Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, geopark adalah aset masa depan yang dinamis.

    “Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi, agar memberikan dampak yang lebih luas. Geopark bukanlah sekadar peninggalan masa lalu, bukan pula warisan dunia yang statis, yang tak tersentuh,” ucapnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah.

    Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Untuk lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045, geopark menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp) dari total 241 UGGp di seluruh dunia.

    Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UGGp sebanyak 13 pada 2026, 15 pada 2027, 16 pada 2028, dan 17 pada 2029.

    Dengan posisi Indonesia yang merupakan bagian dari lempeng tektonik lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, lanjutnya, Indonesia memiliki keragaman geologi sangat unik.

    Kondisi ini dinilai menjadikan Indonesia rawan terhadap gempa bumi rawan terhadap tsunami, rawan terhadap aktivitas vulkanik.

    “Namun demikian, ini menimbulkan justru menjadi tidak hanya kita punya mega biodiversity, tapi juga mempunyai potensi geopark yang belum tercatat,” kata Rachmat.

    Bappenas menilai transformasi pengembangan geopark memerlukan integrasi konsep geopark dengan rencana pengembangan wilayah.

    Hal ini mengingat kawasan geopark sering bersinggungan dengan kawasan lain, termasuk kawasan agro, kehutanan, dan lain-lain.

    Kedua, geopark harus menjadi Center of Excellence (CoE) dengan menekankan pada penguatan sumber daya manusia serta pengembangan riset dan teknologi.

    Beberapa program yang dapat dikembangkan berupa digitalisasi geopark, kolaborasi riset, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk pengawasan (monitoring).

    Berikutnya ialah geowisata di kawasan geopark perlu ditekankan pada konsep pariwisata berkualitas, tidak lagi mass tourism yang mengedepankan kuantitas wisatawan. Hal ini guna menjaga konservasi di kawasan geopark.

    Terakhir yaitu peningkatan dan pengembangan nilai tambah geoproduk lokal sebagai model ekonomi kreatif berkelanjutan dan menjadi lebih bervariasi serta bernilai.

    Menteri PPN menganggap kepala daerah menjadi aktor kunci yang menjadi motor utama dalam pengembangan geopark.

    Tiga peran utama kepala daerah adalah sebagai focal point dalam melakukan inovasi pengembangan geopark dan sebagai perwakilan daerah dalam jaringan geopark, lalu sebagai kolaborator untuk menghubungkan akademisi, masyarakat, dan badan usaha, serta mengoordinasikan seluruh sektor

    Kepala daerah juga harus menguatkan tata kelola serta memegang arah kebijakan pengembangan geopark yang memastikan tata kelola dan pendanaan berjalan efektif, serta sebagai penggerak sinergi pengembangan geopark.

    “Kami kembali mengajak para kepala daerah untuk memperkuat komitmen membangun geopark kita,” ujar Kepala Bappenas.

    “Kami berharap semoga Geopark Leader Forum saat ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sebagai penyemangat kita bersama. Mari kita sekali lagi membangun geopark nasional kita untuk membangun Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

    Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

    Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

    “Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

    Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

    Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

    “Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

    “Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif Bea Cukai.

    Hal itu ia sampaikan menanggapi ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru jika pembenahan internal tak berjalan dengan baik.

    “Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

    Untuk strategi pembenahan DJBC, Djaka menyebut transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan sebagai prioritas.

    “Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” katanya.

    Menurut dia, perbaikan pelayanan harus dirasakan langsung masyarakat.

    Djaka menjelaskan, sejumlah perbaikan sudah berjalan di DJBC, termasuk penggunaan teknologi akal imitasi (AI) guna memberantas praktik underinvoicing.

    Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta waktu satu tahun guna membenahi Bea Cukai.

    Djaka menyatakan optimistis penuh terhadap target tersebut.

    “Harus optimistis. Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” ujarnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik.

    Djaka menyebut aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, jika kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perbaikan berarti, Ia mengancam dapat mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan ke model era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

    Pada masa tersebut, sebagian pegawai Bea Cukai dirumahkan karena fungsi mereka digantikan SGS dan PT Surveyor Indonesia.

    Meski menegaskan dirinya tidak sedang marah, Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu bekerja serius.

    Pelibatan SGS hanya sebagai opsi cadangan bila pembenahan internal mandek. Namun ia tetap optimistis, terutama karena teknologi internal Bea Cukai kini berkembang pesat.

    Adapun Purbaya menyoroti dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni praktik underinvoicing ekspor serta lolosnya barang ilegal.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antareja Mahada Makmur kerahkan tim ERT ke wilayah bencana Sumatera

    Antareja Mahada Makmur kerahkan tim ERT ke wilayah bencana Sumatera

    Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Antareja Mahada Makmur (AMM) mengerahkan tim emergency response team (ERT), yang terintegrasi dalam komando ESDM Siaga Bencana, ke dua wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera yakni Woyla Barat, Aceh, serta Kabupaten Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut.

    Koordinator lapangan ERT AMM Abdillah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, sebagai bagian dari PT Putra Perkasa Abadi Group, pihaknya merespons cepat bencana di Aceh melalui proses evakuasi dan pemulihan psikososial.

    “Tim ERT AMM tiba di Aceh pada Jumat (27/11/2025), dengan kekuatan delapan personel yang mencakup koordinator, rescuer, dan tenaga medis. Mereka langsung terlibat dalam penyelamatan warga yang terisolasi banjir dan mendistribusikan bantuan makanan kepada penduduk terdampak,” jelasnya.

    Tim juga menyiapkan pos pelayanan kesehatan dan melaksanakan kegiatan psikososial bagi anak-anak di pos pengungsian.

    Penanganan ini menjadi bagian penting untuk memulihkan kondisi mental korban setelah bencana.

    Abdillah menambahkan pelayanan kesehatan dan pendampingan di pengungsian akan dijalankan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

    Di Kabupaten Batangtoru, ERT AMM memperkuat operasi SAR sejak 30 November 2025 dengan mengerahkan 11 personel, termasuk tenaga paramedis, anggota SAR, operator alat berat, serta personel logistik.

    “Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,” kata Koordinator ERT untuk wilayah Sumatera Utara Addin Himawan.

    Bantuan berupa sembako, air minum, dan kebutuhan bayi turut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas yang mengungsi di desa-desa sekitar.

    Addin juga menjelaskan, tim dibagi menjadi dua unit kerja agar penanganan dapat dilakukan secara paralel yakni satu unit fokus pada evakuasi dan pencarian korban, sedangkan unit lainnya menangani layanan medis dan penyaluran bantuan.

    Tim membuka pos medis serta membagikan paket bantuan di beberapa titik, termasuk Huta Godang, Garoga, Kampung Durian, dan Muara Ampolu.

    Selain itu, ERT AMM juga terlibat dalam dukungan perbaikan jembatan serta operasi SAR lanjutan di Kecamatan Garoga.

    “Seluruh anggota tim dibekali pelatihan dan peralatan sesuai standar emergency response, memastikan setiap operasi berjalan aman, cepat, dan tepat sasaran,” sebut Addin.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan suplai makanan menjadi prioritas awal karena volume kebutuhan yang sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan dari luar negeri.

    “Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai,” ujar Zulhas.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Lebih lanjut, upaya memaksimalkan peluang ekonomi dari suplai makanan ini, sekaligus berpotensi menekan biaya haji.

    “Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya,” jelasnya.

    Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional, sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor haji dan umrah.

    “Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana,” ujar Budi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemendag dengan BPKH di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (16/12).

    Kebutuhan jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk Indonesia, khusus makanan, bumbu dan perlengkapan ibadah, katanya.

    Selain itu, ekspor produk lokal juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh jamaah dari negara lain.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya..,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak-tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pasokan dan stabilitas rantai pasok industri udang nasional tetap terjaga.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah pesisir yang selama ini menopang produksi udang ikut terimbas bencana.

    “Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” kata Pung saat menyampaikan laporan dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, Satgas telah mengarahkan armada laut dan udara, termasuk kapal pengawas dan satu pesawat patroli, membawa bantuan ke Aceh sejak 2 Desember untuk menjangkau lokasi yang masih terisolasi serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

    Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe, serta menyiapkan dapur umum bersama unsur pemerintah daerah dan relawan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

    Sebelumnya, KKP juga telah menerjunkan armada laut dan udara serta mengirim logistik bantuan ke kawasan terdampak bencana di Sumatera.

    Melalui pesawat pengawasan dan kapal patroli, kementerian mengirim 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menimbulkan kerusakan fasilitas budidaya dan mengganggu mata pencaharian sebagian masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan udang nasional.

    KKP juga terus menerima dan menghimpun donasi berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan.

    Menurut Pung, Satgas berkolaborasi dengan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis KKP untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat perikanan berjalan terukur dan berkelanjutan.

    “Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pemulihan usaha perikanan di Sumatera karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

    “Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong pengembangan geopark (taman bumi) menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan.

    “Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam, tapi mengedepankan edukasi, memberdayakan masyarakat, dan juga mencegah terjadinya persoalan lingkungan yang seringkali terjadi,” ujarnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark disebut menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Menurut dia, keberhasilan model geowisata berkelanjutan dalam memberdayakan lingkungan tampak jelas di Raja Ampat UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp), Papua.

    Di bidang ekonomi, taman bumi di Raja Ampat menyediakan 200 unit homestay, 30 unit resort, 163 orang local tour guide, dan 780 warga lokal bekerja di homestay.

    Dalam bidang konservasi, terdapat SMART Patrol yang merupakan patroli warga lokal untuk menjaga satwa endemik.

    Untuk total penghasilan dari tarif jasa lingkungan di Raja Ampat pada tahun 2024, sebesar Rp22,18 miliar dari turis internasional dengan kunjungan 31.687 kali dan Rp348 juta dari pelancong domestik dengan kunjungan 819 kali, sehingga total perolehan senilai Rp22,52 triliun.

    Capaian ini menunjukkan bahwa geopark turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas (IE) 2045, karena mendukung IE 4 dan IE 5 terkait transformasi ekonomi, serta IE 15 perihal ketahanan sosial budaya dan ekologi.

    “Pengembangan geopark secara luas akan mendukung transformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial ekologi bangsa,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UGGp dari total 241 UGGp di seluruh dunia. Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    “Kalau saja kita mengatakan bahwa geopark yang didaftar adalah geopark dari wilayah tropis, maka kita akan nomor satu di dunia. Karena semua negara (yang banyak memiliki geopark) bukan dari tropis. Apalagi, kalau nanti kita daftar lagi, geopark yang belum kita temukan itu, pasti geopark kita adalah yang paling banyak di dunia,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispar Sultra gelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan pariwisata

    Dispar Sultra gelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan pariwisata

    ANTARA – Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Pariwisata bagi seluruh pengelola, pelaku, asosiasi industri dan profesi pariwisata termasuk Pokdarwis dan pengelola desa wisata, Rabu (3/12). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan dalam rangka mendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyatakan kinerja lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan di Papua pada tahun 2025 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 5,25 persen yaitu sebesar Rp106,05 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,28 persen sebesar Rp53,99 triliun, serta kredit perbankan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen atau mencapai Rp41,72 triliun. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.