Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Wamenaker: Sinergi pendidikan-industri pacu transformasi SDM nasional

    Wamenaker: Sinergi pendidikan-industri pacu transformasi SDM nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri sebagai upaya untuk mempercepat transformasi sumber daya manusia (SDM) nasional.

    Wamenaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa hal ini diperlukan agar Indonesia siap menghadapi perubahan besar dalam dunia kerja modern.

    “Transformasi SDM tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dunia pendidikan, pelatihan, dan industri harus bergerak bersama agar menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan zaman,” ujar Afriansyah.

    Pria yang akrab disapa Ferry itu menilai tantangan ketenagakerjaan kini tidak hanya pada ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga pada kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi.

    “Kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kreatif dan adaptif,” ujar dia.

    Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihaknya tengah memperkuat program peningkatan kompetensi melalui revitalisasi balai latihan kerja dan pengembangan sistem digital terpadu untuk pelatihan, sertifikasi, serta informasi pasar kerja agar mampu mempercepat penyediaan SDM berkualitas sesuai kebutuhan industri.

    Selain itu, Ferry mengatakan Kemnaker juga memperluas program magang nasional sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

    Program ini membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman langsung di lapangan sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja.

    Ferry menegaskan kerja sama lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menyiapkan SDM masa depan.

    “Jika pemerintah, dunia pendidikan, dan industri berjalan searah, Indonesia tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan itu sendiri,” kata dia.

    Ia optimistis dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Indonesia akan mampu melahirkan tenaga kerja unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

    “Transformasi SDM adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” ujar Wamenaker Ferry.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenaker: Sinergi pendidikan-industri pacu transformasi SDM nasional

    Wamenaker: Sinergi pendidikan-industri pacu transformasi SDM nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri sebagai upaya untuk mempercepat transformasi sumber daya manusia (SDM) nasional.

    Wamenaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa hal ini diperlukan agar Indonesia siap menghadapi perubahan besar dalam dunia kerja modern.

    “Transformasi SDM tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dunia pendidikan, pelatihan, dan industri harus bergerak bersama agar menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan zaman,” ujar Afriansyah.

    Pria yang akrab disapa Ferry itu menilai tantangan ketenagakerjaan kini tidak hanya pada ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga pada kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi.

    “Kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kreatif dan adaptif,” ujar dia.

    Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihaknya tengah memperkuat program peningkatan kompetensi melalui revitalisasi balai latihan kerja dan pengembangan sistem digital terpadu untuk pelatihan, sertifikasi, serta informasi pasar kerja agar mampu mempercepat penyediaan SDM berkualitas sesuai kebutuhan industri.

    Selain itu, Ferry mengatakan Kemnaker juga memperluas program magang nasional sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

    Program ini membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman langsung di lapangan sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja.

    Ferry menegaskan kerja sama lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menyiapkan SDM masa depan.

    “Jika pemerintah, dunia pendidikan, dan industri berjalan searah, Indonesia tidak hanya siap menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan itu sendiri,” kata dia.

    Ia optimistis dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Indonesia akan mampu melahirkan tenaga kerja unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

    “Transformasi SDM adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” ujar Wamenaker Ferry.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kekerasan pada anak terjadi karena kurang komunikasi orang tua-anak

    Kekerasan pada anak terjadi karena kurang komunikasi orang tua-anak

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengemukakan kekerasan terhadap anak masih terjadi hingga saat ini, salah satunya disebabkan kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Evi Lisa dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Jakarta, Kamis.

    “Ketika komunikasi tertutup atau diwarnai kemarahan dan penolakan, anak akan mencari pelarian di luar rumah yang terkadang membawanya pada lingkungan yang tidak aman dan berisiko tinggi terhadap kekerasan,” kata dia.

    Sejak Januari hingga 30 Oktober 2025, jumlah korban kekerasan terhadap anak yang diterima oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.562 orang.

    Dari jumlah korban tersebut, kebanyakan merupakan anak tingkat SMA atau sederajat, yakni 537 orang, lalu 412 anak di tingkat SD atau sederajat dan 392 anak tingkat SMP atau sederajat.

    Kemudian sisanya dialami anak di tingkat TK (53 orang), PAUD (39 orang) dan tidak sekolah (129 orang).

    Berkaca dari jumlah kasus tersebut, Evi menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak hanya dilakukan melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan fungsi keluarga dan pola komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak.

    “Keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak dan komunikasi adalah jembatan yang menjaga hubungan antara orang tua dan anak,” kata dia.

    Menurut dia, ketika komunikasi antara orang tua dan anak terbuka, kemudian ada saling menghargai, maka akan membantu anak merasa amat untuk bercerita, mengungkapkan perasaan dan meminta nasihat ketika menghadapi masalah.

    Masa remaja adalah pencarian jati diri. Anak mulai berpikir kritis, ingin diakui dan seringkali menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya.

    “Pada masa inilah peran orang tua menjadi sangat penting bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai sahabat, pendengar, dan pembimbing yang penuh kasih,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) DKI terus berkomitmen memperkuat sistem perlindungan anak termasuk melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan kolaborasi lintas sektor.

    Dia berharap nantinya terwujud gerakan bersama dalam membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat komunikasi antara orang tua, guru, masyarakat dan remaja itu sendiri.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seorang pria tewas akibat dianiaya orang tak dikenal di Bekasi

    Seorang pria tewas akibat dianiaya orang tak dikenal di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial AS tewas akibat dianiaya oleh orang tak dikenal di Jalan Gelora RT 011/004 Desa Babelan kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Kejadiannya terjadi pada Rabu (29/10) sekitar pukul 04.20 WIB,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Reonald menjelaskan, kejadian tersebut berawal saat korban bersama temannya berboncengan naik motor pulang dari “nongkrong” bersama.

    “Namun saat melintas di TKP, ada tiga orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan membawa senjata tajam sambil mendekati korban dan temannya,” katanya.

    Kemudian salah satu pelaku membacok korban menggunakan celurit dan mengenai paha sebelah kiri korban.

    “Kemudian salah satu pelaku lainnya menendang sepeda motor hingga korban dan saksi terjatuh dari sepeda motor,” kata Reonald.

    Selanjutnya, saksi langsung membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke Klinik Yakri kemudian dirujuk ke RS Ananda. Tapi sesampai di rumah sakit (RS), korban sudah dinyatakan meninggal dunia.

    Reonald menambahkan kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Polsek Babelan untuk menangkap para pelaku yang masih dalam penyelidikan (lidik).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Ara sebut Pemkot Cirebon proaktif dukung sektor perumahan

    Menteri Ara sebut Pemkot Cirebon proaktif dukung sektor perumahan

    Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, menjadi daerah yang paling proaktif dalam mendukung pembangunan sektor perumahan rakyat, terutama melalui kemudahan perizinan yang tetap berpegang pada aturan.

    “Saya melihat wali kotanya sangat proaktif, mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan,” kata Ara, panggilannya, di Cirebon, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut dia, langkah cepat dan koordinatif Pemkot Cirebon menjadi contoh positif sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pada kunjungan itu, Ara turut menyerahkan secara simbolis bantuan dana sebesar Rp600 juta yang terkumpul dalam dua menit hasil swadaya dari sejumlah pihak untuk mendukung renovasi rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

    Ia menyebut semangat gotong royong yang tumbuh di Kota Cirebon ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik untuk rakyat, termasuk dalam sektor perumahan.

    Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni.

    “Semangat gotong royong seperti arahan Presiden Prabowo harus terus dilanjutkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ara menuturkan pemerintah pusat kini menambah kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya sekitar 220.000-230.000 unit.

    “Ini besar sekali, artinya Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat, kepada perumahan rakyat,” katanya.

    Ia mengatakan kebijakan lain pun diterapkan seperti pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DP) serta penetapan bunga rumah subsidi tetap sebesar 5 persen.

    Selain itu, Ara mengapresiasi peran berbagai pihak yang mendukung ekosistem perumahan nasional, mulai dari asosiasi pengembang hingga pemerintah daerah.

    “Saya tidak bisa bekerja sendirian dan saya menemukan kepala daerah yang proaktif serta bisa memberikan solusi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Ara sempat menyinggung pentingnya penyelesaian kendala administratif bagi calon penerima rumah subsidi, terutama terkait hasil pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) yang sering terkendala akibat pinjaman online (pinjol).

    Ia menyampaikan telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mempertimbangkan pelarangan pinjol khususnya ilegal, karena dinilai lebih banyak merugikan masyarakat kecil.

    Selain itu, ia pun mendorong dilakukan pemutihan kredit bagi masyarakat dengan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

    “Kalau menurut saya, sebaiknya, sesudah saya pelajari ya, pinjol sebaiknya dilarang di Indonesia. Karena lebih banyak ruginya bagi rakyat,” katanya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Presiden masih pelajari usulan nama pahlawan dari Kemensos

    Istana: Presiden masih pelajari usulan nama pahlawan dari Kemensos

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

    “Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Prasetyo mengatakan keputusan mengenai nama-nama tersebut akan segera diumumkan setelah Presiden mengambil keputusan.

    Dia juga membenarkan salah satu nama yang masuk dalam usulan tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Termasuk yang diusulkan,” kata dia.

    Prasetyo mengatakan tidak ada ketentuan mengenai jumlah pasti tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.

    Dia mengatakan Pemerintah berupaya agar penetapan nama-nama tersebut dapat diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

    “Kita upayakan seperti itu. Biasanya seperti itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

    “Ya mudah-mudahan, Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu dipilih beberapa nama,” kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arus pendek listrik picu kebakaran rumah di Asrama Polri Kramat Jati

    Arus pendek listrik picu kebakaran rumah di Asrama Polri Kramat Jati

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran yang melanda rumah di komplek Asrama Polri, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Kamis sekitar pukul 16.29 WIB diduga dipicu arus pendek listrik (korsleting).

    Objek yang terbakar rumah tinggal di Asrama Polri Kelurahan Kramat Jati milik Ibu Enang Sunarsih seluas 15 meter persegi (m2).

    “Penyebabnya korsleting listrik,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Kebakaran itu sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) dalam waktu singkat.

    Percikan api dari hubungan arus pendek listrik memicu nyala api yang kemudian membakar sebagian bangunan rumah. “Jadi laporannya tiba-tiba terjadi penyalaan diduga korsleting listrik. Warga panik, lalu menghubungi kami,” katanya.

    Abdul menyebutkan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 16.31 WIB. “Begitu laporan kami terima, enam unit mobil pemadam dengan total 30 personel langsung dikerahkan menuju lokasi,” ujar Abdul.

    Tim pemadam tiba di lokasi pukul 16.36 WIB dan segera melakukan pemadaman. Api berhasil dilokalisir pukul 16.40 WIB dan pendinginan sekitar pukul 16.45 WIB.

    Abdul memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satu penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar.

    Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran itu menimbulkan kerugian materi yang ditaksir mencapai Rp40 juta. Sejumlah perabotan rumah tangga dan bagian atap bangunan hangus terbakar.

    Selama proses pemadaman, petugas juga dibantu warga dan anggota keamanan sekitar Asrama Polri. Jalan menuju lokasi sempat ditutup sementara untuk memudahkan mobil pemadam melakukan pemadaman.

    Setelah api benar-benar padam dan dinyatakan aman, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. “Status kebakaran dinyatakan padam dan selesai sekitar pukul 17.01 WIB,” katanya.

    Abdul mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran di permukiman, terutama pada musim hujan disertai angin seperti saat ini.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI ajak kampus Inisiasi Perda Keterbukaan Informasi Publik

    KI DKI ajak kampus Inisiasi Perda Keterbukaan Informasi Publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengajak universitas untuk mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) mengenai keterbukaan informasi publik.

    Hal itu disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, dalam talkshow bertajuk “Pemuda Cerdas, Akses Informasi Berkualitas, Wujudkan Jakarta Transparan dan Akuntabel” di Universitas YARSI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Hingga kini DKI Jakarta belum memiliki Perda Keterbukaan Informasi Publik dan masih mengandalkan Peraturan Gubernur,” katanya.

    Harry menjelaskan keberadaan Perda menjadi kebutuhan mendesak mengingat Jakarta merupakan kota global yang dituntut menerapkan tata kelola pemerintahan transparan.

    “Kita di Jakarta belum punya Perda keterbukaan informasi publik. Ini menjadi tantangan, apalagi sebagai kota global. Perda akan melibatkan banyak pihak sehingga lebih komprehensif dalam menjamin hak publik,” ucapnya.

    Harry juga berharap kampus, khususnya Fakultas Hukum Universitas YARSI, dapat memberikan kontribusi akademik dalam proses penyusunan naskah akademik Perda Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

    “Kalau bisa Rancangan Perda KIP didorong dari Kampus YARSI. UU sudah ada, Pergub sudah ada, yang belum Perda. Ini penting untuk memastikan hak publik terjamin dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

    Harry juga mendorong mahasiswa Universitas YARSI untuk aktif menjadi agen perubahan yang kritis dalam mengawal transparansi pemerintahan.

    “Saya harap ke depan mahasiswa di sini tidak hanya jadi warga biasa tanpa pengaruh, tapi harus jadi orang yang punya pengaruh, terutama dalam memanfaatkan UU KIP untuk memperoleh informasi publik,” kata Harry.

    Sementara itu, Rektor Universitas YARSI, Fasli Jalal, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan talkshow Keterbukaan Informasi Publik di kampusnya.

    Menurutnya, kolaborasi antara Komisi Informasi DKI Jakarta dan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam memperkuat pemahaman publik mengenai hak atas informasi.

    “Kami mengapresiasi Komisi Informasi DKI Jakarta yang telah merangkai acara ini. Saya kira banyak kampus-kampus lain yang juga siap menunggu sosialisasi dari Komisi Informasi,” ujar Fasli.

    Talkshow Keterbukaan Informasi Publik ini menghadirkan narasumber, yakni Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali, Kepala Perpustakaan Universitas YARSI Indah Kurnianingsih, serta Ketua/Anggota KPU DKI Jakarta Periode 2013–2018, dan dimoderatori oleh Kepala Pusat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni Universitas YARSI, Mubarik Ahmad.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI berencana “buyback” lagi dengan sisa budget Rp2,5 triliun

    BRI berencana “buyback” lagi dengan sisa budget Rp2,5 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan aksi pembelian kembali (buyback) saham perseroan menggunakan sisa budget yang tersedia sebesar Rp2,5 triliun.

    Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari menyatakan aksi buyback tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 24 Maret lalu dengan alokasi Rp3 triliun.

    Buyback tahap I sudah dilakukan pada April 2025.

    “Pada RUPS tahunan tanggal 24 Maret 2025, kami telah memperoleh persetujuan untuk melakukan buyback dalam periode 12 bulan sejak persetujuan Maret tersebut. Kami memperoleh budget kurang lebih sekitar Rp3 triliun dan saat ini, kami masih memiliki budget sekitar Rp2,5 triliun,” ucapnya di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan buyback sesegera mungkin, melihat harga saham BBRI yang saat ini nilainya terlalu rendah (undervalued).

    Nilai saham BBRI pada penutupan perdagangan Kamis sore ini tercatat sebesar Rp3.890 per lembar. Angka tersebut terkoreksi sebesar 7,13 persen sejak awal tahun (year-to-date/ytd) dan 16,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Tidak hanya untuk menjaga harga saham, upaya tersebut juga merupakan langkah strategis untuk mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

    Selain rencana buyback, Viviana juga mengonfirmasi bahwa BRI tetap akan membagikan dividen interim atau pembagian laba sementara pada Januari 2026, sebelum pembagian dividen final yang akan ditetapkan usai RUPS tahunan tahun depan.

    Ia menuturkan pembagian dividen dalam dua tahap tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan rutin BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

    “Jadi, akan ada dividen interim di bulan Januari, dan juga nanti dividen finalnya setelah kami melakukan RUPS tahunan,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut didukung oleh kinerja keuangan perseroan yang solid hingga akhir kuartal III 2025, dengan laba bersih sebesar Rp41,2 triliun dengan total aset mencapai Rp2,12 kuadriliun.

    Sementara dari sisi likuiditas, Viviana menyampaikan perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun (loan-to-deposit ratio) berada di level yang memadai sebesar 86,5 persen.

    Rasio cakupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) juga terjaga di level 141,3 persen, rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) terkendali di level 3,08 persen, dan rasio cakupan kerugian kredit macet (NPL coverage ratio) sebesar 183,1 persen.

    “Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis yang sehat dan berkelanjutan,” kata Viviana.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan perbedaan antara jabatan Kepala Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prasetyo, dalam agenda pembukaan pameran foto di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Kepala Tim Koordinasi MBG bukan merupakan bagian dari struktur internal BGN, melainkan berperan dalam tim koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat tata kelola program tersebut.

    “Untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden, membentuk yang namanya tim koordinasi. Kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya,” ujar Prasetyo.

    Ia menyatakan bahwa pelaksana utama program MBG tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    “Yang memegang program ini tetap Kepala BGN-nya,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.

    Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG ini beranggotakan unsur kementerian dan lembaga lintas sektor, yang diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025.

    Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Wakil Ketua I yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno Wakil Ketua II dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar. Pada jabatan Sekretaris diisi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.