Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pascabencana, Pertamina dan BPH Migas awasi distribusi elpiji di Aceh

    Pascabencana, Pertamina dan BPH Migas awasi distribusi elpiji di Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal secara ketat distribusi bahan bakar minyak dan elpiji di Aceh pascabencana agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Pengawasan bersama ini merupakan bagian memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani dengan baik,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi di Banda Aceh, Kamis.

    Dalam memenuhi kebutuhan elpiji menyusul terputusnya transportasi darat karena banjir dan longsor, Pertamina mengirim elpiji menggunakan mobil tangki elpiji (skid tank) melalui jalur laut dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kapal Ro-Ro.

    “Pengawasan dan kunjungan langsung ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah proses pemulihan pascabencana,” katanya.

    Untuk memastikan distribusi BBM dan elpiji tetap berjalan aman dan lancar, Pertamina terus mengoptimalkan distribusi melalui jalur laut dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh agar pasokan tetap terjaga meskipun akses darat masih dalam tahap pemulihan.

    Ia menjelaskan pemanfaatan kapal Ro-Ro memungkinkan mobil tangki elpiji diseberangkan secara berkelanjutan sehingga distribusi ke masyarakat Aceh dapat terus berjalan.

    “Skema ini kami jalankan secara berkelanjutan agar kebutuhan elpiji masyarakat di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya tetap terpenuhi,” katanya.

    Manajemen Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya untuk memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat berjalan normal dan sesuai ketentuan.

    Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan BPH Migas memastikan penyaluran BBM di Aceh tetap berjalan lancar meskipun terdapat tantangan akses pascabencana.

    “BPH Migas mendukung langkah Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Dia menjelaskan pengawasan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi energi tetap terkendali dan tepat sasaran selama masa pemulihan.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang baru terealisasi Rp922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu per 30 November 2025.

    “Realisasi Rp922,5 triliun itu baru 65,3 persen dari pagu. Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pasalnya, kata Suahasil, realisasi tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu.

    Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.

    Rinciannya, DBH tersalurkan Rp157,4 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp409,5 triliun, DAK fisik Rp13,2 triliun, DAK non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp14,2 triliun, dana desa Rp59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp5,3 triliun.

    Di sisi lain, saldo rekening pemda di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemda berada pada level Rp230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp218,2 triliun.

    “Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.

    Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat mengalami penurunan.

    Belanja pegawai terealisasi Rp376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp382,6 triliun.

    Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp188,8 triliun dari Rp248,8 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang baru terealisasi Rp922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu per 30 November 2025.

    “Realisasi Rp922,5 triliun itu baru 65,3 persen dari pagu. Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pasalnya, kata Suahasil, realisasi tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu.

    Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.

    Rinciannya, DBH tersalurkan Rp157,4 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp409,5 triliun, DAK fisik Rp13,2 triliun, DAK non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp14,2 triliun, dana desa Rp59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp5,3 triliun.

    Di sisi lain, saldo rekening pemda di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemda berada pada level Rp230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp218,2 triliun.

    “Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.

    Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat mengalami penurunan.

    Belanja pegawai terealisasi Rp376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp382,6 triliun.

    Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp188,8 triliun dari Rp248,8 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan sejumlah produsen mobil listrik ternama, seperti BYD hingga Volkswagen, bakal memproduksi mobil listrik (EV) di Indonesia untuk menghindari bea masuk.

    “Kalau mereka nggak berproduksi di Indonesia pada 2026, mereka pajak impornya naik. Pilihannya beragam, bisa buat pabrik sendiri, bisa kerja sama dengan pabrikan assembler (perakitan) dalam negeri,” ucap Rachmat dalam diskusi publik bertajuk “Momentum Kendaraan Rendah Emisi di Indonesia: Seberapa Siap Regulasi Mengawasi?” yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Rachmat memaparkan terdapat sembilan brand yang sudah berkomitmen untuk mulai memproduksi mobil listriknya di Indonesia, yakni Geely, BYD, Citroen, Vinfast, GWM, Volkswagen (VW), Xpeng, Maxus, dan AION.

    Pernyataan tersebut selaras dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang menyampaikan terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun fasilitas produksi.

    Adapun ketujuh produsen tersebut, yaitu VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely.

    Tujuh produsen kendaraan listrik itu juga sudah melakukan investasi dengan total Rp15,4 triliun untuk memproduksi 281 ribu unit per tahun.

    Sedangkan, GWM (Great Wall Motor) sudah memiliki fasilitas perakitan di Indonesia yang berlokasi di Wanaherang, Bogor, dan Xpeng sudah memiliki pabrik perakitan di Indonesia, tepatnya di Purwakarta, Jawa Barat.

    Rachmat juga mengungkapkan bahwa BYD sudah membangun pabrik perakitannya di Indonesia.

    Dengan demikian, Rachmat menyampaikan kesembilan brand tersebut tidak akan terpengaruh oleh kewajiban untuk membayar bea masuk, selama mobil-mobil mereka tidak lagi diimpor secara utuh (CBU/completely build up), tetapi dirakit di dalam negeri (CKD/completely knocked down).

    “Jadi tidak ada alasan buat mereka (menaikkan harga),” tutur Rachmat.

    Diwartakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada tahun 2026.

    ‎Adapun pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN, dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.

    Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pekanbaru, Riau (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Riau meraup pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp224,9 miliar dari program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang dimanfaatkan 317.481 unit kendaraan hingga 15 Desember 2025.

    Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga di Pekanbaru, Kamis, mengatakan awalnya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini berlangsung pada 19 Mei sampai 19 Agustus 2025, namun kemudian diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

    “Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat ada 317.481 unit kendaraan yang memanfaatkan program ini,” katanya.

    Dari jumlah tersebut, lanjutnya, kendaraan jenis minibus yang paling banyak kontribusinya dari sisi nilai yakni 55.720 unit dengan PAD Rp84,77 miliar, lalu jenis truk sebanyak 10.559 unit senilai Rp36,52 miliar.

    Selanjutnya, sepeda motor roda dua dengan jumlah 219.716 unit senilai Rp36,29 miliar.

    Kemudian kendaraan jenis jip sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,8 miliar, pick up 16.502 unit senilai Rp27,2 miliar, light truk 2.753 unit dengan PAD Rp6,7 miliar, sedan 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar, mikrobus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar, 168 unit bus dengan PAD mencapai Rp302 juta, dan kendaraan roda tiga sebanyak 206 unit dengan PAD Rp30,2 juta.

    Ia menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini.

    Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    “Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak,” ujarnya

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga minta Pemprov DKI Jakarta akselerasi ekonomi “gig”

    Airlangga minta Pemprov DKI Jakarta akselerasi ekonomi “gig”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakselerasi gig economy yaitu perusahaan merekrut pekerja independen/freelancer untuk melakukan pekerjaan temporer yang berbasis hasil.

    Menurut dia, akselerasi ekonomi gig di DKI dapat dilakukan mengingat daerah tersebut memiliki tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi.

    “Saya minta di-gas aja untuk ekonomi gig karena dengan demikian ini akan menjadi akselerator, dan ini yang akan membuat Indonesia tumbuh di 8 persen. Kalau kita menggunakan engine gas dan rem seperti pada saat COVID, ini khusus DKI kita cuma ada satu aja, gas terus, gas full,” ucapnya dalam agenda Launching Program Pelatihan Gig Economy dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta, Kamis.

    Gig Economy merupakan paket ekonomi ke 8 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta diresmikan peluncuran AI Open Innovation Challenge atau Hackathon untuk mendukung inovasi generasi muda di bidang teknologi.

    Airlangga menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia tumbuh 127 persen, dan 91 juta peluang kerja baru mengalir ke sektor AI di semester 1-2025.

    Data dari Google mengungkapkan Indonesia sebagai negara dengan perusahaan yang mengadopsi AI tertinggi di ASEAN dengan angka 24,6 persen, dan menduduki peringkat nomor 4 di seluruh Asia. Sementara nilai pasar AI di Indonesia diperkirakan mencapai 70,6 miliar dolar AS.

    Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekosistem AI, serta akan dikembangkan di 15 daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak di sektor digital.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi kripto RI turun 24,53 persen, Tokocrypto perkuat likuiditas

    Transaksi kripto RI turun 24,53 persen, Tokocrypto perkuat likuiditas

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto pada November 2025 mencapai Rp37,20 triliun, turun 24,53 persen dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat sebesar Rp49,29 triliun.

    Secara kumulatif sepanjang 2025 (year to date/YtD), total nilai transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp446,77 triliun. Sementara pada periode sama tahun lalu (Januari-November 2024), nilainya mencapai Rp556,53 triliun, yang artinya terjadi penurunan sekitar Rp109,76 triliun atau setara 19,72 persen (YoY).

    Menanggapi hal itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penurunan transaksi secara umum sejalan dengan pergerakan harga Bitcoin yang diperkirakan mencatatkan bulan terburuk kedua sepanjang 2025.

    Pada November, harga Bitcoin terkoreksi lebih dari 17 persen akibat kombinasi arus keluar dana dari ETF Bitcoin, melemahnya permintaan institusional, serta meningkatnya tekanan jual dari investor jangka pendek.

    “Tekanan pasar global semakin besar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas kebijakan tarif terhadap China pada 10 Oktober 2025, yang memicu penilaian ulang risiko di pasar global,” jelas Calvin.

    “Volatilitas berlanjut hingga November dan diperparah oleh penutupan pemerintahan AS yang memecahkan rekor, sehingga memperketat likuiditas di pasar keuangan tradisional,” tambahnya.

    Adapun di tengah perlambatan pasar tersebut, Tokocrypto mencatatkan kinerja yang relatif solid.

    Hingga November 2025, total nilai transaksi di platform ini telah mendekati Rp150 triliun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Percepat pemanfaatan kembali fasiltas publik pascabanjir bandang Palembayan

    Percepat pemanfaatan kembali fasiltas publik pascabanjir bandang Palembayan

    Selasa, 2 Desember 2025 19:27 WIB

    Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan relawan membersihkan Masjid Syuhada terdampak banjir bandang di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (2/12/2025). Pembersihan yang juga melibatkan masyarakat setempat tersebut bertujuan mempercepat pemanfaatan kembali fasilitas publik di daerah yang terdampak banjir bandang pada Kamis (27/11) itu. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

    Foto udara petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan relawan membersihkan Masjid Syuhada yang terdampak banjir bandang di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (2/12/2025). Pembersihan yang juga melibatkan masyarakat setempat tersebut bertujuan mempercepat pemanfaatan kembali fasilitas publik di daerah yang terdampak banjir bandang pada Kamis (27/11) itu. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

    Foto udara petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan relawan membersihkan Masjid Syuhada yang terdampak banjir bandang di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (2/12/2025). Pembersihan yang juga melibatkan masyarakat setempat tersebut bertujuan mempercepat pemanfaatan kembali fasilitas publik di daerah yang terdampak banjir bandang pada Kamis (27/11) itu. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bendungan di Lombok Tengah jadi proyek percobaan hub pesawat air

    Bendungan di Lombok Tengah jadi proyek percobaan hub pesawat air

    Lombok Tengah (ANTARA) – Bendungan Batujai Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi proyek percobaan (pilot project) bagi pembangunan hub pesawat air guna meningkatkan kunjungan pariwisata di daerah setempat.

    “Rencana ini telah lama dan sudah dikomunikasikan dengan Gubernur NTB. Pada 2026 direncanakan bisa beroperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata,” kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat menerima investor pembangunan pesawat air asal Kanada di Lombok Tengah, Kamis.

    Ia mengatakan pengembangan pesawat air di Lombok Tengah ini untuk menunjang peningkatan pariwisata dan pasar pesawat air ini untuk wisatawan menengah ke atas yang membutuhkan pelayanan aman dan nyaman untuk melihat keindahan Lombok dan tempat wisata lainnya.

    “Bendungan Batujai ini menjadi terminal hub penerbangan pesawat air,” katanya.

    Ia mengatakan rute penerbangan pesawat air ini bisa menuju Bali, Sumbawa, Gili Trawangan, Gili Air, Mandalika dan Senggigi, serta ke NTT.

    “Cara ini mempercepat konektivitas antardestinasi wisata,” katanya.

    Sementara itu, Investor pengembangan pesawat air Maechal mengatakan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat saat ini sangat baik dan destinasi wisata di Lombok maupun Sumbawa sangat indah dan menarik dikunjungi oleh wisatawan.

    “Cara baru ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan di NTB,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai Jateng catat denda ultimum remedium 2025 capai Rp34 miliar

    Bea Cukai Jateng catat denda ultimum remedium 2025 capai Rp34 miliar

    Kudus (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat pembayaran denda dari penanganan kasus rokok ilegal melalui mekanisme ultimum remedium selama periode Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp34 miliar.

    Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng dan DIY Khoirul Hadziq di Kudus, Kamis, mengatakan tren penyelesaian perkara rokok ilegal melalui pendekatan ultimum remedium terus meningkat selama beberapa periode terakhir.

    “Jumlah kasus rokok ilegal yang ditempuh melalui jalur restorative justice cenderung meningkat. Ultimum remedium yang dulu hanya sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar, tahun ini sudah mencapai Rp34 miliar,” ujarnya.

    Kebijakan ultimum remedium merupakan asas dalam hukum pidana yang menyatakan sanksi pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga sebelum menjatuhkan hukuman pidana, negara perlu mengutamakan penyelesaian melalui cara lain seperti sanksi administratif, perdata, atau upaya non-pidana

    Khoirul Hadziq mengakui penyumbang terbesar denda yang terbayarkan dari penanganan kasus oleh Kanwil DJBC Jateng, sedangkan Bea Cukai Kudus sekitar Rp2,25 miliar guna memulihkan penerimaan negara.

    Ia mengungkapkan sepanjang 2025 Bea Cukai Jawa Tengah-DIY telah menindak sekitar 137 juta batang rokok ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan hingga persidangan, sementara sisanya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

    “Untuk wilayah Kudus saja, penindakan mencapai sekitar 9,5 juta batang rokok ilegal. Sementara secara keseluruhan di Jawa Tengah, tren penangkapan meningkat tajam. Jika sebelumnya kenaikan hanya sekitar 10 juta batang per tahun, dalam dua tahun terakhir rata-rata naik hingga 20 juta batang per tahun,” ujarnya.

    Khoirul menambahkan ratusan kasus rokok ilegal telah ditangani Bea Cukai, baik melalui penyelidikan maupun penyidikan. Sebagian besar kasus berskala kecil, seperti peredaran di warung-warung dengan penanggung jawab yang jelas, diselesaikan melalui denda administratif sebagai bentuk keadilan restoratif.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.