Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Stafsus Menag jamin perayaan Natal berjalan aman dan penuh sukacita

    Stafsus Menag jamin perayaan Natal berjalan aman dan penuh sukacita

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama Gugun Gumilar menjamin seluruh umat Kristiani di Indonesia dapat menjalankan ibadah Natal 2025 secara adil, aman, nyaman, dan penuh sukacita.

    Demikian disampaikan Gugun saat silaturahmi dengan pendeta dan jemaat Gereja Methodist Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan umat beragama.

    “Kami ingin memastikan perayaan Natal 2025 dipenuhi sukacita dengan liturgi yang khidmat. Biarkan cinta, harapan, dan damai menjadi lilin penerang hati untuk Natal kali ini,” ujar Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta.

    Menurut dia, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Protas Kementerian Agama (Kemenag), khususnya program layanan keagamaan berdampak dan peningkatan kerukunan berbasis cinta.

    “Kehadiran kami adalah wujud nyata negara dalam menjamin kebebasan beribadah dan merawat kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Gugun juga menyerahkan Alkitab kepada pengurus Gereja Methodist Palangka Raya sebagai bentuk dukungan bagi pembinaan generasi umat Kristen.

    “Semoga bermanfaat dan menjadi sumber nilai kasih bagi generasi umat Nasrani di Palangka Raya,” tutur Gugun.

    Silaturahim tersebut juga diharapkan membawa keberkahan serta memperkuat harmoni dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa.

    “Mari kita bangun Indonesia dengan kerukunan dan harmoni,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Kemenag melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen dan Ditjen Bimas Katolik akan menggelar Festival Kasih Nusantara Bersama Kemenag di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta untuk merayakan kebersamaan dalam perayaan Natal bagi umat Kristiani.

    Festival Kasih Kementerian Agama akan digelar di TMII, Jakarta, pada 29 Desember 2025. Festival Kasih Kementerian Agama akan berlangsung mulai pukul 17.00 WIB yang diawali dengan dengan ibadah Natal, yang akan diikuti ASN Kemenag yang beragama Kristen Protestan dan Katolik bersama keluarga mereka masing-masing.

    Setelah Ibadah Natal selesai, baru akan digelar Festival Kasih Nusantara bersama Kementerian Agama. Festival diperkirakan mulai dari jam 19.30 WIB. Pada momen ini akan ada sejumlah pertunjukan, antara lain Barongsai dari Khonghucu, Paduan Suara Anak Buddha, Tari Bali dari Hindu.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Munir sebut Rakerda PWI Sumut momen evaluasi kerja organisasi

    Akhmad Munir sebut Rakerda PWI Sumut momen evaluasi kerja organisasi

    Medan (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengatakan bahwa rapat kerja daerah (Rakerda) PWI Sumatera Utara (Sumut) momentum mengevaluasi dan merencanakan program kerja organisasi.

    “Rakerda ini sebagai momentum evaluasi dan perencanaan program kerja organisasi secara terukur dan bermanfaat,” kata Munir dalam pembukaan Rakerda PWI Sumut 2025 di Medan, Sumatera Utara, Rabu.

    PWI sebagai organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia, menurut Munir, harus bisa bermanfaat tidak hanya bagi publik, tetapi juga para pemangku kepentingan.

    Munir yang juga menjabat Direktur Utama Perum LKBN ANTARA ini menyebutkan bahwa ada tiga fokus utama PWI saat ini, yaitu penguatan kelembagaan organisasi.

    Kemudian, peningkatan kompetensi wartawan melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan manfaat sosial PWI bagi anggota dan masyarakat.

    “Kita harus memastikan PWI ke depan terus maju menjadi rumah pendidikan, dan latihan kompetensi agar anggota semakin profesional,” ujar Cak Munir sapaan akrabnya.

    Karena itu dia juga mengajak seluruh pengurus PWI kabupaten/kota di Sumut memperkuat soliditas organisasi dan menjadikan “rumah besar” bagi wartawan profesional.

    Selain itu, kata Munir, wartawan yang beretika, dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas.

    “Kita ibarat ikan dan kolam, harus ada kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang baik,” ujar Cak Munir.

    Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya mengharapkan, para insan pers di Sumut terus menyebarluaskan informasi yang cepat, tepat dan akurat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

    Menurut Surya, pers memiliki peran yang krusial dalam pilar demokrasi dengan tidak hanya media informasi, pendidikan, hiburan, tetapi juga kontrol sosial.

    “Kebebasan pers yang kita miliki bukanlah kebebasan absolut. Ia harus selalu mempertimbangkan norma dan kode etik,” kata Surya.

    Dengan kepatuhan terhadap etika profesi, lanjut Surya, pers akan menjadi sahabat sejati masyarakat yang berani memberikan kritik sekaligus dukungan membangun.

    Wagub juga mengajak PWI Sumatera Utara untuk bersinergi menyukseskan visi “Kolaborasi Sumut Berkah” menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

    “PWI diharapkan menjadi jembatan literasi yang mengawal program prioritas pemerintah, seperti sekolah, berobat gratis, kestabilan harga pangan hingga digitalisasi pelayanan publik,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    Jakarta (ANTARA) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menjelang tutup tahun 2025 membukukan kinerja 3.269.607 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) atau tumbuh 13,32 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar 2.885.249 TEUs.

    “Kinerja yang terus tumbuh menjadi indikator arus logistik di pelabuhan semakin efisien. Bagi kami, angka kinerja bukan sekadar capaian internal, tetapi cerminan kelancaran distribusi barang dari hulu ke hilir,” ujar Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Pramestie mengatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional di seluruh area kerja.

    Peningkatan kinerja tercatat hampir di seluruh wilayah operasional. Area Non-Tanjung Priok yang meliputi Sumatera dan Pontianak mencatatkan pertumbuhan 11,09 persen pada periode Januari–November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86 persen.

    Kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan di berbagai wilayah. Di Panjang, komoditas Refined Glycerine tumbuh signifikan hingga 438,6 persen, diikuti ekspor kopi yang meningkat 201 persen.

    Sementara di Palembang, menurut dia, ekspor karet dan kelapa masing-masing tumbuh 119 persen dan 105 persen. Di Sumatera Barat, komoditas Gambier dan Cassia Vera juga menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 58,3 persen dan 25,4 persen.

    Adapun di Tanjung Priok, pertumbuhan dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah layanan internasional dan domestik baru yang memperkuat arus petikemas.

    Sejalan dengan itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai 234,04 miliar dolar AS, tumbuh 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Ekspor nonmigas tercatat sebesar 223,12 miliar dolar AS atau naik 8,42 persen, sementara impor Indonesia mencapai 198,16 miliar dolar AS, meningkat 2,19 persen. Dengan capaian tersebut, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 35,88 miliar dolar AS.

    “Fokus kami adalah menjaga keandalan operasi agar pengguna jasa mendapatkan kepastian layanan di tengah meningkatnya aktivitas kepelabuhanan. Menjelang akhir tahun, kami memastikan seluruh terminal tetap beroperasi optimal untuk menjaga kelancaran arus barang,” ujar Pramestie.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jimly: Komisi gelar pleno besok, pilah masukan untuk reformasi Polri

    Jimly: Komisi gelar pleno besok, pilah masukan untuk reformasi Polri

    Besok itu hari Kamis itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja, yang tepat untuk Polri ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan pihaknya telah menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan kelompok profesi yang akan dipilah dalam rapat pleno pada Kamis (18/12) untuk merumuskan agenda reformasi Polri ke depan.

    “Besok itu hari Kamis itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja, yang tepat untuk Polri ke depan,” kata Jimly di Jakarta, Rabu.

    Jimly menjelaskan pihaknya telah menerima masukan lebih dari 80 kelompok, termasuk yang terbaru dari kalangan kedokteran forensik yang mengusulkan independensi kedokteran forensik, yang dinilai sebagai hal baru dalam pembahasan reformasi Polri.

    Selain itu, masukan juga disampaikan oleh dosen-dosen fakultas hukum terkait penerapan hukum adat dalam perkara pidana.

    Menurut Jimly, hukum adat telah diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku mulai 2 Januari, namun mekanisme penerapannya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Tetapi di KUHAP-nya tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme penerapan hukum adat itu di dalam pidana. Nah, itu hal yang kedua yang termasuk hal baru yang kami catat, kita usulkan menjadi agenda untuk pemerintah yang kebetulan Pak Yusril sebagai Menko Hukum HAM dan Imimpas hadir, sehingga ini bisa di- follow up ya,” ucapnya.

    Komisi, kata dia, juga telah menerima masukan dari kelompok aliran kepercayaan yang menyoroti perlindungan terhadap kelompok minoritas aliran kepercayaan, serta dari kelompok Lokantara yang bergerak di bidang kebudayaan.

    Selain itu, pemikiran dari tokoh politik Rocky Gerung dan rekan-rekannya turut dicatat sebagai masukan yang serius.

    Jimly menambahkan, pihaknya tidak hanya menghimpun masukan dari Jakarta, tetapi juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, antara lain Aceh dan Balikpapan untuk melengkapi perspektif dalam reformasi Polri.

    “Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan masukan dari semua kalangan, termasuk juga kami berkunjung ke daerah-daerah ya, sebagai tambahan supaya kita jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat, dari Jakarta,” kata Jimly.

    “Nah, ini semua masukan ini sudah kami anggap cukup lengkap untuk mulai kami mendiskusikan,” imbuh dia.

    Lebih lanjut Jimly mengatakan dalam rapat pleno, pihaknya akan memilah usulan reformasi struktural, kultural, dan instrumental, termasuk perubahan undang-undang maupun peraturan Polri, yang selanjutnya dievaluasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai agenda reformasi Polri secara menyeluruh.

    “Kita usulkan untuk kita laporkan kepada Presiden menjadi agenda reformasi yang menyeluruh tentang Polri di masa depan,” kata dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah tercatat relatif stabil pada pertengahan Desember 2025 dibandingkan pada akhir November 2025.

    “Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.685 per dolar AS, relatif stabil bila dibandingkan dengan level akhir November 2025,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, pada Senin (24/11) di minggu terakhir November 2025 rupiah dibuka pada level Rp16.706 per dolar AS.

    Rupiah terus bergerak menguat hingga menyentuh level terendah dalam minggu tersebut sebesar Rp16.634 per dolar AS pada Kamis (27/11), lalu melemah menjadi Rp16.641 per dolar AS pada Jumat (28/11).

    “Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali AS,” ujar Perry.

    Ia mengatakan, stabilitas rupiah tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia melalui intervensi pasar Non-Deliverable Forward (NDF), baik di luar negeri maupun domestik (DNDF), pasar spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Ia menuturkan, faktor lain yang mendukung stabilitas kurs adalah tambahan pasokan valuta asing (valas) dari korporasi, seiring dengan peningkatan konversi valas ke rupiah oleh eksportir sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

    Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16-17 Desember 2025.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional,” ucap Perry.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank BJB perkuat sinergi dengan Kemenko Kumham untuk layanan keuangan

    Bank BJB perkuat sinergi dengan Kemenko Kumham untuk layanan keuangan

    Bandung (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) memperluas sinergi layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

    Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah awal memperkuat kolaborasi guna memberikan nilai bagi kedua pihak.

    “Bank BJB dan Kemenko Kumham Imipas akan terus mengeksplorasi peluang sinergi baru. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua pihak,” ujar dia.

    Herfinia menjelaskan bahwa MoU ini menjadi payung hukum pengembangan pemanfaatan produk dan jasa perbankan di lingkungan kementerian, termasuk pengelolaan dana operasional, layanan simpanan, dan optimalisasi transaksi keuangan yang mudah dan efisien.

    Ia menambahkan Bank BJB telah melayani pembayaran Tunjangan Kinerja bagi 247 pegawai Kemenko Kumham Imipas dengan lancar sejak April 2025 sehingga tercipta kepercayaan untuk memperluas kerja sama ke layanan perbankan lainnya.

    “Sejak April 2025, Bank BJB telah melayani pembayaran Tunjangan Kinerja bagi 247 pegawai Kemenko Kumham Imipas dengan lancar, sehingga tercipta kepercayaan untuk memperluas keria sama ke layanan perbankan lainnya,” katanya, menjelaskan.

    Pada kesempatan tersebut, hadir Direktur Pengganti Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Nunung Suhartini, beserta jajaran manajemen. Dari pihak Kemenko Kumham hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Kemenko R Andika Dwi Prasetya, serta jajaran lainnya.

    Sinergi itu diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kementerian, pegawai, dan pemegang saham Bank BJB melalui pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

    Bank BJB dan Kemenko Kumham Imipas akan terus mengeksplorasi peluang kerja sama baru yang memberikan nilai tambah bagi kedua pihak, sekaligus menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah (middle income trap).

    Dalam pemaparan Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi besar masih terbuka lebar.

    “Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan kebijakan, transformasi ekonomi berisiko berjalan timpang,” kata Hery dalam acara tersebut, yang dipantau secara daring.

    Berdasarkan proyeksi, kata dia, Indonesia diperkirakan baru keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada rentang 2036 hingga 2038.

    Ia berpendapat rentang waktu tersebut berpotensi semakin mundur apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan tata kelola investasi dan hilirisasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Adapun kajian sistemik bertajuk Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap disusun menggunakan metode kualitatif.

    Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi grup terarah (FGD), tinjauan lapangan, penelusuran dan analisis regulasi, serta dokumentasi kegiatan.

    Data dihimpun dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan koordinasi eptahelix, yakni kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta pers, guna memastikan kajian bersifat komprehensif dan objektif.

    Kajian Ombudsman RI mencatat Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sekitar 4.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5.100 dolar AS pada periode 2023-2024, di mana masih cukup jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi.

    Ombudsman RI juga menemukan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi hingga 35,26 persen, namun nilai kepatuhan pelayanan publik relatif lebih rendah.

    Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pelayanan publik.

    Dari sisi lingkungan, aktivitas hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdampak pada peningkatan polusi udara, antara lain karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2), yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

    Kajian juga mencatat dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri nikel, sementara kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal pada penyerapan tenaga kerja lokal.

    Berdasarkan temuan kajian, Ombudsman RI menyampaikan lima saran strategis kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni penguatan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, pemerataan investasi dan infrastruktur pendukung, dukungan afirmatif bagi investor dalam negeri, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta kebijakan investasi dan hilirisasi yang inklusif melalui peningkatan SDM lokal dan serapan tenaga kerja.

    Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global.

    “Risiko ketidakpastian masih membayangi, termasuk pengaruh dinamika geopolitik global. Namun demikian, Pemerintah juga terus melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko tersebut,” ujar Susiwijono.

    Ia menyampaikan terdapat sinyal optimisme pada tahun 2025, tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Dari berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen.

    Susiwijono juga menyatakan dukungan instansinya terhadap kajian yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai bahan masukan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan sebut hotel di Kampung Haji akan dikelola BUMN

    Rosan sebut hotel di Kampung Haji akan dikelola BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia menyatakan hotel yang berada di kawasan Kampung Haji Arab Saudi akan dikelola oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

    Rosan menyampaikan pengelolaan tersebut akan berada di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Nantinya, holding BUMN aviasi dan pariwisata itu akan dilibatkan dalam operasional hotel di kawasan tersebut.

    “Kan kita ada InJourney, nanti kita ada InJourney yang akan mengoperasikan sama-sama hotel ini,” kata Rosan dalam keterangan pers Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Pemerintah Indonesia telah mengakuisisi satu hotel di kawasan Tahrir dengan total 1.461 kamar yang tersebar di tiga tower untuk kawasan hunian jamaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi bagian dari proyek Kampung Haji Indonesia.

    Proyek itu ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2026 dan diproyeksikan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi akomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Hotel tersebut memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 4.383 jamaah haji Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membeli lahan seluas sekitar 5 hektare di area depan hotel tersebut untuk pengembangan lanjutan.

    Di atas lahan tersebut, lanjut Rosan, akan dibangun sekitar 13 tower tambahan serta satu pusat perbelanjaan yang diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.

    Jika seluruh tower rampung, total kapasitas kamar diperkirakan mencapai 6.025 kamar dengan daya tampung lebih dari 23.000 jamaah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dewan Pers-KPPU kerja sama ciptakan persaingan usaha sehat bidang pers

    Dewan Pers-KPPU kerja sama ciptakan persaingan usaha sehat bidang pers

    Kolaborasi dengan KPPU ini menegaskan komitmen bersama Dewan Pers-KPPU untuk menciptakan ekosistem pers yang adil, di mana media nasional dapat tumbuh dan bersaing secara sehat, terutama dalam menghadapi dominasi perusahaan platform digital,

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat persaingan usaha yang sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.

    Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

    Komaruddin dikutip dari keterangan resminya mengatakan MoU tersebut menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

    “Kolaborasi dengan KPPU ini menegaskan komitmen bersama Dewan Pers-KPPU untuk menciptakan ekosistem pers yang adil, di mana media nasional dapat tumbuh dan bersaing secara sehat, terutama dalam menghadapi dominasi perusahaan platform digital,” kata Komaruddin.

    MoU tersebut bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pers, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang pers, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.

    Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers, pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan advokasi serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia.

    Sementara itu, M Fanshurullah Asa, mengatakan KPPU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha.

    Ia menyebut penandatanganan MoU dengan Dewan Pers menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi praktik monopoli, yang dilakukan oleh platform digital yang dapat merusak keberlangsungan industri pers.

    “Kami akan berkoordinasi erat dalam pertukaran data dan informasi untuk memastikan persaingan usaha yang sehat terhadap platform digital dalam ekosistem pers dapat terwujud,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menjelaskan aspek digitalisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan pers, terutama terkait distribusi konten dan model bisnis.

    “Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membangun mekanisme pertukaran data yang efektif untuk memantau perilaku pasar platform digital serta melakukan sosialisasi dan advokasi bersama KPPU guna menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu persaingan usaha di sektor pers,” ujar Dahlan.

    Adapun, MoU itu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang terpisah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti soroti dugaan politisasi terkait bencana Aceh

    Peneliti soroti dugaan politisasi terkait bencana Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyoroti munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh.

    Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.

    “Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” kata Bawono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan bahwa bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.

    “Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” ujarnya.

    Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.

    “Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.

    Ia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

    “Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.