Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Jaktim petakan wilayah rawan jelang Nataru

    Jaktim petakan wilayah rawan jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Saya meminta seluruh jajaran perangkat daerah dan unsur terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemetaan wilayah,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin.

    Hal itu disampaikan Munjirin saat Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kota (Forkopimko) di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis.

    Rapat tersebut dalam rangka kesiapsiagaan menjaga keamanan dan kondusivitas selama libur Natal Tahun 2025 dan Malam Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Munjirin menegaskan, pentingnya identifikasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan.

    Menurut dia, sejumlah kerawanan yang perlu diantisipasi bersama, seperti potensi tawuran warga, pencurian hingga berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya.

    “Beberapa kerawanan yang mengganggu keamanan masyarakat yang kerap muncul di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat,” ujar Munjirin.

    Munjirin menginstruksikan para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), camat dan lurah untuk berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI dan Polri.

    Selain itu, pengamanan diminta fokus pada titik-titik strategis, seperti tempat ibadah, pusat keramaian, jalur transportasi dan objek wisata yang diperkirakan akan dipadati pengunjung.

    Selain aspek keamanan, Munjirin juga memberikan perhatian pada penataan lingkungan dan kelancaran transportasi.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup memastikan kebersihan di kawasan-kawasan keramaian dengan melakukan pengaturan serta penyediaan tempat sampah yang memadai.

    Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mencegah timbulnya persoalan lingkungan.

    Lalu, di sektor transportasi, Munjirin meminta Suku Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginventarisasi titik-titik rawan kemacetan.

    “Rekayasa lalu lintas juga diinstruksikan untuk dilakukan secara situasional guna mengurai kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam puncak dan di lokasi pusat aktivitas warga,” katanya.

    Munjirin mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan petasan yang berpotensi menimbulkan ledakan, kebakaran serta cedera.

    Menurut Munjirin, penggunaan petasan tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat mengancam keselamatan lingkungan sekitar.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur juga meminta agar posko terpadu disiapkan di sejumlah lokasi strategis yang menjadi pusat perayaan malam Tahun Baru.

    Posko tersebut diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban, serta kondisi darurat lainnya.

    Dari rapat koordinasi ini, kata Munjirin seluruh UKPD dan SKPD di Jakarta Timur bersama TNI dan Polri terus mengoordinasikan peningkatan keamanan di seluruh lingkungan Jakarta Timur hingga tingkat RT dan RW.

    “Ini sebagai langkah antisipasi terhadap pencurian dan kebakaran, sekaligus mengingatkan warga untuk memastikan kondisi rumah aman saat ditinggalkan,” ujar Munjirin.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Munjirin berharap situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Timur dapat tetap terjaga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

    Terkait hal tersebut, Pemkot Jakarta Timur (Jaktim) menggelar apel kesiapsiagaan malam Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis pagi.

    Apel kesiapsiagaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

    Apel diikuti ratusan personel gabungan, terdiri dari para camat dan lurah se-Jakarta Timur, TNI, Polri, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

    Kegiatan ini merupakan wujud koordinasi dan sinergi antar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Kota Jakarta Timur, TNI, Polri dan seluruh unsur dalam komitmen tagar Jakarta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2.061 personel Satpol PP disiagakan untuk jaga Natal 2025 di Jakarta

    2.061 personel Satpol PP disiagakan untuk jaga Natal 2025 di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 2.061 personel untuk menjaga perayaan Natal 2025 di lebih dari 574 gereja yang tersebar di wilayah Jakarta.

    “Jumlah gereja yang melaksanakan ibadah pada malam Natal (24 Desember 2025) dan Hari Natal (25 Desember 2025) sebanyak 574 Gereja,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Satriadi mengatakan, jajarannya berkolaborasi dengan Polri, TNI serta potensi masyarakat baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun perangkat RT/RW dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Jumlah personel yang kami turunkan dalam rangka pengamanan Perayaan Natal sebanyak 2.061 personel,” katanya.

    Dia mengingatkan tugas Satpol PP bukan hanya pengawasan terhadap keramaian dan membantu mengatur lalu lintas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaktim siagakan 27 rumah pompa untuk cegah banjir libur Nataru

    Jaktim siagakan 27 rumah pompa untuk cegah banjir libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiagakan sebanyak 27 rumah pompa untuk mencegah potensi banjir selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Sebagai langkah antisipatif, disiapkan 27 rumah pompa di 19 titik strategis serta 8 pintu air utama untuk mencegah banjir selama libur Natal dan Tahun Baru,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kota (Forkopimko) di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis.

    Rapat tersebut dalam rangka kesiapsiagaan menjaga keamanan dan kondusivitas selama libur Natal Tahun 2025 dan Malam Tahun Baru 2026.

    Antisipasi potensi bencana selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dilakukan bersama personel gabungan dari BPBD DKI Jakarta.

    “Bersama jajaran diminta melakukan pemetaan potensi bencana alam dan non-alam, menyiapkan Tim Reaksi Cepat serta menginventarisasi 141 lokasi rawan banjir di seluruh kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga rutin melakukan pengerukan dan pembersihan saluran air, waduk dan kali bersama Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Penguatan koordinasi lintas dinas juga dilakukan bersama BPBD, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi perhatian utama.

    “Dengan langkah-langkah konkret ini kita bersama untuk Jaga Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif,” katanya.

    Selain itu, pihaknya juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang, yang dapat menimbulkan banjir, pohon tumbang, longsor maupun kebakaran.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur meminta para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), camat dan lurah untuk memastikan sarana dan prasarana penanganan banjir.

    “Sehingga semua infrastruktur berfungsi optimal serta mengaktifkan posko kesiapsiagaan bencana di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Pemkot Jakarta Timur (Jaktim) sudah menggelar apel kesiapsiagaan malam Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis pagi.

    Kegiatan ini merupakan wujud koordinasi dan sinergi antar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Kota Jakarta Timur, TNI, Polri dan seluruh unsur dalam komitmen tagar Jakarta. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2025.

    Selain itu, kesiapsiagaan ini sebagai bentuk kolaboratif untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan Jakarta melalui sinergi antara pemerintah, warga serta berbagai elemen masyarakat.

    Munjirin mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing dan tidak terprovokasi hal-hal negatif.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Peningkatan tata kelola Museum Jepara tanamkan nilai kebangsaan

    MPR: Peningkatan tata kelola Museum Jepara tanamkan nilai kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya peningkatan tata kelola Museum Kartini Jepara sebagai bagian upaya merespons tingginya minat masyarakat terhadap museum, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

    “Sejak difungsikannya pendopo Kabupaten Jepara sebagai Museum RA Kartini beberapa waktu lalu, ternyata sudah ribuan orang yang datang. Kondisi ini harus direspons dengan tata kelola museum yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai memberi sambutan pada acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema Menghidupkan Kembali Museum Kartini Jepara: Tata Kelola Modern untuk Membangun Pengetahuan dan Kebangsaan, di Jepara, Jawa Tengah, Kamis (18/12).

    Menurut Lestari, momentum peningkatan minat masyarakat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar fungsi museum sebagai tempat berkembangnya ide dan gagasan dapat dirasakan oleh pengunjung.

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, melengkapi museum dengan sejumlah teknologi dapat memunculkan berbagai inside terkait koleksi museum dan informasi sejarah yang selama ini belum diketahui masyarakat.

    Sejumlah langkah tersebut harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan dan dinas-dinas terkait, untuk memastikan masa depan pengelolaan museum yang lebih baik.

    Selain itu, Rerie juga menambahkan, bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola juga harus dipikirkan sistem pembiayaan museum yang berkelanjutan.

    Ia berharap, tata kelola Museum RA Kartini di Jepara dapat segera ditingkatkan, sehingga menjadi museum modern yang mampu berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan persemaian nilai-nilai kebangsaan bagi setiap anak bangsa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DPR RI serap aspirasi warga terdampak tol di Sumedang

    Legislator DPR RI serap aspirasi warga terdampak tol di Sumedang

    “Berikutnya, terkait aspirasi warga terdampak jalan tol dan kompensasinya, insyaallah hal ini akan kami dorong dalam rapat kerja berikutnya atau melalui rekan-rekan kami di Komisi V DPR RI,”

    Sumedang (ANTARA) – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyerap aspirasi warga terkait dampak pembangunan Tol Cisumdawu yang diduga menyebabkan pergerakan tanah di lahan milik warga.

    Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Putri Nahlia di Sumedang, Kamis, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mendorong Komisi V DPR RI agar membahas dalam rapat kerja.

    “Berikutnya, terkait aspirasi warga terdampak jalan tol dan kompensasinya, insyaallah hal ini akan kami dorong dalam rapat kerja berikutnya atau melalui rekan-rekan kami di Komisi V DPR RI,” katanya.

    Dirinya lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak pengelola jalan tol tetap harus menjalankan kewajiban atas dampak yang ditimbulkan bagi warga akibat pembangunan.

    “Memang ada pihak pengelola tol yang menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah fokus pembenaran kondisi jalan tol KM 177 yang dinilai penurunannya kurang baik, tetapi hal itu tentu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyebut Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam proyek strategis nasional dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

    “Saya selalu sampaikan, termasuk kemarin kepada siapa pun vendor yang akan mencetak proyek strategis nasional, bahwa ini bukan hanya berhenti pada masyarakat yang sudah terdampak, tetapi juga kepada masyarakat yang terancam terdampak,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, pengelola jalan tol, dan masyarakat agar setiap persoalan dapat segera ditangani secara tepat.

    “Kami berharap komunikasi bisa terus berjalan dengan cepat dan baik, karena masyarakat pasti selalu menjadi prioritas kami,” tambahnya.

    Selain itu, Pemerintah daerah bersama DPR RI juga berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga terdampak pembangunan Tol Cisumdawu agar penanganan dampak dan pemenuhan hak masyarakat dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSSN dan Bappenas perkuat keamanan siber dan transformasi digital

    BSSN dan Bappenas perkuat keamanan siber dan transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat tugas/fungsi di bidang keamanan siber dan sandi.

    Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Kepala BSSN Nugroho Sulityo Budi dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung BSSN, Jakarta, Kamis.

    Dikutip dari siaran pers BSSN, nota kesepahaman berjangka lima tahun tersebut menjadi landasan sinergi tugas dan fungsi BSSN dan Kementerian PPN/Bappenas dalam lingkup keamanan siber dan sandi, di antaranya pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, asistensi perencanaan pembangunan di bidang keamanan siber dan sandi, pemanfaatan data dan informasi serta penyediaan layanan lainnya.

    Bersamaan dengan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo dan Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

    Kerja sama itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan serta peningkatan kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi.

    Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk melaksanakan kampanye dan literasi keamanan siber guna meningkatkan kesadaran serta membangun budaya keamanan informasi yang kuat di lingkungan kerja.

    Dalam momentum yang sama, kerja sama di bidang teknis juga dilakukan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Bondan Widiawan dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka.

    Melalui penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama itu, BSSN dan Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk ketahanan siber nasional serta mendukung agenda transformasi digital, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Personel Yonzipur 5/ABW dikirim bantu penanganan bencana di Aceh

    Personel Yonzipur 5/ABW dikirim bantu penanganan bencana di Aceh

    “Sekitar 310 personel beserta peralatannya, pengiriman langsung ke lokasi paling terdampak, yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Semuanya dikirim full untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Ratusan personel Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 5/Arati Bhaya Wighina (ABW) mengirimkan 310 personel untuk membantu proses penanganan daerah terdampak bencana banjir di wilayah Provinsi Aceh.

    “Sekitar 310 personel beserta peralatannya, pengiriman langsung ke lokasi paling terdampak, yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Semuanya dikirim full untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Komandan Batalyon Zeni Tempur 5/Ariati Bhaya Widhina Letkol Czi Wahyu Wuhono Widhi Nugroho di Kabupaten Malang, Kamis.

    Wahyu menjelaskan ratusan personel Yonzipur 5/ABW akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Kota Lhokseumawe, Aceh.

    Perjalan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Krueng Geukueh akan menggunakan kapal dari TNI Angkatan Laut dengan estimasi masa perjalan selama sembilan hari.

    Tugas para prajurit yang diterjunkan adalah membuka jalur akses jalan dan jembatan untuk pengiriman logistik ke daerah terdampak, termasuk di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues.

    “Nanti juga sebenarnya ada satu peleton yang saat ini sudah di Lhokseumawe persiapan memasang jembatan bailey. Jadi kami ada dua bagian yang berangkat, tidak bersamaan,” ujar dia.

    Terkait masa tugas para prajurit, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti sampai kapan, namun yang jelas hal itu akan berlangsung hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak dinyatakan tuntas serta maksimal.

    “Pasukan setiap saat selalu siap bergerak demi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saudara kita yang kesulitan. Saya rasa tidak ada kata tidak siap,” ucapnya.

    Selain personel, Yonzipur 5/ABW juga memberangkatkan sejumlah alat berat untuk proses penanganan dampak bencana alam, seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, backhoe loader, dan rencananya akan ditambah kendaraan penjernih air.

    Khusus pengiriman kendaraan penjernih air, dijelaskan oleh dia menjadi unit yang dibutuhkan untuk mempermudah korban mendapatkan suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Sebab, pihaknya mendengar kabar bahwa warga di daerah terdampak bencana mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.

    Per hari ini pihaknya mengupayakan agar alat berat bisa dimobilisasi ke Surabaya sebelum diberangkatkan.

    “Rencana keberangkatan kami saat ini menunggu kapal Angkatan Laut yang menjemput kami, rencananya akhir minggu ini sudah sampai,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPIR: Penerbitan Perpol 10/2025 sikap Kapolri taat pada konstitusi

    FPIR: Penerbitan Perpol 10/2025 sikap Kapolri taat pada konstitusi

    “Perpol tersebut menegaskan penugasan anggota Polri di 17 kementerian atau lembaga, sesuai dengan tupoksi dan kompetensi anggota Polri,”

    Jakarta (ANTARA) – Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menilai penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 merupakan sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit yang taat terhadap Konstitusi.

    Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella melihat Perpol sebagai bentuk legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur Polri, yang sebelumnya dianggap memiliki ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 terkait penjelasan penugasan dari kapolri.

    “Perpol tersebut menegaskan penugasan anggota Polri di 17 kementerian atau lembaga, sesuai dengan tupoksi dan kompetensi anggota Polri,” kata Fauzan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan demikian, dirinya merasa Perpol juga memberi mekanisme internal bagaimana penugasan dilakukan, termasuk persyaratan kompetensi, permohonan resmi dari instansi, dan persetujuan pihak terkait.

    Selain itu, dia juga menganggap konsentrasi dari putusan MK merupakan tidak adanya frasa yang membingungkan bagi publik.

    Fauzan menyebutkan Perpol 10/2025 sebenarnya sama dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang kedudukan dan koordinasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Untuk itu, kata dia, putusan MK tersebut harus jadi semangat dalam meluruskan kebijakan atau aturan yang membingungkan publik serta harus jauh dari politisasi yang bisa menyesatkan pemahaman seluruh masyarakat.

    Perdebatan publik, pakar, dan pengamat hukum terkait Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Perpol 10/2025 telah menjadi polusi digital di ruang media sosial hingga media arus utama.

    Perdebatan tersebut memunculkan pihak pro dan kontra, termasuk dari anggota Komite Percepatan Reformasi Polri Prof. Mahfud Md, yang juga mantan hakim MK.

    Adapun Mahfud mengatakan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

    “Perpol itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, red.) yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” ujar Mahfud saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/12).

    Selain itu, Mahfud mengatakan Perpol tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur jabatan ASN dapat diisi oleh anggota TNI maupun Polri sesuai dengan UU TNI ataupun UU Polri.

    “UU TNI memang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI, sedangkan UU Polri sama sekali tak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati oleh anggota Polri, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dari dinas Polri. Jadi, Perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata mantan Ketua MK tersebut menegaskan.

    Kemudian, Mahfud menyatakan hal itu menjadi salah apabila Polri memandang sudah menjadi sipil, sehingga dapat masuk ke institusi sipil mana pun.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR kawal pelaksanaan program pemerintah hingga ke desa

    Pimpinan MPR kawal pelaksanaan program pemerintah hingga ke desa

    “Saya terus mendengar dan mengawal agar program-program dan bantuan benar-benar sampai ke desa yang sama-sama kita cintai ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyoroti pentingnya pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi desa, termasuk pertanian dan perkebunan.

    “Saya terus mendengar dan mengawal agar program-program dan bantuan benar-benar sampai ke desa yang sama-sama kita cintai ini,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia juga menegaskan kehadiran negara harus diukur dari seberapa cepat kepedulian dan harapan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan sekaligus meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Layak Huni, dan Penguatan Keluarga Mandiri di Desa Bibis, Kabupaten Magetan.

    Ibas menambahkan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti di tataran kebijakan, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Indonesia yang hadir, pemerintahan yang hadir, itu dinilai dari seberapa cepat kepedulian dan harapan itu sampai ke hadapan masyarakat,” ujarnya.

    Terkait Program BSPS, Edhie menyampaikan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat bagi keluarga. Di Desa Bibis sendiri, tercatat sekitar 18 rumah telah menerima bantuan BSPS dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per unit.

    “Kalau masih ada rumah yang belum layak, tolong diajukan. Kita kawal bersama agar masyarakat bisa tinggal dengan lebih aman dan nyaman,” kata Ibas.

    Pada kesempatan tersebut, Ibas juga berdialog langsung dengan warga penerima program BSPS Desa Bibis dan meninjau kondisi rumah yang telah direnovasi. Ia berharap rumah yang telah dibangun dan diperbaiki dapat dirawat dengan baik dan menjadi pusat kebersamaan keluarga.

    “Mudah-mudahan rumah ini dirawat, digunakan sebaik-baiknya, dan menjadi tempat silaturahmi yang guyub bagi keluarga,” tuturnya.

    Selain perumahan, Ibas juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak melalui program makan bergizi gratis.

    Ia menyatakan akan terus mengawal agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    “Ini adalah cara kita memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga,” ujar Ibas.

    Lebih lanjut, Edhie menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat juga dapat diperkuat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi desa, khususnya di sektor perkebunan. Ia menilai Desa Bibis memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas jeruk sebagai sumber pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga.

    “Kalau setiap rumah tangga bisa menanam dan mengelola jeruk dengan baik, ini bisa menambah penghasilan masyarakat,” ujar Ibas.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan pupuk yang tepat sasaran dan tidak langka, hingga akses air yang memadai.

    Jeruk jawa hasil Desa Bibis sendiri telah bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan dikenal memiliki cita rasa manis, kadar air tinggi, serta daging buah yang tebal.

    Menurut Ibas, potensi ini perlu terus dikawal agar jeruk Desa Bibis dapat menjadi komoditas unggulan yang mendorong kesejahteraan petani dan ekonomi desa secara berkelanjutan.

    Silaturahmi kebangsaan ini menjadi ajang dialog langsung Ibas dengan warga untuk memastikan program-program pemerintah hadir, dirasakan, dan tepat sasaran hingga tingkat desa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai kebijakan yang tepat dan strategis untuk mengurangi jumlah pengungsi.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,” kata Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Iwan, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana. Dengan rumah yang segera diperbaiki, warga dapat kembali tinggal secara lebih layak dan tidak berlarut-larut berada di pengungsian.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kebijakan perbaikan rumah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Dalam usulannya, Tito menyampaikan bahwa percepatan perbaikan rumah rusak ringan berpotensi menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 30 hingga 40 persen.

    Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap rumah kategori rusak ringan.

    Presiden juga menginstruksikan pelibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam proses pendataan dan verifikasi.

    Keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menjadi kunci agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Basis data yang akurat sangat penting. Kalau sampai salah sasaran, bisa memicu kecemburuan sosial di antara korban bencana. Karena itu, standar kerusakan rumah harus ditetapkan secara jelas,” kata Iwan.

    Namun, Ia mengingatkan perbaikan rumah rusak ringan harus tetap berjalan seiring dengan penanganan rumah rusak berat dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

    “Setelah pengungsi berkurang, pemerintah bisa lebih fokus pada penanganan kerusakan berat dan pembangunan hunian tetap. Tentu harus berjalan semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Pakar Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Handy Lubis, menekankan pentingnya keseimbangan dalam penanganan pengungsi pascabencana.

    Ia menilai, selain perbaikan rumah rusak ringan, pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pembangunan huntara sebagai tahapan awal, sebelum dilanjutkan dengan penyediaan hunian tetap.

    Menurutnya, keberadaan huntara menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung. “Itu dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujar Rissalwan saat dihubungi, Kamis (18/12).

    Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dijadwalkan meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan pada Sabtu (20/12). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memulai tahap awal perbaikan rumah korban bencana serta pembangunan hunian sementara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.