Author: Antaranews.com

  • Megawati: BagunaPDI Perjuangan dibentuk untuk tugas kemanusiaan

    Megawati: BagunaPDI Perjuangan dibentuk untuk tugas kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP dibentuk untuk kerja-kerja kemanusiaan yang bersifat teknis dan responsif, bukan sekadar teori.

    Megawati menekankan pentingnya kesiapan lapangan, mulai dari penyediaan dapur umum, logistik yang sesuai kondisi bencana, hingga kebutuhan spesifik masyarakat terdampak seperti air bersih, makanan hangat, obat-obatan, perlengkapan bayi, serta kebutuhan perempuan.

    “Begitu Baguna turun, yang utama adalah buka dapur umum. Dapur umum itu untuk siapa pun yang membutuhkan, tanpa melihat latar belakang apa pun. Ini urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga mengingatkan agar bantuan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak asal memberikan barang, serta mendorong pencatatan wilayah rawan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini mengungkapkan alasan partainya memberikan apresiasi kepada para pengemudi ambulans dan relawan kebencanaan yang selama ini bekerja tanpa mengenal waktu dan imbalan tetap.

    Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari. Peran mereka juga tidak terbatas pada mengemudi, melainkan turut membantu berbagai kebutuhan darurat pasien.

    “Kadang saat mengantar pasien mereka harus mencari darah ke PMI, mengurus obat, bahkan mengurus asuransi kalau terjadi kecelakaan. Semua itu dilakukan oleh para sopir ini,” kata Risma dalam acara Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur.

    Berangkat dari kondisi tersebut, Risma bersama jajaran DPP PDI Perjuangan berinisiatif memberikan apresiasi nyata. Awalnya, penghargaan ditujukan khusus kepada pengemudi ambulans, namun kemudian diperluas kepada relawan partai yang aktif membantu masyarakat di lapangan.

    Ia menjelaskan, relawan PDI Perjuangan seperti Baguna dan tim kesehatan telah terlibat langsung dalam penanganan bencana dan berbagai kebutuhan kemanusiaan di sejumlah daerah. Atas dedikasi tersebut, partai menyiapkan lebih dari 2.000 penghargaan bagi relawan di seluruh Indonesia.

    “Mereka ini tidak digaji oleh partai. Operasional ambulans pun mereka jalankan sendiri. Karena itu kami berupaya mencarikan CSR agar mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelas Risma.

    Upaya tersebut membuahkan hasil. Para pengemudi ambulans dan relawan kini mendapatkan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja yang mereka hadapi. Risma berharap apresiasi ini dapat memperkuat kapasitas relawan dalam membantu masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

    “Kita harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia rawan bencana. Yang terpenting adalah bagaimana mitigasinya supaya tidak banyak korban,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, Risma bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menumpangi mobil Jeep beratap terbuka berwarna merah meninjau langsung anggota dan relawan Baguna dengan puluhan unit ambulans yang siap diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatra.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI gelar AJP 2025, perkuat peran jurnalisme di wilayah bencana

    PWI gelar AJP 2025, perkuat peran jurnalisme di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui panitia Anugerah Jurnalistik PWI atau AJP 2025 menyiapkan total hadiah Rp300 juta sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya jurnalistik terbaik dari seluruh Indonesia yang mengangkat kinerja dan peran anggota Polri.

    Penghargaan itu diharapkan mendorong liputan yang lebih masif, berimbang, dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana dan kebutuhan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Ketua Panitia AJP Award 2025 Eddy Iriawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan panitia telah menyampaikan secara lisan dan menindaklanjuti dengan surat resmi kepada pengurus PWI di tiga provinsi tersebut untuk mengajak wartawan setempat berpartisipasi dalam AJP Award 2025.

    “Ajakan ini dilakukan dengan pendekatan empati, mengingat wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pascabencana,” kata Eddy.

    AJP Award 2025 melombakan enam kategori, yakni karya tulis media cetak, karya tulis media siber, karya video media televisi, karya foto jurnalistik, karya info grafis, dan karya media sosial yang merupakan ofisial perusahaan pers.

    Untuk setiap kategori, panitia menyediakan hadiah dengan rincian juara pertama sebesar Rp20 juta, posisi kedua Rp15 juta, peringkat ketiga Rp10 juta, dan dua nomine masing-masing Rp2,5 juta. Dengan enam kategori karya yang diperlombakan, total hadiah yang disediakan Rp300 juta.

    Menurut Eddy, anugerah jurnalistik hasil kerja sama dengan Polri tersebut tidak dimaksudkan menjadikan bencana sebagai objek lomba, melainkan membuka ruang bagi karya jurnalistik yang merekam kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, khususnya peran aktif anggota Polri.

    “AJP diharapkan mendorong publikasi yang lebih luas tentang kondisi riil warga terdampak bencana di Sumatera. Banyak kebutuhan mendesak di lapangan yang perlu terus disuarakan agar tidak luput dari perhatian publik dan pengambil kebijakan,” ujar Eddy.

    Ia mengatakan wartawan di daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan realitas masyarakatnya sehingga karya yang lahir dari sana kerap memiliki kedalaman makna dan nilai kemanusiaan yang kuat.

    Namun demikian, panitia menegaskan tidak ada kewajiban bagi wartawan di daerah terdampak untuk mengikuti lomba tersebut.

    “Ini murni undangan partisipatif. Kami menerima seluruh karya berita dari seluruh wilayah di Indonesia serta menghormati sepenuhnya situasi rekan-rekan wartawan di daerah,” kata Eddy.

    Eddy juga menekankan melalui AJP Award, PWI bersama Polri ingin membuka ruang agar wartawan dapat menulis Polri dari dua sisi, yakni menampilkan wajah pengabdian yang humanis sekaligus mengkritisi praktik yang perlu diperbaiki demi terwujudnya institusi yang lebih transparan, berintegritas, dan presisi.

    “Dalam kerja kepolisian ada pengorbanan yang sering tak tampak di layar berita. Namun, di sisi lain, ada pula penyimpangan yang harus dikoreksi dengan jujur dan tegas,” ujarnya.

    Peserta terbuka untuk seluruh wartawan Indonesia. Pengumpulan karya AJP 2025 berlangsung hingga 10 Januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan sidang dewan juri pada 11–28 Januari 2026.

    Panitia AJP 2025 Award berasal dari unsur pengurus PWI Pusat, yakni Eddy Hasibuan selaku Dewan Pakar, Eddy Iriawan dan Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM serta Musrifah sebagai Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri.

    Puncak penganugerahan akan digelar pada perayaan Hari Pers Nasional 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten pada 9 Februari 2026.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pemerintah dengar dan pahami kritik penanganan bencana

    Mendagri: Pemerintah dengar dan pahami kritik penanganan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat terkait kinerja penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera dan Aceh.

    “Kami, pemerintah, mendengar dan memahami berbagai kritik serta masukan dari masyarakat terhadap penanganan bencana di Sumatera,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Tito mengakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Medan yang berat serta keterbatasan teknis di lapangan menjadi tantangan utama dalam proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal, termasuk aksi pengibaran bendera putih oleh korban bencana banjir dan longsor di Aceh sebagai simbol keputusasaan.

    Tito menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila upaya pemerintah selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan.

    Namun, ia menegaskan pemerintah terus melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat korban bencana.

    “Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kendala di lapangan memang cukup besar karena medan yang berat. Namun, sebagai pemerintah, kami berkewajiban untuk terus bekerja, mengatasi hambatan, memperbaiki kinerja, dan bergerak cepat memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

    Tito menekankan bahwa para korban bencana saat ini membutuhkan soliditas dan solidaritas dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.

    Menurutnya, semangat gotong royong dan kemanusiaan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan daerah terdampak.

    “Uluran tangan masyarakat sangat membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan,” kata Tito.

    Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera mencapai 1.068 jiwa.

    Sementara jumlah korban yang masih dinyatakan hilang tercatat sekitar 190 orang, serta jumlah pengungsi mencapai sekitar 577.600 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar tegur pengembang bangun “pavling block” tanpa izin di Kembangan

    Jakbar tegur pengembang bangun “pavling block” tanpa izin di Kembangan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat memberikan surat teguran kepada pengembang Perumahan PGP terkait pembangunan struktur “paving block” (bata beton) tanpa izin di Jalan Cendrawasih, RW 04 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan.

    Jalan beraspal aset Pemprov DKI Jakarta itu dibangun dengan material paving block oleh pihak pengembang Perumahan PGP.

    “Kami sudah memberikan surat teguran ke pihak pengembang, sekaligus sudah dimediasi antara pemerintah, masyarakat dan pengembang di kantor Kecamatan Kembangan pada November 2025,” kata Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam di Jakarta, Jumat.

    Surat teguran Sudin Bina Marga Jakarta Barat itu berisi hasil temuan pembangunan Jalan Cendrawasih, Kelurahan Meruya Selatan yang berpotensi merusak jalan seperti kegiatan pembangunan saluran dan crossing saluran.

    Menindaklanjuti hal itu, pihaknya mengimbau agar pengembang mengurus rekomendasi teknis (rekomtek) kegiatan yang berpotensi merusak jalan kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan mengembalikan kondisi jalan sesuai spesifikasi teknis Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

    Kondisi jalan, kata dia, sebenarnya lima meter. Namun dibangun oleh pengembang perumahan dengan lebar 10 meter. Jalan yang semula material aspal hotmix diubah dengan material “paving block”.

    “Kira-kira sudah dua bulan lalu. Alasannya, dia (pengembang) jalan dibangun dengan mengukur level tinggi jalan. Supaya level tinggi dan rata dengan Jalan Kavling DKI Jakarta. Jalan yang di pavling block sejauh kurang lebih 100 meter,” jelasnya.

    Pihaknya akan menindaklanjuti ke tingkat Pemerintah Kota Jakarta Barat, apabila pengembang perumahan PGP mengindahkan surat teguran tersebut.

    “Kalau sudah diberikan surat teguran, kemudian sudah dilakukan mediasi antara warga, pemerintah dan pengembang, itu masih diindahkan. Maka, penyelesaian tentu pada penegakan aturan. Tentunya ini sudah menjadi ranah Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum,” kata Khairul.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengelolaan sampah di Jakut harus lebih baik dibandingkan RDF Rorotan

    Pengelolaan sampah di Jakut harus lebih baik dibandingkan RDF Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menyebutkan, wacana menjadikan Jakarta Utara (Jakut) sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah nasional harus benar-benar dikelola dengan lebih baik lagi dibandingkan RDF Plant Rorotan yang kini masih menjadi persoalan.

    “Kita harus benar-benar mengawasi wacana untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah nasional,” kata Bun Joi di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa proyek pengelolaan sampah nasional harus mempertimbangkan baik kenyamanan maupun kesehatan warga, sehingga gangguan seperti bau sampah, lalu lintas truk sampah, serta asap pembakaran harus dikurangi.

    Dia memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pengalaman sebelumnya dalam membangun Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan sebagai solusi mengurangi sampah di ibu kota.

    “Pemprov DKI harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Salah satunya menyangkut RDF Plant yang setelah dibangun sekarang ini malah mendapatkan pertentangan dari masyarakat sekitar. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali,” ujarnya.

    Dalam menjadikan Jakarta Utara sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah nasional, kata dia, Pemprov DKI harus mengurangi dampaknya terhadap para warga sekecil-kecilnya.

    “Kalau misalkan jadi membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) nantinya, jangan sampai dibangun dekat kawasan perumahan. Karena warga pasti akan terganggu oleh bau sampah, lalu lintas truk sampah di jam-jam sibuk, dan polusi asap pembakaran di udara,” kata Bun Joi.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan Jakarta Utara menjadi proyek percontohan atau pilot project road map pengelolaan sampah nasional sehingga penanganan sampah harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melibatkan seluruh pihak.

    “Fokus penanganan sampah mencakup penanganan sampah dari hulu, tengah, hingga hilir,” kata Fredy saat melakukan sosialisasi program Circular Innovation for Transformation Responsible Action (CITRA) Indonesia di Jakarta, Senin (15/12).

    Program tersebut, sambung dia, dilakukan melalui peningkatan pemilahan sampah di sumber, baik rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka), serta penguatan peran bank sampah dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi selidiki identitas warga yang terserempet kereta api di Jakut

    Polisi selidiki identitas warga yang terserempet kereta api di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian tengah menyelidiki identitas warga yang terserempet kereta api di rel daerah Volker Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat sore.

    “Korban masih hidup, tapi belum sadar. Saat ini sedang mendapat perawatan dari RSUD Koja,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tanjung Priok, AKP Handam Samudrodi Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, aparat kepolisian masih mencari identitas dari korban karena masyarakat sekitar tidak ada yang mengenalinya.

    “Sementara kita masih koordinasi dengan tim identifikasi Polres untuk mencari identitas korban,” kata dia.

    Bahkan, saksi-saksi sekitar lokasi kejadian serta pengurus RT dan RW setempat juga tidak mengenali korban. “Saksi juga tidak tau korban dilokasi sedang melakukan apa,” ucapnya.

    Sebelumnya seorang pria terkapar di rel kereta api setelah terserempet kereta di kawasan Volker Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Video tersebut tersebar di media sosial dan beberapa orang menghampiri pria yang terkapar di lintasan tersebut.

    Warga bersama petugas langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

    Personel Polsek Tanjung Priok yang mendapatkan informasi kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan cek lokasi kejadian serta meminta keterangan saksi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakpro dorong kemandirian UMKM difabel-dhuafa

    Jakpro dorong kemandirian UMKM difabel-dhuafa

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mendorong kemandirian ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari penyandang difabel dan dhuafa agar dapat mengakses peluang usaha yang setara melalui program “Jakpro Perkasa” (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kreatif dan Setara).

    “Kami percaya bahwa keterbatasan fisik maupun ekonomi bukan penghalang untuk berkontribusi bagi perekonomian Jakarta,” kata VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

    “Jakpro Perkasa” merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) yang difokuskan untuk memperluas peluang dan memperkuat kapasitas pelaku UMKM dari kalangan difabel dan dhuafa yang diselenggarakan di wilayah pelaksanaan proyek pembangunan LRT Jakarta fase 1 B Velodrome-Manggarai.

    Melalui program itu, kata dia, pihaknya ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta yang bersifat inklusif dan penyangga difabel dan dhuafa memiliki posisi tawar yang kuat sebagai pelaku UMKM yang tangguh.

    Yeni mengatakan program “Jakpro Perkasa” dijalankan melalui pendekatan empat pilar utama, dimulai dari peningkatan kapasitas lewat pelatihan keterampilan teknis dan manajemen usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta.

    Kemudian, dilanjutkan dengan dukungan sarana dan modal melalui bantuan alat produksi serta akses pendanaan untuk memulai maupun memperluas usaha. Program ini juga memperkuat akses pasar yang inklusif dengan membuka jejaring pemasaran melalui ekosistem bisnis Jakpro dan platform digital.

    Serta memastikan keberlanjutan dampak melalui mentoring berkelanjutan berupa pendampingan intensif jangka panjang sebagai wujud komitmen Jakpro terhadap inklusifitas.

    Jakpro pun berkomitmen tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi membangun ekosistem kewirausahaan yang memanusiakan dan memberdayakan. Program ini merupakan satu langkah yang ditempuh Jakpro dalam upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.

    “Diharapkan, para penerima manfaat program ini nantinya dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya,” kata Yeni.

    Jakpro menargetkan perubahan yang terukur bagi penerima manfaat, khususnya kelompok difabel, dengan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis kelompok.

    “Kami menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial di Jakarta,” ujarnya.

    Dia berharap 20 penerima manfaat memiliki usaha aktif yang dikelola bersama, sekaligus diperkuat dengan penguasaan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar dengan target minimal 80 persen peserta mampu menguasai kemampuan teknis tersebut sebagai fondasi keberlanjutan usaha.

    Di saat yang sama, program ini diarahkan untuk membentuk kelembagaan kelompok usaha difabel yang solid, lengkap dengan sistem dukungan antaranggota (peer support) agar kolaborasi dan akses terhadap mitra eksternal semakin terbuka.

    Yeni menambahkan, program “Jakpro Perkasa” bukan sekadar pemberian bantuan modal, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang inklusif.

    “Kami bangga melihat rekan-rekan difabel dan dhuafa kini tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga organisasi usaha yang solid dan peningkatan penghasilan yang nyata,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi sebut Jumat Peduli aksi nyata bantu masyarakat

    Polisi sebut Jumat Peduli aksi nyata bantu masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Program Jumat Peduli merupakan komitmen Polda Metro Jaya bersama para mitra untuk melakukan aksi nyata membantu masyarakat Jakarta.

    “Kepedulian tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan lewat tindakan nyata,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Budi juga menjelaskan Polda Metro Jaya ingin hadir sebagai mitra yang membantu dan mendampingi warga dalam setiap situasi.

    Selain membagikan paket sembako, personel Polwan Polda Metro Jaya juga memberikan imbauan keselamatan berkendara kepada para pengemudi Ojol.

    “Para driver diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga fokus, dan mengutamakan keselamatan diri maupun penumpang,” kata Budi.

    Polda Metro Jaya turut mengajak pengemudi ojek online (ojol) untuk aktif melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui layanan darurat 110 yang beroperasi 24 jam.

    Kegiatan Jumat Peduli menyalurkan 350 paket sembako kepada pengemudi ojjo) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di wilayah Jabodetabek.

    “Program ini adalah cara kami menunjukkan bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat,” kata Budi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI gandeng swasta hadirkan pusat daur ulang sampah plastik

    DKI gandeng swasta hadirkan pusat daur ulang sampah plastik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama salah satu perusahaan di bidang pengelolaan sampah dan daur ulang plastik menghadirkan pusat pengumpulan dan daur ulang sampah plastik “Collection Center Ciracas” yang dapat menguatkan ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Jumat mengatakan fasilitas yang terletak di wilayah Ciracas, Jakarta Timur ini menjadi upaya mendukung program 1 RW 1 Bank Sampah sekaligus mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Jakarta.

    Hal itu juga sejalan dengan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu, khususnya melalui kebiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah.

    “Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Kehadiran pusat daur ulang plastik seperti Collection Center Ciracas menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi sirkular, sekaligus sarana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah,” ujar Asep.

    Ia menambahkan, fasilitas ini juga menjadi contoh penerapan “creative financing”, yakni kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ungkap penggelapan uang perusahaan sebesar Rp216 juta di Jakbar

    Polisi ungkap penggelapan uang perusahaan sebesar Rp216 juta di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengungkap seorang pria berinisial AJS (27) melakukan penggelapan uang milik sebuah perusahaan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebesar Rp216 juta lebih.

    Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan menjelaskan terungkapnya aksi pelaku itu setelah perusahaannya melakukan audit internal.

    “Ditemukan adanya transaksi pembayaran invoice (tagihan) yang dilakukan secara ganda pada tahun 2023. Pembayaran tersebut sudah dilunasi lebih dulu oleh pihak perusahaan,” kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Korban selaku Direktur CV pun menemukan bahwa dalang kejanggalan transaksi itu adalah salah satu karyawannya, yakni AJS.

    “Dia (AJS) ketahuan sama bosnya. Nah dia dengan ikhlas menyerahkan diri pada Rabu (17/12), karena sudah siap menerima ganjaran. Jadi waktu itu, setelah menyerahkan diri, bosnya juga buat laporan polisi sebagai ganjaran pelaku,” ujar Alex.

    Dalam pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ternyata melakukan penggelapan lantaran membutuhkan uang untuk gaya hidup eksklusif.

    “Setelah kita dalami, pelaku punya gaya hidup yang mungkin agak eksklusif ya. Dia suka hiburan malam,” ucapnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.