Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • KI DKI ajak kampus Inisiasi Perda Keterbukaan Informasi Publik

    KI DKI ajak kampus Inisiasi Perda Keterbukaan Informasi Publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak universitas untuk mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) mengenai keterbukaan informasi publik.

    Hal itu disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, dalam talkshow bertajuk “Pemuda Cerdas, Akses Informasi Berkualitas, Wujudkan Jakarta Transparan dan Akuntabel” di Universitas YARSI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Hingga kini DKI Jakarta belum memiliki Perda Keterbukaan Informasi Publik dan masih mengandalkan Peraturan Gubernur,” katanya.

    Harry menjelaskan keberadaan Perda menjadi kebutuhan mendesak mengingat Jakarta merupakan kota global yang dituntut menerapkan tata kelola pemerintahan transparan.

    “Kita di Jakarta belum punya Perda keterbukaan informasi publik. Ini menjadi tantangan, apalagi sebagai kota global. Perda akan melibatkan banyak pihak sehingga lebih komprehensif dalam menjamin hak publik,” ucapnya.

    Harry juga berharap kampus, khususnya Fakultas Hukum Universitas YARSI, dapat memberikan kontribusi akademik dalam proses penyusunan naskah akademik Perda Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

    “Kalau bisa Rancangan Perda KIP didorong dari Kampus YARSI. UU sudah ada, Pergub sudah ada, yang belum Perda. Ini penting untuk memastikan hak publik terjamin dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

    Harry juga mendorong mahasiswa Universitas YARSI untuk aktif menjadi agen perubahan yang kritis dalam mengawal transparansi pemerintahan.

    “Saya harap ke depan mahasiswa di sini tidak hanya jadi warga biasa tanpa pengaruh, tapi harus jadi orang yang punya pengaruh, terutama dalam memanfaatkan UU KIP untuk memperoleh informasi publik,” kata Harry.

    Sementara itu, Rektor Universitas YARSI, Fasli Jalal, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan talkshow Keterbukaan Informasi Publik di kampusnya.

    Menurutnya, kolaborasi antara Komisi Informasi DKI Jakarta dan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam memperkuat pemahaman publik mengenai hak atas informasi.

    “Kami mengapresiasi Komisi Informasi DKI Jakarta yang telah merangkai acara ini. Saya kira banyak kampus-kampus lain yang juga siap menunggu sosialisasi dari Komisi Informasi,” ujar Fasli.

    Talkshow Keterbukaan Informasi Publik ini menghadirkan narasumber, yakni Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali, Kepala Perpustakaan Universitas YARSI Indah Kurnianingsih, serta Ketua/Anggota KPU DKI Jakarta Periode 2013–2018, dan dimoderatori oleh Kepala Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni Universitas YARSI, Mubarik Ahmad.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI berencana “buyback” lagi dengan sisa budget Rp2,5 triliun

    BRI berencana “buyback” lagi dengan sisa budget Rp2,5 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan aksi pembelian kembali (buyback) saham perseroan menggunakan sisa budget yang tersedia sebesar Rp2,5 triliun.

    Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari menyatakan aksi buyback tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 24 Maret lalu dengan alokasi Rp3 triliun.

    Buyback tahap I sudah dilakukan pada April 2025.

    “Pada RUPS tahunan tanggal 24 Maret 2025, kami telah memperoleh persetujuan untuk melakukan buyback dalam periode 12 bulan sejak persetujuan Maret tersebut. Kami memperoleh budget kurang lebih sekitar Rp3 triliun dan saat ini, kami masih memiliki budget sekitar Rp2,5 triliun,” ucapnya di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan buyback sesegera mungkin, melihat harga saham BBRI yang saat ini nilainya terlalu rendah (undervalued).

    Nilai saham BBRI pada penutupan perdagangan Kamis sore ini tercatat sebesar Rp3.890 per lembar. Angka tersebut terkoreksi sebesar 7,13 persen sejak awal tahun (year-to-date/ytd) dan 16,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Tidak hanya untuk menjaga harga saham, upaya tersebut juga merupakan langkah strategis untuk mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

    Selain rencana buyback, Viviana juga mengonfirmasi bahwa BRI tetap akan membagikan dividen interim atau pembagian laba sementara pada Januari 2026, sebelum pembagian dividen final yang akan ditetapkan usai RUPS tahunan tahun depan.

    Ia menuturkan pembagian dividen dalam dua tahap tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan rutin BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

    “Jadi, akan ada dividen interim di bulan Januari, dan juga nanti dividen finalnya setelah kami melakukan RUPS tahunan,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut didukung oleh kinerja keuangan perseroan yang solid hingga akhir kuartal III 2025, dengan laba bersih sebesar Rp41,2 triliun dengan total aset mencapai Rp2,12 kuadriliun.

    Sementara dari sisi likuiditas, Viviana menyampaikan perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun (loan-to-deposit ratio) berada di level yang memadai sebesar 86,5 persen.

    Rasio cakupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) juga terjaga di level 141,3 persen, rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) terkendali di level 3,08 persen, dan rasio cakupan kerugian kredit macet (NPL coverage ratio) sebesar 183,1 persen.

    “Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis yang sehat dan berkelanjutan,” kata Viviana.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan perbedaan antara jabatan Kepala Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prasetyo, dalam agenda pembukaan pameran foto di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Kepala Tim Koordinasi MBG bukan merupakan bagian dari struktur internal BGN, melainkan berperan dalam tim koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat tata kelola program tersebut.

    “Untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden, membentuk yang namanya tim koordinasi. Kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya,” ujar Prasetyo.

    Ia menyatakan bahwa pelaksana utama program MBG tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    “Yang memegang program ini tetap Kepala BGN-nya,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.

    Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG ini beranggotakan unsur kementerian dan lembaga lintas sektor, yang diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025.

    Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Wakil Ketua I yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno Wakil Ketua II dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar. Pada jabatan Sekretaris diisi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemotor tewas akibat kecelakaan di Cengkareng Jakbar

    Pemotor tewas akibat kecelakaan di Cengkareng Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengendara sepeda motor bernama Tarsisua (61) tewas akibat kecelakaan di Jalan Peternakan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis.

    “Korban mengalami luka pada bagian kepala dan pinggang kanan, hingga meninggal dunia di TKP (tempat kejadian peristiwa),” ujar Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dihubungi di Jakarta.

    Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah timur ke barat di Peternakan Raya dan sesampainya di dekat PT. KIG Group, korban menyalip truk Fuso Mitsubishi bernomor polisi B-9807-FXS yang dikemudikan pria bernama Sahrudin.

    “Saat menyalip, korban terjatuh dan terlindas roda belakang kiri truk yang melaju searah di samping kanannya. Lindasan itu membuat korban terluka parah pada bagian kepala dan pinggang kanan memar, hingga meninggal dunia di TKP,” kata Joko.

    Joko mengatakan, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tengerang

    “Visum et repertum atau laporan resmi forensik sudah dimintakan,” kata Joko.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tembok pembatas TPU Jeruk Purut roboh akibat hujan deras

    Tembok pembatas TPU Jeruk Purut roboh akibat hujan deras

    Jakarta (ANTARA) – Tembok pembatas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan roboh akibat hujan deras di daerah itu pada Kamis sore pukul 16.00 WIB.

    “Akibat hujan sangat lebat, mengakibatkan tembok (pembatas) roboh,” kata Kepala TPU Jeruk Purut Edi Nurzaman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Edi mengatakan hujan di lokasi mengakibatkan tembok pembatas roboh sekitar pukul 17.00 WIB.

    Dia mengatakan kejadian tembok pembatas roboh di TPU tersebut hingga saat ini baru terjadi kedua kalinya.

    Oleh karena itu, pihaknya memastikan jalan di sekitar TPU itu ditutup agar warga mencari jalan alternatif lainnya.

    “Iya, jalan dialihkan sementara ke atas dulu karena memang hujan,” ucapnya.

    Ia juga menyebut, tak ada korban dari peristiwa ini.

    Ia tak merinci detail dari tembok pembatas yang roboh tersebut.

    Sementara itu, hingga pukul 18.00 WIB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 28 RT di Jakarta Selatan yang masih tergenang banjir.

    Rinciannya yakni satu RT di Cilandak Barat dengan ketinggian 80 sentimeter (cm) yang penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

    Lalu, satu RT di Bangka dengan ketinggian 110 cm yang penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut. Kemudian, 26 RT dengan ketinggian 30 cm yang penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui forum dialog dengan berbagai pihak terkait.

    “Melalui forum ini, saya berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, baik di pusat maupun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat terwujudnya layanan dasar yang inklusif,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan jabatan fungsional di daerah. Dengan begitu, para analis kebijakan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif.

    Yusharto menjelaskan, penguatan kelembagaan dan pembinaan terhadap para pejabat fungsional analis kebijakan merupakan bagian penting dari tugas BSKDN, mengingat peran mereka sangat strategis dalam mendorong kualitas kebijakan publik di pusat maupun daerah.

    Yusharto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar tiga puluh ribu analis kebijakan di daerah yang berada dalam lingkup pembinaan Kemendagri.

    Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BSKDN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai mitra strategis seperti Program SKALA untuk memperkuat kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).

    “Dari pengalaman kami ada 12 daerah yang menjadi pilot project peningkatan kapasitas analisis kebijakan bersama SKALA. Kami berharap ke depan, juga terus dapat memfasilitasi Bapak/Ibu (JFAK) di daerah untuk sama-sama menghasilkan policy brief yang berkualitas,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN Yogi Suwarno menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh para analis kebijakan dalam menjalankan perannya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal peran JFAK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan hasil analisis yang kuat.

    “Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut,” ungkap Yogi.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan bahwa INAKI sebagai organisasi profesi memiliki komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia.

    “INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas,” ujar Amrih.

    Sementara itu, dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku Fristina Susianti mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lapangan.

    “Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop Madiun inisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur

    KAI Daop Madiun inisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur

    Madiun (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menginisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur yang merupakan sinergisitas pemerintah daerah dan BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

    VP Daop 7 Madiun Suharjono di Madiun, Jawa Timur, Kamis, mengatakan program Rail Tour Jawa Timur tersebut merupakan langkah strategis kolaborasi antara KAI dengan 12 pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Jawa Timur yang masuk wilayah kerjanya untuk promosi pariwisata. Di antaranya Kabupaten Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Blitar.

    “PT KAI hadir sebagai penyedia akses transportasi massal yang aman, efisien, dan terintegrasi, sekaligus sebagai mitra yang memungkinkan penyampaian informasi wisata daerah kepada audiens nasional,” ujar dia dalam peluncuran Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut.

    Ia mengatakan inisiatif program tersebut bertujuan untuk menciptakan paket wisata unggulan berbasis moda kereta api yang akan berfungsi sebagai gerbang utama pergerakan wisatawan menuju destinasi-destinasi di Jawa Timur, utamanya di wilayah Daop 7 Madiun.

    “Melalui program ini, Kami ingin kereta api bukan hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga bagian integral dari pengalaman berwisata itu sendiri,” katanya.

    Seluruh inisiatif tersebut nantinya akan ditempatkan di bawah payung kampanye publik yang menarik wisatawan dengan judul “Keliling Dunia Tanpa Paspor dengan Kereta Api”.

    Suharjono mengatakan program tersebut berfokus pada empat pilar kolaborasi utama untuk memastikan integrasi layanan dan informasi. Pertama yakni, promosi konten digital yang terintegrasi dan sinkronisasi penyebaran konten wisata dan paket melalui media Kominfo, Dispar, dan KAI untuk memperkuat promosi digital.

    Kedua, penyelenggaraan ajang atau kegiatan dan kunjungan tematik, di antaranya berupa wisata edukasi, wisata budaya, ataupun festival kuliner untuk menarik minat masyarakat.

    Ketiga, branding ruang stasiun dengan ikon kota berupa pemasangan instalasi visual tematik kota di area publik stasiun dengan pedoman KAI untuk memberikan kesan kota sejak kedatangan.

    Serta, keempat berupa penyediaan transportasi lanjutan dan keberadaan pemandu wisata. Pilar ini membutuhkan komitmen dukungan shuttle/bus dari pemda dari stasiun menuju destinasi wisata serta penyediaan pemandu wisata di daerah untuk penguatan citra pelayanan wisata.

    “Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi wisata lintas wilayah berbasis transportasi publik yang dapat dicontoh secara nasional,” kata Surharjono.

    Melalui kolaborasi tersebut juga akan membuka ruang sinergisitas untuk meningkatkan dampak ekonomi wisata daerah serta memperluas layanan publik transportasi secara bersama.

    “Kami menyambut kesediaan pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan visi program ini,” katanya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin ungkap faktor IKI tekstil alami kontraksi pada Oktober 2025

    Kemenperin ungkap faktor IKI tekstil alami kontraksi pada Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kemenperin menyebutkan salah satu penyebab Indeks Kepercayaan Industri (IKI) subsektor industri tekstil mengalami kontraksi pada Oktober 2025 sebesar 49,74 poin adalah akibat penyesuaian stok di negara tujuan ekspor.

    “Perlambatan terutama terjadi pada pesanan baru yang dipengaruhi oleh penyesuaian stok di negara tujuan ekspor, seperti di Amerika dan Eropa setelah periode ekspansi besar pada awal tahun, serta adanya pergantian musim dan mode fesyen,” kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Rizky Aditya Wijaya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai bahwa kondisi ini tidak menunjukkan perlambatan, melainkan situasi yang normal, bahkan di tingkat internasional.

    “Kami memandang kondisi ini tidak menunjukkan pelemahan struktural, melainkan penyesuaian normal seiring dengan perubahan dinamika perdagangan global dan siklus permintaan tekstil internasional,” ujar Rizky.

    Fenomena serupa juga dialami oleh negara produsen besar lainnya seperti China, India, dan Vietnam yang saat ini tengah mengimbangkan siklus pengiriman dan mengoptimalkan efisiensi rantai pasok global.

    “Dalam konteks global retailer internasional ini, kita menyesuaikan pola pembelian melalui sistem short term buying untuk menghindari overstock menjelang musim produksi 2026,” imbuhnya.

    Rizky mengatakan meskipun subsektor tekstil secara agregat sedikit melambat, tapi komponen produksi dan persediaan masih menunjukkan ekspansi.

    Hal ini, lanjut dia, menandakan bahwa aktivitas industri tetap berjalan baik dan produk masih terserap oleh pasar.

    “Produsen tekstil Indonesia justru berhasil menyesuaikan diri dengan mengalihkan sebagian kapasitas produksinya ke pasar domestik dan industri pakaian jadi nasional, yang saat ini justru berada pada level ekspansi,” kata Rizky.

    Ia melanjutkan langkah ini juga terbantu oleh kebijakan Permendag Nomor 17 Tahun 2025 yang memperbesar ruang penyerapan bahan baku kain dari dalam negeri.

    “Dari sisi investasi, kepercayaan terhadap sektor tekstil masih tetap tinggi,” tambah dia.

    Di sisi lain, secara keseluruhan, Kemenperin mencatat IKI pada Oktober 2025 masih berada di level ekspansif yakni 53,50 poin.

    Adapun dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBLI 17).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi

    Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut telah menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, namun mereka menjamin ada pengawasan yang lebih ketat.

    Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono menjelaskan sebagian besar izin tersebut merupakan IUP perpanjangan, bukan izin bagi perusahaan tambang baru, namun dengan pengawasan yang lebih ketat serta memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

    “Hampir semua merupakan IUP perpanjangan, namun dengan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Bambang di Bandung, Kamis.

    Menurut Bambang, pengawasan aktivitas tambang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan supervisi dari Pemprov Jabar.

    “Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi,” ucapnya.

    Sesuai arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kata dia, setiap perusahaan tambang wajib mematuhi batas tonase atau kapasitas angkut yang telah ditetapkan serta dilarang beroperasi di kawasan hutan.

    “Sesuai arahan Pak Gubernur, tidak boleh melebihi tonase atau bobot yang diizinkan, karena dikhawatirkan akan cepat merusak jalan, dan tidak boleh berada di kawasan hutan,” kata Bambang.

    Dari total 76 IUP yang diterbitkan, lanjut dia, terdapat satu izin pertambangan batu di wilayah Kabupaten Sukabumi.

    “Itu tambang batu. Selama ini kebutuhan batu di Jawa Barat berasal dari Bogor. Tetapi yang di Bogor sedang dievaluasi bersama 76 IUP tersebut,” tuturnya.

    Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang. Keputusan itu tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan Semen Baturaja naik 27 persen jadi Rp1,78 T di kuartal III

    Pendapatan Semen Baturaja naik 27 persen jadi Rp1,78 T di kuartal III

    Jakarta (ANTARA) – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG membukukan pendapatan sebesar Rp1,78 triliun pada kuartal III-2025, atau tumbuh 27 persen year-on-year (yoy) dibandingkan pada periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,4 triliun.

    Kenaikan pendapatan itu mendorong laba bersih naik empat kali lipat menjadi Rp146,3 miliar pada kuartal III -2025, dibandingkan sebesar Rp35,6 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

    Vice President Corporate Secretary SMBR Hari Liandu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa capaian itu mencerminkan hasil nyata dari strategi transformasi yang dijalankan perseroan secara konsisten.

    Selain itu, lanjutnya, kinerja positif saat ini menjadi bukti efektivitas strategi efisiensi biaya dan penguatan distribusi di wilayah utama perseroan.

    “Permintaan semen di pasar Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, didukung sinergi yang kuat bersama SIG Group dalam menjaga efisiensi rantai pasok serta memperluas jangkauan pasar,” ujar Hari.

    Per kuartal III- 2025, EBITDA perseroan tercatat senilai Rp383,5 miliar atau tumbuh 46 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai senilai Rp262,1 miliar.

    Volume penjualan semen mencapai 1,87 juta ton per kuartal III-2025, atau tumbuh 21 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,54 juta ton.

    “Permintaan yang kuat di wilayah utama SMBR, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, terus menjadi motor pertumbuhan utama perseroan,” ujar Hari.

    Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat permintaan semen di wilayah pemasaran SMBR tumbuh 9,6 persen (yoy) per kuartal III-2025, yang memberikan momentum positif bagi perseroan untuk memperkuat posisi di pasar domestik.

    Selain dari bisnis utama semen, pendapatan perseroan juga ditopang oleh diversifikasi produk non-semen yang mencatat pertumbuhan signifikan, khususnya dari produk white clay.

    Penjualan white clay meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp16,7 miliar pada kuartal III-2025, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,8 miliar.

    “Produk white clay menjadi bukti keberhasilan strategi diversifikasi yang dijalankan SMBR. Kontribusinya terhadap pendapatan terus meningkat dan memperkuat fundamental bisnis kami di luar sektor semen,” ujar Hari.

    Hari mengatakan momentum pertumbuhan juga akan diperkuat dengan langkah strategis perseroan melalui penambahan kegiatan usaha baru yang telah disetujui dalam RUPSLB pada 29 Oktober 2025.

    SMBR resmi menambah bidang usaha KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) untuk mendukung penerapan konsep Koordinator Area Penjualan di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, dengan potensi imbal hasil berupa management fee.

    Hari menjelaskan, model bisnis baru itu memungkinkan perseroan untuk memperluas peran di dalam value chain SIG Group, mendorong efisiensi distribusi, serta memperkuat penetrasi multi-brand di pasar regional.

    Penambahan kegiatan usaha ini merupakan langkah strategis untuk memperluas potensi pasar sekaligus memperkuat kolaborasi dengan entitas anak SIG lainnya, katanya, menjelaskan.

    “Dengan pola bisnis yang lebih fleksibel dan terintegrasi, kami siap memperbesar kontribusi terhadap kinerja Grup sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham,” ujar Hari.

    Ke depan, ia mengatakan optimistis perusahaannya dapat mempertahankan kinerja kuat hingga akhir tahun 2025 dengan fokus pada efisiensi, peningkatan utilisasi pabrik, serta diversifikasi produk.

    “Kami berkomitmen menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan fokus pada profitabilitas, efisiensi operasional, dan inovasi produk. SMBR akan terus memperkuat posisi di pasar regional serta menjaga daya tarik investasi di industri semen nasional,” ujar Hari.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.