Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kelompok teror mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital.
“Dalam istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terorisme itu bersifat resisten dan aktif,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menjelaskan sebelumnya aktivitas terorisme umumnya mencakup tiga hal utama, yakni propaganda, rekrutmen, dan pendanaan yang dilakukan secara tatap muka.
Dikatakan bahwa dengan aktivitas tersebut, sasaran utamanya merupakan kelompok usia produktif 25–35 tahun dengan proses radikalisasi yang memakan waktu hingga 3 sampai 5 tahun.
Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola tersebut secara drastis. Eddy mengungkapkan saat ini kelompok teror justru menyasar anak-anak di bawah umur melalui media sosial dan gim daring.
Dirinya mengingatkan ancaman radikalisasi dan terorisme terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Anak-anak dan remaja kini menjadi sasaran baru kelompok ekstremis yang bergerilya di platform digital.
“Beberapa bulan lalu, Densus 88 menangkap lima tersangka jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) terafiliasi ISIS. Mereka terbukti meradikalisasi 110 anak di berbagai provinsi melalui media sosial dan game online,” ungkapnya.
Dari hasil kajian bersama BNPT, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital, proses radikalisasi di ruang digital dinilai jauh lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 bulan.
Kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut diikuti kepala sekolah, guru agama, guru PPKn, guru bimbingan konseling, serta perwakilan satuan pendidikan dari 17 provinsi, baik secara luring dengan sekitar 300 peserta maupun daring dengan kurang lebih 1.000 peserta.
Kepala BNPT mengapresiasi tingginya partisipasi satuan pendidikan dalam dialog tersebut. Menurutnya, tema pencegahan intoleransi dan radikalisme sangat relevan dengan dinamika ancaman terorisme global yang bersifat adaptif dan terus berubah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya menjadikan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh paham ekstrem.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Suhartono berharap dialog kebangsaan yang digelar BNPT dapat membawa kedamaian bagi dunia pendidikan, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga secara nasional.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan satuan pendidikan,” ujar Suhartono.
Ia menilai dialog kebangsaan memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan, toleransi, dan nilai patriotisme di kalangan pelajar.
Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur menghadirkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru PPKn, serta guru agama agar nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran.
Harapannya, kata dia, materi yang diperoleh dalam dialog ini tidak berhenti di forum, tetapi diimplementasikan dalam pembelajaran dan disampaikan kembali kepada rekan-rekan guru melalui musyawarah guru mata pelajaran.
Suhartono menyampaikan Dinas Pendidikan Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Saat ini, seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SMP di Jawa Timur telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK).
Keberadaan tim tersebut bertujuan menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman, sekaligus mencegah perundungan, kekerasan, hingga potensi kejahatan yang dapat mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
