Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Liga Muslim Dunia: Indonesia contoh kerukunan bagi negara muslim dunia

    Liga Muslim Dunia: Indonesia contoh kerukunan bagi negara muslim dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa menegaskan bahwa Indonesia merupakan contoh terbaik bagi negara-negara muslim di dunia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

    Muhammad, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia berhasil menjalankan peran strategisnya dalam mempromosikan toleransi di dunia, meski memiliki beragam agama, suku, dan budaya.

    “Indonesia adalah role model, contoh yang sangat bagus dan menginspirasi negara-negara Islam, terkait dengan bagaimana Indonesia dapat menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama dan juga keberagaman suku yang sangat luar biasa,” ujar Syekh Muhammad saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Liga Muslim Dunia memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat sekaligus memperkuat solidaritas umat.

    Menurutnya, sinergi ini sangat krusial untuk menyiarkan pesan Islam yang damai kepada seluruh dunia.

    Pertemuan Presiden Prabowo dengan Sekjen Liga Muslim Dunia juga membahas berbagai isu, termasuk tantangan yang dihadapi oleh umat muslim di seluruh dunia.

    Syekh Muhammad mengatakan umat muslim di dunia harus menyerukan soal perdamaian dan keharmonisan.

    Selain itu, ia juga menyampaikan belasungkawa atas bencana yang sedang dialami oleh Indonesia. Liga Muslim Dunia menyatakan siap meringankan beban Indonesia atas musibah yang terjadi.

    “Atas nama Rabithah Al-Alam Al-Islami (Liga Muslim Dunia), kami juga menyatakan kesiapan kami untuk mendukung Republik Indonesia dalam upaya meringankan penderitaan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir ini,” ucap Syekh Muhammad.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    LNSW sebut agregat dwelling time hingga Oktober 2025 capai 2,93 hari

    Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open..,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga National Single Window (LNSW) mencatat, agregat salah satu indikator penting dalam industri logistik dan kepabeanan (dwelling time) dari Januari sampai dengan Oktober 2025 mencapai 2,93 hari.

    Capaian ini masih di bawah target rata-rata dwelling time pada 2025 agar bisa ditekan hingga 2,87 hari.

    Meski demikian, Kepala LNSW Oza Olavia dalam temu media di Jakarta, Kamis menyebut target tersebut masih realistis meskipun sangat bergantung pada dinamika operasional di lapangan dan kondisi eksternal yang kerap berubah.

    Ia mencontohkan kondisi pada periode libur panjang, seperti Lebaran, yang biasanya menyebabkan indeks naik signifikan. Sebab, terdapat penyesuaian operasional pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan logistik.

    “Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau lebaran, kebetulan lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open, itu otomatis kan dia akan ada penumpukan di Pelabuhan. Kalau ada penumpukan, pasti waktunya akan tinggi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Oza menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan penyebab naik-turunnya indikator tersebut, termasuk ketika terjadi kondisi ekstrem.

    “Kalaupun begitu kita harus bisa menjelaskan, menginformasikan di mana penyebab-penyebabnya itu yang harus kita mitigasi. Bukan karena misalnya ada hal-hal tertentu sehingga dia tertahan, tapi karena lebih bagaimana ada kondisi-kondisi yang ekstrim yang harus kita informasikan,” tambahnya.

    Adapun LNSW mencatat indeks dwelling time pada Oktober 2025 tercatat 2,47 hari. Sementara, rata-rata dwelling time pada 2024 berada di angka 2,86 hari, naik dari 2023 yang mencapai 2,62 hari, dan sedikit lebih tinggi dibanding 2022 yang berada di 2,84 hari.

    Lebih lanjut, Oza mengingatkan bahwa perbandingan antarnegara tidak bisa dilakukan secara langsung karena karakteristik logistik Indonesia berbeda dengan negara hub seperti Singapura.

    Menurutnya, Indonesia bukan negara transit-transshipment, melainkan pelabuhan tempat proses bongkar muat barang benar-benar dilakukan secara penuh.

    Sementara di Singapura, sebagian besar aktivitas bersifat transit, kontainer hanya lewat kemudian diturunkan sebentar, lalu dipindahkan ke kapal lain tanpa proses pemeriksaan atau distribusi yang kompleks.

    “Itulah kenapa dalam melihat dwelling time kita juga harus melihat tipikal dari ekspor logistik dari suatu negara,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market..,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    “Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien,” kata Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Lanjutnya, karena kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost yang ada, plus berapa persen.

    Dengan upaya penyempurnaan itu, Ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    Ia memastikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.

    “Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bersama Danantara Indonesia membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi dan kompensasi.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat, ternyata ada kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desain-nya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” ujar Purbaya

    Dalam kesempatan ini, Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dengan agenda pembahasan subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI pada Kamis melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Bandung, dan optimistis industri pertahanan Indonesia ke depan akan cemerlang.

    “Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh industri pertahanan, khususnya Pindad ya. Ke depan cemerlang lah industri pertahanan kita,” kata Wakil Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai meninjau Pindad Bandung, Kamis.

    Evita merasa optimistis karena dia melihat Pindad sudah bisa mandiri dalam bahan baku, yang biasanya menjadi isu tersendiri dari industri dalam negeri.

    Pindad sendiri, lanjut Evita, merasa optimistis kemandirian industri pertahanan tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana, bahkan bisa memenuhi kebutuhan luar negeri.

    “Bahkan mereka optimistis dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lini produksinya bukan hanya pertahanan, tidak hanya menembus pasar domestik saja, tapi juga ekspor yang memang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

    Kemandirian industri pertahanan tahun 2029, kata Evita, optimistis bisa didapatkan, khusus Pindad

    DPR dalam pertemuan itu, kata dia, berkomitmen untuk membantu mempermudah regulasi demi membuka akses pasar ekspor.

    “Jadi mereka bilang ketika mau ekspor ada jenjang dan bertahap cukup panjang. Jadi kami nanti coba dukung ke depan mudah-mudahan jarak waktu kepengurusan bisa dipersingkat,” tuturnya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, sebagian anggota Komisi VII DPR yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga salurkan BBM gunakan pesawat perintis di Aceh

    Pertamina Patra Niaga salurkan BBM gunakan pesawat perintis di Aceh

    Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus..,

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Utara menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan pesawat perintis ke wilayah bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, penyaluran dengan pesawat perintis dilakukan karena akses darat ke wilayah tersebut terhambat akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari terakhir.

    Dalam penyaluran tahap awal ini, Pertamina Patra Niaga mengirimkan 1.000 liter Pertalite (setara 5 drum) dan 1.000 liter Biosolar (setara 5 drum).

    BBM tersebut didistribusikan ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana.

    Roberth menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi bencana.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus. Pengiriman melalui pesawat perintis adalah opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Energi tidak boleh berhenti, terlebih dalam situasi bencana,” ujarnya.

    Roberth menambahkan, koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah daerah, BPBD, aparat TNI/Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak dan siap melakukan penyaluran lanjutan menyesuaikan kondisi dan situasi di lokasi untuk percepatan pemulihan Sumatera.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sebelumnya, ia mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

    “Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media di Jakarta, Senin malam (1/12).

    Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

    Ia mengatakan, mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

    Purbaya pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

    Ia menuturkan bahwa alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

    Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Manokwari (ANTARA) – Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi menyelesaikan rangkaian riset tiga bulan di kawasan transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan menghasilkan lima rekomendasi strategis pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tersebut.

    Ketua Tim Ekspedisi Patriot Rijanti Rahayu Maulani di Manokwari, Kamis, mengatakan ekspedisi yang berlangsung sejak 1 September hingga 1 Desember 2025 itu, melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Cenderawasih (Uncen) yang ditempatkan di Distrik Prafi, Masni, Sidey, dan Manokwari Utara.

    “Kami dibagi menjadi lima tim dan ditugaskan menghasilkan lima output untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Prafi berbasis data ilmiah,” ujarnya.

    Ia merinci tim di Distrik Sidey menyusun laporan desain jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pengembangan komoditas unggulan spesifik kawasan transmigrasi.

    Tim di Manokwari Utara mengerjakan desain kebijakan pemenuhan infrastruktur, konektivitas, dan layanan dasar.

    Tim di Distrik Masni menyiapkan rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi, sedangkan dua tim di Distrik Prafi fokus pada desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi serta penanganan dan pencegahan konflik.

    Ia menjelaskan setiap tim terdiri atas lima orang, yakni seorang dosen dan empat mahasiswa atau alumnus. Total anggota tim 20 orang terdiri atas sembilan akademisi ITB dan 11 dari Uncen.

    Tim Ekspedisi Patriot sudah menyelesaikan 100 persen pekerjaan dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Pemkab Manokwari.

    Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi manfaat nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi Prafi, terutama penguatan ekonomi dan pembangunan wilayah.

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah, perangkat distrik, dan OPD yang telah menyediakan data yang kami butuhkan,” kata Rijanti.

    Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mengatakan kegiatan tersebut strategis bagi percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas melalui Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2019.

    Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kawasan transmigrasi berbasis riset dan data ilmiah.

    Ia menjelaskan program Trans Patriot bagian dari lima program unggulan Kementerian Transmigrasi yang dirancang untuk mempercepat pembangunan kawasan melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan komoditas unggulan, serta penguatan kolaborasi multi pihak.

    “Riset tersebut menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan yang lebih terukur. Data dan rekomendasi tim patriot akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, dan pengembangan ekonomi unggulan di kawasan transmigrasi Prafi,” katanya.

    Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Jolanda Herlani Kwa mengatakan tim tinggal di lapangan untuk memetakan potensi, tantangan, serta sosialisasi terkait dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Tim Ekspedisi Patriot mengumpulkan banyak informasi dan data yang berguna bagi pemkab sebagai bahan pertimbangan program kerja ke depan.

    Ia berharap, hasil riset menjadi dasar penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan dan integrasi nasional melalui pengembangan kawasan transmigrasi.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Semarang-594 untuk mengantar logistik yang dibutuhkan korban banjir ke wilayah Nias, Sumatera Utara, Kamis.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRI tersebut baru bersandar hari ini.

    Dia menjelaskan KRI tersebut membawa logistik seberat 192 kilogram yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, gula, sosis, pakaian anak serta selimut.

    “Barang bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan helikopter HS-1305 (AS 565 MBe Panther) ke SDN 1 Mazo Nias sebagai salah satu lokasi terdampak,” kata Denih.

    Denih melanjutkan hingga saat ini, beberapa KRI milik TNI AL masih aktif mengantar logistik ke beberapa wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Tidak hanya KRI untuk mengangkut logistik, KRI rumah sakit juga dikerahkan untuk memberi layanan kesehatan gratis untuk korban banjir.

    Denih memastikan seluruh alutsista TNI AL siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan demi membantu proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    “Kehadiran KRI Semarang-594 beserta unsur pendukung lainnya menjadi wujud nyata TNI AL yang siap hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat, memastikan bantuan dapat tiba dengan cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan,” tutup Denih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta agar mencari peluang tambahan pemasukan daerah melalui skema hak penamaan atau naming rights.

    Menurut dia, skema tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan kreatif atau creative financing guna menambah pemasukan daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

    “Semuanya sekarang boleh dilakukan, yang disebut naming rights. Halte boleh, apa saja boleh, selama memberikan kontribusi pemasukan bagi DKI Jakarta,” kata Pramono dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia menilai kerja sama dengan dunia usaha bukan hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga memperindah fasilitas publik melalui kolaborasi kreatif antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Tak hanya itu, dia juga meminta kepada wali kota dan bupati agar mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta.

    Dia menekankan Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata karena kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur semakin tinggi.

    Pramono pun memandang skema naming rights memungkinkan fasilitas publik, seperti halte, taman, jalur pejalan kaki, atau ruang terbuka dikelola bersama dengan sektor swasta tanpa mengurangi fungsi layanan kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan skema tersebut dapat menjadi peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Bahkan, dia mengakui beberapa pihak sudah mulai tertarik mensponsori sejumlah ruang Kota Jakarta yang sedang dipercantik.

    Untuk itu, Pramono berharap skema tersebut dapat mendorong percepatan penataan kota, termasuk pembuatan taman-taman kecil, penghijauan kolong jalan tol dan jembatan, serta revitalisasi halte dan ruang publik lainnya.

    Apabila kolaborasi itu berjalan, sambung dia, maka Jakarta akan semakin modern, rapi, dan nyaman tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.