Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mempercepat program-program unggulan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

    “ADPSI mendorong dan ingin memperkuat program-program unggulan pemerintah pusat, Astacita dan juga program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Kami memberikan dukungan penuh,” kata Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna usai pengukuhan kepengurusan ADPSI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis.

    Buky mengatakan ADPSI juga telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavan.

    “Ada beberapa rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Intinya, dalam Rakernas tadi kami bertukar pikiran dengan Pak Mendagri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus ADPSI periode 2024-2029 dan berharap ADPSI terus mengoptimalkan kerjanya dalam pembangunan.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa saya berharap banyak kepada Asosiasi DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Terutama meliputi program-program yang sudah masuk dalam perencanaan dan APBD tahun depan,” kata Mendagri.

    Tito juga berpesan agar program-program yang sudah disusun dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “Saya titip pesan agar program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah DPRD penting dalam melakukan pembahasan,” tuturnya.

    Berikut susunan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025-2030:

    a. Ketua Umum :
     Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si
     Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat

    b. Wakil Ketua I :
     Benhur George Watubun, ST
     Ketua DPRD Provinsi Maluku

    c. Wakil Ketua II :
     Hj. Andi Rachmatika Dewi
     Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

    d. Wakil Ketua III :
     Achmad Djufrie, SE., M.M
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

    e. Wakil Ketua IV :
     Dewa Made Mahayadnya
     Ketua DPRD Provinsi Bali

    f. Wakil Ketua V :
     Andie Dinaldie, S.E., M.M.
     Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

    g. Wakil Ketua VI :
     Drs. H. M. Iqbal Ruray
     Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara

    h. Sekretaris Jenderal :
     H. Fahmi Hakim., S.E.
     Ketua DPRD Provinsi Banten

    i. Wakil Sekretaris Jenderal :
     Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA.
     Ketua DPRD Provinsi Lampung

    j. Bendahara :
     Drs. H. Khoirudin, M.Si
     Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

    k. Wakil Bendahara :
     Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S. Hut., M.E.
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Korea Selatan berkolaborasi mengembangkan smart city, untuk mempercepat realisasi target Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan layak huni yang menjadi model bagi kota-kota masa depan dunia.

    Dalam kolaborasi ini, hal yang menjadi penekanan adalah pemanfaatan teknologi kota cerdas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota baru Indonesia tersebut.

    “Kami dan Korsel sudah berkomitmen untuk pengembangan teknologi dan kebijakan kota cerdas yang dapat diimplementasikan langsung di lingkungan IKN, karena pembangunan IKN menempatkan inovasi sebagai inti pertumbuhan,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis.

    Ia mengaku telah membayangkan Smart City Cooperation Center (SCCC) sebagai ‘living lab’ yang memungkinkan pengembangan bersama, sebuah ruang yang memadukan kebijakan, teknologi, dan solusi inovatif dapat diuji langsung di lingkungan perkotaan yang nyata.

    Ia pun berharap gedung SCCC tersebut menjadi tempat bertemunya praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siswa untuk menumbuhkan future skills yang meningkatkan daya saing di masa depan, karena menjadi lokasi investasi bertemu dengan inovasi, sehingga menghasilkan terobosan praktis yang meningkatkan layanan publik.

    Komitmen kedua pihak ini bahkan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan Nusantara Smart City Forum (NSCF) 2025, kolaborasi antara OIKN dan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korsel, berlangsung di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3, IKN, pada Rabu (3/12/2025).

    Forum ini menghadirkan para pakar dari Indonesia dan Korsel untuk membahas pengembangan pusat kolaborasi smart city, protokol smart building, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

    Sementara Kepala Tim dari MOLIT Korsel, Jo Eun Hye, mengapresiasi kemajuan kerja sama kedua pihak ini dalam pembangunan smart city.

    Sedangkan pendirian dan operasional SCCC yang dilaksanakan pada Rabu kemarin, merupakan pencapaian penting yang berdiri di atas pondasi kolaborasi kuat antara Indonesia dan Korsel.

    Jo menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pengembangan berbagai teknologi kota cerdas yang efektif dan dapat menjawab kebutuhan kota modern.

    “Saya mendengar bahwa kata ‘Nusantara’ bermakna gugusan banyak pulau. Makna itu sangat indah, menggambarkan keberagaman yang terhubung. Maka dengan semangat tersebut, kami percaya Nusantara akan menjadi pusat inovasi yang menyatukan berbagai teknologi, gagasan, dan peluang yang tersebar dari banyak pihak,” kata Jo.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bagian penting untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah itu.

    Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya, Yakob Kareth, di Sorong, Kamis, menjelaskan, pembentukan Satgas Trantibum merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan, ketertiban, dan efektivitas penegakan regulasi daerah.

    “Adanya tim satgas ini sebagai respon atas meningkatnya gangguan ketertiban masyarakat seperti aksi begal, keributan, pelanggaran perda, hingga distribusi minuman keras ilegal,” jelasnya.

    Tim satgas ini melibatkan unsur TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bentuk kolaborasi untuk bersama memastikan penegakan perda berjalan optimal.

    “Masalah ketentraman dan ketertiban tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Karena itulah perlu adanya tim terpadu antara Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.

    Berkaitan dengan itu, Dinas Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B & Satpol PP) melaksanakan rapat koordinasi di Kota Sorong, Kamis (4/12).

    Rapat koordinasi ini untuk membahas arah kebijakan pembentukan Satgas Trantibum sebagai penyelarasan struktur, fungsi, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga, dan penyusunan rencana kerja serta kesiapan operasional Satgas pada Tahun Anggaran 2025.

    Fokus penanganan dan pengawasan implementasi perda lebih kepada pajak dan retribusi dan distribusi minuman keras ilegal yang masuk ke Papua Barat Daya.

    “Penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara kolaboratif bersama TNI dan Polri agar hal-hal yang tidak terdeteksi dapat dicegah sejak awal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo berterima kasih kepada Saudi izinkan RI bangun Kampung Haji

    Prabowo berterima kasih kepada Saudi izinkan RI bangun Kampung Haji

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada Liga Muslim Dunia dan Pemerintah Arab Saudi atas dukungan terhadap rencana pembangunan Kampung Haji bagi jamaah Indonesia di negara tersebut.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak usai mendampingi Presiden Prabowo bertemu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    “Presiden Prabowo juga menyampaikan, pada prinsipnya beliau berterima kasih kepada Liga Muslim Dunia, terutama Pemerintah Saudi Arabia karena terkait dengan mengizinkan Indonesia untuk berencana membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dahnil mengatakan Presiden Prabowo berharap keberadaan Kampung Haji tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah Indonesia pada masa mendatang.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan turut berbicara dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana pembangunan Kampung Haji.

    “Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Saudi Arabia, dalam hal ini Prince Crown, MBS (Muhammad bin Salman Al Saud), untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Saudi Arabia,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyampaikan bahwa Syekh Mohammed menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang kuat di tengah dunia Islam.

    Menurut Dahnil, Syekh Mohammed memberikan sejumlah catatan mengenai posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, termasuk pandangan bahwa pengaruh Indonesia semakin menonjol baik di dunia Islam maupun di tingkat global.

    Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Indonesia dalam upaya penanganan situasi dan dorongan perdamaian di Gaza dan Palestina, yang dinilai mendapat perhatian tidak hanya dari negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dari negara-negara Barat.

    Sekjen Liga Muslim Dunia berharap Indonesia, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, dapat tampil sebagai salah satu wajah utama dunia Islam.

    Peran yang ditunjukkan Indonesia saat ini dinilai memberi ruang bagi harapan tersebut, termasuk dalam upaya mendorong lahirnya perdamaian bagi dunia Islam.

    “Peran-peran dan kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kiblat perdamaian dunia Islam itu bisa dibawa oleh Presiden Prabowo melalui Indonesia,” ucap Dahnil.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri relaksasi pelunasan biaya haji bagi korban bencana

    Pemerintah beri relaksasi pelunasan biaya haji bagi korban bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan, akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.

    Ia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini,” ujar dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, pelunasan pembayaran haji ditetapkan pada Desember 2025. Namun, pemerintah memutuskan untuk memberikan pengecualian terhadap para korban bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu pada Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kami relaksasi, kami bisa perpanjang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa relaksasi ini hanya sebatas perpanjangan waktu saja dan tidak ada hal lain yang diberikan kepada calon jamaah haji yang terdampak banjir.

    “Syarat seperti biasa ya. Maksudnya, normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” kata dia.

    Terkait dengan proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dia mengatakan, akan menunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.

    “Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” kata dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi minta Polri bebaskan Laras Faizati dan dua aktivis lingkungan

    Komisi minta Polri bebaskan Laras Faizati dan dua aktivis lingkungan

    “Kami memberi perhatian kepada tiga orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta Polri segera membebaskan Laras Faizati serta dua aktivis lingkungan hidup bernama Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif yang menjadi tersangka penghasutan.

    “Kami memberi perhatian kepada tiga orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas,” kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

    Diterangkan Mahfud, Laras Faizati merupakan mantan pegawai di Majelis Antar-Parlemen ASEAN yang ditetapkan sebagai tersangka karena unggahannya di media sosial pada saat masa demonstrasi.

    “Dia termasuk yang diciduk. Dituduh dia memprovokasi dan oleh karena itu, dia tercatat sekarang ditahan Polri. Maka dari pekerjaannya, dia diberhentikan,” katanya.

    Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Kapolri pun bersepakat agar kasus Laras dilihat kembali untuk menentukan yang bersangkutan bersalah atau tidak.

    “Insyaallah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan,” ucapnya.

    Kemudian, dua aktivis lingkungan hidup, yakni Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif ditangkap oleh kepolisian atas dugaan penghasutan.

    Mahfud mengungkapkan, saat keduanya ditangkap, mereka baru mengetahui bahwa telah menjadi tersangka penghasutan dalam unjuk rasa Agustus 2025 lalu.

    “Penetapan tersangkanya 14 November, kemudian penangkapannya 27 November, dan dia enggak pernah diberi tahu ketersangkaan itu,” ucapnya.

    Komisi menilai bahwa Dera dan Munif dilindungi ketentuan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) karena keduanya merupakan aktivis lingkungan hidup.

    “Kami minta ketentuan tentang anti-SLAPP; perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup saksi, pelapor, terlapor dan ahli yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian,” tuturnya.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa perihal Anti-SLAPP telah tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup tahun 2009.

    Dalam pasal tersebut, ujar Jimly, disebutkan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dipidana atau digugat perdata.

    “Sesungguhnya, pasal ini, Anti-SLAPP, itu mulai di undang-undang lingkungan, tapi perspektif paradigmanya itu kepada semua aktivis yang berpartisipasi, partisipasi publik itu sebetulnya dilindungi,” katanya.

    Maka dari itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap agar Dera dan Munif bisa dibebaskan karena secara eksplisit dilindungi undang-undang.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,”

    Jakara (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bukan hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun juga memastikan bansos tersebut diterima oleh yang berhak.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan transformasi menyeluruh mutlak dilaksanakan, dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor. Pemerintah juga memotong proses bisnis pengajuan bantuan sosial dipangkas dari tujuh tahap, menjadi tiga tahap.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    Melalui piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses bisnis yang sebelumnya tujuh tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” ujar Rini.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Presiden juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu.

    Dengan dukungan teknologi, Bapak Presiden meyakini bahwa penyaluran bantuan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau setiap keluarga secara tepat.

    “Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), akan diperkuat dengan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis BGN yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah.

    Penguatan tata kelola BGN tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih berdampak kepada masyarakat.

    “Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilaksanakan, mengingat KPPG merupakan ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dijelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat yaitu termasuk juga melaksanakan koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah kerjanya sesuai amanat Perpres Nomor 115/2025.

    Ia mengatakan, untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola program MBG ini perlu ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi.

    Pertama, Peraturan Presiden mengenai Perubahan Perpres Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini telah selesai dilakukan pembahasan dan menunggu penetapan oleh Presiden.

    Kedua, penetapan Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Selanjutnya, penyusunan proses bisnis dan SOP layanan MBG, sebagai acuan baku pelaksanaan pelayanan MBG.

    Kemudian, penetapan Proses Bisnis Tematik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pemenuhan gizi nasional. Terakhir, penetapan proses bisnis masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Selain itu, untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kementerian PANRB juga mendukung manajemen ASN dalam penyelenggaraan program MBG.

    Adapun dalam mendukung transformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi menjadi salah satu unsur kunci perencanaan Program MBG. Dikatakan perencanaan program tidak hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku dan anggaran, kegiatan serta jadwal pelaksanaan, tetapi juga harus berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

    “Untuk itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data _by name/by address_ dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya

    Ia menambahkan, ke depan, pengelolaan bidang data dan sistem informasi turut diusulkan diperkuat dengan keterlibatan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, dan BSSN sebagai bagian dari pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPW minta Polri hapus praktek “silent blue code”

    IPW minta Polri hapus praktek “silent blue code”

    “Silent Blue Code ini adalah satu praktek yang mentoleransi adanya pelanggaran di internal. Ketika itu masih menjadi sorotan, mereka memang kemudian disanksi. Beberapa kasus saya sebutkan di sini ya, mereka disanksi, tetapi dengan lewatnya waktu, dik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menghindari praktek silent blue code, yakni memberikan ruang bagi aparatur yang melanggar, mendapatkan kenaikan pangkat selang sanksi diberikan.

    “Silent Blue Code ini adalah satu praktek yang mentoleransi adanya pelanggaran di internal. Ketika itu masih menjadi sorotan, mereka memang kemudian disanksi. Beberapa kasus saya sebutkan di sini ya, mereka disanksi, tetapi dengan lewatnya waktu, diketahui oleh masyarakat, yang disanksi ini kemudian naik pangkat dan menduduki jabatan [baru],” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut Sugeng, reformasi Polri bukan sekadar usulan merombak jajaran, tetapi terdapat hal yang lebih penting, yakni menumbuhkan kultur positif yang menolak praktek impunitas maupun silent blue code yang akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada bidang pengawasan dan sanksi.

    “Itu kan banyak perwira-perwira yang disanksi, bahkan yang diberhentikan sekarang aktif kembali, bahkan naik pangkat. Ada juga yang disanksi karena diduga terlibat dalam pemerasan, juga naik pangkat. Ini menimbulkan ketidakpercayaan, salah satu aspek ya,” ujarnya.

    Kultur yang lebih tegas terhadap penindakan dan penegakan hukum, kata Sugeng, sangat mendorong citra positif kepolisian sebagai institusi negara yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan publik.

    Ia mencontohkan praktek silent blue code ini terdapat pada kasus meninggalnya Brigadir Josua oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo yang menyeret banyak nama perwira tinggi kepolisian itu ke kasus pembunuhan berencana.

    “Apa contohnya? Tentu kita lihat kasus imbas daripada terbunuhnya Brigadir Josua. Itu kan banyak perwira-perwira yang disanksi, bahkan yang diberhentikan sekarang aktif kembali, bahkan naik pangkat,” tuturnya.

    Selain itu, Sugeng menyampaikan bahwa Polri merupakan wajah, dan postur dari Presiden terkait visi untuk menerapkan prinsip negara hukum. Hal tersebut termasuk untuk mereformasi kultural Polri untuk menjadi keharusan dalam menjalankan negara yang berdemokrasi.

    “Itu salah satu bahwa Polri adalah alat kerja Presiden. Wajah, postur, penampakan Polri itu tergantung kepada visi Presiden tentang prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan juga tentang demokrasi, yang pertama. Kemudian yang kedua, reformasi kultural adalah satu keharusan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Sugeng mengingatkan bahwa Polri harus lebih harmonis dalam melayani masyarakat terkait menghindari tindakan impunitas yang sering menjadi keluhan publik terhadap institusi kepolisian.

    “IPW mengingatkan kepada Polri, agar Polri walaupun mendapat perintah dari Presiden, harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Karena perintah tersebut apabila dijalankan dengan secara tidak tertib hukum, itu berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bisa merepresi. Itu yang kami ingatkan,” tutur Sugeng.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,”

    Cirebon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan industri perkapalan nasional agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri dalam negeri, terutama di sektor logistik dan konektivitas maritim.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja spesifik di Cirebon, Jawa Barat, untuk melihat langsung kondisi galangan berskala kecil yang dikelola oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,” kata Lamhot di Cirebon, Kamis.

    Ia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan, untuk melihat langsung kondisi dan memberikan dorongan agar fasilitas yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat berkembang.

    “Justru kami sengaja datang ke sini (Cirebon) untuk melihat galangan kapal yang terkecil yang dikelola mereka,” katanya.

    Menurutnya, industri perkapalan, khususnya di sektor galangan, saat ini belum menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

    Padahal, kata dia, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan armada perkapalan yang kuat guna mendukung konektivitas, logistik, dan mobilitas antardaerah.

    Ia menilai ekosistem bisnis industri galangan kapal belum tumbuh optimal, terlihat dari dominasi pemain swasta dibanding BUMN yang hanya menguasai sekitar dua persen.

    “Terus terang, sekarang ini kan industri perkapalan ini belum bisa menopang dalam konteks daya saing industri nasional. Kehadiran kami ke sini ingin mendorong hal tersebut,” katanya.

    Lamhot menuturkan banyak sektor membutuhkan dukungan kapal nasional, termasuk pertambangan yang memerlukan tongkang maupun fasilitas penyimpanan.

    Ia menekankan kebutuhan kapal nasional sebenarnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri, apabila dukungan ekosistem dan kebijakan lebih diperkuat.

    Selain itu, ia menyebutkan daerah pesisir seperti Cirebon dan Subang memiliki potensi besar untuk pengembangan galangan.

    Ia mencontohkan Batam sebagai kawasan yang berhasil untuk sektor tersebut, meski bukan daerah pesisir, tetapi tumbuh karena statusnya sebagai free trade area yang menawarkan banyak kemudahan.

    “Mungkin insentif-insentif seperti itu ke depan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sehingga ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Rudolf Valintino Bey menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR, karena menjadi dorongan penting bagi perusahaannya dalam menghadapi berbagai kendala regulasi dan pengembangan usaha.

    Ia mengatakan Komisi VII DPR merespons baik kebutuhan industri perkapalan dan siap memberikan dukungan, termasuk melalui koordinasi dengan Komisi VI.

    Rudolf menambahkan, dukungan parlemen diharapkan mampu memberikan ruang regulasi yang lebih berpihak pada penguatan galangan kapal nasional agar dapat berkembang dan menopang kebutuhan industri dalam negeri.

    “Komisi VII DPR RI sangat merespon tentang industri perkapalan, dan kunjungan beliau itu membuat kami lebih semangat,” tuturnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.