Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Sudinhub Jakut tindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan

    Sudinhub Jakut tindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara (Jakut) berkomitmen menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan di wilayah Jakarta Utara dengan mencabut pentil ban dan menderek mobil yang parkir sembarangan.

    “Kami minta masyarakat dan pelaku usaha untuk bisa menaati aturan yang ada,” kata Kepala Seksi Pengendalian Operasional LLAJ Sudinhub Jakarta Utara Yulza di Jakarta, Kamis.

    Dengan tegas, dia tidak membenarkan siapa pun untuk memarkir kendaraan mereka di bahu atau badan jalan karena dapat merugikan para pengguna jalan lainnya.

    Menurut dia, melalui kegiatan penertiban, masyarakat dan para pelaku usaha dapat lebih memahami aturan saat memarkir kendaraan mereka.

    Jika mereka memarkir kendaraan secara sembarangan, maka ada kerugian yang harus ditanggung oleh pengguna jalan lainnya.

    “Parkir di bahu jalan bisa mengurangi kapasitas jalan sehingga menimbulkan kemacetan,” tegas Yulza.

    Lebih lanjut, dia mengatakan petugas Sudinhub Jakarta Utara telah melakukan penertiban terhadap 20 kendaraan roda dua yang terparkir di Jalan Pluit Permai dan Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam Operasi Cabut pentil (OCP) pada Rabu (3/12).

    Dalam operasi tersebut, petugas Sudinhub Jakarta Utara juga menderek tiga unit mobil dan menjaring sembilan unit motor.

    Dia menuturkan penertiban motor dan mobil itu merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait maraknya parkir liar di kawasan Pluit, Penjaringan.

    “Penertiban parkir liar dilakukan bersama unsur TNI, Polri, Lintas Jaya dan Kasatpelhub Kecamatan Penjaringan,” ujar Yulza.

    Sementara itu, ketiga unit mobil tersebut terpaksa diderek lantaran melanggar aturan dengan parkir di bahu dan badan jalan di sepanjang Jalan Pluit Permai.

    “Kami berharap para pelanggar tersebut menjadi jera dan mematuhi peraturan lalu lintas,” ungkap Yulza.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satu unit pesawat NC212i yang baru selesai diproduksi akan digunakan pelatihan navigasi TNI AU

    Satu unit pesawat NC212i yang baru selesai diproduksi akan digunakan pelatihan navigasi TNI AU

    Kamis, 4 Desember 2025 10:41 WIB

    Petugas dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan pengecekan pesawat NC212i saat serah terima pesawat di Hanggar Delivery Center PTDI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). PTDI melakukan serah terima satu unit pesawat NC212i kepada TNI AU Skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, yang ditujukan untuk pelatihan navigasi TNI AU. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nym. 

    Petugas dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan pengecekan pesawat NC212i saat serah terima pesawat di Hanggar Delivery Center PTDI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025). PTDI melakukan serah terima satu unit pesawat NC212i kepada TNI AU Skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, yang ditujukan untuk pelatihan navigasi TNI AU. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Depok (ANTARA) – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) meminta agar revisi Undang-undang Pemilu harus bisa melindungi perempuan dari kekerasan politik.

    “Revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memastikan adanya struktur regulasi yang melindungi perempuan dan mendorong partisipasi politik yang lebih setara,” kata Direktur Puskapol UI Hurriyah di Depok, Kamis.

    Ia mengatakan melalui policy brief yang disusun berdasarkan hasil riset Puskapol UI, pihaknya merekomendasikan dua langkah strategis untuk memastikan revisi UU Pemilu benar-benar mendukung demokrasi yang inklusif dan setara gender.

    Pertama, kata dia, memperkuat afirmasi gender, dengan penguatan kebijakan afirmasi di dalam kepengurusan partai, yakni menyertakan minimal 30 persen di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu dengan mengubah frasa memperhatikan menjadi memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

    Selain itu, menurut dia, juga perlu menerapkan sistem zipper murni dan didistribusikan calon perempuan minimal 30 persen di dapil (daerah pemilihan).

    “Berikan insentif bagi partai yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar. Tetapkan syarat minimal tiga tahun keanggotaan partai dan pendidikan kader untuk calon legislatif,” ujarnya.

    Kedua, kata Hurriyah, dengan melakukan integrasikan perlindungan terhadap kekerasan politik berbasis gender.

    Oleh karena itu, menurut dia, mendefinisikan kekerasan politik berbasis gender dalam UU, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, rahasia, dan sensitif korban.

    “Berikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, saksi, dan pelapor. Wajibkan KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi partai, calon, dan pemilih tentang kekerasan politik berbasis gender sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi,” ujarnya.

    Puskapol UI bersama anggota koalisi lainnya menyerukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pembuat kebijakan, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil yang lebih luas untuk bersama-sama mengawal revisi UU Pemilu agar menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

    “Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Hurriyah.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (3/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    Selengkapnya di sini

    2. Pemerintah pasok BBM dan alat berat untuk pulihkan Aceh Tamiang

    Sekretariat Kabinet (Setkab) RI melaporkan pasokan BBM hingga alat berat dari instansi terkait telah dikerahkan dari Medan menuju Aceh Tamiang untuk memulihkan infrastruktur yang rusak dan memenuhi kebutuhan bahan bakar di wilayah terdampak banjir.

    Selengkapnya di sini

    3. Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Selengkapnya di sini

    4. Golkar kirim bantuan tahap kedua ke wilayah bencana di Sumatera Utara

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara.

    Selengkapnya di sini

    5. Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas sebut puluhan perumahan di Karawang kondisinya terlantar

    Dinas sebut puluhan perumahan di Karawang kondisinya terlantar

    Karawang (ANTARA) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 65 perumahan yang tersebar di sejumlah daerah sekitar Karawang kondisinya “terlantar” karena ditinggalkan pengembang.

    “Perumahan yang ditinggalkan pengembang sebelum serah terima PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) menimbulkan persoalan bagi penghuni perumahannya,” kata Wakil Bupati Karawang Maslani, saat Sosialisasi Serah Terima PSU di Karawang, Rabu.

    Ia menyampaikan, di antara dampak dari perumahan ditinggalkan oleh pengembang sebelum serah terima PSU ke Pemerintah Kabupaten Karawang mengakibatkan kondisi infrastruktur jalan rusak dan drainase tidak terurus.

    Dampak lainnya, kata dia, fasilitas umum di perumahan itu juga mangkrak, serta status aset PSU dan sertifikat kepemilikan menjadi tidak jelas.

    Sesuai dengan catatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Karawang, hingga kini terdapat 473 perumahan yang berdiri di sejumlah daerah sekitar Karawang.

    Dari jumlah 473 perumahan itu, sebanyak 275 perumahan telah menyerahkan PSU dan 181 masih berproses. Selain itu, ada pula 65 perumahan yang masuk kategori terlantar karena ditinggal pengembangnya.

    “Ini tidak boleh dibiarkan, karena warga yang tinggal di kawasan perumahan itu berhak mendapat lingkungan yang layak. Jasi ketika pengembang meninggalkan kewajibannya, pemerintah harus hadir,” katanya.

    Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menyiapkan dasar regulasi yang kuat terkait penyelenggaraan PSU, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 hingga Peraturan Bupati Nomor 333, 334, dan 335 Tahun 2023.

    Regulasi tersebut, katanya, menjadi landasan percepatan penataan perumahan sekaligus memastikan kewajiban pengembang dapat terpenuhi.

    Maslani menyampaikan, saat ini Karawang berkembang pesat sebagai kawasan industri, pusat ekonomi, sekaligus daerah tujuan hunian.

    Pertumbuhan perumahan terjadi hampir di seluruh kecamatan. Kondisi ini membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan jika infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan tidak berjalan baik.

    Menurut dia, Pemkab Karawang sedang menyiapkan peta jalan percepatan serah terima PSU tahun 2026. Upaya ini meliputi penyusunan rencana percepatan, penguatan kapasitas tim verifikasi, penataan aset perumahan, penetapan prioritas, hingga kajian skema pengelolaan PSU yang lebih efektif.

    “Tujuan kita sederhana namun sangat penting memastikan semua warga Karawang, di manapun mereka tinggal, mendapatkan kualitas lingkungan yang sama. Jalan harus baik, drainase lancar, fasilitas umum tersedia, ruang terbuka hadir, dan lingkungan benar-benar layak,” katanya. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov harap Kemenhub serius tangani soal tiket pesawat mahal di Aceh

    Pemprov harap Kemenhub serius tangani soal tiket pesawat mahal di Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menangani secara serius terkait mahalnya harga tiket pesawat di bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah saat musibah bencana banjir dan longsor.

    “Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal saat dimintai tanggapannya, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, viral sebuah informasi dari salah seorang penumpang terkait tingginya harga tiket pesawat Susi Air dan Wings Air untuk rute bandara Rembele Bener Meriah menuju Kualanamu Sumatera Utara, serta dari Rembele ke bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.

    Untuk pesawat Wings Air dari Rembele ke Kualanamu mencapai Rp3,5 juta per orang. Kemudian, untuk pesawat Susi Air yang menggunakan sistem carter harganya mencapai Rp8 juta dari Rembele ke bandara SIM di Aceh Besar.

    Terkait informasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dan sedang ditelusuri bagaimana permasalahannya.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara. Mereka sedang meneliti terkait hal ini,” ujarnya.

    Sejauh ini, Dishub Aceh belum menerima informasi terkait hasil yang telah dilakukan Kemenhub. Diharapkan permasalahan itu mendapat perhatian karena Aceh sedang dilanda musibah besar.

    “Mereka sedang meneliti. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga ada tindakan serius,” kata Faisal.

    Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Aceh sedang ditimpa musibah banjir bandang hingga longsor. Termasuk wilayah dataran tinggi Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

    Bahkan hingga hari ini, Kabupaten Bener Meriah masih menjadi salah satu daerah yang terisolir pasca bencana. Hal itu dikarenakan akses jalur darat menuju baik jalan maupun jembatan lumpuh total, dan masih dalam tahapan penanganan tim tanggap darurat bencana Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat kolaborasi hulu migas sebab target lifting naik

    Pemerintah perkuat kolaborasi hulu migas sebab target lifting naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat kolaborasi dengan badan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk merealisasikan target lifting minyak yang naik pada 2026, yakni sebesar 610 ribu barel minyak per hari.

    Target lifting pada 2026 itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.

    “Dalam rangka peningkatan produksi di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dikonsolidasikan. Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Lifting minyak bumi ditargetkan meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.

    Yuliot meminta Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat timbul, beserta target penyelesaiannya, dalam mengejar target lifting tahun 2026.

    Di antaranya terkait penyempurnaan regulasi, penyediaan infrastruktur, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekosistem ketersediaan peralatan.

    Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait langkah kebijakan yang harus diambil untuk memudahkan pencapaian target lifting.

    “Dalam hal itu terjadi kendala-kendala ya tentu ini harus dikonsolidasikan dengan SKK Migas,” ujar Yuliot

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI gandeng KNKT benahi jalur daerah pantauan khusus

    KAI gandeng KNKT benahi jalur daerah pantauan khusus

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) fokus melakukan perbaikan di jalur-jalur yang masuk kategori daerah pantauan khusus (Dapsus) untuk kesiapan pelayanan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Inspeksi tersebut turut menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (Hanif Nasrullah/Fahrul Marwansyah/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OVO blokir lebih dari 7.000 akun yang digunakan untuk judi online

    OVO blokir lebih dari 7.000 akun yang digunakan untuk judi online

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) berkomitmen memberantas praktik judi online (judol) dengan memblokir lebih dari 7.000 akun melalui Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol).

    Program tersebut diselenggarakan dalam dua kali yakni pada Februari-Maret 2025 dan Juli-Agustus 2025.

    “Hasilnya cukup baik, tapi saya yakin masih banyak pekerjaan rumah yang kita bisa terus kejar untuk memberantas judol di Indonesia,” ucap Chief Operating Officer OVO Eddie Martono di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan, program yang dijalankan melalui kolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta masyarakat tersebut juga berhasil menurunkan aktivitas transaksi terkait judi online hingga 97 persen.

    Ia mengatakan, validitas laporan masyarakat terkait akun terindikasi judi online mencapai 91 persen, yang artinya 9 dari 10 laporan yang masuk terbukti benar dan langsung ditindaklanjuti.

    Tidak hanya menggencarkan upaya pemberantasan aktivitas ilegal tersebut, pihaknya juga memperluas penyelenggaraan program literasi keuangan.

    Eddie mengatakan bahwa inklusi keuangan tanpa literasi yang cukup dapat berisiko disalahgunakan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pihaknya pun menggelar Fintech Academy yang telah menjangkau lebih dari 5 ribu mahasiswa di berbagai universitas melalui kuliah umum hingga program magang.

    Ia menyatakan, pihaknya juga mendukung program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berkontribusi senilai lebih dari 1 juta dolar AS (Rp16,62 miliar, kurs per Rabu = Rp16.625) sejak September 2024.

    Program tersebut telah menjangkau lebih dari 4.500 murid dan guru di berbagai daerah, termasuk Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah), hingga sekolah berkebutuhan khusus di Banten.

    Perseroan bekerja sama dengan mitra UMKM dan pengemudi untuk menyediakan paket makanan bergizi tersebut serta memastikan pengadaaan tersebut dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang berlaku.

    “Dampaknya (dukungan OVO terhadap program MBG) itu tidak hanya terhadap siswa ataupun sekolah tersebut… tapi juga di sini kami bekerja sama dengan UMKM sebagai penyedia dari makanannya dan juga mitra pengemudi yang mengantarkan makanan tersebut,” ujar Eddie Martono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.

    “Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.

    Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

    “Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.

    Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.

    Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.