Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market..,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    “Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien,” kata Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Lanjutnya, karena kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost yang ada, plus berapa persen.

    Dengan upaya penyempurnaan itu, Ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    Ia memastikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.

    “Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bersama Danantara Indonesia membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi dan kompensasi.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat, ternyata ada kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desain-nya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” ujar Purbaya

    Dalam kesempatan ini, Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dengan agenda pembahasan subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI pada Kamis melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Bandung, dan optimistis industri pertahanan Indonesia ke depan akan cemerlang.

    “Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh industri pertahanan, khususnya Pindad ya. Ke depan cemerlang lah industri pertahanan kita,” kata Wakil Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai meninjau Pindad Bandung, Kamis.

    Evita merasa optimistis karena dia melihat Pindad sudah bisa mandiri dalam bahan baku, yang biasanya menjadi isu tersendiri dari industri dalam negeri.

    Pindad sendiri, lanjut Evita, merasa optimistis kemandirian industri pertahanan tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana, bahkan bisa memenuhi kebutuhan luar negeri.

    “Bahkan mereka optimistis dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lini produksinya bukan hanya pertahanan, tidak hanya menembus pasar domestik saja, tapi juga ekspor yang memang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

    Kemandirian industri pertahanan tahun 2029, kata Evita, optimistis bisa didapatkan, khusus Pindad

    DPR dalam pertemuan itu, kata dia, berkomitmen untuk membantu mempermudah regulasi demi membuka akses pasar ekspor.

    “Jadi mereka bilang ketika mau ekspor ada jenjang dan bertahap cukup panjang. Jadi kami nanti coba dukung ke depan mudah-mudahan jarak waktu kepengurusan bisa dipersingkat,” tuturnya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, sebagian anggota Komisi VII DPR yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga salurkan BBM gunakan pesawat perintis di Aceh

    Pertamina Patra Niaga salurkan BBM gunakan pesawat perintis di Aceh

    Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus..,

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Utara menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan pesawat perintis ke wilayah bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, penyaluran dengan pesawat perintis dilakukan karena akses darat ke wilayah tersebut terhambat akibat bencana alam yang terjadi beberapa hari terakhir.

    Dalam penyaluran tahap awal ini, Pertamina Patra Niaga mengirimkan 1.000 liter Pertalite (setara 5 drum) dan 1.000 liter Biosolar (setara 5 drum).

    BBM tersebut didistribusikan ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana.

    Roberth menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi bencana.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus. Pengiriman melalui pesawat perintis adalah opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Energi tidak boleh berhenti, terlebih dalam situasi bencana,” ujarnya.

    Roberth menambahkan, koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah daerah, BPBD, aparat TNI/Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak dan siap melakukan penyaluran lanjutan menyesuaikan kondisi dan situasi di lokasi untuk percepatan pemulihan Sumatera.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sebelumnya, ia mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

    “Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media di Jakarta, Senin malam (1/12).

    Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

    Ia mengatakan, mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

    Purbaya pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

    Ia menuturkan bahwa alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

    Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Manokwari (ANTARA) – Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi menyelesaikan rangkaian riset tiga bulan di kawasan transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan menghasilkan lima rekomendasi strategis pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tersebut.

    Ketua Tim Ekspedisi Patriot Rijanti Rahayu Maulani di Manokwari, Kamis, mengatakan ekspedisi yang berlangsung sejak 1 September hingga 1 Desember 2025 itu, melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Cenderawasih (Uncen) yang ditempatkan di Distrik Prafi, Masni, Sidey, dan Manokwari Utara.

    “Kami dibagi menjadi lima tim dan ditugaskan menghasilkan lima output untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Prafi berbasis data ilmiah,” ujarnya.

    Ia merinci tim di Distrik Sidey menyusun laporan desain jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pengembangan komoditas unggulan spesifik kawasan transmigrasi.

    Tim di Manokwari Utara mengerjakan desain kebijakan pemenuhan infrastruktur, konektivitas, dan layanan dasar.

    Tim di Distrik Masni menyiapkan rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi, sedangkan dua tim di Distrik Prafi fokus pada desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi serta penanganan dan pencegahan konflik.

    Ia menjelaskan setiap tim terdiri atas lima orang, yakni seorang dosen dan empat mahasiswa atau alumnus. Total anggota tim 20 orang terdiri atas sembilan akademisi ITB dan 11 dari Uncen.

    Tim Ekspedisi Patriot sudah menyelesaikan 100 persen pekerjaan dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Pemkab Manokwari.

    Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi manfaat nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi Prafi, terutama penguatan ekonomi dan pembangunan wilayah.

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah, perangkat distrik, dan OPD yang telah menyediakan data yang kami butuhkan,” kata Rijanti.

    Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mengatakan kegiatan tersebut strategis bagi percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas melalui Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2019.

    Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kawasan transmigrasi berbasis riset dan data ilmiah.

    Ia menjelaskan program Trans Patriot bagian dari lima program unggulan Kementerian Transmigrasi yang dirancang untuk mempercepat pembangunan kawasan melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan komoditas unggulan, serta penguatan kolaborasi multi pihak.

    “Riset tersebut menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan yang lebih terukur. Data dan rekomendasi tim patriot akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, dan pengembangan ekonomi unggulan di kawasan transmigrasi Prafi,” katanya.

    Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Jolanda Herlani Kwa mengatakan tim tinggal di lapangan untuk memetakan potensi, tantangan, serta sosialisasi terkait dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Tim Ekspedisi Patriot mengumpulkan banyak informasi dan data yang berguna bagi pemkab sebagai bahan pertimbangan program kerja ke depan.

    Ia berharap, hasil riset menjadi dasar penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan dan integrasi nasional melalui pengembangan kawasan transmigrasi.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Semarang-594 untuk mengantar logistik yang dibutuhkan korban banjir ke wilayah Nias, Sumatera Utara, Kamis.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRI tersebut baru bersandar hari ini.

    Dia menjelaskan KRI tersebut membawa logistik seberat 192 kilogram yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, gula, sosis, pakaian anak serta selimut.

    “Barang bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan helikopter HS-1305 (AS 565 MBe Panther) ke SDN 1 Mazo Nias sebagai salah satu lokasi terdampak,” kata Denih.

    Denih melanjutkan hingga saat ini, beberapa KRI milik TNI AL masih aktif mengantar logistik ke beberapa wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Tidak hanya KRI untuk mengangkut logistik, KRI rumah sakit juga dikerahkan untuk memberi layanan kesehatan gratis untuk korban banjir.

    Denih memastikan seluruh alutsista TNI AL siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan demi membantu proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    “Kehadiran KRI Semarang-594 beserta unsur pendukung lainnya menjadi wujud nyata TNI AL yang siap hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat, memastikan bantuan dapat tiba dengan cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan,” tutup Denih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta agar mencari peluang tambahan pemasukan daerah melalui skema hak penamaan atau naming rights.

    Menurut dia, skema tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan kreatif atau creative financing guna menambah pemasukan daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

    “Semuanya sekarang boleh dilakukan, yang disebut naming rights. Halte boleh, apa saja boleh, selama memberikan kontribusi pemasukan bagi DKI Jakarta,” kata Pramono dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia menilai kerja sama dengan dunia usaha bukan hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga memperindah fasilitas publik melalui kolaborasi kreatif antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Tak hanya itu, dia juga meminta kepada wali kota dan bupati agar mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta.

    Dia menekankan Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata karena kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur semakin tinggi.

    Pramono pun memandang skema naming rights memungkinkan fasilitas publik, seperti halte, taman, jalur pejalan kaki, atau ruang terbuka dikelola bersama dengan sektor swasta tanpa mengurangi fungsi layanan kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan skema tersebut dapat menjadi peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Bahkan, dia mengakui beberapa pihak sudah mulai tertarik mensponsori sejumlah ruang Kota Jakarta yang sedang dipercantik.

    Untuk itu, Pramono berharap skema tersebut dapat mendorong percepatan penataan kota, termasuk pembuatan taman-taman kecil, penghijauan kolong jalan tol dan jembatan, serta revitalisasi halte dan ruang publik lainnya.

    Apabila kolaborasi itu berjalan, sambung dia, maka Jakarta akan semakin modern, rapi, dan nyaman tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhir tahun 2025.

    “Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Oleh karena itu, Harbolnas tidak hanya dipandang sebagai perayaan belanja, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun,” kata Mendag, di Jakarta, Kamis.

    Mendag mengatakan, Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan dalam satu pekan, yakni pada tanggal 10-16 Desember, dengan puncaknya pada Jumat (12/12).

    Ajang ini pun, katanya lagi, merupakan upaya bersama dalam mendukung perkembangan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik Indonesia, dengan memberikan ruang bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri.

    Mendag menyampaikan, Harbolnas diharapkan mampu terus menyumbang peningkatan nilai transaksi, yang selalu ditunjukkan dari tahun ke tahun.

    “Total penjualan selama Harbolnas 2024 mencapai Rp31,2 triliun, meningkat 22 persen dibandingkan Harbolnas tahun 2023 yang mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun. Kontribusi transaksi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun atau 52 persen dari total nilai transaksi Harbolnas,” kata Mendag.

    “Harbolnas tahun ini (ditargetkan) peningkatan transaksi sebesar 5-10 persen atau sebesar Rp33-34 triliun, meningkat sebesar 10 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu sebesar Rp31,2 triliun,” ujarnya menambahkan.

    Untuk mencapai target tersebut, Mendag Busan menilai sinergi antara pemerintah, industri dan pelaku usaha sangat dibutuhkan.

    Ia menyampaikan, kolaborasi ini juga ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan Road to Harbolnas dalam bentuk pelatihan 500 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    “Kami mengharapkan momentum Harbolnas ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat branding produk lokal, memberikan tempat yang lebih besar bagi produk lokal dan yang paling penting membangun keberdayaan masyarakat terhadap produk Indonesia,” kata Mendag.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bercerita tentang seekor bayi panda yang baru lahir di Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Sebagaimana dipantau dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, dalam pertemuan itu, awalnya Prabowo dan Wang Huning membahas guci yang berada di salah satu ruangan di Istana Merdeka.

    Setelah itu, Presiden Prabowo menunjukkan foto panda yang baru melahirkan bayi beberapa waktu yang lalu. Prabowo mengatakan sang induk panda telah berada di Indonesia selama satu dekade.

    “Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” ucap Prabowo.

    Kepala Negara menjelaskan bahwa panda tersebut baru melahirkan seekor anak. Presiden menyebut sang induk panda tidak dapat dipisahkan dari anaknya dan masih terus menjaga satwa itu.

    Prabowo juga menyampaikan pihak Taman Safari Indonesia meminta dirinya memberikan nama kepada bayi panda tersebut sehingga dipilihlah nama Satrio Wiratama, dengan panggilan harian Rio.

    “Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” kata Prabowo.

    Mendengar arti nama anak panda tersebut, Wang Huning sempat berseloroh bahwa panda tersebut perlu dikirim ke militer, yang disambut tawa Prabowo.

    Wang Huning juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kelahiran panda di Indonesia, yang dianggap sebagai hal yang tidak mudah.

    “Tidak mudah sekali,” ucap Wang Huning.

    Prabowo mengatakan Panda tersebut sudah berada di Indonesia selama 10 tahun dan baru melahirkan saat dirinya telah menjabat sebagai Presiden.

    Wang Huning lalu menyampaikan pepatah China Ji Ren Tian Xiang yang dimaknai sebagai tanda keberuntungan atau pertanda baik bagi seseorang.

    “Ada satu pepatah di Tiongkok bahwa Ji Ren Tian Xiang. Itu maksudnya, orang yang … akan selalu bertemu dengan hal-hal baik,” kata Wang Huning.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.