Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

    “Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK dan BEI, di Jakarta, Rabu.

    Komisi XI DPR RI juga menyetujui OJK untuk menyusun kebijakan free float baru, di antaranya mencakup perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham per-IPO.

    Kemudian, menyetujui usulan yang mewajibkan perusahaan tercatat baru untuk mempertahankan minimal free float saat tercatat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan.

    Dalam Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI memberikan penguatan bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pengaturan terkait regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.

    “Komisi XI DPR RI menyetujui upaya OJK dan BEI untuk meningkatkan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Dolfie.

    Di sisi lain, Dolfie mengingatkan bahwa penyesuaian free float harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dirancang secara bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, serta tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, khususnya mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

    Kebijakan free float merupakan aturan batas jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas kepada publik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

    “Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

    Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

    Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

    “Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

    Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

    “Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

    “Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

    Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

    Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

    “Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

    Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

    “Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU ingatkan pencegahan praktik “kartel pangan” di program MBG

    KPPU ingatkan pencegahan praktik “kartel pangan” di program MBG

    Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah adanya praktik “kartel pangan” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden (Prabowo Subianto) agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar,” kata Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

    “Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat,” ujarnya menambahkan.

    Dalam Surat Saran Nomor 176/K/S/VIII/2025 kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aru mengatakan pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi.

    “Pemilihan mitra yayasan dilakukan secara transparan dengan verifikasi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan. Lalu, verifikasi (untuk) memastikan yayasan telah bermitra dengan UMKM, BUMDes, dan koperasi, dan mengutamakan UMKM, BUMDes, dan koperasi sebagai pemasok bahan baku,” ujar Aru.

    Rekomendasi lainnya, yaitu pencegahan praktik persekongkolan dalam pengadaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peralatan makan.

    Selain itu, Aru menilai perlu adanya pendampingan kementerian teknis dalam penyusunan serta pengawasan perjanjian kemitraan.

    “KPPU siap mendampingi Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta Badan Gizi Nasional berdasarkan kewenangan UU No. 20/2008 dan UU No. 5/1999,” katanya lagi.

    Selain pengawasan untuk program MBG, Aru mengatakan KPPU juga memberikan atensi khusus untuk program strategis lainnya yaitu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

    “KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya,” ujar Aru.

    Ia mengatakan, saat ini KPPU tengah melakukan kajian terkait Kopdes Merah Putih untuk memastikan bahwa penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Menurut Aru, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat ekonomi desa.

    “Namun, tanpa desain tata kelola yang tepat, keberadaan koperasi berpotensi menimbulkan hambatan masuk, diskriminasi terhadap pelaku non-anggota, atau dominasi pasar di tingkat lokal,” katanya lagi.

    Melalui kajian ini, Aru mengatakan KPPU dapat menilai apakah model Kopdes/Kopkel Merah Putih mampu memperkuat daya saing UMKM secara inklusif, serta mengidentifikasi risiko distorsi pasar yang perlu dicegah sejak awal.

    Kajian ini, ujarnya pula, juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, terbuka, dan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang kompetitif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat 90 kasus pinjol ilegal di Papua sepanjang 2025

    OJK catat 90 kasus pinjol ilegal di Papua sepanjang 2025

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat sebanyak 90 pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang diterima selama periode Januari-November 2025. Terkait hal ini, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Viktorinus Donny Vika Permana, pada Rabu (3/12), menilai tren tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. (Laksa Mahendra/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM: PLTA Batang Toru punya IPPKH, perlu tanam kembali pohon

    ESDM: PLTA Batang Toru punya IPPKH, perlu tanam kembali pohon

    PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

    Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

    Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

    Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

    “Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

    Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

    Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaksel ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan

    Pemkot Jaksel ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho mengajak masyarakat, khususnya peserta Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan.

    “Saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang menjadi garda terdepan pemerintah untuk berani bersuara. Jangan takut untuk lapor (jika temukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan), karena hak Anda dilindungi dan dijamin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ali di Ruang Dirgantara, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu.

    Menurut dia, masalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, jumlah kasus yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Jakarta Selatan mencapai 410 kasus.

    “Saya yakin, ini merupakan sebuah gunung es yang sebenarnya masih banyak yang belum berani melapor,” ujar Ali.

    Dia pun menuturkan kegiatan kampanye tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

    “Mari mendukung dan peduli terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Ali.

    Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggelar kampanye HAKTPA yang dimulai pada 22 November 2025, dengan salah satu cara, yakni menempelkan stiker pada moda transportasi umum dan fasilitas umum.

    Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dan kebijakan serta program strategis, di antaranya membentuk Pos Sapa (Pos Sahabat Perempuan dan Anak), Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) percontohan, dan relawan KRPPA.

    Kemudian, Pemprov DKI juga membentuk Satgas Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah yang bekerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan, dan ruang bermain yang aman bagi anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta menggelar sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAP) Jakarta Selatan itu diikuti 155 peserta yang terdiri dari kader PKK, Dasa Wisma, pengelola RPTRA, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pengurus RT/RW dan pendamping penyandang disabilitas.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH sebut edukasi menjadi fondasi penguatan ekosistem halal

    BPJPH sebut edukasi menjadi fondasi penguatan ekosistem halal

    Edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa edukasi halal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Tertib Halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.

    “Ketika masyarakat memahami urgensi standar halal dan para produsen produk atau pemilik usaha juga menerapkannya, maka ekosistem halal akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemahaman publik terkait urgensi sertifikat halal dinilai juga menjadi kunci literasi halal sekaligus memastikan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

    “Oleh karena itu, edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal,” katanya lagi.

    Haikal mengatakan, selama ini BPJPH terus memperluas jangkauan literasi melalui sosialisasi, edukasi, publikasi, literasi, pendampingan, bahkan hingga fasilitasi sertifikasi halal.

    Upaya ini termasuk untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta aktor-aktor layanan sertifikasi halal di luar BPJPH seperti para pendamping Proses Produk Halal (PPH), penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.

    Lebih jauh, langkah ini digalakkan juga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, perguruan tinggi, pusat halal (halal center), pakar, peneliti, komunitas, swasta, asosiasi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

    “Upaya kolaboratif ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” kata Haikal.

    “Melalui edukasi yang merata dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, BPJPH berharap ekosistem halal nasional tumbuh menjadi lebih kuat, inklusif, produktif dan berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga dorong peserta magang kembangkan “soft skill-networking”

    Airlangga dorong peserta magang kembangkan “soft skill-networking”

    Selama magang ini kami berharap inisiatif yang tinggi. Terus semangat. Dan yang paling penting bangun networking

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong para peserta magang untuk terus mengembangkan ketrampilan nonteknis (soft skill) serta memperluas jejaring (networking).

    “Selama magang ini kami berharap inisiatif yang tinggi. Terus semangat. Dan yang paling penting bangun networking. Networking itu adalah modal. Kemudian tentu harus jaga nama baik almamater dan diri sendiri,” kata Airlangga saat meninjau Kantor PT Telkom Indonesia Persero Tbk di Jakarta, dikutip Rabu.

    Dirinya juga berpesan kepada para mentor perusahaan agar selalu membimbing dan melibatkan peserta dalam proyek nyata.

    “Kepada pimpinan dan para mentor, berikan kesempatan dan bimbingan terbaik agar bisa meningkatkan soft skill, serta melibatkan peserta magang dalam proyek nyata dan berdampak,” tutur Menko Airlangga.

    Diketahui, Pemerintah telah menjalankan Program Pemagangan Nasional sampai dengan batch 2. Untuk batch 3 sendiri akan dimulai pada 16 Desember 2025.

    Program Pemagangan Nasional diinisiasi untuk menjembatani agar para lulusan baru perguruan tinggi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan sebelum mereka memasuki pasar kerja secara penuh.

    Program ini juga dapat menjadi investasi strategis perusahaan dalam pengembangan talenta, serta dapat menjadi seleksi awal perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja ke depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta digital pada bidang Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor digital menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial.

    Pemerintah juga menyiapkan Digital Economic Framework Agreement bersama ASEAN, dengan target menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada 2030.

    Di tengah peluang tersebut, Airlangga mendorong generasi muda untuk dapat mengisi kebutuhan talenta digital dalam negeri.

    “Sektor AI membutuhkan banyak tenaga kerja. AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri. Apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga. Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” ujar Menko Airlangga.

    Dalam kunjungannya, Menko Airlangga meninjau secara langsung lokasi pekerja magang dan berdiskusi dengan para peserta magang dan mentor atau pimpinan unit, serta melakukan mini townhall.

    Sebagai salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi dalam program Pemagangan Nasional, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai universitas dari seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari batch 1 dan 2 program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Nasional.

    Selain itu, dalam sesi diskusi, Menko Airlangga melakukan dialog interaktif dengan para peserta magang yang hadir baik secara luring maupun daring dari seluruh Indonesia guna menggali insight terkait peluang talenta muda di Indonesia untuk dapat berkarir di masa depan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima jelaskan penyebab tercecernya beras bantuan korban banjir

    Panglima jelaskan penyebab tercecernya beras bantuan korban banjir

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan soal insiden beras yang tercecer di tanah saat personel TNI menjatuhkan bantuan logistik dari helikopter di lokasi banjir bandang Sumatera Utara.

    Agus saat ditemui awak media mengatakan insiden beras tercecer itu bermula ketika helikopter yang dipakai TNI untuk mengirim bantuan tidak bisa mendarat di lokasi penurunan logistik.

    “Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot, barang (logistik) itu tetap didrop,” kata Agus saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Agus melanjutkan bantuan logistik tersebut tetap dijatuhkan dari helikopter demi memenuhi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang yang wilayahnya sulit diakses dengan jalur darat.

    Panglima mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan dengan hati-hati demi memastikan logistik dalam kondisi baik dan layak dipakai para korban terdampak banjir.

    Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan warga memungut bantuan berupa beras yang tercecer di tanah. Berdasarkan keterangan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di wilayah Sumatera Utara.

    Beras tersebut tercecer lantaran kemasannya pecah karena dijatuhkan dari atas helikopter TNI. Walaupun beras telah berserakan di tanah, warga terlihat tetap memungut beras-beras tersebut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.