Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menkeu: Dana bencana Sumatera aman, APBN 2026 siapkan Rp60 T

    Menkeu: Dana bencana Sumatera aman, APBN 2026 siapkan Rp60 T

    “Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketersediaan dana bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatera dalam kondisi aman dan mencukupi.

    Purbaya, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan tidak ada kendala pembiayaan, baik untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini maupun untuk anggaran tahun mendatang.

    “Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik,” katanya saat ditanya terkait kondisi dana bantuan bencana ke Sumatera.

    Purbaya menjelaskan, sejumlah informasi terkait bantuan bencana telah dicek dan diklarifikasi langsung kepadanya. Hasilnya, pemerintah menyebut seluruh dukungan pendanaan telah disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

    Ia mengatakan, untuk tahun depan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp60 triliun yang telah melalui proses penyisiran anggaran.

    Sementara untuk tahun berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun.

    Selain itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dan pengajuan tersebut sudah masuk ke Kementerian Keuangan.

    Menurut Purbaya, dengan sisa cadangan yang masih tersedia serta pengajuan anggaran yang telah diproses, pendanaan penanganan bencana di Sumatera tidak menjadi persoalan.

    “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaksel periksa standar kelaikan 50 gedung

    Pemkot Jaksel periksa standar kelaikan 50 gedung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Sudin CKTRP) melakukan pemeriksaan standar kelaikan terhadap 50 gedung di wilayahnya.

    “Saya minta seluruh bangunan gedung di Jakarta Selatan diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedur tanpa terkecuali,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat.

    Anwar menegaskan pemeriksaan seluruh bangunan gedung dilakukan sebagai bentuk antisipasi kebakaran, sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0014/SE/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Imbauan Antisipasi Potensi Kebakaran pada Bangunan Gedung.

    Selain pemeriksaan gedung, Anwar juga menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan terkait kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat.

    “Seluruh camat dan lurah agar menyiagakan posko, sarana, dan prasarana siaga bencana, serta melakukan prosedur pengurangan risiko bencana dalam menghadapi musim penghujan,” ucapnya.

    Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebagai upaya preventif menyusul maraknya peristiwa kebakaran gedung yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    “Pascakebakaran gedung beberapa waktu lalu di Jakarta Pusat, kami langsung mengintensifkan pemeriksaan standar kelayakan gedung,” kata Kepala Sudin CKTRP Jakarta Selatan, Andi Lazuardy.

    Andi mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara intensif pascakejadian kebakaran gedung di Jakarta Pusat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

    Pemeriksaan kelayakan difokuskan pada bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan ketinggian di bawah delapan lantai.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan sejumlah aspek penting.

    “Aspek yang diperiksa meliputi arsitektur, fungsi dan keselamatan gedung, serta kesesuaian bangunan dengan peruntukannya,” ucapnya.

    Menurutnya, pemeriksaan juga mencakup tata ruang, sirkulasi, serta akses keluar masuk gedung. Aspek keselamatan dan proteksi kebakaran menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut.

    “Untuk proteksi kebakaran, kami memeriksa sistem aktif seperti hidran, alat pemadam api ringan (APAR), alarm, dan sprinkler, serta sistem proteksi pasif seperti pintu tahan api, sekat bangunan, dan jalur evakuasi,” kata Andi.

    Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan ketersediaan dan kejelasan rambu evakuasi serta kondisi tangga darurat. Aspek utilitas bangunan turut menjadi perhatian guna memastikan seluruh sistem penunjang berfungsi dengan baik.

    “Utilitas yang kami periksa antara lain instalasi listrik dan panel, serta sarana vertikal seperti lift dan eskalator,” ujarnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri membangun jembatan hingga fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menyebut bahwa telah dibangun lima jembatan di Aceh.

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,” katanya.

    Sementara itu, di Sumut telah dibangun tiga jembatan, sedangkan di Sumbar ada empat jembatan yang masih dibangun.

    “Saat ini yang sudah 30 persen tiga unit, satu unit masih berproses 10 persen melibatkan 200 personel,” ucapnya.

    Polri juga mendorong dibangun enam unit jembatan bailey dengan masing-masing provinsi sebanyak dua unit jembatan.

    Kapolri melanjutkan, untuk bantuan MCK, Polri telah menyiapkan mobil toilet, mobil tangki air, dan pump jet sumur bor.

    Guna memenuhi kebutuhan air bersih, Polri berencana membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Aceh dengan rincian 209 sumur di Kabupaten Tamiang dan 129 sumur di kabupaten/kota lain yang terdampak.

    “Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan terus berprogresnya, termasuk pembangunan MCK, empat unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang,” ucap Kapolri.

    Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah menambahkan bantuan makanan dan logistik.

    Jenderal polisi bintang empat itu menyebut bahwa Polri telah menambahkan 56 unit genset, 259 unit pompa air, 61 unit solar panel, 82 unit perahu karet, serta tiga alat berat.

    Polri juga mengirim mobil patroli, cold storage, hingga kantong mayat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah melakukan pendataan secara rinci terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,” kata Megawati dalam seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta, Jumat.

    Megawati juga menyoroti peran vital Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data cuaca dan pemetaan wilayah.

    “Tadi BMKG hadir tidak? Saya ingin mereka bicara soal peta. Perlu diingat, BMKG itu badan yang saya bangun (perkuat) dahulu karena saya sadar lembaga ini sangat diperlukan. Kita ini bukan negara benua, kita adalah negara kepulauan yang sangat dinamis,” ujarnya.

    Terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau in natura.

    “Ibu tidak akan memberikan uang. Mau beli apa kalau kondisinya sedang bencana? Jadi yang saya berikan adalah bantuan in natura. Logistiknya sudah didata dan dihimpun oleh struktur partai,” jelas Presiden ke-5 RI tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa bantuan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan secara terkoordinasi melalui Ketua DPC di wilayah terdampak.

    “Ketua DPC adalah penanggung jawabnya. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, hingga gas LPG dan genset. Selain itu, ada baju harian untuk pria, wanita, anak-anak, hingga peralatan masak lengkap,” tutur Megawati.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI bakal beri jaminan sosial untuk pekerja informal

    Pemprov DKI bakal beri jaminan sosial untuk pekerja informal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal sebagai upaya perlindungan bagi mereka.

    “Sektor ini rentan karena ketiadaan jaminan yang memadai. Oleh karena itu, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal akan menjadi perhatian kita ke depan,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat.

    Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.

    Ali mengatakan, pekerja sektor informal di Jakarta mengalami kenaikan tahun ini. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 1,88 juta orang (36,63 persen), meningkat 0,32 persen dibandingkan Agustus 2024.

    Sementara, untuk pekerja formal mekanisme jaminan sosial ketenagakerjaan sudah berjalan baik. Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,25 juta orang (63,37 persen).

    Adapun terkait jaminan perlindungan sosial, sejumlah strategi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta antara lain memberikan subsidi pembayaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan menggratiskan layanan rumah sakit di kelas 3.

    “Melalui skema ini diharapkan cita-cita Universal Health Coverage dapat terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang tertinggal, termasuk kelompok miskin dan rentan,” kata Ali.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sulsel temui Pramono bahas soal SPBE hingga investasi

    Gubernur Sulsel temui Pramono bahas soal SPBE hingga investasi

    pertemuan ini sebagai langkah konkret untuk mengembangkan potensi kedua daerah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta untuk membahas pembelajaran dan pertukaran praktik terkait regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), investasi, dan lainnya.

    “Pemprov DKI Jakarta juga menawarkan pemanfaatan konsep Smart City melalui aplikasi JAKI yang kami miliki untuk dapat diterapkan di Sulawesi Selatan. Kami siap memberikan pendampingan, edukasi, pelatihan, serta berbagi pengetahuan terkait implementasinya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pertemuan ini sebagai langkah konkret untuk mengembangkan potensi kedua daerah secara saling menguntungkan, khususnya di sektor kepegawaian, tata kelola birokrasi, pertanian, dan peternakan.

    Kolaborasi antardaerah, kata Pramono, merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

    Selain digitalisasi, penguatan ketahanan pangan menjadi fokus penting dalam kerja sama ini. Pramono menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah agraris sekaligus sentra produksi perikanan nasional.

    Ia pun telah meminta jajaran terkait, khususnya Biro Kerja Sama Daerah, untuk menindaklanjuti berbagai peluang kolaborasi, termasuk kemungkinan investasi Pemprov DKI Jakarta di sektor pertanian dan perikanan Sulawesi Selatan.

    “Kami melihat potensi Sulawesi Selatan di sektor perikanan dan pertanian itu luar biasa. Saya sudah meminta jajaran untuk mendalami peluang tersebut. Apabila memungkinkan, sebagaimana kerja sama dengan daerah lain, Pemprov DKI Jakarta siap berinvestasi di sektor tersebut,” katanya.

    Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, kerja sama ketahanan pangan ini dirancang untuk kepentingan jangka menengah dan panjang.

    Sementara untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia memastikan kondisi pangan Jakarta relatif aman dan terkendali, dengan inflasi yang diproyeksikan tetap terjaga di kisaran 2,6–2,7 persen serta pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan menyampaikan ketertarikannya untuk memperkuat kerja sama, khususnya di bidang “Smart City” dan pengelolaan BUMD.

    Ia menilai Jakarta memiliki tata kelola “Smart City” yang telah terbukti efektif dan terintegrasi dengan baik. Kolaborasi ini membuka peluang berbagi sistem dan pengalaman, terutama dalam percepatan layanan transportasi dan digitalisasi pemerintahan.

    Andi mencontohkan pengelolaan transportasi publik di Jakarta yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan Trans Sulsel agar lebih masif dan terintegrasi, mengingat luasnya wilayah Sulawesi Selatan.

    “Kerja sama ini mencakup percepatan adopsi berbagai sistem yang telah diterapkan di Jakarta untuk kami kembangkan dan adaptasi melalui skema berbagi pengetahuan. Termasuk, pemanfaatan aplikasi JAKI dan pengelolaan BUMD. Kami juga menawarkan sejumlah produk unggulan Sulawesi Selatan sebagai daerah agraris dan lumbung padi nasional,” paparnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: DKI terbuka untuk wisatawan dan pendatang saat Nataru

    Pramono: DKI terbuka untuk wisatawan dan pendatang saat Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan Jakarta akan terbuka menyambut wisatawan maupun pendatang saat momen Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, kami menerima siapa pun yang akan berkunjung ke Jakarta,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat.

    Bahkan, dia mendoakan agar warga luar Jakarta yang datang bisa menetap di ibu kota. “Jangan hanya pulang kampung, mudah-mudahan kampungnya juga di Jakarta,” ujarnya.

    Pramono mengatakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru akan dimulai pada Sabtu (20/12).

    Di Terminal Pulo Gebang, Pramono memprakirakan pada hari tersebut akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, yakni sekitar hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen.

    Oleh karena itu, Pramono mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan mudik untuk berhati-hati dan menaati peraturan.

    “Sekali lagi bagi warga yang akan memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentu harus berhati-hati, yang kedua menaati peraturan, yang ketiga menikmati perjalanan,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan 893 unit bus dari 439 Perusahaan Otobus Antar Kota Antar Provinsi (PO AKAP) disiapkan di empat terminal utama Jakarta untuk melayani masyarakat selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Syafrin merinci, empat terminal yang disiapkan yakni Pulo Gadung (1.057 unit bus), Kampung Rambutan (1.175 bus), Kalideres (567 bus), dan Tanjung Priok (94 bus).

    Selain empat terminal utama, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyiapkan tiga terminal bantuan yakni Terminal Grogol, Lebak Bulus, dan Muara Angke untuk melayani masyarakat pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru.

    Syafrin menyampaikan, seluruh terminal akan dilengkapi dengan Posko Nataru dengan personel dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan penumpang padati Terminal Pulo Gebang pada puncak mudik Nataru

    Ribuan penumpang padati Terminal Pulo Gebang pada puncak mudik Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprakirakan jumlah penumpang di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, mencapai 5.000 orang pada puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Diprakirakan mungkin salah satu puncaknya besok (Sabtu). Diprediksi tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, diprakirakan hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo usai meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat.

    Pramono menjelaskan untuk proyeksi puncak arus balik ke Jakarta diprakirakan pada 4 Januari 2026.

    Dia mengatakan untuk kenyamanan sopir bus dan penumpang, maka pengelola terminal menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk para sopir.

    “Semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya untuk menjaga keselamatan penumpang,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan 893 unit bus dari 439 Perusahaan Otobus Antar Kota Antar Provinsi (PO AKAP) disiapkan di empat terminal utama Jakarta untuk melayani masyarakat selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Syafrin merinci, empat terminal yang disiapkan yakni Pulo Gadung (1.057 unit bus), Kampung Rambutan (1.175 bus), Kalideres (567 bus), dan Tanjung Priok (94 bus).

    Selain empat terminal utama, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyiapkan tiga terminal bantuan yakni Terminal Grogol, Lebak Bulus, dan Muara Angke untuk melayani masyarakat pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru.

    Syafrin menyampaikan, seluruh terminal akan dilengkapi dengan Posko Nataru dengan personel dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri siagakan 146.701 personel gabungan untuk Operasi Lilin 2025

    Polri siagakan 146.701 personel gabungan untuk Operasi Lilin 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan sebanyak 146.701 personel untuk Operasi Lilin 2025 demi mengamankan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 di seluruh wilayah Indonesia.

    Astama Ops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran mengatakan personel gabungan itu terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, dan 55.289 personel dari instansi terkait lainnya.

    “Saya ingin tekankan kembali bahwa keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Fadil saat Apel Operasi Lilin 2025 di Silang Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, polisi dan aparat lainnya juga telah mendirikan 2.903 posko yang terdiri dari 1.807 Pos Pam (Pos Pengamanan), 763 Pos Pelayanan, dan 333 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah

    Posko-posko itu, kata dia, akan melakukan pelayanan pada 44.436 objek, antara lain gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, maupun lokasi perayaan tahun baru.

    “Pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal bagi masyarakat,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, terdapat potensi cuaca yang bisa memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi terjadinya peristiwa bencana alam.

    Situasi itu, kata dia, tentunya menuntut kesiapan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Natal dan Tahun Baru ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Dia pun meminta kepada seluruh personel yang bertugas untuk terus meningkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan penyelenggaraan sebuah operasi.

    “Kepada seluruh personel, saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan. Jadikan pelayanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan surat permintaan bantuan dari pemerintah Pemerintah Provinsi Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dikirim tanpa sepengetahuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito menjelaskan, surat yang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP tidak ditandatangani langsung gubernur melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi kepada UNDP dan UNICEF terkait surat tersebut. Tito mengatakan kemungkinan bantuan yang bisa diberikan pihak internasional itu yakni konseling korban, terutama wanita dan anak-anak.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk counselling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” jelas Tito.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni UNDP dan UNICEF.

    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

    Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF di Indonesia.

    “Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” kata Muhammad MTA.

    Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

    Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

    Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.