Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Bawaslu perkuat standar pelayanan penanganan pelanggaran pemilu

    Bawaslu perkuat standar pelayanan penanganan pelanggaran pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka memastikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu berjalan profesional dan sesuai dengan prosedur.

    Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi mengatakan, penguatan standar pelayanan tersebut telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan.

    “Kami juga sudah mengadakan, melakukan dan melaksanakan kegiatan kaitannya dengan standar pelayanan penanganan pelanggaran, kami sudah lakukan itu,” kata Puadi di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Puadi usai menghadiri bedah buku karya Bawaslu RI berjudul Merajut Keadilan Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024.

    Puadi menjelaskan peningkatan standar pelayanan dilakukan karena laporan pelanggaran pemilu memiliki dua pintu masuk, yakni melalui temuan pengawas Pemilu dan laporan masyarakat.

    Ia memastikan laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran akan direspons secara cepat oleh Bawaslu dengan menggunakan mekanisme hukum acara sesuai ketentuan formil dan materiil yang berlaku.

    “Ketika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, kami merespons cepat dengan menggunakan hukum acara dan mekanisme yang sudah diatur,” ujarnya.

    Bawaslu, kata Puadi, mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dengan tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.

    Pihaknya juga segera menyosialisasikan tata cara membuat laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

    Secara khusus, Bawaslu akan menyambangi kampus-kampus untuk menggandeng kalangan civitas akademika untuk aktif dalam pengawasan Pemilu dan menyosialisasikan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.

    “Kami meminta kepada jajaran civitas akademika melalui pengawasan partisipatif, jadi jangan pernah takut untuk melapor ketika adanya dugaan pelanggaran,” tutur Puadi.

    Puadi berharap penguatan standar pelayanan dan keterlibatan aktif masyarakat menjadikan pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

    Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara “Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025” di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin.

    Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

    Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

    Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

    “Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” katanya.

    Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

    “Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.

    Dari pengamatan yang ada, Hashim memaparkan bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau influencer yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.

    “Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

    “Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy-BMKG bertemu bahas opsi modifikasi cuaca akhir tahun

    Seskab Teddy-BMKG bertemu bahas opsi modifikasi cuaca akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengupayakan langkah antisipasi berupa modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi yang tidak terkontrol selama masa libur akhir tahun 2025.

    Hal itu diinformasikan Sekretariat Kabinet (Setkab) RI di Jakarta, berdasarkan hasil pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin.

    “Salah satu bahasannya adalah mengenai prakiraan curah hujan dan kondisi cuaca selama masa libur akhir tahun,” demikian petikan pernyataan resmi Setkab.

    Dalam pertemuan itu, BMKG menyampaikan hasil pemantauan terkini terkait potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, sekaligus langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi.

    Selain itu, BMKG juga menaruh perhatian khusus pada wilayah Sumatera, terutama daerah-daerah yang sebelumnya terdampak bencana.

    “BMKG menyiapkan langkah antisipasi, termasuk modifikasi cuaca untuk mencegah sebisa mungkin turun hujan tinggi yang tidak terkontrol di Sumatera, terutama daerah terdampak bencana,” katanya.

    Pemantauan cuaca dilakukan secara intensif sebagai bagian dari upaya mitigasi guna mendukung keselamatan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

    Menjelang pergantian tahun, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki periode puncak musim hujan. BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrem yang signifikan mulai 22 Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

    Kondisi itu dipicu oleh aktifnya fenomena atmosfer global dan kemunculan bibit siklon yang meningkatkan intensitas hujan lebat, kilat serta angin kencang.

    Wilayah strategis seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi yang berisiko memicu genangan atau banjir di jalur mudik dan lokasi wisata.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) korban bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

    “Komisi VII DPR RI menyumbang Rp500 juta ke pelaku UMKM Kabupaten Pariaman. Sekaligus mendorong agar alokasi KUR di daerah terdampak bencana diberi dua kali lipat dari alokasi sebelumnya agar ekonomi lebih cepat pulih,” kata anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan tersebut berasal dari gotong royong masing-masing anggota Komisi VII DPR RI.

    Bantuan tersebut diserahkan kepada pelaku UMKM korban bencana melalui Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan berupa data faktual mengenai kondisi Kabupaten Padang Pariaman, dampak bencana terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah, khususnya bidang perindustrian, kepariwisataan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi publik di daerah.

    Dalam kunjungan kerja reses itu, dilakukan pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman dan jajaran, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian UMKM RI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP TVRI Sumatera Barat, LPP RRI Sumatera Barat, LKBN ANTARA Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan para pelaku usaha UMKM.

    Hadir dalam kunjungan itu, yaitu Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty dan Chusnunia Chalim serta para anggota Komisi VII DPR RI, yakni Bane Raja Manalu, Mujakkir Zuhri, Rahmawati, Jamal Mirdad, Achmad Daeng Sere, Arjuna Sakir, Kaisar Abu Hanifah, dan Iman Adinugraha.

    Dari kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini diharapkan ada percepatan pemulihan dari dampak bencana dan keberlanjutan pengembangan sektor-sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta perindustrian skala kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal.

    Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap infrastruktur dasar, kawasan usaha, destinasi pariwisata, serta aktivitas produksi dan distribusi UMKM.

    “Ini saatnya Kementerian UMKM bersama bank Himbara bahu membahu membangkitkan ekonomi kabupaten-kota terdampak bencana dengan membantu pelaku UMKM,” tutur Bane.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadwal misa Natal di Gereja Katedral Jakarta pada 24-25 Desember 2025

    Jadwal misa Natal di Gereja Katedral Jakarta pada 24-25 Desember 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gereja Katedral Jakarta telah membuka registrasi misa Natal 2025 bagi umat yang akan mengikuti ibadah perayaan hari kelahiran Isa Almasih.

    Berdasarkan informasi resmi yang diumumkan melalui akun Instagram Gereja Katedral Jakarta (@katedraljakarta), misa Natal akan dilaksanakan pada 24 dan 25 Desember 2025 dengan pembagian beberapa sesi.

    Pada Rabu (24/12), misa Malam Natal akan digelar dalam dua sesi, yakni pukul 17.00 WIB dan 20.30 WIB. Kedua misa tersebut merupakan misa umum dan dilaksanakan secara hybrid, baik secara langsung maupun daring. Jemaat yang ingin mengikuti misa di dalam gereja dan Graha Pemuda diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

    Sedangkan pada Kamis (25/12), misa Hari Raya Natal akan dilaksanakan dalam empat sesi. Misa pertama akan dimulai pukul 08.30 WIB berupa Misa Pontifikal.

    Selanjutnya, misa anak-anak dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB, misa lansia pada pukul 16.00 WIB, dan misa umum pada pukul 18.00 WIB. Seluruh rangkaian misa Natal juga dapat diikuti secara daring.

    Pengaturan jadwal serta pembagian sesi misa tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah jemaat sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama perayaan Natal.

    Jemaat yang tidak memperoleh kuota pendaftaran di dalam gereja tetap dapat mengikuti misa dari area tenda luar dan pelataran yang telah disediakan.

    Menjelang semakin dekatnya hari perayaan Natal 2025, Gereja Katedral Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan secara bertahap. Pada Senin (22/12) siang, tampak sejumlah fasilitas pendukung ibadah telah terpasang di area luar gereja.

    Di halaman serta sepanjang pintu masuk Gereja Katedral, sejumlah tenda berwarna biru dan putih tampak telah berdiri. Tenda-tenda tersebut disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misa Natal yang biasanya dihadiri jemaat dalam jumlah besar.

    Selain tenda, beberapa ornamen bernuansa Natal, termasuk pohon Natal besar berikut hiasan berbentuk bintang, mulai terpasang di area luar gereja.

    Sementara itu, aktivitas di sekitar kawasan Gereja Katedral terpantau masih berjalan normal. Arus lalu lintas di Jalan Katedral Raya terlihat lancar, sementara sejumlah petugas keamanan berjaga di sekitar area gereja.

    Pewarta: Ade irma Junida/Juliyanti
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamus DPRD DKI sebut Raperda KTR siap dibawa ke paripurna

    Bamus DPRD DKI sebut Raperda KTR siap dibawa ke paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan segera diparipurnakan.

    “Memang pada awalnya cukup banyak aspirasi yang disampaikan terkait Raperda KTR. Namun, setelah kami dalami dan kami jelaskan secara menyeluruh dalam rapat, alhamdulillah ditemukan solusi untuk mengantisipasi sejumlah hal yang sebelumnya dikhawatirkan oleh beberapa anggota dalam Rapat Pimpinan Gabungan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco di Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz mengatakan, draft Raperda KTR yang dikirim ke Kemendagri merupakan hasil pembahasan dan sudah menampung aspirasi masyarakat.

    Terutama aspirasi masyarakat terkait pasal-pasal yang dianggap dapat mengganggu keberlangsungan usaha dan perekonomian rakyat.

    “Dalam proses pembahasan di Bapemperda, kami telah banyak menghapus pasal-pasal hasil pembahasan Pansus berdasarkan masukan masyarakat, termasuk dari pelaku UMKM, pemilik warung makan, pengusaha rokok, dan pedagang,” kata Aziz.

    Aziz menegaskan, Raperda KTR ini perlu disahkan pada tahun ini agar segala proses yang sudah berjalan tak sia-sia mulai dari pembahasan di pansus, rapat dengar pendapat (RDP) dan Bapemperda.

    Aturan terkait kawasan tanpa rokok sudah dimiliki 90 persen daerah di Indonesia. Jakarta, lanjut dia, biasanya menjadi contoh bagi daerah lain dalam membuat regulasi kecuali aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    “Saya berharap Raperda KTR ini tidak ditunda lagi. Jika, memang masih perlu didiskusikan, silakan. Catatan dari Kementerian Dalam Negeri juga bukan bersifat final. Keputusan final ada di rapat ini, apakah saran penyempurnaan tersebut diterima atau tidak,” kata Aziz.

    Adapun sebelum keputusan yang dikeluarkan Bamus, DPRD DKI Jakarta pada hari yang sama menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab).

    Rapat tersebut membahas terkait hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) empat raperda yang diserahkan, yakni Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Jaringan Utilitas, Raperda tentang perubahan badan hukum perusahaan PAM Jaya menjadi Perseroda dan Raperda KTR.

    Bahkan, sempat muncul perdebatan dari para anggota dewan, khususnya membahas Raperda KTR. Sejumlah anggota dewan meminta Raperda KTR ditunda pengesahannya, sebagian lainnya mendukung agar aturan larangan merokok itu segera dituntaskan.

    Argumen yang meminta agar Raperda KTR ditunda salah satunya diutarakan perwakilan Fraksi Gerindra Nuchbatillah, perwakilan Fraksi Golkar Judistira Hermawan.

    Perwakilan pimpinan Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan, dari Fraksi PAN juga mengutarakan hal yang sama. Mereka memandang Raperda KTR masih perlu dikaji lebih mendalam agar tak mengganggu perekonomian dan regulasi tentang kesehatan itu bisa diimplementasikan maksimal.

    Sementara di lain sisi, sejumlah anggota dewan mengutarakan argumentasi berlawanan yang meminta agar Raperda KTR bisa disahkan tahun ini.

    Alasan utamanya tentu terkait regulasi, Raperda KTR sudah diusulkan sejak lama dan tertunda belasan tahun.

    Mereka yang meminta Raperda KTR disahkan tahun ini diantaranya perwakilan pimpinan Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh, Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli dan beberapa lainnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang Pasar Induk Kramat Jati masih bertahan di lokasi kebakaran

    Pedagang Pasar Induk Kramat Jati masih bertahan di lokasi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang Pasar Induk Kramat Jati yang terdampak kebakaran pada Senin (15/12) masih bertahan di sekitar lokasi dan belum menunjukkan untuk pindah ke tempat penampungan sementara (TPS).

    “Belum pindah, karena kan yang di tempat sementara belum selesai. Katanya, Kamis atau Sabtu baru bisa pindah,” kata salah satu pedagang buah Hendra di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Para pedagang masih menunggu lapak sementara tersebut rampung oleh pihak pengelola pasar. Seluruh pedagang pepaya dan pisang masih berjualan di sekitar area kebakaran, bahkan sebagian menempati badan jalan di sekitar pasar.

    “Sini semua pokoknya, yang jualan ini nempel-nempel semua. Nanti kalau sudah jadi, pada ke sana,” ujar Hendra.

    Dia berharap lokasi sementara dapat segera digunakan agar aktivitas jual beli bisa berjalan lebih nyaman karena area yang saat ini ditempati para pedagang hanya beratapkan terpal dan kerap tergenang air saat hujan.

    “Kalau tidak Kamis, Sabtu. Kalau pindahnya pastinya Sabtu. Kita tidak mau lama-lama kan, harus pindah ke sana. Karena di sini kan hujan, kehujanan. Panas, kepanasan. Tidak bisa jual dengan nyaman,” katanya.

    Dia juga mengharapkan agar pihak pengelola pasar dapat mempercepat penyelesaian lapak sementara agar aktivitas perdagangan dapat kembali tertata dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar Pasar Induk Kramat Jati.

    Hal serupa dikatakan pedagang lainnya, Parminah. Dia menyebut, dirinya bersama pedagang buah lainnya masih bertahan di sekitar lokasi kebakaran.

    Selain soal ukuran lapak, Parminah juga menyoroti dampak relokasi terhadap jumlah pelanggan. Dia khawatir pemindahan lokasi yang terlalu jauh akan membuat pembeli kebingungan dan enggan datang.

    “Kalau pindah ke sana, pelanggan pada bingung. Kalau di sini kan sudah biasa, tidak jauh. Kalau disuruh nyebrang sih tidak apa-apa, tapi kalau terlalu jauh, pemasukan pasti berkurang,” kata Parminah.

    Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang terdampak kebakaran pada Senin (15/12), sudah dapat pindah ke tempat penampungan sementara (TPS) pada hari ini.

    “Para pedagang dapat mulai mengaktivasi kios mereka di TPS mulai hari ini sambil dilanjutkan penyempurnaan lokasi oleh Pasar Jaya,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (21/12).

    Suharini menyampaikan para pedagang telah mengikuti sosialisasi dan pengambilan nomor kios, yang dilanjutkan dengan proses aktivasi di TPS yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano dorong pemanfaatan aset yang belum optimal di Jakarta

    Rano dorong pemanfaatan aset yang belum optimal di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum optimal atau masih menganggur (idle) melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta, salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP).

    Hal ini lantaran kontribusi pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset yakni sekitar lima persen atau Rp30 triliun, padahal total aset Jakarta melebihi Rp600 triliun.

    “Baru terpakai Rp30 Triliun. Apa yang terjadi dengan Jakarta ini? Apakah selama ini kita menganggap APBD kita biasa-biasa saja, sehingga tidak optimal?,” kata Rano di Jakarta, Senin.

    Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi aset daerah yang dapat dioptimalkan guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan model pembiayaan yang kreatif.

    Dalam kesempatan itu, Rano juga menekankan pentingnya penyusunan strategi pengelolaan aset yang realistis dan fokus. Sejumlah aset prioritas yang berpotensi dikembangkan antara lain sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), GOR Bulungan, serta kawasan Pasar Senen.

    Pengembangan aset-aset tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dan diharapkan memberikan hasil nyata menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.

    “Tahun 2026 awal atau pertengahan sudah mulai bangun. Insya Allah 2027, di saat Jakarta 500 tahun memberikan hasil,” katanya.

    Rano juga menyoroti pengembang-pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah daerah.

    “Selama ini DKI diam saja. Menunggu saja. Tidak ada waktu lagi kita menunggu, Rp15 triliun dana bagi hasil kita berkurang. Ini harus dikejar,” kata Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati ajak masyarakat terlibat aktif dalam Sensus Ekonomi 2026

    Bupati ajak masyarakat terlibat aktif dalam Sensus Ekonomi 2026

    Jakarta (ANTARA) –

    Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengajak seluruh masyarakat di daerah kepulauan di Jakarta tersebut untuk terlibat aktif dalam Sensus Ekonomi yang akan digelar pada tahun 2026.

    “Kabupaten Kepulauan Seribu menyambut baik kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026, yang akan memberikan dampak positif bagi pendataan nantinya,” kata Fadjar saat membuka Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Jakarta, Senin.

    Dirinya juga meminta kepada pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam kegiatan sensus yang akan dilakukan BPS Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Ia menilai partisipasi masyarakat, kelurahan dan kecamatan sangat diperlukan, demi menyukseskan kegiatan sensus di wilayah Kepulauan Seribu sehingga bisa menjadi barometer pendataan.

    “Sensus Ekonomi Tahun 2026 merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang memotret seluruh aktivitas ekonomi nonpertanian di Indonesia,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Seribu Alfhonso Triantoro menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk menguatkan koordinasi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penerima petugas pendataan yang datang.

    Pihaknya juga membangun komunikasi dua arah untuk memastikan bahwa proses pendataan berjalan lancar, efektif, sehingga tidak mengganggu kegiatan para responden pelaku usaha, serta memberikan data yang sebenar-benarnya untuk memastikan data yang terkumpul.

    “Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan penuh dan kolaborasi seluruh pihak, terutama para pemangku kepentingan dan tentunya para pelaku usaha sebagai pemilik data,” kata Alfhonso.

    Dirinya berharap kegiatan sosialisasi dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah, menyamakan pemahaman, dan memperkuat komitmen bersama demi keberhasilan pendataan ekonomi di Kepulauan Seribu.

    “Semoga kegiatan ini membawa manfaat, memperkuat sinergi dan membuka jalan bagi kolaborasi yang semakin baik antara BPS Kepulauan Seribu dan Pemkab Kepulauan Seribu,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab perkuat kolaborasi capai target zakat di Kepulauan Seribu

    Pemkab perkuat kolaborasi capai target zakat di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mencapai target pengumpulan zakat di daerah kepulauan tersebut.

    “Optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat penting untuk memperkuat program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Aceng Zaeni dalam Rapat Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, diperlukan kolaborasi dan inovasi agar potensi ZIS di daerah kepulauan tersebut dapat tergali secara maksimal.

    Ia juga meminta kepada seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk terlibat aktif dalam memenuhi pengumpulan infak dan sedekah yang hingga kini sudah mencapai Rp198 juta.

    Aceng pun mengapresiasi atas kinerja Baznas Bazis Kepulauan Seribu yang selama ini telah berperan aktif dalam membantu masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang transparan dan tepat sasaran.

    Melalui rapat ini, dia berharap strategi pengumpulan ZIS ke depan dapat semakin optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya rapat optimalisasi pengumpulan ZIS, kata Aceng, pihaknya bersama Baznas Bazis dan pihak lainnya dapat menyusun strategi bagaimana koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain di Kepulauan Seribu, terkait pengumpulan ZIS agar mencapai target,

    “Kami rangkul ormas dan organisasi keagamaan dan optimistis pada akhir Desember pengumpulan ZIS sudah 100 persen,” kata dia.

    Sebelumnya, Koordinator Baznas Bazis Kepulauan Seribu, Lukman Hakim mengutarakan, pendapatan zakat dari seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu di bulan September 2025 sudah terkumpul 65 persen.

    “Kami berharap pengumpulan ini bisa mencapai seratus persen dengan dukungan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Ia mengatakan pada tahun ini target pengumpulan ZIS di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp5,5 miliar.

    Sementara di tahun 2024 capaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp3,5 miliar dari target Rp5,5 miliar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.