Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyatakan kinerja lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan di Papua pada tahun 2025 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 5,25 persen yaitu sebesar Rp106,05 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,28 persen sebesar Rp53,99 triliun, serta kredit perbankan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen atau mencapai Rp41,72 triliun. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan PT Ayuberga, agen penjualan umum (general sales agent/GSA) resmi yang ditunjuk Saudia Airlines di Indonesia, untuk memperkuat ekosistem layanan haji dan umrah di Tanah Air.

    Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kolaborasi strategis antara Bank Muamalat dengan PT Ayuberga merupakan komitmen nyata misi perseroan dalam memperkuat ekosistem haji dan umrah.

    Dalam hal ini, ia mengatakan Bank Muamalat senantiasa mendukung peningkatan aktivitas mitra bisnis dalam ekosistem tersebut.

    “Sebagai bank syariah yang fokus kepada aktivitas haji dan umrah, kami terus menjaga dan memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di ekosistem ini. Sinergi dengan PT Ayuberga kami ikhtiarkan agar dapat melayani umat dengan lebih baik,” kata Ricky.

    Bagi Bank Muamalat, lanjutnya, kerja sama dengan PT Ayuberga diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi produk dan mendorong pengembangan bisnis pembiayaan pemesanan tiket untuk para mitra travel umrah.

    Apalagi, menurut dia, hal itu didukung dengan koneksi sistem yang andal antara para pihak.

    Ricky mengatakan bahwa sektor haji dan umrah memiliki potensi ekonomi yang besar didukung loyalitas konsumen yang tinggi dan antusiasme jemaah muda untuk beribadah ke Tanah Suci, ditambah pula ikatan historis kami dengan sektor ini.

    “Oleh sebab itu, kami bertekad untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan di ekosistem haji dan umrah dari hulu ke hilir,” ujar dia.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Ayuberga Andri Bermawi mengapresiasi kolaborasi tersebut.

    Dengan pengalaman yang matang di industri masing-masing, Andri optimistis kolaborasi PT Ayuberga dengan Bank Muamalat bisa membawa dampak positif bagi ekosistem perjalanan haji dan umrah di Tanah Air.

    “Dengan lebih dari satu juta jemaah haji dan umrah yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahun, layanan yang andal pada semua aspek akan sangat memudahkan travel dan jamaah mewujudkan pengalaman perjalanan ibadah yang berkesan,” kata Andri.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta adanya penyederhanaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi songket sebagai identitas budaya dari Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan bahwa UMKM songket masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti tingginya biaya produksi, terbatasnya akses modal, minimnya adopsi teknologi, dan belum kuatnya perlindungan hukum atas motif kain yang rawan dijiplak. Situasi itu dinilai menghambat nilai ekonomi produk serta melemahkan posisi perajin sebagai penjaga tradisi.

    “Songket bukan sekadar kain, tetapi identitas budaya Palembang dan kebanggaan bangsa. Perlindungan hukum, akses modal, digitalisasi, dan regenerasi perajin adalah kunci menjaga keberlanjutannya,” kata Banyu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut Banyu, perlu ada perluasan pelatihan literasi digital, dan penguatan pemasaran berbasis teknologi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sentra dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif.

    Ia mengatakan sentra songket memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perlindungan hak cipta motif songket harus menjadi prioritas, terutama setelah munculnya polemik pencantuman unsur songket sebagai warisan budaya Malaysia oleh UNESCO.

    Menurut ia, langkah diplomasi budaya dan penegasan legalitas motif tradisional Indonesia harus diperkuat untuk menjaga martabat perajin.

    Banyu pun berharap upaya yang dilakukan terhadap UMKM songket itu bisa memperkuat posisi UMKM tradisional agar tetap bertahan dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional..,

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional sehingga hal itu merupakan perkembangan positif.

    “Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Ali menyatakan, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu BUMN migas tersebut semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

    “Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” katanya.

    Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

    Menurut dia, upaya penguatan sektor hulu Pertamina tersebut tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

    Seperti halnya perusahaan-perusahaan migas kelas dunia, tambahnya, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobile semua melakukan penguatan sektor hulu.

    “Kehormatan dari perusahaan migas itu adalah hulu. Grade A -nya adalah hulu. Jadi melalui produksi crude oil maupun gas. Jadi sudah benar jika Pertamina melalui PHE ingin fokus dan memperkuat sektor hulu. Karena kekuatan utama memang di hulu,” ujarnya.

    Terkait hal itu Ali mengingatkan, agar Pertamina Hulu Energi terus meningkatkan kinerja baik eksplorasi maupun eksploitasi, terlebih di tengah upaya menahan laju penurunan produksi migas alami (natural decline).

    Melalui peningkatan kinerja, Pertamina diharapkan bisa semakin berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi upaya swasembada energi sebagaimana menjadi cita-cita Pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional jelang akhir 2025.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (12/11/), Djoko memaparkan, setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional

    Berdasarkan data SKK Migas, dari 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025, tujuh di antaranya merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph, Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph), Pertamina EP (68.497 bph).

    Kemudian Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph), Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph), Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph) dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto menilai penyelesaian persoalan legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

    “Kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan bagi masyarakat, terutama bagi jutaan petani sawit yang menggantungkan hidup pada lahan mereka,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan batas kawasan hutan secara lengkap dan rinci sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta memastikan bahwa setiap proses penetapan kawasan hutan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat.

    Hal itu pun senada dengan tanggapannya mengenai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menimbulkan keresahan di kalangan petani.

    Menurut Budi, masalah inti berada pada lemahnya proses penyusunan peta kawasan hutan dan tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan terutama UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak atas tanah.

    Dalam implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025, banyak kebun sawit rakyat dilaporkan berada di dalam kawasan hutan oleh Satgas PKH.

    Budi menilai penetapan tersebut sangat meresahkan petani sawit, terutama bagi mereka yang telah menguasai atau memiliki hak atas tanah secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ia menambahkan Undang-Undang Kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, tanah yang telah dikuasai atau dimiliki masyarakat, baik melalui izin lokasi, kesesuaian tata ruang, maupun hak guna usaha (HGU), tidak dapat secara sepihak diperlakukan sebagai kawasan hutan.

    Selain itu, ia menyoroti sejumlah putusan MK terkait hak masyarakat atas tanah dan status kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari penyusunan peta kawasan hutan.

    Ia pun meminta pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap peta kawasan hutan sebelum menggunakannya sebagai dasar penertiban, sekaligus memberikan kebijakan afirmatif yang melindungi petani sawit rakyat dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peta yang bermasalah.

    “Legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program PSR,” katanya.

    Untuk diketahui, dari total 6,7 juta hektare lahan sawit petani, ada sekitar 2,4 juta hektar di antaranya yang wajib replanting karena usia tanaman yang lebih dari 15 tahun.

    Namun, Budi mengatakan program PSR yang dicanangkan pemerintah sejak 2016 tidak berjalan sesuai harapan. Rata-rata realisasi program PSR baru mencapai 50.000 hektare setiap tahunnya.

    Padahal, PSR memiliki target luas 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit.

    “Secara total realisasi program replanting sawit ini baru mencapai 331.007 hektar sejak program ini diluncurkan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Pertamina bersama pemerintah daerah harus menertibkan oknum yang mengganggu kelancaran distribusi BBM pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    “Bahkan PT Pertamina, Pemda, dan lain-lain harus mengupayakan penertiban oknum tertentu yang mendistorsi distribusi BBM, sehingga menyebabkan harga BBM lebih mahal,” kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan keberadaan BBM dan gas elpiji sangat mendesak, baik untuk sarana transportasi maupun kebutuhan domestik rumah tangga.

    Oleh karena itu, menurut dia, distribusi energi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat.

    Selain itu, Tulus yang pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2020-2025 itu mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah wajar dan tidak melakukan penimbunan.

    “Masyarakat juga sebaiknya membeli BBM dalam jumlah yang wajar, jangan menimbun agar konsumen yang lain bisa membeli BBM juga,” ujar dia.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi percepatan rekonstruksi infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah mencapai 99 persen.

    Pemulihan jaringan listrik dinilai krusial untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat serta sarana umum seperti rumah sakit, SPBU, telekomunikasi dan sarana ibadah.

    Tulus memberikan apresiasi atas langkah PLN dan Pertamina yang telah melakukan rekonstruksi infrastruktur listrik serta mempercepat distribusi BBM dan LPG di daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera.

    Ia mengatakan pekerjaan rekonstruksi jaringan listrik di tengah kondisi bencana tidak mudah, sebab berkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

    Tulus menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan energi merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal pascabencana.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika jalan tak sama rata

    Ketika jalan tak sama rata

    Banyak wilayah di Indonesia kini mendorong keadilan spasial, yakni pembangunan yang tidak hanya mengikuti jumlah penduduk, tetapi menimbang kebutuhan mendasar dan peluang pertumbuhan jangka panjang.

    Mataram (ANTARA) – Dalam perjalanan darat dari Kota Mataram menuju Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), kontras pembangunan kerap terasa, bahkan sebelum kendaraan melintasi Selat Alas.

    Di Lombok, jalur demi jalur terus dipoles, ditopang jaringan bypass yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata. Namun, memasuki Sumbawa, cerita infrastruktur berubah menjadi perjalanan panjang yang menuntut kesabaran.

    Pada titik tertentu, genangan air atau jalan terkelupas masih menjadi pemandangan akrab, memunculkan kembali perdebatan lama tentang keadilan pembangunan di NTB.

    Isu ini kembali hangat setelah potongan video dialog pejabat pemerintah beredar dan ditafsirkan sebagai ketimpangan penanganan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa.

    Klarifikasi pun muncul. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak pernah dibedakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin juga menolak anggapan adanya bias kebijakan.

    Namun, sorotan publik terhadap keadilan pembangunan tak pernah benar-benar padam, terutama karena masyarakat merasakan sendiri perbedaan kualitas konektivitas di kedua pulau.

    Isu ini penting ditelaah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana memastikan pembangunan berjalan setara, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di seluruh NTB.

    Dalam konteks inilah, pembahasan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas lintas wilayah menjadi pintu masuk memahami tantangan pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA dapat dongkrak ekspor RI ke Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat mendongkrak ekspor Indonesia ke Eropa lebih dari 50 persen.

    “Kalau itu nanti berlaku sangat besar sekali pengaruhnya, bahkan Bapak Menko Perekonomian kemarin menjamin itu kenaikannya bisa lebih dari 50 persen ekspor kita ke Eropa,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, terdapat 98 persen lebih produk Indonesia yang diekspor ke Eropa nantinya hanya dikenakan tarif nol persen, seperti produk pakaian dan aksesoris (apparel) yang sebelumnya dikenai tarif 7-15 persen di Eropa kemudian menjadi nol persen.

    Contoh lainnya adalah produk-produk agro Indonesia seperti pisang yang diekspor ke Eropa sebelumnya dikenai tarif hingga 16 persen dengan adanya IEU-CEPA menjadi nol persen.

    Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa.

    Kemudian kesepakatan itu juga bermanfaat dalam peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    Lewat perjanjian itu pula, lanjutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertagas raih Gold Rank ASRRAT 2025 berkat laporan keberlanjutan

    Pertagas raih Gold Rank ASRRAT 2025 berkat laporan keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) bagian dari Subholding Gas Pertamina meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, sebuah program penilaian kredibel tingkat Asia yang menilai kualitas laporan keberlanjutan perusahaan lintas sektor dan negara.

    “Penghargaan ini menunjukkan pengakuan internasional, khususnya di kawasan Asia terhadap upaya Pertagas dalam menjalankan bisnis berkelanjutan,” kata Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Pertagas menyambut positif penghargaan ASRRAT 2025 dari National Center for Corporate Reporting (NCCR), yang bekerjasama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) sebagai upaya mendorong transparansi, akuntabilitas dan harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan.

    Penganugerahan ASRRAT 2025 yang digelar di Bali sebagai penyelenggaraan tahun ke-21 dengan proses penilaian laporan keberlanjutan Tahun Buku 2024 yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2025.

    “Penghargaan Gold diberikan kepada Pertamina Gas melalui Sustainability Report Tahun Buku 2024 bertema ‘Enhancing Reliability, Accelerating Sustainability’,” ujar dia.

    Menurut Sulthani, penghargaan itu menegaskan posisi Pertamina Gas sebagai salah satu perusahaan dengan kualitas pelaporan keberlanjutan terbaik di kawasan Asia.

    Tim penilai ASRRAT 2025 merupakan juri independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi dengan pengalaman luas di bidang Sustainability Reporting & Assurance.

    Pertagas, lanjut Sulthani, berkomitmen terus memperkuat laporan keberlanjutan yang informatif, selaras standar global.

    “Sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi kelas dunia, Pertagas mendukung agenda transisi energi dan keberlanjutan jangka panjang sebagai komitmen global,” kata Sulthani.

    Dengan dukungan pemangku kepentingan terkait, katanya menambahkan, Pertagas akan terus mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 serta memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa.

    Executive Director NCCR Dr (Hon) Ali Darwin mengatakan penghargaan diberikan karena Pertagas dinilai unggul dalam aspek transparansi, ketepatan pengungkapan ESG, keselarasan terhadap GRI Standards 2021, pemenuhan unsur materialitas, serta kualitas narasi dan data disclosure yang memperlihatkan komitmen jangka panjang pada keberlanjutan sustainability reporting & assurance.

    “Kualitas disclosure menjadi fondasi kepercayaan publik & peluang pembiayaan berkelanjutan bagi perusahaan yang bersangkutan,” kata Ali.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga dua jenama emas di Pegadaian Rabu ini kompak turun

    Harga dua jenama emas di Pegadaian Rabu ini kompak turun

    Jakarta (ANTARA) – ‎Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu, menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

    ‎Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp2.460.000 dari awalnya Rp2.466.000 per gram, sedangkan emas UBS turun menjadi Rp2.481.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.498.000 per gram.

    ‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    ‎Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.481.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.923.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp12.163.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp24.198.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp60.375.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp120.503.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp240.909.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp602.095.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.202.776.000

    ‎

    ‎Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.290.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.460.000.

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.847.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp12.028.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.992.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp59.832.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp119.569.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp239.020.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp593.750.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.187.499.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.374.997.000.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.