Inggris.

    Angka tersebut naik sebesar 0,4 poin persentase dari periode Mei-Juli, menurut ONS.

    Pertumbuhan tahunan rata-rata total pendapatan pekerja, termasuk bonus, mencapai 4,7 persen pada Agustus-Oktober. Secara riil, yang disesuaikan dengan inflasi indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) Inggris, pendapatan karyawan naik sebesar 1 persen, tunjuk data tersebut.

    Jumlah pekerja yang menerima upah rutin (payrolled employee) turun 0,5 persen pada Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan turun 0,1 persen pada September hingga Oktober 2025.

    Liz McKeown, direktur statistik ekonomi di ONS, mengatakan gambaran keseluruhan terus menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja. “Jumlah pekerja yang menerima upah rutin kembali turun, mencerminkan aktivitas perekrutan yang lesu, sementara perusahaan-perusahaan memberi tahu kami bahwa jumlah lapangan kerja pada periode terkini lebih sedikit,” paparnya.

    Para pelaju terlihat di stasiun Baker Street di London, Inggris, pada 12 Mei 2025. ANTARA/Xinhua/Stephen Chung

    Jane Gratton, wakil direktur kebijakan publik di Kamar Dagang Inggris (British Chambers of Commerce/BCC), menuturkan bahwa data yang dirilis pada Selasa tersebut mencerminkan kalangan bisnis kurang yakin untuk merekrut staf karena biaya ketenagakerjaan yang sangat tinggi dan gelombang besar undang-undang ketenagakerjaan baru yang akan segera diberlakukan.

    Menyebut bahwa 72 persen kalangan bisnis yang disurvei BCC mengungkapkan biaya tenaga kerja merupakan tekanan biaya terbesar yang mereka hadapi, Gratton mengatakan ada batasan seberapa banyak biaya tambahan yang dapat ditanggung perusahaan tanpa memengaruhi investasi dan pertumbuhan.

    Gratton menyerukan fokus yang tajam untuk menstimulasi pertumbuhan dan menggenjot investasi, perdagangan, inovasi, dan keterampilan agar 2026 menjadi tahun yang penuh dengan pencapaian.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka pada tahun 2026.

    “Ke depan, masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran dan perlunya bersama pemerintah dan berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    BI sebelumnya telah menurunkan suku bunga BI-Rate sebanyak enam kali dengan total 150 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. Penurunan itu dilakukan sebanyak satu kali pada 2024 dan lima kali pada 2025.

    Untuk peluang penurunan suku bunga ke depan, BI akan terus mengevaluasi perkembangan tiap bulan melalui asesmen, baik dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi moneter lainnya.

    “Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,” ujar Perry.

    Di sisi lain, BI juga akan mengencangkan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah mengingat ketidakpastian global yang masih tinggi.

    Upaya itu dilakukan melalui intervensi di pasar luar negeri non-delivery forward, baik pasar Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat.

    Intervensi juga akan dilakukan pada pasar valuta asing (valas) domestik, baik secara tunai, domestik non-delivery forward, maupun pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

    “Kami akan meningkatkan pertumbuhan uang primer hingga arahnya mulai Desember dan sepanjang tahun ke depan adalah double digit. Itulah cara bagaimana kami turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekspansi likuiditas yang kami sudah alirkan ke perbankan itu bisa mengalir ke sektor riil,” tutur Perry.

    Sebagai catatan, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini.

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga menilai magang nasional jadi strategi jangka panjang RI

    Airlangga menilai magang nasional jadi strategi jangka panjang RI

    Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program magang nasional sebagai strategi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    Program itu dirancang guna menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, sekaligus memperkuat kompetensi talenta muda nasional.

    “Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik. Ini adalah kesempatan terbaik karena EMTEK merupakan world class company yang juga diapresiasi oleh perusahaan global,” ujar Airlangga saat melakukan kunjungan monitoring pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, di EMTEK Group, Jakarta, Rabu.

    Dalam kunjungannya, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada EMTEK Group yang dinilai konsisten mendukung program strategis pemerintah dengan membuka ruang pembelajaran nyata bagi lulusan perguruan tinggi.

    Para peserta magang ditempatkan pada berbagai fungsi dengan permintaan tinggi di industri, mulai dari digital dan media, teknologi dan data, pengembangan bisnis, hingga bidang people and governance.

    Dirinya menekankan bahwa program pemagangan merupakan bentuk investasi negara terhadap generasi muda.

    Melalui fasilitasi magang selama enam bulan, peserta diharapkan memperoleh pengalaman kerja, memahami budaya industri, serta siap beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.

    Program ini menyasar lulusan muda usia produktif sebagai bagian dari persiapan generasi emas Indonesia.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti peran strategis ekonomi digital sebagai aspek pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di ASEAN, pengembangan talenta digital menjadi agenda prioritas pemerintah.

    Adapun kepada para peserta magang, Menko Airlangga berpesan agar terus menjaga semangat belajar, membangun jejaring profesional, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapasitas diri.

    Sementara kepada pimpinan perusahaan dan mentor, Menko Airlangga mendorong pemberian pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pembentukan etos kerja, karakter, dan soft skills.

    “Selamat bekerja dan bekerja sama, bangunlah jaringan dan pengetahuan yang bisa juga dibawa ke tempat kerja yang lain. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena 20 tahun ke depan, generasi inilah yang akan memimpin Indonesia,” katanya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengirim tambahan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rupiah di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    “Dengan kondisi bencana tersebut, kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda alternatif,” kata Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia tidak merinci nominal tambahan uang yang dikirim BI ke wilayah bencana. Namun, dia memastikan pihaknya menjalin koordinasi erat dengan kantor perwakilan BI serta perbankan di daerah terdampak untuk menjamin kebutuhan uang tunai terpenuhi.

    Adapun kantor perwakilan yang dimaksud di antaranya Bank Indonesia Sibolga dan Lhokseumawe di Banda Aceh, Bank Indonesia Pematangsiantar di Sumatera Utara, dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

    “Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelasnya.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    Sejauh ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara inflasi diperkirakan terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI desak pengesahan raperda KTR sejalan dengan visi kota global

    FKBI desak pengesahan raperda KTR sejalan dengan visi kota global

    bukan kepentingan oligarki industri rokok

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak pengesahan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (raperda KTR) di DKI Jakarta sejalan dengan visi kota global.

    “Selevel Pemprov DKI Jakarta yang telah menjadi kota global, maka standar regulasi dan kebijakannya seharusnya mengacu pada standar global, yang telah lazim menerapkan dan mewujudkan KTR di kota kota global tersebut,” kata Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Tulus menyusul pembahasan raperda KTR yang kini memasuki tahap akhir. Saat ini, raperda tersebut tengah menjalani proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dijadwalkan kembali ke DPRD DKI Jakarta untuk disahkan dalam sidang paripurna pada 19 Desember 2025.

    Namun, belakangan muncul wacana penolakan pengesahan raperda tersebut.

    Menurut Tulus, jika DPRD DKI Jakarta menolak pengesahan raperda KTR, maka hal itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap aspirasi publik.

    Ia merujuk pada hasil survei yang dilakukan IYCTC, Koalisi Smoke Free Jakarta dan kelompok masyarakat sipil, yang menunjukkan lebih dari 90 persen warga Jakarta mendukung pengesahan Ranperda KTR.

    “Kesehatan warga Jakarta dibarter dengan kepentingan industri adiksi,” ujarnya.

    Tulus juga menyoroti lamanya proses penyusunan regulasi KTR di Jakarta yang telah berlangsung selama 14 tahun tanpa hasil.

    Jika kembali gagal, maka Jakarta memasuki tahun ke-15 tanpa Perda KTR, meski secara normatif penyusunan perda dapat diselesaikan dalam waktu tiga hingga enam bulan.

    “Ini menunjukkan kegagalan serius Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, sekaligus menghamburkan anggaran karena pansus Ranperda KTR terus dibentuk berulang kali,” tegasnya.

    Dari sisi nasional, penolakan raperda KTR memalukan karena lebih dari 90 persen kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan sekitar 62 persen di antaranya telah berbentuk Perda.

    “Apalagi jejak historis Pemprov DKI Jakarta sejatinya adalah pelopor dalam mengusung isu dan regulasi KTR di Indonesia sejak 2010,” kata Tulus.

    Lebih lanjut, Tulus menegaskan tidak ada alasan bagi DPRD DKI Jakarta untuk menunda atau menolak pengesahan raperda KTR.

    Ia meminta agar substansi raperda KTR sepenuhnya mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang telah berlaku sebagai hukum positif.

    “Anggota DPRD dipilih oleh warga Jakarta, sehingga kepentingannya merepresentasikan kepentingan warga Jakarta bukan kepentingan oligarki industri rokok,” ujarnya.

    Pewarta: Ade irma Junida/Juliyanti
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI prediksi bencana Sumatera tekan pertumbuhan ekonomi 0,017 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Dampak ekonomi, kata Aida, perlu menghitung banyak dimensi, seperti hilangnya nilai aset, produktivitas, tutupnya ekonomi, serta upaya positif rekonstruksi bencana.

    Maka dari itu, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data yang lebih komprehensif.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    “Tetapi, BI punya survei pemantauan harga. Baru pada minggu pertama, proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi,” tambahnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebelas pejabat baru DKI diminta siaga hadapi cuaca ekstrem

    Sebelas pejabat baru DKI diminta siaga hadapi cuaca ekstrem

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik untuk siaga menghadapi cuaca ekstrem.

    “Pesan saya, minggu-minggu depan ini akan ada cuaca ekstrem kembali. Maka bagi para pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik, harus mempersiapkan diri untuk itu. Seperti ketika kita menghadapi banjir rob, kemarin,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Pramono mengatakan, ke depannya Jakarta harus bisa mempersiapkan Natal dan Tahun Baru yang aman dan nyaman.

    Untuk itu, seluruh jajaran di Pemerintah Jakarta harus bersiap menghadapi kemungkinan akan adanya curah hujan yang tinggi, permukaan air yang naik, hingga angin beliung yang mungkin ada.

    “Mari kita bekerja bersama-sama, bekerja keras untuk membuat Jakarta menjadi lebih aman, lebih nyaman dan bagi siapa pun bisa menikmati Jakarta,” kata Pramono.

    Di sisi lain, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan memasuki akhir tahun, pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Kami memperkuat pemantauan cuaca dan pasang laut melalui informasi BMKG, menyiagakan personel dan peralatan, serta memastikan jalur komunikasi lintas instansi berjalan 24 jam,” jelas Yohan.

    Selain itu, kata Yohan, pihaknya juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan banjir rob dan daerah dengan banyak pohon besar.

    Yohan mengimbau agar masyarakat terus memantau informasi dari sumber yang resmi karena ketika masyarakat memahami apa yang sedang terjadi dan apa risikonya, kepanikan pun bisa ditekan.

    “Warga juga diimbau mengenali potensi risiko di lingkungannya, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan kebutuhan darurat sederhana di rumah. Panik biasanya muncul karena ketidaksiapan,” kata Yohan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi bongkar praktik aborsi yang sudah beroperasi 2 tahun di Jaktim

    Polisi bongkar praktik aborsi yang sudah beroperasi 2 tahun di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama dua tahun, di Jakarta Timur (Jaktim).

    “Sudah berlangsung dari 2023 sampai dengan November 2025, dengan pasien sebanyak 361 orang,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu.

    Dari kasus tersebut, Edy menjelaskan terdapat tujuh tersangka yang berhasil ditangkap yakni tiga perempuan berinisial NS berperan sebagai eksekutor, RH berperan membantu NS dalam tindakan aborsi dan M berperan sebagai admin dan penjemput pasien, untuk KWM dan R sebagai pasien aborsi.

    “Sedangkan dua pria berinisial LN mencari serta menyewa tempat aborsi dan YH berperan sebagai pengelola admin situs,” katanya.

    Kemudian untuk modus yang digunakan oleh para tersangka yaitu dengan cara memasarkan melalui akun situs dengan nama ”Klinik Aborsi Kuret Promedis” dan “Klinik Aborsi Raden Saleh”.

    “Dalam iklan pemasarannya pada akun situs tersebut tempat praktek aborsi tersebut mengaku memiliki ijin praktek resmi serta dilakukan tindakan aborsi oleh dokter obgyn (dokter spesialis yang menangani kesehatan reproduksi wanita secara menyeluruh),” katanya.

    Sedangkan untuk biaya melakukan tindakan aborsi tersebut pasien diminta sebesar Rp5 juta sampai dengan Rp8 juta dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening.

    “Total keuntungan yang telah didapat dari keseluruhan tersangka dari tahun 2023 – 2025 sebesar Rp2,6 miliar,” kata Edy.

    Edy menjelaskan pengungkapan tersebut terjadi pada Jumat (7/11) sekitar pukul 08.45 WIB, di Apartemen Basura Tower Alamanda Lantai 28 Unit A/28/AC Jl. Basuki Rachmat No. 1A Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

    “Sementara barang bukti yang diamankan yaitu berupa tempat tidur untuk tindakan aborsi, sarung tangan karet, kapas yang bernoda darah pasien, obat-obatan, alat tenakulum, alat spekulum sim dan mesin saksen atau vakum serta selang tabung vakum,” katanya.

    Akan tetapi menurut Edy, petugas tidak menemukan janin hasil tindakan aborsi ilegal, berdasarkan pengakuan dari tersangka janin hasil tindakan aborsi ilegal sudah dibuang di wastafel unit kamar apartemen tersebut.

    Para tersangka selanjutnya dikenakan Pasal 428 ayat 1 Jo Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jabar alokasikan Rp14,9 miliar untuk program Opadi

    Pemprov Jabar alokasikan Rp14,9 miliar untuk program Opadi

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) sepanjang 2025 guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

    Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Jabar Ari Fadil Nasution dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan anggaran tersebut disalurkan pada momentum Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Ia menyebutkan khusus untuk momen Natal dan tahun baru, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota.

    Untuk Kota Cirebon, kata dia, jumlah paket yang disalurkan dalam kegiatan Opadi sebanyak 1.531 paket, berdasarkan hasil kajian kebutuhan daerah.

    “Setiap paket Opadi berisi beras tiga kg, gula pasir satu kg, minyak goreng satu liter, dan tepung terigu satu kg,” katanya.

    Menurut dia, harga normal paket tersebut sekitar Rp96.700, namun masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga sekitar Rp40.000 karena mendapat subsidi hingga 58 persen.

    Ia mengatakan pelaksanaan program Opadi harus tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Kami berharap Opadi dapat meringankan pengeluaran masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyiapkan langkah restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi-koperasi yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam acara Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop saat ini masih melakukan pendataan terhadap koperasi yang sedang menjalani program fasilitasi pembiayaan, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,” katanya.

    Zabadi menjelaskan, skema restrukturisasi yang tengah disiapkan mencakup sejumlah opsi, mulai dari relaksasi kewajiban pembayaran, penjadwalan ulang cicilan bulanan, moratorium, hingga kemungkinan penurunan tingkat bunga.

    Ia menegaskan, restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam situasi bencana.

    Kebijakan serupa, kata Zabadi, juga pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah memberikan relaksasi kepada koperasi untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

    “Konsepnya sudah siap, tinggal kita lakukan pendataan di lapangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan serta pemulihan pasca bencana.

    Ia menyampaikan Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menggalang dana sebesar Rp1,6 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Dana tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, antara lain penyediaan toilet mobile, perlengkapan wanita, mainan anak-anak, popok, serta fasilitas penyulingan air bersih.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.