Author: Antaranews.com

  • Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyebut Borderline Economic Summit (BES) 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran Bogor Raya sebagai pusat pertumbuhan menuju target nasional Indonesia Emas 2045.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa BES merupakan forum pertama yang mengonsolidasikan 11 daerah perbatasan untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

    “Ini RPJMD pertama menuju Indonesia Emas 2045. Entry point-nya dari Bogor Raya yang menyumbang 55 persen PDRB Jawa Barat,” kata Herman dalam BES 2025 yang berlangsung di Ciawi, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju pada 2045, berada di posisi empat besar dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

    Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, Jabar harus menjadi motor utama pertumbuhan nasional karena memiliki populasi terbesar dan kontribusi ekonomi tertinggi.

    “Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar,” ujarnya lagi.

    Herman menegaskan bahwa BES bukan forum seremonial, melainkan forum substantif yang menuntut komitmen nyata pemerintah daerah.

    Dia juga mengingatkan bahwa penurunan jumlah dana Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.

    “Ini game challenge. Sekarang kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, tetapi harus mengorkestrasi semua potensi keuangan yang ada,” katanya.

    Pemprov Jabar menyatakan siap mendampingi daerah dalam merancang arah pembangunan hingga 2045 melalui penyediaan data, sinkronisasi perencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan BES menjadi ruang bersama untuk menyerasikan arah kebijakan pembangunan antardaerah, baik di bidang ekonomi, fiskal, maupun tata ruang.

    “Kami ingin memastikan Bogor Raya menjadi penggerak ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah pusat sedang menyiapkan pembentukan Dewan Aglomerasi untuk mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah Jabodetabek-Punjur, seiring berubahnya status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan lembaga tersebut akan menjadi pusat kendali koordinasi lintas daerah agar perencanaan kawasan metropolitan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

    “Dewan Aglomerasi ini akan memegang fungsi koordinasi penuh mulai dari perencanaan, anggaran, tata ruang, hingga pengendalian pembangunan,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan megakota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 42 juta jiwa, sehingga memerlukan tata kelola baru yang lebih sistematis.

    Menurut Bima, persoalan lintas batas seperti sampah, banjir, transportasi, energi, dan pertumbuhan permukiman perlu ditangani dalam perspektif kawasan, bukan hanya wilayah administratif.

    “Tidak bisa lagi bicara hanya soal batas kota atau batas kabupaten. Yang kita butuhkan adalah satu platform besar untuk memutuskan arah pembangunan bersama,” ujarnya.

    Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh figur profesional yang ditunjuk langsung Presiden agar keputusan yang diambil bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.

    “Harapannya lembaga ini tidak didominasi perspektif politik. Karena jika masih seperti itu, aglomerasi tidak akan pernah berjalan optimal,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa penyusunan Perpres Dewan Aglomerasi sedang dalam tahap finalisasi dan segera akan dikonsultasikan dengan daerah-daerah anggota.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya untuk mendapat kepastian arah tata ruang dan pembangunan kawasan.

    “Kami siap berkolaborasi karena banyak urusan lintas batas yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah,” kata Rudy.

    Forum BES 2025 merekomendasikan agar daerah di Bogor Raya memberi masukan aktif terhadap penyusunan regulasi Dewan Aglomerasi agar sesuai dengan kondisi lapangan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri ungkap faktor penghambat kredit meski likuiditas membaik

    Bank Mandiri ungkap faktor penghambat kredit meski likuiditas membaik

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekonom Bank Mandiri mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat penyaluran kredit meski kondisi likuiditas perbankan mulai membaik.

    Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam paparan Macro Economic Outlook Q4 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan pelaku usaha masih bersikap wait and see akibat ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Selain itu, porsi kredit yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) masih tinggi di kisaran 25–29 persen.

    Menurut laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, kredit modal kerja, yang mendominasi 53 persen portofolio kredit, juga mengalami perlambatan karena pelaku usaha menunda ekspansi di tengah outlook ekonomi belum solid.

    Di sisi lain, suku bunga kredit tidak turun secepat BI Rate, sehingga minat kredit tetap rendah.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil turut membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih memilih debitur berisiko rendah.

    Segmen UMKM juga masih mengalami tekanan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan kredit dari sektor ini belum optimal.

    Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan memilih melunasi pembiayaan internal dibanding mengajukan kredit baru.

    Meski demikian, Andry optimistis prospek penyaluran kredit akan membaik.

    Ia menilai stabilitas geopolitik global, pelemahan dolar AS, serta pelonggaran moneter domestik diperkirakan akan mendukung arus modal dan permintaan kredit. Perbaikan belanja pemerintah dan inflasi yang tetap dalam target Bank Indonesia juga menjadi faktor pendorong daya beli dan kredit konsumsi.

    “Memasuki 2026, arah kebijakan pemerintah sudah semakin terang. Sepanjang semester II 2025, kebijakan yang ditempuh terlihat jelas, sehingga memasuki 2026 sudah ada kejelasan,” kata Andry.

    Ia berharap konsistensi kebijakan fiskal pemerintah sepanjang semester II 2025 dapat menjadi dorongan bagi ekspansi kredit ke depan.

    Data Bank Mandiri menunjukkan, pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36 persen year-on-year (dari 7,70 persen yoy), atau 4,96 persen year-to-date (ytd) lebih rendah dibandingkan 7,04 persen ytd pada periode yang sama tahun lalu.

    Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,48 persen secara tahunan, didorong oleh akses likuiditas dari sektor swasta dan insentif pemerintah dan BI. Likuiditas perbankan tetap stabil tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 84,26 persen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

    Tapanuli Tengah, Sumatera Utar (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung stok beras yang ada di gudang Perum Bulog hingga areal persawahan yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

    “Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Mentan dalam kunjungan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu.

    Ia menuturkan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di wilayah terdampak bencana.

    Mentan mengatakan pemerintah pusat menyiapkan suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan daerah, agar warga terdampak bencana di wilayah itu termasuk daerah lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat tidak mengalami kekurangan pasokan selama masa pemulihan.

    Dia menuturkan pengajuan 5.000 ton beras dari Pemerintah Provinsi Sumut langsung disetujui di lokasi, sementara pemerintah menyiapkan tambahan cadangan 10.000 hingga 15.000 ton untuk memastikan ketersediaan tetap aman dari setiap pengajuan.

    Mentan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan tidak ada warga yang mengalami kekurangan pangan, mengingat stok nasional saat ini berada pada posisi yang sangat aman.

    Dalam peninjauan lapangan, Mentan mendapati 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah mengalami kerusakan berat, sehingga pemerintah pusat memutuskan mengambil alih seluruh proses pemulihan tanpa membebani petani.

    Rekonstruksi lahan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari perataan kembali, pencetakan sawah baru, pengiriman alat mesin pertanian, hingga penyediaan benih gratis sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    Pemerintah daerah diminta merampungkan administrasi batas bidang dalam waktu satu hingga dua minggu agar proses perbaikan dapat dimulai, sementara pola penanganan akan disesuaikan tingkat kerusakan setiap lokasi agar lahan pertanian dapat kembali produktif secara cepat dan tepat.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan atas perhatian langsung terhadap masyarakat Tapanuli Tengah serta penanganan cepat persoalan pangan dan kerusakan lahan pertanian akibat bencana.

    Ia menegaskan solusi konkret telah diberikan pemerintah pusat, termasuk perbaikan sawah yang tertutup lumpur dan tidak bisa ditanami, dengan seluruh biaya pemulihan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

    Bobby menekankan pemerintah daerah akan menindaklanjuti instruksi pengajuan administrasi perbaikan lahan agar proses rekonstruksi berjalan cepat, sehingga petani dapat kembali berproduksi setelah bencana menghentikan aktivitas pertanian.

    Terkait kondisi terbaru, ia menjelaskan sebanyak 17 kabupaten dan kota di Sumut terdampak dengan tingkat kerusakan berbeda, termasuk wilayah yang tidak terkena banjir langsung tetapi mengalami dampak berat akibat akses tertutup.

    Wilayah paling banyak terisolasi berada di Tapanuli Tengah, sehingga dukungan TNI AU, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan lain difokuskan pada pembukaan jalur darat yang kini baru satu akses terbuka untuk kendaraan roda empat.

    Untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terisolasi, pengiriman bantuan dilakukan melalui udara, sementara pasokan skala besar akan dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Sibolga menuju titik-titik terdampak.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebutkan masih terdapat tiga kecamatan yang memasuki hari kesembilan belum dapat dievakuasi sepenuhnya, dengan korban meninggal tertimbun longsoran serta kondisi lingkungan yang menyulitkan proses penyelamatan.

    “Nah hari ini, listrik kami pun belum menyala, internet juga belum menyala, akses jalan ada yang terputus, jembatan sedang diperbaiki, intinya semua gotong royong,” kata Masinton.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah dapat menenangkan masyarakat bahwa proses penanggulangan berjalan serius meski akses menuju lokasi terdampak masih terhambat.

    “Terhadap akses yang masih belum bisa ditembus, tadi kami sudah bicara dengan BNPB, Basarnas, agar dilakukan tim advance, menginap tiap malam, bikin tenda di sana, kemudian siangnya jalan menyusuri kembali, menginap disana sampai tembus,” katanya lagi.

    “Kita harus lakukan formula seperti itu agar kita bisa hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat, jadi negara hadir,” kata Masinton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Medan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyiapkan stok beras tiga kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Kami tanda tangan dengan Gubernur di lokasi. Permintaannya lima ribu ton, kami siapkan tiga kali lipatnya. Kami kirim,” ucap Andi di Gudang Bulog, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tapteng, Sumatera Utara, Rabu.

    Menurut Amran, ketiga provinsi yang mengalami bencana tersebut membutuhkan beras 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan di daerah terdampak banjir dan longsor.

    Namun sebagai beras cadangan, Mentan Amran telah menambah menjadi sekitar 15 ribu ton yang segera dikirim, termasuk ke wilayah Sumatera Utara.

    “Saudaraku sabar, pemerintah tidak akan biarkan satu orangpun kekurangan beras,” tegas Andi didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Mentan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 600 ton beras Bulog telah sampai ke Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

    Kemudian, lanjut Amran, dilanjutkan pengiriman sekitar 10.000 ton. Amran juga berharap bantuan beras cadangan ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Sudah tiba. Sudah sandar 600 ton, dan kami akan kirim untuk cadangan 10.000 ton. Kalau bisa satu kapal, satu tahap karena orang-orang sudah butuh,” tegas Amran.

    Pihaknya juga terus memantau peristiwa bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Sumatera yang telah merusak sawah yang akan diperbaiki hingga siap tanam berupa bibit seluas 40 hektare.

    Begitu juga dengan lahan pertanian jagung sekitar 604 hektare mengalami kerusakan, dan akan segera diperbaiki dengan menyiapkan bibit seluas 1.000 hektare.

    “Kami beri waktu satu minggu untuk administrasinya, dimana patok tanahnya, kemudian kita akan perbaiki. Alat beratnya, kami bekerja sama dengan kontraktor lokal. Pak Bupati, pak Gubernur tinggal tunjuk, langsung dikerjakan,” terang Amran.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan, pihaknya terus bekerja guna membuka akses ke lokasi-lokasi bencana utama mendistribusikan bantuan.

    Sehingga seluruh bantuan, lanjut dia, bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah Sumatera Utara.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (2/12), menyebutkan korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara menjadi 294 orang, dan hilang 155 orang.

    BNPB juga menyatakan, empat kabupaten/kota di Sumatera Utara paling terdampak banjir bandang dan tanah longsor, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara

    “Semuanya lagi benar-benar berupaya memperbaiki jalur-jalur utama, baik yang masuk ke Tapteng (Tapanuli Tengah), dan juga yang di dalam Tapteng. Kalau masih ada tumpukan lumpur ini akan menjadi prioritas,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot berkomitmen melindungi pekerja rentan di Batam

    Pemkot berkomitmen melindungi pekerja rentan di Batam

    ANTARA – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau berkomitmen meneruskan pemberian program perlindungan kesehatan, terhadap pekerja rentan di kota itu hingga tahun 2026 mendatang. Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Rabu (3/12) mengatakan sebanyak kurang lebih 24.000 pekerja rentan telah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, antara lain tukang ojek, penambang boat pancung, hingga nelayan.(Angeila Cantieque/Yovita Amalia/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap ke China, Purbaya dan Danantara matangkan penyelesaian “Whoosh”

    Siap ke China, Purbaya dan Danantara matangkan penyelesaian “Whoosh”

    Kita diskusi baiklah, termasuk KCIC masih akan dicari bentuk yang pas seperti apa.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan melakukan banyak pembahasan termasuk mengenai utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, saat melangsungkan pertemuan dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

    Ia mengatakan tim teknis Kementerian dan tim teknis Danantara Indonesia akan segera melangsungkan diskusi, untuk membahas skema yang tepat dalam rangka penyelesaian utang Whoosh.

    “Kita diskusi baiklah, termasuk KCIC masih akan dicari bentuk yang pas seperti apa. Nanti tim teknis dia diskusi dengan tim teknis saya. Ini kan masih belum clear betul seperti apa. Saya sih belum tahu sampai detail. Tapi gambaran besarnya clear lah kita mau ngapain ke depan,” ujar Purbaya dalam wawancara cegat seusai acara Financial Forum, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan ini, ia memastikan bahwa pihaknya dan Danantara Indonesia siap untuk melakukan perjalanan ke China, sebagai upaya melakukan negosiasi dengan pihak China terkait masalah utang Whoosh.

    Namun, dia mengatakan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu akan bertemu dengan siapa di China, dan skema penyelesaian seperti apa yang akan ditawarkan.

    “Saya bilang begini. Saya nggak tahu di China ketemu siapa, China Development Bank (CDB) apa NDRC (National Development and Reform Commission)-nya. Nanti, kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke China. Kalau nggak, saya bingung ke China ketemu siapa, nggak jelas,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memberikan sinyal akan mengajak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam melakukan negosiasi utang Whoosh di China pada Desember 2025.

    “Secepatnya, insya Allah (pada Desember),” kata Rosan.

    Rosan mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi intens dengan Menkeu Purbaya dan mempersiapkan proposal matang terkait restrukturisasi utang Whoosh kepada China.

    “Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal ke China-nya,” ujar Rosan pula.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jabar: Program MBG bantu jaga inflasi pangan di Bogor Raya

    Pemprov Jabar: Program MBG bantu jaga inflasi pangan di Bogor Raya

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas inflasi pangan di wilayah Bogor Raya.

    Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi rata-rata Bogor Raya saat ini berada pada kisaran 3,3 persen, sementara Jawa Barat berada pada angka 2,63 persen yang masih dalam rentang aman.

    “Inflasi harus dijaga setiap hari. Harga pangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan,” kata Herman dalam Borderline Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.

    Ia menyebut harga pangan seperti cabai merah, bawang merah, telur, dan ayam merupakan komoditas yang paling memengaruhi inflasi.

    Menurut dia, pengoperasian lebih dari 4.600 SPPG dengan nilai investasi Rp50 triliun menjadi penopang kuat stabilitas harga bahan pangan.

    “Walaupun TKD turun, uang yang masuk dari sektor pangan ini luar biasa besar. Inilah capital inflow yang menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat,” katanya.

    Herman menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

    Inflasi yang terkendali membuat daya beli terjaga sehingga konsumsi tetap stabil, dan ini berdampak pada penurunan kemiskinan.

    Ia meminta daerah di Bogor Raya terus memperkuat sinergi pengendalian harga pangan melalui koordinasi lintas sektor dan peningkatan produksi lokal.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan daerah.

    “Kami terus memperluas kolaborasi agar harga pangan tetap stabil dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Rudy.

    Forum BES turut menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk menjaga inflasi kawasan tetap terkendali menjelang tahun 2026.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengedar ganja 4,6 kg di Cengkareng ditangkap polisi

    Pengedar ganja 4,6 kg di Cengkareng ditangkap polisi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial M (51) karena diduga mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 4,672 kilogram (kg) di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Kami menangkap tersangka berinisial M (51) pada Selasa (2/12) sekitar pukul 14.17 WIB di Cengkareng dengan barang bukti 4,6 kg ganja,” ujar Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba PMJ, AKP Edy Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Edy menjelaskan kasus ini terungkap setelah adanya informasi kepada kepolisian mengenai adanya aktivitas narkoba di wilayah tersebut.

    “Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan di Cengkareng dan langsung melakukan penyergapan kepada M,” katanya.

    Barang bukti ganja yang disita dari tangan tersangka M oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (2/12/2025). ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

    Ia menyebutkan dari hasil penggeledahan, ditemukan satu dus besar berisi ganja dengan berat total 4,672 gram serta satu unit telepon seluler (ponsel).

    “Dalam pemeriksaan awal, M mengaku bahwa ganja tersebut diperoleh dari seorang pemasok berinisial D (DPO) yang kini tengah diburu petugas,” kata Edy.

    Saat ini tersangka bersama seluruh barang bukti telah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    “Tersangka dan barang bukti disita di Direktorat Narkoba Polda Metro untuk penyidikan lebih lanjut,” kata Edy.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM minta SPBU buka 24 jam di wilayah terdampak bencana

    Kementerian ESDM minta SPBU buka 24 jam di wilayah terdampak bencana

    Kami mohon maaf jika pascabencana, pelayanan kami belum maksimal, kami bersama gubernur dan bupati berusaha melayani Bapak dan Ibu semua agar mendapat pelayanan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beroperasi selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan pasokan dan distribusi BBM.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penambahan pasokan dan kebijakan pembebasan penggunaan barcode untuk BBM bersubsidi selama masa darurat.

    “Baru saja saya selesai rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina, mulai besok untuk semua pompa bensin di sini kita akan buka 24 jam untuk wilayah Bapak dan Ibu semua. Kita akan layani kebutuhan masyarakat 24 jam. Kita juga akan tambah genset agar bisa melayani saudara-saudara saya yang membutuhkan BBM di sini,” kata Bahlil saat meninjau pos pengungsian di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025).

    Bahlil menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang belum optimal pascabencana.

    Ia menegaskan pemerintah pusat bersama daerah terus berupaya mempercepat pemulihan layanan energi.

    “Kami mohon maaf jika pascabencana, pelayanan kami belum maksimal, kami bersama gubernur dan bupati berusaha melayani Bapak dan Ibu semua agar mendapat pelayanan dengan baik,” ujarnya.

    Selain kebijakan operasional 24 jam, Bahlil meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk menata ulang stok dan distribusi BBM, khususnya di Medan dan sekitarnya yang memiliki 90 SPBU.

    Pemerintah menargetkan sebanyak mungkin SPBU dapat kembali beroperasi penuh.

    “Hasil rapat tadi kita akan tambah yang beroperasi 24 jam. Kurang lebih 60 SBPU yang kita operasikan 24 jam. Kita akan tambah lagi, kita lihat kalau memang bisa 90 SBPU beroperasi 24 jam,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Mars Ega menjelaskan pasokan BBM menuju wilayah Medan sudah mulai stabil setelah dua kapal berhasil sandar dan memasok ke Terminal BBM Medan.

    “Untuk mengurangi antrean, kami akan tambah SBPU yang beroperasi 24 jam jadi kurang lebih 60 SBPU,” ujarnya.

    Pemerintah juga memberikan relaksasi alokasi bagi Pertamina Patra Niaga untuk memindahkan pasokan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama.

    Penyesuaian ini diperlukan karena perubahan jalur distribusi akibat kerusakan jalan dan penggunaan jalur alternatif yang meningkatkan konsumsi pada titik tertentu.

    Dengan kombinasi penambahan jam operasional, penyesuaian alokasi, dan percepatan distribusi, pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di daerah terdampak bencana dapat segera kembali normal.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.