Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Dirjen Bea Cukai tanggapi soal pemeriksaan sejumlah pejabatnya

    Dirjen Bea Cukai tanggapi soal pemeriksaan sejumlah pejabatnya

    Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menanggapi soal pemeriksaan sejumlah kantor serta rumah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia mengatakan perkara yang diusut merupakan kasus lama terkait ekspor sawit dan turunannya.

    “Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah,” ujar Djaka, usai Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

    Djaka menjelaskan, pemeriksaan dilakukan tidak hanya di Kantor Pusat DJBC, tetapi juga di beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang menangani ekspor sawit.

    “Tidak hanya ini, beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang berkaitan dengan ekspor sawit (diperiksa), dan itu masih berproses,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa proses hukum masih berjalan sepenuhnya di Kejagung, sehingga dirinya tak ingin tergesa-gesa menyimpulkan dugaan kesalahan para pegawainya.

    “Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa,” ujarnya lagi.

    Kejagung saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022.

    Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi serta penggeledahan sejak Oktober 2025.

    POME sendiri merupakan cairan limbah dari pengolahan minyak kelapa sawit yang meski berstatus limbah, memiliki potensi nilai tambah.

    Dalam penyidikan, Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi yang terkait dengan DJBC, baik kantor maupun rumah pejabat.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penggeledahan dilakukan pada 22 Oktober 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

    “Yang jelas memang penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih dari lima titik, dan barang-barang yang sudah diambil ada dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dalam penyidikan,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat ekosistem bank sampah, Pemprov DKI bangun pusat daur plastik

    Perkuat ekosistem bank sampah, Pemprov DKI bangun pusat daur plastik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Collection Center dan Pusat Daur Ulang Plastik (PDUP) sebagai off-taker (pengumpul) utama dalam pengelolaan sampah plastik untuk memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus mendorong ekosistem ekonomi sirkular di seluruh wilayah Jakarta.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menjelaskan fasilitas Collection Center dan PDUP itu terhubung dengan program satu RW, satu bank sampah, sehingga bank sampah unit maupun bank sampah induk dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan.

    Salah satu fasilitas yang dibangun itu adalah Collection Center Ciracas yang berfungsi sebagai simpul pengelolaan sampah plastik dengan kapasitas 8-10 ton per hari. Fasilitas ini melayani lima kecamatan, yaitu Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo.

    Sementara itu, PDUP Bambu Larangan dirancang dengan kapasitas mencapai 50 ton per hari. Pemprov DKI menyediakan lahan untuk mendukung pengembangan infrastruktur daur ulang skala kota ini.

    Asep menambahkan pembangunan fasilitas yang berkolaborasi dengan PT Morego Green Indonesia tersebut merupakan wujud penerapan model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan publik tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau creative financing.

    Skema tersebut, sambung dia, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah sekaligus mempertahankan mutu layanan bagi masyarakat.

    Menurut dia, kehadiran PDUP dan Collection Center itu juga dapat menata ulang alur kerja bank sampah. Bank sampah unit di setiap RW tidak hanya menjadi titik pengumpulan, tetapi juga terintegrasi dengan sistem jemput dan pembelian sampah plastik dengan harga kompetitif oleh PDUP.

    “Kolaborasi ini menunjukkan kesiapan Pemprov DKI Jakarta menyongsong masa depan yang lebih berkelanjutan, dengan ekosistem bank sampah yang aktif dan rantai ekonomi sirkular yang bekerja secara efektif,” ujar Asep dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Direktur Utama PT Morego Green Indonesia dan turut disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, di Jakarta, Rabu (3/12).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Morego Green Indonesia Donni Renaldy Suratman berharap pembangunan fasilitas baru tersebut dapat meningkatkan partisipasi warga, mengurangi sampah plastik dari sumbernya, dan menguatkan peran bank sampah di setiap RW.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM optimistis target PNBP sektor minerba tahun 2025 tercapai

    ESDM optimistis target PNBP sektor minerba tahun 2025 tercapai

    Sekarang sudah mencapai Rp120 triliun, sudah 96 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (Minerba) pada 2025 sebesar Rp124,7 triliun dapat tercapai.

    “Sekarang sudah mencapai Rp120 triliun, sudah 96 persen,” ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah ditemui di sela-sela acara “Brown to Green Conference” yang digelar di Jakarta, Rabu.

    Totoh menyampaikan rata-rata penerimaan minerba per bulan berada di antara Rp10 triliun–Rp11 triliun. Untuk mencapai target, tersisa Rp4 triliun apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP di sektor minerba.

    Oleh karena itu, Totoh meyakini target PNBP sektor minerba yang termaktub di dalam APBN 2025 dapat tercapai.

    “Untuk (target) tahun depan sudah ditetapkan, angkanya saya lupa, sekitar Rp130 triliun,” kata Totoh.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan terdapat rencana mengurangi produksi batu bara sebagai upaya untuk mengendalikan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Akan tetapi, ia belum bisa mengungkapkan besaran target produksi pada 2026.

    Harga batu bara acuan (HBA) menunjukkan tren penurunan. HBA periode I Desember turun menjadi 98,26 dolar AS per ton, dari yang sebelumnya 102,03 dolar AS per ton pada periode II November.

    Harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang berada di angka 114,43 dolar AS per ton.

    Oleh karenanya, untuk mendongkrak harga tersebut, Indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya.

    Tri memastikan penurunan produksi tersebut tidak akan mengganggu pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan industri prioritas di dalam negeri.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk dan industri strategis nasional.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: I-UEA CEPA jadi jalan pintas suplai makanan haji ke Arab Saudi

    Zulhas: I-UEA CEPA jadi jalan pintas suplai makanan haji ke Arab Saudi

    Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah sedang mengkaji strategi pemanfaatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab (Indonesia-UEA CEPA) untuk mempermudah suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi.

    Menurutnya, langkah ini dinilai dapat menekan hambatan perdagangan sekaligus menurunkan biaya logistik lantaran skema CEPA memungkinkan pengiriman produk Indonesia ke wilayah UEA tanpa dikenakan pajak.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan strategi ini dapat menjadi jembatan awal sambil Indonesia memperkuat negosiasi langsung dengan Arab Saudi terkait akses pasar produk pangan siap saji.

    “Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab. UEA itu sudah bebas kiriman, kita tidak ada pajak dari UEA, nanti baru ke sana (Arab Saudi),” ujar Zulhas.

    Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait regulasi dan standar dari otoritas obat dan makanan Arab Saudi.

    Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan makanan.

    “Kami putuskan agar BPOM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah itu fresh, ada berapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, pemanfaatan jalur UEA ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap potensi penurunan biaya haji. Menurutnya, makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan haji.

    Zulhas juga menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut, maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Bantuan dari Medan telah diterima di Aceh Tamiang via darat

    Seskab: Bantuan dari Medan telah diterima di Aceh Tamiang via darat

    “Tanggal 2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan se

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat, dan bantuan itu telah diterima oleh warga setempat, Rabu.

    Jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

    “Tanggal 2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam,” kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu siang.

    “Kemudian, tadi terakhir kami jam 1 (siang, red.) menghubungi langsung Beliau (Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, red.), jam 1 siang tadi Beliau sedang menurunkan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Intinya, Alhamdulilah, jalur darat sudah tersambung,” sambung Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Teddy menekankan pemerintah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Setidaknya ada 12 kecamatan dan 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujar Teddy.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Di hadapan sejumlah wartawan, Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya penanganan dampak bencana di Sumatra diperlakukan sebagai prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo MyPertamina di Desember

    Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo MyPertamina di Desember

    Semakin sering bertransaksi melalui MyPertamina, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan beragam promo spesial di Desember 2025 bagi masyarakat, yang menggunakan aplikasi MyPertamina.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sepanjang bulan ini, pelanggan berkesempatan mendapatkan keuntungan mulai dari harga BBM yang lebih hemat, bonus poin, hingga penawaran khusus untuk produk Bright Gas.

    Menurut dia, promo akhir tahun bertajuk “Bertabur Kebaikan di Bulan Desember” ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat, yang setia menggunakan layanan Pertamina Patra Niaga sepanjang 2025.

    “Desember selalu identik dengan perjalanan dan aktivitas bersama keluarga. Kami ingin hadir mendampingi masyarakat dengan memberikan pengalaman yang lebih hemat dan nyaman melalui promo MyPertamina,” ujar Roberth.

    Adapun promo tersebut, antara lain setiap Senin melalui program I Like Monday, pelanggan yang membeli Pertamax atau Pertamax Turbo berkesempatan mendapatkan potongan harga Rp300 per liter dengan minimal transaksi Rp30.000.

    Kemudian, setiap harinya, pelanggan yang membeli Bright Gas menggunakan metode pembayaran LinkAja, bisa mendapat bonus saldo LinkAja.

    Pada akhir pekan, program Thank God It’s Fuel Day hadir setiap Jumat, pelanggan dapat menghemat Rp300 per liter untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, atau Pertamina Dex dengan minimal transaksi Rp250.000.

    Setiap Sabtu, pengguna MyPertamina yang membeli Pertamax Series atau Dex Series akan memperoleh poin ganda, yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik di aplikasi MyPertamina.

    Sementara, setiap Minggu, pelanggan, yang melakukan pembelian Pertamax Series atau Dex Series dengan minimal transaksi Rp300.000 mendapatkan bonus e-voucher MyPertamina.

    Roberth menambahkan promo-promo ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan fitur dan keuntungan yang tersedia di aplikasi MyPertamina.

    “Semakin sering bertransaksi melalui MyPertamina, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tahun baru semakin dekat, dan kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari layanan kami,” ujar Roberth pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mewujudkan swasembada energi dari limbah kayu

    Mewujudkan swasembada energi dari limbah kayu

    Pengolahan biomassa bersifat padat partisipasi yang tidak membutuhkan modal besar

    Lombok Tengah (ANTARA) – Di sebuah lereng yang dikelilingi lahan persawahan di Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah usaha pemasok biomassa untuk bahan bakar generator listrik.

    Pagi itu, Syamsul Hadi yang berpakaian serba hitam tampak sibuk dengan ponselnya yang tak berhenti berdering. Pria berusia 34 tahun ini sedang melakukan perjanjian via telepon untuk bertemu pihak dealer terkait rencana pembelian delapan unit truk baru dan satu unit mobil jenis SUV (sport utility vehicle).

    Syamsul Hadi adalah pendiri PT Syahroni Rizki Mandiri—perusahaan pemasok biomassa untuk program co-firing yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang dan PLTU Sumbawa Barat.

    Substitusi biomassa kian populer seiring komitmen pemerintah Indonesia yang serius ingin menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik. Sebanyak 11 unit truk yang dimiliki tak lagi cukup untuk mengangkut biomassa lantaran jumlah permintaan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga Syamsul perlu tambahan truk baru.

    Biomassa merupakan bahan bakar organik. Produk biomassa paling umum digunakan untuk energi bersumber dari tumbuhan, kayu, dan limbah.

    Substitusi biomassa adalah teknologi paling sederhana, murah, dan efisien ketimbang implementasi teknologi baru berbasis batu bara bersih maupun teknologi penangkapan karbon. Program co-firing tidak memerlukan modifikasi total terhadap boiler pembangkit yang sudah ada, sehingga nilai investasi jauh lebih rendah.

    Desa pusat ekonomi

    Sektor usaha biomassa menjadikan desa sebagai pusat ekonomi baru. Lapangan kerja terbuka lebar dan pendapatan penduduk desa meningkat.

    Limbah pabrik penggergajian kayu berbentuk serbuk halus atau sawdust yang dulu mengotori lingkungan kini ludes masuk ke dalam tungku pembakaran generator listrik, termasuk limbah tebangan pohon berupa dahan atau kulit kayu diolah menjadi woodchip.

    Syamsul yang mengawali karir pertama sebagai pengusaha kayu sejak tahun 2006 menuturkan biomassa membuka peluang pasar bagi masyarakat desa dan membuat perputaran roda ekonomi desa menjadi lancar.

    “Dulu saat menjalankan usaha kayu, jumlah pekerja hanya sekitar 10 orang. Sekarang pekerja yang bernaung langsung dengan perusahaan kami sudah mencapai 50 orang,” ujarnya saat ditemua pada pertengahan November.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Jakarta sediakan layanan angkutan motor gratis Natal-Tahun Baru

    KAI Jakarta sediakan layanan angkutan motor gratis Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daerah operasional (Daop) 1 Jakarta bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menghadirkan program Angkutan Motor Gratis (Motis) mulai 23-30 Desember 2025 untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Program Motis ini merupakan wujud nyata komitmen KAI, khususnya dalam mendukung perjalanan aman selama masa Natal dan Tahun Baru,” ujar Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Detty Nurfatma Kusumah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan layanan Angkutan Motis itu memiliki dua rute, yakni Motis Utara dan Motis Tengah. Rute Motis Utara, yaitu Stasiun Jakarta Gudang-Pasar Senen (penumpang)-Bekasi (penumpang)-Cirebon Prujakan-Tegal-Pekalongan-Semarang Tawang.

    Sedangkan rute Motis Tengah, yaitu Stasiun Jakarta Gudang-Pasar Senen (penumpang)-Bekasi (penumpang)-Cirebon Prujakan-Purwokerto-Kebumen-Kutoarjo-Lempuyangan-Purwosari.

    Detty mengatakan setiap pengiriman satu unit motor difasilitasi dua tiket penumpang KA, dan 1 tiket anak berusia kurang dari 3 tahun secara gratis, selama kuota tersedia.

    Alur penyelenggaraan Angkutan Motis:

    1. Penyerahan motor ke posko (H-1)
    Peserta menyerahkan motor ke Posko Motis. Petugas memeriksa kondisi kendaraan dan kelengkapan dokumen.

    2. Verifikasi dan sistem barcode
    Data peserta diverifikasi, kemudian motor dan identitas diberi barcode sebagai penanda resmi.

    3. Area pengumpulan motor
    Motor diparkir di area pengumpulan sesuai jalur (utara/tengah) dan disiapkan untuk proses muat.

    4. Proses pemuatan
    Motor dimasukkan ke gerbong motor dengan pengikatan khusus agar aman selama perjalanan.

    5. Proses pembongkaran di stasiun tujuan
    Petugas membongkar motor dan menempatkannya di area pengumpulan motor.

    6. Pengambilan motor oleh peserta
    Peserta mengambil kendaraan maksimal 1×24 jam setelah kereta tiba, dengan verifikasi barcode dan dokumen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR harmonisasi RUU PSDK cegah ego sektoral Polri-Kejaksaan

    Baleg DPR harmonisasi RUU PSDK cegah ego sektoral Polri-Kejaksaan

    Saya lebih menebalkan tentang kedudukan LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), yang kedua tentang koordinasi, kinerja koordinatif antara LPSK dengan aparat penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) untuk mencegah ego sektoral antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan harmonisasi RUU tersebut seyogyanya jangan menimbulkan perbedaan-perbedaan tentang kedudukan lembaga dalam mengurus pelindungan saksi dan korban, melainkan harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

    “Saya lebih menebalkan tentang kedudukan LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), yang kedua tentang koordinasi, kinerja koordinatif antara LPSK dengan aparat penegak hukum,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dalam rapat itu, Baleg DPR RI menghadirkan Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana hingga Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Agus Nugroho.

    Bob mengatakan bahwa Polri dan Kejaksaan memegang peranan penting dalam pelindungan saksi dan korban, khususnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pemungutan.

    Dia menjelaskan bahwa revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban itu akan lebih banyak mengandung muatan materi untuk memperkuat independensi dari LPSK, meskipun irisan proses hukumnya tetap dalam lingkup pro yustisia.

    “Tetapi dari sisi hak asasi manusia ini juga perlu menjadi perhatian dari sisi perundang-undangan,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun ingin mendengar masukan dari Polri maupun Kejaksaan dalam evaluasi penerapan UU yang lama, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam melindungi saksi dan korban, baik mengatasi ancaman fisik maupun psikis.

    “Undang-undang saat ini sebenarnya lebih cenderung kepada sosok maupun kedudukan, eksistensi daripada lembaga LPSK,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KLH telusuri 8 perusahaan diduga melanggar aturan lingkungan di Sumut

    KLH telusuri 8 perusahaan diduga melanggar aturan lingkungan di Sumut

    Kita akan menganalisis dari semua sisi, apakah mencemarkan atau tidak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan pemerintah menelusuri dugaan pelanggaran lingkungan oleh delapan perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut.

    “Kita sedang telusurin,” kata Diaz usai menghadiri pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan terdapat 8 perusahaan yang beroperasi di kawasan Batang Toru dan yang akan dikaji menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun ia belum merinci nama-nama perusahaan tersebut.

    “Di Sumatera Utara itu, khususnya di Batang Toru, itu ada 8 perusahaan (yang ditelusuri),” ujar Diaz.

    Menurut dia, pemerintah akan menganalisis perusahaan-perusahaan itu dari berbagai aspek, mulai dari kondisi alam, ketentuan lahan, vegetasi, hingga kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan lingkungan hidup.

    “Kita akan menganalisis dari semua sisi, apakah mencemarkan atau tidak,” ujarnya menambahkan.

    Diaz menegaskan aparat penegakan hukum (Gakkum) akan menindaklanjuti bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan hidup.

    “Akan ada tindak lanjut dari Gakkum kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran,” ujarnya menegaskan.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan dimaksud akan dipanggil untuk pemeriksaan perizinan dan kepatuhan lingkungan dalam waktu dekat.

    Diaz menambahkan penelusuran serupa juga dilakukan di wilayah terdampak lain, termasuk di Sumatera Barat.

    “Kita akan undang untuk lihat apakah perizinan sudah lengkap atau belum, minggu depan,” ungkapnya.

    Sementara itu, pemerintah melaporkan sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih mengalami dampak lanjutan bencana banjir dan longsor, dengan banyak warga kehilangan rumah dan membutuhkan bantuan kebutuhan dasar.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam acara tersebut, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mengakibatkan 712 orang meninggal dunia dan 500 orang masih dinyatakan hilang, disertai kebutuhan mendesak berupa pakaian layak pakai, air bersih, serta dukungan logistik lainnya bagi masyarakat terdampak.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.