Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bandara Notohadinegoro tambah rute penerbangan Jember-Denpasar

    Bandara Notohadinegoro tambah rute penerbangan Jember-Denpasar

    Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengelola Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambah rute penerbangan yaitu Jember-Denpasar menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Kupang dan Banjarmasin,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait di Jember, Rabu.

    Sedangkan dari Denpasar ke Jember, juga akan menghubungkan wilayah Tapal Kuda yakni kota sekitar seperti Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo.

    Maskapai Wings Air akan kembali beroperasi di Bandara Notohadinegoro Jember untuk melayani penerbangan rute Jember-Bali dengan menggunakan pesawat jenis ATR.

    Penerbangan tersebut dijadwalkan tiga kali dalam sepekan yakni Senin, Rabu dan Jumat, berangkat dari Bandara Notohadiegoro Jember pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Denpasar pada pukul 15.20 Wita, sedangkan dari Denpasar, pesawat akan berangkat pada pukul 11.40 Wita dan tiba di Jember pada pukul 12.00 WIB.

    “Penerbangan perdana rute Jember-Denpasar melalui Bandara Notohadinegoro Jember segera dimulai pada Jumat (5/12) dengan menggunakan maskapai Wings Air,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Gatot Triyono.

    Menurut dia, seluruh persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bandara telah rampung, serta pihaknya memastikan bahwa persiapan prasarana dan sarana bandara sudah memadai.

    “Termasuk perawatan yang dilakukan secara berkala karena Bandara Notohadinegoro sudah beroperasi sejak lama dan sudah ada penerbangan Jakarta-Jember selama dua kali dalam sepekan,” tuturnya.

    Ia mengatakan prasarana dan sarana di bandara semuanya sudah memenuhi standar, termasuk perbaikan dan rehabilitasi di terminal bandara seperti kamar mandi sudah sesuai standar kebandaraan.

    “Selain itu, diklat untuk SDM telah selesai karena dua orang SDM pemadam kebakaran sudah tersertifikasi dan perpanjangan lisensi Aviation Security (Avsec) juga sudah selesai,” katanya.

    Kendaraan pemadam kebakaran juga telah siap dengan daya semprot yang menjangkau area bandara, bahkan pihak maskapai saat ini tengah mempersiapkan loket dan tempat check-in di bandara.

    “Durasi perjalanan dari Jember ke Denpasar atau sebaliknya hanya memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Hal itu tentu memangkas waktu tempuh yang minimal mencapai 8 jam jika menggunakan jalur darat,” ujarnya.

    Penerbangan tersebut menggunakan pesawat jenis ATR 72 seri 500 atau ATR 72 seri 600 dengan kapasitas 70 penumpang dan harga tiket yang tersedia relatif terjangkau mengingat efisiensi waktu yang didapatkan.

    Tiket pesawat dengan rute Jember-Denpasar juga sudah dapat dibeli secara daring melalui platform perjalanan sebesar Rp843.900 hingga Rp855.700, namun tiket promo dengan harga mulai Rp460.000 juga telah disediakan.

    “Dengan adanya penerbangan itu, harapan kami ini akan mempermudah konektivitas antara Jember ke Pulau Bali. Saat ni okupansi penerbangan dari Denpasar-Jember sudah terisi 25 persen, sedangkan rute sebaliknya Jember-Denpasar terisi 50 persen lebih,” katanya.

    Gatot optimistis bahwa penerbangan Jember-Bali akan meningkat menjelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2026 karena biasanya banyak warga yang berlibur di Pulau Dewata, sedangkan pekerja asal Jember di Bali juga pulang kampung.

    Selama ini, Bandara Notohadinegoro Jember melayani penerbangan Jakarta-Jember dengan maskapai Fly Jaya dengan jadwal dua kali dalam sepekan yakni hari Selasa dan Kamis.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI memastikan APBN masih cukup untuk membiayai penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah, nominal, itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras melanjutkan dua hari yang lalu (1/12), besaran Dana Siap Pakai mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

    “Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu, (Dana Siap Pakai, red.) masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Pras.

    Oleh karena itu, Pras meyakini Pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi sendiri penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun negara-negara sahabat telah menawarkan bantuan ke Indonesia.

    Pras, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, pun mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat itu.

    “Kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih, karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini, kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Pras.

    Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan dari sisi pangan, pemerintah punya ketersediaan stok untuk disalurkan kepada para pengungsi, sementara itu untuk pasokan bahan bakar (BBM), pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Pertamina.

    “Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya, kan BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara, karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Prasetyo Hadi.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.

    Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

    Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

    “Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.

    “Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

    “Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali menjadikan penghargaan dari menteri dalam negeri bukti dari keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

    Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengendalian Inflasi di Jakarta.

    “Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.

    “Ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” sambung Luh Ayu.

    Belum lagi, selain pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bali juga meraih penghargaan membanggakan.

    Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Badung meraih penghargaan pada kategori Pelayanan Publik-Peningkatan Akses Layanan Pendidikan; dan Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

    “Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

    Luh Ayu mengatakan, pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini keberhasilan tak hanya diborong Bali.

    Selain Bali yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sendiri menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Ini menjadi dorongan agar pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata dia.

    Penilaian yang mengantarkan penghargaan ini dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

    Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.

    Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

    Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah rendah, sedang, dan tinggi, dan penjurian pun dilakukan dengan analisis data berbagai kementerian/lembaga.

    Ke depan, mulai 2026 Kemendagri menjanjikan rencananya memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemda berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat denda pelanggaran persaingan usaha tahun ini (per 30/11) mencapai angka Rp695 miliar.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu mengatakan, angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

    “Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,” kata Aru.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa denda yang telah dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp52.909.065.048. Hal ini, lanjutnya, membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha optimal dilakukan KPPU.

    KPPU pun telah melakukan putusan terhadap 12 perkara di tahun ini termasuk kepada Google hingga TikTok.

    Beberapa di antara 12 kasus yang telah ditangani KPPU yaitu Google dikenakan denda mencapai Rp 202 miliar dan masih belum inkrah, sementara Sany Group dikenakan denda Rp449 miliar, dan keterlambatan notifikasi oleh TikTok dengan denda Rp15 miliar.

    Selain mengawal korporasi besar, Aru mengatakan KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

    “Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan,” ujar Aru.

    “Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, aset keuangan syariah tercatat melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

    Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal, peningkatan permintaan terhadap sektor fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah Muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia.

    “Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Prestasi Indonesia di tingkat global juga kian menonjol dengan keberhasilan menempati peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025, melesat dari posisi ke-11 pada periode sebelumnya.

    Dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026, Senin, Menko mengatakan, pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini menjadi pemain utama seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.

    “Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.

    Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sehingga ini menjadi fokus bersama ke depan.

    “Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.

    Dalam mendorong peningkatan ekonomi syariah, Pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah 2025-2029.

    Strategi itu mencakup penguatan industri halal, terutama makanan-minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi halal dan ekosistem yang lebih efisien, peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional

    Kemudian pendalaman keuangan syariah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah, serta penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial.

    Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan empat Kawasan Industri Halal (KIH) yang dirancang sebagai pusat produksi halal standar global, yang terletak di Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.

    Sementara, Dewan Nasional Keuangan Inklusif turut memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah. Berbagai strategi dilakukan mulai dari perluasan edukasi, layanan digital, hingga penggunaan uang elektronik.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional juga menjadi upaya dalam Penguatan UMKM halal.

    Hingga Oktober 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal. Langkah tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian dan keamanan produk halal di seluruh Indonesia.

    Dari sisi pembiayaan, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah juga terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif di berbagai daerah.

    Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 hingga November 2025, total penyaluran KUR Syariah tercatat mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

    “Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” ucap Menko.

    Penguatan ekosistem keuangan syariah juga semakin terlihat melalui inovasi sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK.

    Hingga Oktober 2025, dua lembaga jasa keuangan bulion yang telah beroperasi tercatat mengelola emas sebesar 148,77 ton.

    Kehadiran instrumen ini tidak hanya memperdalam pasar keuangan syariah, tetapi juga memperluas pilihan layanan investasi dan pembiayaan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

    “Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menko Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    “Mereka (Bulog) bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited (tanpa batas), sepanjang ada sudah permintaan dari kepala daerah,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan kepala daerah bersangkutan dapat meminta beras dan minyak goreng kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dengan cara berkirim surat.

    Surat dapat dikirimkan secara daring via aplikasi perpesanan. Setelah itu, Mentan Amran akan meneruskan surat tersebut kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

    “Tinggal buat surat saja kepada Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa. Kalau enggak, melalui saya saja juga bisa. Nanti saya forward (teruskan) kepada Pak Amran dan setelah itu, nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi,” tuturnya.

    Tito mengatakan langkah itu sudah dilakukan di Lhokseumawe, Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sekitar 100 ton beras langsung dikeluarkan Bulog setelah kepala daerahnya bersurat kepada Mentan.

    “Jadi, sepanjang ada surat itu, langsung dieksekusi hari itu juga,” katanya.

    Mendagri mengimbau kepala daerah mengecek stok di gudang-gudang Bulog. “Tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak enggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya, tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog,” ucapnya.

    Khusus terkait beras, Mendagri mengatakan persediaan di gudang-gudang Bulog relatif cukup. Sebab, dari 1,3 juta ton cadangan, total beras yang dikeluarkan baru sekitar 800–900 ribu ton. “Artinya, cadangan masih ada 600 ribu ton,” imbuhnya.

    “Saya waktu itu di Lhokseumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan Banda Aceh, tapi setelah saya datang ke Lhokseumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28 ribu ton untuk konsumsi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, yang tiga-tiganya terkunci. Jadi, sebetulnya enggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terus meningkatkan peran penyandang disabilitas atau difabel untuk pemajuan ekonomi, lewat penguatan akses dan peluang usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu menyampaikan penguatan akses tersebut dikukuhkan pihaknya dalam Peraturan Menteri investasi dan Hilirisasi Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dengan akses prioritas bagi penyandang disabilitas.
    ‎
    Tidak hanya itu, kata dia, kementerian juga mewajibkan pelaku usaha skala besar yang mendapatkan perizinan untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam skema tersebut, UMKM disabilitas mendapat prioritas sebagai mitra, sehingga peluang usaha bagi kelompok disabilitas semakin terbuka.

    “Jadi semua ini kami lakukan tentunya dengan satu tujuan yaitu membuka jalan dan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya agar kaum disabilitas memainkan peranan yang penting dalam rangka pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, selain memperkuat akses dari sisi regulasi, kata dia pihaknya juga menegaskan komitmen peningkatan akses usaha bagi difabel melalui peningkatan kompetensi.

    Menurutnya, BKPM secara rutin menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti lokakarya atau workshop, sosialisasi kesadaran publik, pelatihan standar aksesibilitas, teknik pendampingan, layanan penerjemahan, serta asistensi lainnya.

    “Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan, terbitnya 3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rentang satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bukti ekonomi nasional terus tumbuh.

    Pihaknya mencatat dalam satu tahun pemerintahan ini, jumlah NIB yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang semula 10,6 juta telah melonjak menjadi 14 juta atau naik 3,4 juta unit usaha.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyusun revisi peraturan daerah (Perda) soal perlindungan perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan di Jakarta.

    “Kita sedang menyusun revisi perda itu. Perda 8/2011 akan menjadi dua Perda, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta Selatan, Rabu.

    Iin menjelaskan, revisi ini juga bagian dari menjawab keprihatinan terhadap kasus penculikan dan pembunuhan anak laki-laki di Jakarta Selatan, bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) oleh tersangka Alex Iskandar (49).

    Dia menambahkan revisi itu akan masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada 2026.

    “Substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga sudah kami masukkan di dalam revisi perda tersebut,” ucapnya.

    Kemudian di luar dua perda itu, pihaknya juga sedang menyusun dua perda lainnya sebagai langkah untuk optimalisasi ataupun penguatan dari sisi keluarga, yaitu Perda Pembangunan Keluarga dan Perda Perlindungan Penduduk.

    “Jadi, total ada empat perda yang akan kami bahas di Bapemperda pada 2026,” ucapnya.

    Maka itu, revisi perda ini sebagai langkah regulasi untuk payung hukum dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

    Kemudian, pihaknya juga sedang menyusun Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai satuan tugas (Satgas) PPA berbasis masyarakat. Salah satunya menghadirkan relawan pendamping korban kekerasan.

    “Itu, adalah salah satu langkah kami bekerja sama dengan semua pihak, termasuk komponen masyarakat dan nanti akan masuk dalam komponen Satgas PPA berbasis masyarakat tersebut,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan, Dinas PPAPP DKI mencatat telah menangani sebanyak 2.104 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga awal Desember 2025.

    Angka itu menunjukkan kenaikan 10 persen dari kasus 2024, namun sisi positifnya terungkap bahwa masyarakat saat ini mulai berani melapor jika melihat maupun mengalami kekerasan.

    Diimbau juga kepada masyarakat untuk segera melaporkan dugaan ke Jakarta Siaga 112 serta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak 081317617622.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.