Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Prabowo: Hasil penghematan dan penyitaan diinvestasikan ke pendidikan

    Prabowo: Hasil penghematan dan penyitaan diinvestasikan ke pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan seluruh hasil penyitaan negara dari berbagai kasus kejahatan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan narkotika, akan diinvestasikan untuk pendidikan.

    Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

    “Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan, semua hasil penyitaan, untuk diinvestasikan pada pendidikan anak-anak kita. Sekolah akan kita renovasi, dan sekarang kita membangun Sekolah Rakyat. Ke depan juga akan kita dirikan sekolah menengah dan universitas-universitas,” kata Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

    Presiden juga pernah menegaskan hal senada saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) kepada Kementerian Keuangan senilai Rp13 triliun. Prabowo memerintahkan agar uang tersebut dialokasikan untuk menambah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Presiden turut mengapresiasi kinerja Kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berpesan kepada aparat Kepolisian untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Kepala Negara menyebut para anggota Korps Bhayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa.

    “Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Sering kali berbuat baik tidak mendapat terima kasih, tapi berbuat salah sedikit tidak akan dilupakan. Kita harus kuat memilih berbakti sebagai abdi bangsa, sebagai Bhayangkara negara. Risiko pendekar adalah siap dimaki, siap dihujat, siap difitnah, tapi tetap berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rabu.

    Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mencatat pengungkapan 49.306 kasus narkoba dengan total 65.572 tersangka. Selain itu, Polri juga melaksanakan 1.898 program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba melalui pendekatan restorative justice.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Satgas: 22 pabrik di Cikande sudah bebas paparan radioaktif Cs-137

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 memastikan sebanyak 22 pabrik di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, kini terbebas sepenuhnya dari paparan radioaktif setelah proses dekontaminasi tuntas dilakukan.

    “Hari ini saya laporkan, seluruh 22 pabrik sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan kami nyatakan clean and clear. Seluruhnya 100 persen 22 pabrik tersebut,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137 Bara Krishna Hasibuan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    Proses pembersihan tersebut dilakukan secara menyeluruh di seluruh area industri, mencakup pemeriksaan laju dosis radiasi yang kini berada di bawah ambang batas aman sesuai standar keselamatan nasional.

    Langkah pengawasan tambahan juga dilakukan dengan pemasangan alat Radiation Portal Monitor (RPM) di pintu keluar kawasan industri guna mendeteksi potensi paparan radiasi pada kendaraan yang keluar.

    Sejak pemasangan alat tersebut pada 1 Oktober hingga 28 Oktober, sebanyak 35.186 kendaraan telah diperiksa secara menyeluruh, sebagian besar merupakan truk pengangkut barang industri.

    Dari total kendaraan yang diperiksa, 47 di antaranya terdeteksi memiliki paparan Cesium-137 dan segera ditangani melalui proses dekontaminasi sesuai protokol keselamatan radiasi yang berlaku.

    Seluruh kendaraan terpapar telah dinyatakan bersih setelah dilakukan dekontaminasi, dan dalam sepekan terakhir tidak ditemukan lagi kendaraan yang menunjukkan indikasi kontaminasi baru.

    “Semua 47 kendaraan tersebut dilakukan dekontaminasi dan perkembangan baru menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini sejak awal minggu lalu sampai hal ini, tidak ditemukan satu pun kendaraan yang terdeteksi kontaminasi Cs-137.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PAN-RB apresiasi “Pemerintahan Kolaboratif” Gubernur Jateng

    Menteri PAN-RB apresiasi “Pemerintahan Kolaboratif” Gubernur Jateng

    penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat

    Semarang (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan “collaborative government” (pemerintahan kolaboratif) dalam menjalankan roda pemerintahannya.

    “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi bahwa ‘collaborative government’ menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas,” katanya saat Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, di Semarang, Rabu.

    Ia mendorong kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah bisa saling berkolaborasi untuk mempercepat program-program prioritas.

    “Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, termasuk diantaranya bagaimana pentingnya collaborative government, supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jateng itu bisa saling berkolaborasi,” katanya.

    Menurut dia, penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

    Untuk penyederhanaan struktur organisasi, kata dia, sudah ada 38 Pemerintah Provinsi (pemprov) , 318 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 82 pemerintah kota (pemkot).

    Ia menambahkan penyesuaian sistem kerja juga sudah dilakukan di 32 pemprov, 329 pemkab, dan 85 pemkot.

    “Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah mendapat nilai 90 lebih. Dari survei, 53 persen responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi,” kata Rini.

    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jateng meliputi pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD.

    Selain itu, pengurangan cabang dinas sebanyak tiga lembaga, dan pengurangan sebanyak 14 UPT dari 153 unit menjadi 139 UPT.

    “Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah tanpa bertentangan dengan nomenklatur di kementerian. Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, tetapi yang paling utama adalah menjadi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

    “Ini yang akan kita tindaklanjuti sebagai pembelajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” lanjutnya.

    Tidak kalah penting adalah terkait “collaborative government”, yakni setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat, serta menggandeng partisipasi instansi vertikal lain, sepertipihak swasta, dan masyarakat.

    Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT Timah rombak direksi, tunjuk Harry Budi Sidharta jadi Wadirut

    PT Timah rombak direksi, tunjuk Harry Budi Sidharta jadi Wadirut

    Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergi di internal perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – PT Timah Tbk (kode saham TINS) merombak jajaran direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Oktober 2025, di mana Harry Budi Sidharta ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama.

    Selain Harry Budi Sidharta, penunjukan baru juga dilakukan terhadap Handy Geniardi untuk menduduki posisi Direktur Operasi dan Ilhamsyah Mahendra sebagai Direktur Produksi dan Komersial.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergi di internal perusahaan,” kata Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Sebagai catatan, Harry Budi Sidharta sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Handy Geniardi merupakan seorang purnawirawan TNI AD, dan Ilhamsyah Mahendra adalah eks Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

    Sementara jajaran dewan komisaris tidak mengalami perombakan pada RUPSLB hari ini lantaran perubahan telah dilakukan pada RUPSLB Mei 2025.

    Dengan susunan pengurus yang baru, perseroan optimistis dapat memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperluas kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

    Manajemen juga berharap dukungan dan sinergi dari masyarakat di wilayah operasional perusahaan dapat terus terjalin, sehingga upaya peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha PT Timah Tbk dapat berjalan seiring dengan kemajuan daerah.

    “PT Timah Tbk berkomitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja operasional, dan memastikan kontribusi perusahaan bagi negara serta masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rendi.

    Secara rinci, berikut susunan pengurus PT Timah Tbk yang disepakati dalam RUPSLB.

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama/Komisaris Independen: Agus Rohman

    Komisaris Independen: Yuslih Ihza Mahendra

    Komisaris Independen: M. Hita Tunggal

    Komisaris: Rizani Usman

    Komisaris: Eniya Listiani Dewi

    Dewan Direksi

    Direktur Utama: Restu Widiyantoro

    Wakil Direktur Utama: Harry Budi Sidharta

    Direktur Operasi: Handy Geniardi

    Direktur Pengembangan Usaha: Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fina Eliani

    Direktur Sumber Daya Manusia: Andi Seto Gadhista Asapa

    Direktur Produksi dan Komersial: Ilhamsyah Mahendra

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir terjang 35 RT di Jaksel akibat curah hujan tinggi

    Banjir terjang 35 RT di Jaksel akibat curah hujan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Banjir menerjang 35 rukun tetangga di Jakarta Selatan (Jaksel) dengan ketinggian air mulai dari 30-70 sentimeter (cm) akibat curah hujan tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, banjir disebabkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan membuat kenaikan Pos Pesanggrahan Waspada/Siaga tiga pada Rabu (29/10) pukul 17.00 WIB, Pos Angke Hulu Waspada/Siaga 3 pada Rabu (29/10) pukul 17.00 WIB.

    Selain itu kata Yohan, Pintu Air Pulo Gadung Waspada/Siaga tiga pada Rabu (29/10) pukul 17.00 WIB dan serta menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik DKI Jakarta.

    BPBD mencatat saat ini banjir terjadi di 35 RT dan satu ruas jalan tergenang adapun data wilayah terdampak sebagai berikut;

    Jakarta Selatan terdapat 35 RT yang terdiri:

    Kelurahan Petogogan: 26 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

    Kelurahan Pela Mampang: 9 RT
    Ketinggian: 70 cm
    Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

    Jalan Tergenang:

    1. Jl. Puri Mutiara V RT 009 RW 011 Cilandak Barat, Cilandak
    Ketinggian: 10 cm
    Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan beri bantuan alsintan hingga saprodi ke petani di Palembang

    Kementan beri bantuan alsintan hingga saprodi ke petani di Palembang

    ANTARA – Kementerian Pertanian menyalurkan sebanyak 4.150 kilogram benih padi inbrida, 8.000 bibit tanaman buah dalam polibag, 2 unit traktor roda empat, hingga 21 paket Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (P2B). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Rabu (29/10) menyebut, bantuan ini sebagai upaya mendorong transformasi mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas.
    (Winda Tri Agustina/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKN akan panggil Pertamina terkait motor ‘brebet’ di Jatim

    BPKN akan panggil Pertamina terkait motor ‘brebet’ di Jatim

    Jakarta (ANTARA) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) akan memanggil Pertamina terkait sepeda motor yang ‘brebet’ atau bermasalah setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Jawa Timur.

    “Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap Ketua BPKN RI Prof Mufti Mubarok dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti banyak pengendara yang mengeluhkan motor mereka mendadak bermasalah usai pengisian BBM, dan diduga kuat akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar.

    Mufti menekankan bahwa motor adalah alat vital bagi masyarakat, terutama di daerah, untuk bekerja, mengantar anak sekolah, dan aktivitas sehari-hari. Bila rusak akibat BBM bermasalah, maka harus ada tanggung jawab dan ganti rugi.

    “Motor bagi masyarakat bukan sekadar kendaraan, tapi sarana utama mencari nafkah,” kata dia.

    Ia menyampaikan BPKN RI tengah menghimpun laporan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk diselidiki lebih lanjut. Mufti memastikan bahwa nasib konsumen harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

    Terkait dengan aduan motor ‘brebet’, Pertamina menyatakan akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak.

    Untuk memperoleh biaya perbaikan tersebut, Pertamina meminta masyarakat untuk melaporkan kejadian kepada petugas SPBU di lokasi yang sama dengan menunjukkan bukti transaksi (struk pembelian BBM).

    Selanjutnya, petugas akan mengarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen yang mencatat kronologi serta kondisi kendaraan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kupang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari 1.000 pengusaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar mendapatkan sertifikasi, legalitas dan perluasan akses pembiayaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kompetitif bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” katanya.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian UMKM mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan, katanya, menjelaskan.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar 1.000 pengusaha UMKM.

    Layanan tersebut mencakup antara lain penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menurut Maman, kemudahan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal, sehingga lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bisa menggeser para pekerja di sektor UMKM yang rata-rata masih informal menjadi formal. Lewat program KUR, tercatat telah mampu menyerap hingga kurang lebih 11 juta tenaga kerja. Inilah yang secara bertahap kita dorong agar UMKM dapat beralih dari sektor informal ke formal,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan menyambut positif langkah tersebut dan menilai pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.

    “Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar dia.

    Ia juga menegaskan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di NTT menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tidak boleh ada mafia di sistem pemerintahan

    Prabowo: Tidak boleh ada mafia di sistem pemerintahan

    Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menutup kebocoran kekayaan negara serta memberantas mafia di dalam sistem pemerintahan.

    Presiden, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu, juga menyebut bahwa integritas dan persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaulat.

    “Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa,” katanya.

    Kepala Negara menggambarkan negara sebagai sebuah tubuh yang hidup, di mana kekayaan dan sumber daya alam berperan sebagai darah yang menjaga keberlangsungan bangsa.

    Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat.

    Dalam sambutannya pada acara pemusnahan barang bukti narkoba di lokasi itu, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa salah satu prioritas awal pemerintahannya adalah mengidentifikasi dan mengamankan sumber kekayaan nasional agar tidak terus mengalir keluar negeri.

    Kepala Negara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan semangat gotong royong dalam menegakkan hukum dan menyejahterakan rakyat.

    “Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki dan tidak boleh ada, pemerintah dalam pemerintah, tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan,” ujarnya.

    Presiden menegaskan bahwa tidak seharusnya ada orang pintar di dalam pemerintahan yang merasa mampu mengakali pemimpin politik maupun rakyat.

    Ia menyoroti masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan sistem untuk mencuri uang rakyat dan uang negara, serta menekankan bahwa praktik semacam itu harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.

    “Saya memperhatikan ada, ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Mentan: Pemerintah Pusat siap serap hasil panen kedelai

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah pusat siap menyerap hasil panen kedelai yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut (AL) di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal), Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

    “Produksi kedelai hari ini luar biasa, potensi empat ton per hektare. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan membeli seluruh hasil panen dari lahan 30 hektare ini, yang nantinya hasil tersebut akan diserahkan kembali untuk dikembangkan,” kata Mentan di Lampung Utara, Rabu.

    Ia mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI dalam pengembangan komoditas kedelai nasional, sebagai wujud sinergi luar biasa untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Kami juga sudah menjalin kesepakatan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima TNI untuk memperluas lahan tanam kedelai hingga 10 ribu hektare,” kata dia.

    Mentan Amran pun mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 8 ribu hektare lahan telah disiapkan, sementara Kementan akan menyediakan seluruh kebutuhan sarana produksi pertanian.

    “Kami siapkan benih, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi lainnya. Ini juga didukung Kantor Staf Presiden, dan akan direalisasikan tahun depan. Januari nanti bakal dimulai 10 ribu hektare dengan benih dan alat dari Kementan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, program perluasan kedelai ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat produksi pangan strategis nasional.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.