Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Ketua DPD ingin Demokrasi Hijau hadirkan keadilan sosial bagi daerah

    Ketua DPD ingin Demokrasi Hijau hadirkan keadilan sosial bagi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memperkenalkan gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau, yang menekankan bahwasanya kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi juga menghadirkan keadilan.

    “Saya menawarkan konsep Green Democracy, sebuah pandangan bahwa kebijakan energi harus menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi daerah,” ujar Sultan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Guna menghadirkan keseimbangan, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance.

    Menurut dia, Indonesia membutuhkan insentif fiskal khusus agar investor di sektor bioenergi memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan.

    “Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.

    Terkait dengan transisi energi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Jay Aryaputra Singgih menyampaikan bioenergi adalah jawaban paling konkret bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi.

    “Karena bahan bakunya tumbuh di tanah kita sendiri, namun kita harus memastikan bahwa transisi ini inklusif,” ucapnya.

    Inklusif yang ia maksud adalah tidak ada masyarakat yang tertinggal dan sekadar menjadi penonton. Masyarakat daerah, kata dia, harus menjadi pemain utama dalam transisi energi.

    Selain itu, Jay juga menyoroti konsep trilema energi yang menuntut keseimbangan yang presisi, yakni keamanan pasokan atau energy security, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

    “Hari ini kita berada di titik krusial di mana kita harus menyeimbangkan tiga hal tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI resmi luncurkan MPD untuk integrasikan pajak

    DKI resmi luncurkan MPD untuk integrasikan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Modul Penerimaan Daerah (MPD) sebagai sistem yang menyatukan berbagai layanan perpajakan daerah yang sebelumnya telah ada.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, melalui MPD, seluruh pembayaran pajak daerah dapat tercatat dalam satu sistem yang terintegrasi.

    “Instrumen perpajakan untuk di Jakarta ini sudah semakin lengkap dan terintegrasi. Maka dengan demikian, mudah-mudahan penerimaan pajak di Jakarta menjadi lebih baik,” kata Pramono di Jakarta, Kamis.

    Sebelum MPD diluncurkan, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki sejumlah layanan digital perpajakan, yakni E-TRAPT dan Mobile Pajak Online Jakarta.

    Kehadiran MPD berperan sebagai penghubung agar seluruh data pembayaran pajak tersebut dapat tercatat secara otomatis dan tertata dengan rapi.

    MPD juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengadopsi sistem tersebut ke tingkat daerah.

    Menurut Pramono, kehadiran MPD diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak.

    “Dengan sistem yang semakin rapi dan terintegrasi, mudah-mudahan penerimaan pajak Jakarta bisa lebih baik,” jelas Pramono.

    Pramono menyebutkan, hingga menjelang akhir tahun 2025, penerimaan pajak DKI Jakarta tercatat relatif baik.

    Ia menegaskan pajak merupakan sumber utama atau energi bagi pembangunan Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.

    Ia menilai, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada rasa aman dan percaya dari masyarakat.

    “Jakarta tidak ada artinya tanpa wajib pajak. Karena itu, transparansi dan kepercayaan menjadi kunci,” kata Pramono.

    Menanggapi kekhawatiran terkait penggunaan E-TRAPT, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta menjamin perlindungan data dan identitas wajib pajak.

    Ia menegaskan bahwa sistem digital justru membuat pembayaran pajak menjadi lebih aman dan nyaman.

    Pramono menambahkan, meski berbagai instrumen digital telah disiapkan, Pemprov DKI memilih membangun kepercayaan daripada menaikkan beban pajak.

    Sejumlah kemudahan dan keringanan pajak diberikan, termasuk untuk sektor hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar wajib pajak tidak merasa ditekan atau ditakut-takuti.

    “Kami ingin wajib pajak merasa adil dan nyaman. Di Jakarta tidak ada pendekatan yang menakut-nakuti,”ujar Pramono.

    Dengan MPD, Pemprov DKI berharap pengelolaan pajak menjadi lebih transparan, risiko kebocoran dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar pastikan paket Natal tiba di pengungsian Sibalanga Sumut

    Golkar pastikan paket Natal tiba di pengungsian Sibalanga Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Lamhot Sinaga turun langsung meninjau lokasi pengungsian korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis.

    Lamhot menyambangi Dusun Sibalanga Jae, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Di lokasi tersebut, ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian akibat rumah mereka rusak parah diterjang longsor pada akhir November lalu.

    Dalam momentum menjelang perayaan Natal, Lamhot turut membagikan Paket Natal kepada para pengungsi. Paket tersebut diharapkan dapat memberi penguatan moral dan rasa kebersamaan bagi warga yang merayakan Natal di tengah situasi bencana.

    Lamhot menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan kemanusiaan Partai Golkar. Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan instruksi langsung Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, yang memerintahkan seluruh elite dan kader partai untuk bergerak cepat membantu korban bencana alam di berbagai daerah.

    “Ini adalah perintah langsung Ketua Umum agar Golkar tidak hanya hadir dalam wacana, tetapi benar-benar turun ke lapangan membantu rakyat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

    Kedatangan Lamhot bersama Tim Relasi Peduli Bencana disambut warga yang sejak beberapa pekan terakhir hidup dalam keterbatasan. Selain meninjau kondisi pengungsian, Ia juga berdialog langsung dengan warga guna mendengar kebutuhan mendesak yang mereka hadapi.

    Selain sebagai Ketua DPP Golkar, Lamhot juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Ia menegaskan kehadirannya di lokasi bencana adalah bentuk perwakilan negara melalui lembaga legislatif untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian dan bantuan yang layak.

    Lamhot turut menyampaikan keprihatinannya atas musibah longsor yang menimpa warga Desa Sibalanga. Ia memberi semangat dan motivasi kepada para pengungsi agar tetap tabah menghadapi situasi sulit tersebut.

    Dalam kunjungan itu, Lamhot didampingi oleh Anggota DPRD Tapanuli Utara dari Partai Golkar Ferry Silitonga, serta jajaran pemerintah setempat. Mereka bersama-sama menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga di Gereja HKBP Sibalanga, yang saat ini difungsikan sebagai tempat pengungsian.

    Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, selimut, perlengkapan wanita, serta kebutuhan harian lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih bertahan di pengungsian.

    Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak yang terdampak bencana. Lamhot menyerahkan alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada ratusan anak guna memastikan proses belajar mereka tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.

    Lamhot juga bersama Sekretaris Camat Adiankoting Lammiduk Sinaga dan Kepala Desa Sibalanga Arnold Panggabean meninjau langsung lokasi rumah warga yang rusak akibat longsor. Sejumlah rumah dilaporkan tidak lagi layak huni.

    Menurut data sementara di lokasi, hampir seratus kepala keluarga masih bertahan di Gereja HKBP Sibalanga karena belum memungkinkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

    Lamhot menegaskan, Partai Golkar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar penanganan pascabencana dapat berjalan optimal, termasuk upaya relokasi dan pemulihan kehidupan warga.

    “Kami akan memastikan Golkar tetap hadir, tidak hanya hari ini, tetapi juga dalam proses pemulihan ke depan,” kata Lamhot.

    Kunjungan tersebut menegaskan posisi Golkar sebagai partai yang responsif terhadap krisis kemanusiaan, sekaligus meneguhkan komitmen Lamhot Sinaga untuk terus berada di garis depan membantu masyarakat Sumatera Utara yang terdampak bencana.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI resmi hibahkan gedung YLBHI

    Pemprov DKI resmi hibahkan gedung YLBHI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menghibahkan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat, kepada pihak YLBHI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hibah gedung YLBHI merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam membangun kemitraan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses keadilan melalui bantuan hukum gratis.

    “Proses ini kita lakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif agar penyelesaian hubungan kelembagaan berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis.

    Gedung YLBHI dibangun sebagai kantor sekaligus pusat layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

    Proses renovasi dan penyempurnaan gedung diajukan sejak 2006 dan kini memasuki tahapan penting dengan selesainya proses penghibahan aset dari Pemprov DKI.

    Dengan penghibahan ini, pengelolaan tanah dan bangunan Gedung YLBHI sepenuhnya berada di bawah Yayasan YLBHI.

    Pramono mengungkapkan YLBHI merupakan garda terdepan perjuangan demokrasi dan pembelaan hak-hak rakyat di Indonesia.

    Ia berharap YLBHI terus menjadi lokomotif demokrasi dan mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

    “YLBHI akan selalu menjadi suara dan corong rakyat dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, kami, Pemprov DKI membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, termasuk YLBHI, untuk mengontrol dan mengoreksi jalannya pemerintahan,” ujar Pramono.

    Pramono menegaskan Pemprov DKI juga terus mendorong YLBHI agar berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan bantuan hukum yang independen dan berintegritas.

    Ia juga menyatakan komitmennya untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung YLBHI yang masih memerlukan dukungan, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

    “Ini adalah rumah bagi YLBHI, dan bagi saya pribadi juga seperti pulang ke rumah sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat demokrasi dan memastikan warga, terutama yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar cermati aspirasi warga di tingkat RW sebagai basis musrembang

    Jakbar cermati aspirasi warga di tingkat RW sebagai basis musrembang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui kecamatan dan kelurahan aktif mencermati aspirasi warga tingkat Rukun Warga (RW) sebagai basis materi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar),Yuli Hartono mengatakan, pemantauan khususnya dilakukan saat input aspirasi warga ke sistem e-musrenbang.

    “Pastikan seluruh RW melakukan input ke dalam sistem e-musrenbang sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,” kata Yuli di Jakarta, Kamis.

    Ia juga meminta pihak kelurahan agar membentuk tim kecil yang melibatkan unsur RW dan pendamping aspirasi warga untuk melakukan survei awal.

    “Pastikan pendamping usulan musrenbang menjalankan tugasnya dengan baik serta bentuk tim kecil yang melibatkan RW dan pendamping untuk melakukan survei awal,” ujar Yuli.

    Yuli juga mengingatkan Unit Kerja Perangkat daerah (UKPD) teknis agar dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara maksimal.

    Usulan musrenbang ini merupakan kebutuhan riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Untuk itu, UKPD Teknis harus menempatkan usulan masyarakat ini menjadi bagian dari prioritas UKPD,” katanya

    Sedangkan kepada para Ketua RW dan pendamping, Yuli berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dalam musrenbang tahun ini.

    “Persiapkan usulan sebaik mungkin, lengkapi dengan data pendukung yang kuat sebelum usulan diinput ke dalam sistem e-musrenbang,” katanya.

    Ia juga menambahkan agar dilakukan mitigasi awal sebagai antisipasi kendala dalam pembangunan di Jakarta Barat.

    Jangan sampai terjadi usulan aspirasi masyarakat yang telah diakomodir dalam RKPD, namun akhirnya tidak dapat direalisasikan.

    “Kendala-kendala yang mungkin timbul, seperti status kepemilikan aset, ukuran tidak yang sesuai standar, kondisi fisik yang diusulkan masih layak, dan lain-lain. Harus bisa dimitigasi sejak awal,” katanya.

    Yuli mengingatkan bahwa musrenbang ini merupakan perencanaan program pembangunan tahun 2027.

    “Untuk itu, usulan yang sifatnya mendesak dan perlu penanganan segera, seperti penggantian kerusakan lampu PJU, pemangkasan ranting pohon dan lain-lain agar tidak diinput ke dalam sistem e-musrenbang, melainkan dilaporkan langsung ke kelurahan dan/atau dinas teknis terkait,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4.148 pelajar di Jakbar terima beasiswa Program Indonesia Pintar

    4.148 pelajar di Jakbar terima beasiswa Program Indonesia Pintar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 4.148 siswa mendapat bantuan beasiswa pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK di wilayah Cengkareng, Kalideres dan Tambora, Jakarta Barat, melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

    Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah berharap beasiswa itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima.

    “Kami berharap bantuan ini untuk kepentingan pembelajaran. Bisa dipakai untuk membeli buku, seragam sekolah atau sarana penunjang pembelajaran lainnya,”kata Iin di GOR Cengkareng, Kamis.

    Ia juga mengimbau agar bantuan beasiswa itu tidak disalahgunakan untuk hal-hal negatif, seperti judi online dan sebagainya.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat. “Intinya kita hadir untuk generasi Indonesia pintar melalui pemberian beasiswa yang telah diberikan,” kata dia.

    Iin meminta para orang tua agar memperhatikan asupan gizi anak untuk masa pertumbuhannya.

    “Pesan untuk para orang tua, anak-anak adalah masa tumbuh kembang. Saya berharap ibu memperhatikan tentang bagaimana hidup sehat dengan makan bergizi,” katanya.

    Makan bergizi tidak berarti harus mahal. “Cukup makan telur, itu bergizi. Makan tahu dan tempe serta ikan, juga bergizi,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi mengatakan bahwa beasiswa itu diberikan khusus bagi pelajar di wilayah Cengkareng, Kalideres dan Tambora.

    “PIP merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat untuk siswa SD, SMP, SMA&SMK. Siswa akan menerima SK (surat keputusan) PIP dari Kemendikdas,” ujarnya.

    Pencairan beasiswa PIP Tahun 2025 berlangsung pada 21 Desember-26 Januari 2025 yang besarannya berbeda untuk masing-masing jenjang pendidikan.

    “Kategori penerima beasiswa PIP 2025 berbeda, ada yang 250 ribu untuk SD, Rp450 ribu untuk SMP, Rp750 ribu hingga Rp1,8 juta untuk SMA dan SMK, sekali per tahun,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solidaritas untuk Sumatera, tahun baru DKI akan digelar sederhana

    Solidaritas untuk Sumatera, tahun baru DKI akan digelar sederhana

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan momen penyambutan Tahun Baru 2026 di Jakarta akan digelar secara sederhana sebagai bentuk solidaritas kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera.

    Namun, Pramono mengatakan penyambutan tahun baru akan tetap digelar di Jakarta sebagai bentuk optimis untuk menghadapi tahun 2026.

    “Walaupun nanti dalam kesederhanaan, pasti dalam kesederhanaan, saya ingin Jakarta tetap di mata dunia—walaupun dalam kondisi berduka kita semua—tetap menjadi potret optimisme menyambut tahun baru di tahun 2026. Karena itu penting,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Terlebih, lanjut Pramono, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara (IKN) sekaligus kota global sehingga seluruh dunia akan menyorot Kota Jakarta.

    Namun Pramono mengaku belum memutuskan secara rinci seperti apa nantinya malam pergantian tahun di Jakarta. Ia hanya memastikan bahwa hal itu akan berlangsung sederhana.

    “Saya belum memutuskan. Mungkin juga malah saya akan melakukan hal yang berkaitan dengan penekanan pada doa dan sebagainya,” katanya.

    Tapi tetap harus ada penyambutan tahun baru, karena ini Jakarta. “Ini kan Ibu Kota Negara dan ini yang dilihat dunia, apa yang akan dilakukan oleh Jakarta untuk itu,” ujar Pramono.

    Pramono mengatakan bahwa Jakarta pun terus memantau apa yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Jakarta juga telah memberikan bantuan kepada warga-warta terdampak di sana. Hanya saja, dia sengaja tak mempublikasikan bantuan tersebut. “Tetapi secara terus-menerus kami tetap melakukan itu (memberi bantuan),” katanya.

    Termasuk secara spesifik beberapa kota atau kabupaten yang terkena dampaknya cukup parah, pihaknya memperlakukan secara tersendiri. “Kami mengirim secara langsung kepada kota/kabupaten yang bersangkutan,” ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU DKI catat 8.239.242 pemilih dalam pemutakhiran data 2025

    KPU DKI catat 8.239.242 pemilih dalam pemutakhiran data 2025

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat sebanyak 8.239.242 pemilih dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025.

    “KPU Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa jumlah pemilih pada Semester II Tahun 2025 mencapai 8.239.242 pemilih, terdiri dari 4.064.047 laki-laki dan 4.175.195 perempuan,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Wahyu mengatakan, jumlah ini meningkat dibandingkan Semester I yang tercatat 8.171.972 pemilih, menandakan bertambahnya warga yang memenuhi syarat memilih.

    Selama proses pemutakhiran data Semester II, KPU Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 267.817 pemilih baru masuk ke dalam data pemilih.

    Sementara, 202.380 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), terutama karena telah meninggal dunia dan perpindahan domisili.

    Selain itu, 186.824 data pemilih mengalami perbaikan, termasuk perbaikan elemen data seperti alamat, NIK dan status kependudukan.

    Pihaknya juga mencatat 58.199 pemilih penyandang disabilitas, mencakup ragam kategori fisik, intelektual, mental, sensorik rungu, wicara hingga netra. “Data ini menjadi dasar penting untuk memastikan layanan inklusif bagi seluruh kelompok pemilih,” katanya.

    Wahyu menilai keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak hanya ditentukan oleh kerja internal KPU, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak.

    “Data pemilih yang akurat adalah hasil kolaborasi. KPU tidak mungkin bekerja sendirian. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan daftar pemilih kita bersih dan mutakhir,” katanya.

    Karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung proses pemutakhiran data.

    “Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan hasil pengawasan dan saran perbaikan sehingga proses pemutakhiran berjalan lebih akuntabel,” katanya.

    Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Fahmi Zikrillah menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan proses krusial dalam menjaga integritas pemilu.

    “Pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal angka, tetapi soal memastikan setiap warga negara yang berhak mendapatkan ruang untuk menggunakan suaranya,” katanya.

    KPU DKI telah melakukan pencermatan berlapis, sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga verifikasi terhadap data ganda dan data anomali yang berlandaskan transparansi.

    Diharapkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam memastikan keakuratan daftar pemilih.

    KPU DKI kembali mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan data kepemiluan serta melaporkan jika ada perubahan elemen kependudukan.

    Rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya memastikan daftar pemilih di Jakarta terus diperbarui secara akurat, mutakhir dan transparan sesuai amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Operasi Lilin 2025, Polres Tangsel kerahkan 1.224 personel

    Operasi Lilin 2025, Polres Tangsel kerahkan 1.224 personel

    Jakarta (ANTARA) – Polres Tangerang Selatan mengerahkan 1.224 personel pada Operasi Lilin untuk pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah tersebut.

    “Operasi Lilin 2025 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH Inkiriwang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Operasi ini melibatkan sekitar 1.224 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri (Polres Tangsel dan Polsek jajaran), TNI, Pemerintah Daerah (Dishub, Satpol PP, Dinkes), Pokdarkamtibmas, Saka Bhayangkara serta potensi masyarakat lainnya.

    “Pada Operasi Lilin 2025 terdapat 208 objek pengamanan yang meliputi 107 tempat ibadah (gereja), 9 objek wisata, 7 stasiun KAI, 1 terminal, 15 pusat perbelanjaan/mal serta 69 lokasi perayaan malam tahun baru,” katanya.

    Untuk mendukung pelaksanaan operasi, Polres Tangerang Selatan mendirikan delapan Pos Pengamanan (Pospam) dan satu Pos Pelayanan (Posyan) serta menyiapkan sembilan Pos Pengamanan Terpadu yang disesuaikan dengan jumlah kecamatan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap mendukung Polres dan Kodim dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Natura).

    “Seperti tawuran, peredaran minuman keras, dan peredaran narkotika yang selama ini telah dapat ditangani dengan baik,” katanya.

    Selain itu, Pilar juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi aksi terorisme dan radikalisme agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan rasa aman, nyaman dan penuh sukacita dalam situasi yang kondusif.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 gedung di DKI dapat peringatan karena tak penuhi standar kelaikan

    10 gedung di DKI dapat peringatan karena tak penuhi standar kelaikan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan terdapat sekitar 10 dari 3.500 gedung yang telah diperiksa diberikan Surat Peringatan (SP) Pertama karena tidak memenuhi persyaratan kelaikan bangunan.

    “Tadi kami rapat khusus untuk itu 3.500-an gedung diperiksa. Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kita keluarkan, ada 10 gedung kita beri SP1,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menjelaskan, pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan sebagai tindak lanjut insiden kebakaran Gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang beberapa hari lalu.

    Hal itu terjadi karena gedung tersebut tidak memiliki akses evakuasi yang memadai.

    Kendati demikian, Pramono memohon maaf karena pihaknya belum dapat mengungkapkan nama maupun lokasi gedung yang telah diberi peringatan.

    Namun, ia menegaskan langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan agar tragedi serupa tidak terulang di kemudian hari. “Kami nggak mau terulang kembali. Terutama untuk gedung-gedung yang tumbuh,” kata Pramono.

    Pramono menilai, gedung-gedung yang diberikan SP1 umumnya tidak memiliki izin lengkap serta tidak memenuhi standar keselamatan bangunan.

    Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dari sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pemadam Kebakaran serta Dinas Ketenagakerjaan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan memberikan peringatan lanjutan apabila pemilik gedung tidak segera melakukan perbaikan dan melengkapi perizinan yang dipersyaratkan.

    Tak hanya itu, Pramono mengatakan ke depannya Pemprov DKI juga akan menyiapkan aturan baru, baik dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan daerah (perda) guna memperketat penertiban bangunan di Jakarta, khususnya yang tidak memenuhi standar keselamatan dan perizinan.

    Ia menjelaskan, pada regulasi sebelumnya Pemprov DKI sebenarnya memiliki kewenangan untuk menindak tegas bangunan bermasalah, termasuk melakukan pembongkaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Namun, kewenangan tersebut kini tidak dapat dijalankan akibat adanya perubahan regulasi.

    Pramono memastikan, pemeriksaan SLF dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Jakarta dan tidak terbatas pada kawasan tertentu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.